Sudarnoto Abdul Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/sudarnoto-1561706730.png" alt="SUDARNOTO ABDUL HAKIM" width="100%">
<figcaption>SUDARNOTO ABDUL HAKIM</figcaption>
</figure> KTT&nbsp;ASEAN sangat penting tidak saja bagi stabilitas ASEAN, tetapi juga perkembangan wilayah ini. Saat ini ASEAN menghadapi berbagai masalah yang menuntut kerja sama strategis, apalagi masalah-masalah global, sekaligus mencari solusi. Secara internal, ada beberapa isu utama yang perlu mendapatkan perhatian. Antara lain, HAM, stabilitas politik, dan krisis ekologi. Tantangan dan Masalah ASEAN Pertama, masalah HAM. Meskipun telah ada upaya memajukan HAM, di beberapa negara ASEAN hal itu masih muncul. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, pelanggaran hak minoritas, dan ketidaksetaraan gender masih terjadi. Beberapa negara ASEAN memiliki undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Contohnya di Thailand, ada undang-undang penghinaan dan komputer yang telah digunakan untuk menangkap dan menghukum aktivis dan jurnalis yang mengkritik pemerintah. Di Myanmar, pemerintah junta militer telah menekan kebebasan berpendapat setelah pengambilalihan kekuasaan pada 2021. Konflik etnis dan keberagaman juga terjadi dan itu berdampak misalnya pada hak-hak minoritas. Konflik Rohingya-pemerintah Myanmar, misalnya, telah mengakibatkan pengungsian massal dan pelanggaran HAM serius. Kedua, stabilitas politik. Sengketa wilayah, ketegangan bilateral, serta ancaman terorisme dan bahkan Islamofobia adalah contoh konkret yang mengharuskan negara-negara ASEAN bekerja sama mempromosikan diplomasi, dialog, dan penyelesaian damai. Meskipun kawasan ini umumnya stabil secara politik jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di dunia, beberapa negara mengalami ketidakstabilan politik. Gangguan stabilitas politik itu terjadi di Myanmar, terutama sejak Februari 2021, saat militer menggulingkan pemerintahan sipil yang demokratis, menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, dan mengambil alih kekuasaan. Tindakan tersebut mengakibatkan protes massal dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan serta meningkatnya kekerasan dan pelanggaran HAM. Di Thailand juga terjadi ketidakstabilan politik sejak kudeta militer 2014. Meskipun telah ada pemilu, ketidakstabilan politik terus berlanjut dengan ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Filipina, Indonesia, dan Malaysia juga menghadapi gangguan stabilitas politik. Malaysia sempat menghadapi ketidakstabilan politik pada awal 2020-an dengan jatuh bangunnya dua pemerintahan. Perubahan-perubahan dalam aliansi politik dan pergantian perdana menteri telah memunculkan ketidakpastian politik. Saat ini, di bawah YAB Dato&rsquo; Seri Anwar Ibrahim, Malaysia mulai stabil. Dia sedang berjuang memperkuat dan memajukan Malaysia. Ketidakstabilan politik itu dapat bervariasi dalam tingkat dan sifatnya. Setiap negara memiliki konteks dan dinamika politik sendiri. Beberapa negara ASEAN mungkin mengalami ketidakstabilan politik dalam bentuk ketegangan politik internal, ketidakpastian pemilihan, atau perubahan dalam struktur pemerintahan. Karena itu, KTT ASEAN merupakan platform penting untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian damai konflik-konflik politik yang mungkin muncul sekaligus mempromosikan stabilitas politik secara keseluruhan. Ketiga, krisis ekologi. Asia Tenggara menghadapi tantangan serius terkait dengan lingkungan. Misalnya, perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan krisis air. Indonesia adalah salah satu negara yang paling terkenal dalam konteks masalah ekologi. Deforestasi dan perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan kayu telah menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan memperburuk iklim dunia. Kebakaran hutan dan kabut asap akibat pembakaran lahan juga menjadi masalah serius di beberapa wilayah Indonesia. Jakarta sudah dikenal saat ini sebagai kota terburuk karena polusi akut. Negara-negara lain juga menghadapi masalah ekologi yang sangat serius dan harus dicari jalan menghadapi situasi buruk itu dengan baik. Masalah ekologi tersebut sering kali bersifat kompleks dan melibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan iklim. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu melalui konservasi, peraturan lingkungan, dan kerja sama regional. Namun, tantangan lingkungan di ASEAN tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dan tindakan bersama dari semua negara ASEAN. Peran Indonesia dan Malaysia Negara besar seperti Malaysia dan Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai masalah penting di atas sambil membangun ASEAN yang kuat. Malaysia, di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim, memiliki peluang memainkan peran strategis dalam KTT tersebut. Anwar Ibrahim adalah figur yang dikenal secara internasional dan memiliki pengaruh besar di ASEAN. Malaysia dapat menjadi mediator dalam konflik regional mengingat pengalamannya dalam menyelesaikan masalah internal. Selain itu, Malaysia dapat berperan dalam mempromosikan isu-isu HAM dan demokrasi di wilayah ini. Kemudian, Indonesia tentu juga memiliki tanggung jawab besar menjaga stabilitas dan perkembangan ASEAN. Memang banyak kendala, tapi tak bisa dimungkiri besarnya ekspektasi agar Indonesia berperan lebih besar dan berpengaruh menjadi pendorong utama memfasilitasi dialog dan kerja sama negara-negara anggota. Sebagai tuan rumah, Indonesia berkesempatan menunjukkan kepemimpinannya yang efektif dalam mengatasi isu-isu regional, memperkuat kerja sama, diplomasi, mempromosikan stabilitas politik, perlindungan HAM, penanganan krisis ekologi, dan ekonomi yang berkelanjutan. Pertanyaannya adalah sudah benar efektifkah kepemimpinan di Indonesia memberikan jaminan bahwa semua hal itu terwujud? Karena itu, Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia haruslah pemilu yang bermartabat supaya berdampak konstruktif bagi pembangunan wilayah. Indonesia harus mampu menjadi contoh yang menginspirasi negara-negara ASEAN lainnya. Jika tidak, Indonesia laksana buih raksasa.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUDARNOTO ABDUL HAKIM,&nbsp;Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional dan Dosen FAH UIN Jakarta

KTT ASEAN sangat penting tidak saja bagi stabilitas ASEAN, tetapi juga perkembangan wilayah ini. Saat ini ASEAN menghadapi berbagai masalah.

Ekspektasi Tinggi pada KTT ASEAN

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Sudarnoto Abdul Hakim

Berita Terkini

Ekspektasi Tinggi pada KTT ASEAN

Download Aplikasi JawaPos.com