Saratri Wilonoyudho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/saratri-2205371077.png" alt="SARATRI WILONOYUDHO" width="100%">
<figcaption>SARATRI WILONOYUDHO</figcaption>
</figure> HIRUK PIKUK&nbsp;pilpres bakal berakhir dengan rencana penetapan rekapitulasi hasil pemilu pada 20 Maret ini. Mengakhiri salah satu babak demokrasi ini, banyak orang yang ternganga mulutnya saat menyaksikan berbagai ulah para cendekiawan. Para cendekiawan yang dulu sangat garang di kampus, mengajari para mahasiswa untuk berdemokrasi misalnya, kini setelah menikmati jabatan, perilakunya berbalik seratus delapan puluh derajat. Di masa lalu juga bisa disaksikan dari jejak sejarah. Para cendekiawan kampus yang sangat garang mengkritik otoritarianisme Orde Lama, ketika ia menjabat di lingkaran kekuasaan Orde Baru, lebih sadis dalam menggilas setiap perbedaan pendapat. Mereka yang garang mengkritik matinya demokrasi di zaman Orde Baru, begitu masuk kekuasaan di Orde Reformasi, juga setali tiga uang. Malah lebih gila korupsinya. Yang garang mengkritik pelanggaran HAM, begitu mendapat kekuasaan, malah menari-nari di atas mayat teman seperjuangannya. Mereka yang garang mengkritik kecurangan pemilu, begitu mengalami sendiri, ia tidak bisa berkata sepatah pun sebagaimana dikatakan ketika merasa dicurangi dahulu. Orang yang sangat lantang mengejek kekuasaan saingan politiknya bertahun-tahun, begitu dikasih jabatan, begitu takzim memujimuji, seolah kemaren tidak ada yang mendengar omongannya. Mereka lupa, jejak digital amat mudah diputar kembali. Sialnya, mereka juga tidak merasa malu ketika diputar ulang kata-katanya. Padahal, ilmuwan atau cendekiawan itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Inilah problem akut bangsa ini. Kekuasaan dipandang hanya soal bagi-bagi kue, bagi-bagi jatah, dan tidak paham apa itu esensi dari demokrasi dan kekuasaan. Para cendekiawan yang diharapkan akan menjadi mercusuar, panutan, dan pemimpin untuk mengawal demokrasi dan keadilan sosial, ternyata sebagian tidak lebih hanya menggonggong. Begitu dikasih tulang, langsung menjilat-njilat yang memberikan. Rakyat kini seperti yatim piatu, tidak memiliki panutan dan pemberi pencerahan untuk semakin cerdas dalam memahami apa itu makna berbangsa bernegara. Sudah lama Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) mengatakan bahwa ketidaktertiban politik menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi. Manning Nash dalam Some Social and Cultural Development juga mengatakan bahwa pembangunan ekonomi itu memerlukan transformasi sosial-politik berikut kelembagaannya. Bagaimana pembangunan ekonomi akan berjalan baik dalam kondisi aktor-aktor yang menguasai itu tidak memiliki kompetensi dan kejujuran dalam mengendalikan negara? Para cendekiawan larut di dalamnya sehingga ekonomi biaya tinggi, KKN, dan kerusakan lingkungan menjadi hasil akhir dari plin-plannya para cendekiawan ini. Setiap perlawanan cendekiawan berakhir dalam manisnya kedudukan yang mereka kedapi. Padahal, jauh sebelum itu, para cendekiawan yang tergabung dalam Boedi Oetomo (1908), dr Tjipto, dr Wahidin Sudirohusodo, dr Sutomo, dan dr Gunawan dkk, sangat cerdas merumuskan strategi untuk menuju kemerdekaan. Ada tiga jalur yang digarap, yakni pendidikan, kebudayaan, dan politik. Boedi Oetomo secara bertahap dan konsisten menjalankan perannya, dengan strategi memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat, dan bukan gerakan revolusioner melawan penjajah. Gerakan pendidikan juga dibarengi gerakan kebudayaan, gerakan politik pada 1928 dengan Soempah Pemoeda, dan baru puncaknya revolusi kemerdekaan 1945. Yang menarik dari sejarah tersebut adalah komitmen, konsistensi, dan strategi. Para cendekiawan tidak tergiur kekuasaan, tapi tetap mengawal dan memimpin perubahan-perubahan sosial yang lebih baik. Personalisasi Politik Tidak terbangunnya transformasi sosial-politik sebagaimana diimpikan pada gerakan reformasi 1998 lalu menumbuhkan apa yang disebut Lucian W. Pye dalam Asian Power and Politics (1985) sebagai personalisasi politik. Artinya, kekuasaan politik berada di tangan-tangan pribadi yang memegangnya, dan bukan pada peran atau fungsi yang dijalankan organisasi atau lembaga tempat sang aktor berada. Mereka sadar atau tidak, menganggap organisasi atau lembaga, sebagai milik pribadinya. Dan sekali lagi, banyak cendekiawan yang turut andil mempersuburnya. Dari titik itulah saya lantas ingat kata-kata Richard Wright dalam American Hunger (1977) yang menyatakan bahwa politik bukan permainan saya. Hati manusia adalah permainan saya, namun hanya dalam wilayah politiklah saya menyaksikan dalamnya hati manusia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014462120/presiden-jokowi-resmikan-bandara-singkawang-telan-apbn-sebesar-rp-272-miliar">Presiden Jokowi Resmikan Bandara Singkawang, Telan APBN Sebesar Rp 272 Miliar</a> Sengaja yang dikutip literatur-literatur klasik itu untuk sekadar menunjukkan betapa masalah politik-kekuasaan di negara-negara berkembang ternyata tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Bahkan, Gandhi juga pernah menyindir kolonial Inggris, yang juga dapat kita analogikan dengan pencitraan dan money politics saat ini. Kata Gandhi: &rdquo;Lembaga-lembaga yang tampaknya pemurah (dalam kolonial Inggris), ternyata tak ubahnya hanyalah ular yang bermahkota berlian di atas kepalanya, namun penuh racun di kedua taringnya.&rdquo; Kita masih menantikan peran cendekiawan sesungguhnya, yang mampu melakukan dan memimpin reformasi sosial-ekonomi-politik, sebagaimana dikatakan R. Pennock (1979) bahwa kultur politik akan baik jika mampu menautkan antara rakyat dan negara serta menautkan antara rakyat dan rakyat. Dari kultur politik yang sehat, akan terjadi pembangunan ekonomi yang ditopang demokratisasi yang makin baik. Untuk itulah, peran cendekiawan sejati sangat dibutuhkan. Bersama para tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan ini menuruti apa yang diresepkan Lester Seligman (1959) bahwa ide-ide politik yang kontroversial serta seruan moral harus selalu digelorakan di berbagai media massa. Gunanya agar selalu menarik perhatian orang untuk kemudian dijadikan isu-isu perubahan. Kalaupun para cendekiawan nanti masuk dalam lingkaran kekuasaan, mereka tetap akan konsisten, menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana mereka perjuangkan dahulu.&nbsp;(*) <hr /> *) SARATRI WILONOYUDHO,&nbsp;Dosen Universitas Negeri Semarang, Sekretaris Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Hiruk pikuk pilpres bakal berakhir dengan rencana penetapan rekapitulasi hasil pemilu pada 20 Maret ini. Mengakhiri salah satu babak.

Cendekiawan Plin-plan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/saratri-2205371077.png" alt="SARATRI WILONOYUDHO" width="100%">
<figcaption>SARATRI WILONOYUDHO</figcaption>
</figure> MENURUT&nbsp;Cak Nun, setidaknya ada tiga tingkatan perilaku manusia. Yang pertama adalah manusia fikih, yang kedua manusia akhlak atau moral, dan yang ketiga manusia takwa. Manusia fikih adalah manusia yang mau melakukan kebaikan karena dipaksa oleh hukum. Aslinya, sebagai pribadi, ia tidak ingin melakukan sesuatu, misalnya membayar pajak. Namun, karena ada perintah dan ancaman, ia akhirnya merelakan uangnya untuk membayarnya. Orang jenis ini masih lumayan, karena ada juga orang yang meskipun dipaksa dan diancam, berusaha menghindar sekuat tenaga. Yang kedua adalah manusia akhlak atau moral. Orang jenis ini lebih baik dibandingkan manusia fikih karena ia mau bahkan bahagia melakukan suatu kebaikan, meskipun tidak ada aturan dan ancaman. Misalnya, saat menemui orang kelaparan di pinggir jalan, ia dengan senang hati memberinya makan meski hidupnya juga tidak kaya. Dalam zakat diperintahkan hanya 2,5 persen, namun ia dengan senang hati membayar 10 persen, bahkan lebih. Di atas semuanya adalah manusia takwa, manusia yang paripurna dengan dirinya sendiri dan hanya mencari rida Allah. Hidup matinya, ibadahnya, hanya untuk Allah dengan dilalui perbuatan yang bermanfaat di dunia. Dalam Islam, inilah tingkatan manusia tertinggi. Seruan Moral Di berbagai kampus kini sedang ngetren seruan moral terkait situasi dan kondisi negeri. Sesuai maknanya di atas, seruan moral datang dari orang yang tidak berkepentingan dukung-mendukung. Namun berangkat dari nurani yang bersih, yang ujungnya ditujukan bagi kesejahteraan lahir batin bangsa dan negara serta tidak ingin mencari jabatan atau keuntungan materi. Seruan moral terjadi karena munculnya gejala otoritarianisme yang ditandai dengan mulai terganggunya sistem politik yang demokratis, ancaman bergolaknya ketertiban sipil, menurunnya legitimasi negara dan pemerintah, serta menurunnya efektivitas penyelenggaraan negara. Padahal, semua itu merupakan pilar stabilitas yang demokratis, kata almarhum Nurcholish Madjid (1984). Pembukaan UUD 1945 sudah mengamanatkan bahwa negara ini berdiri atas berkat rahmat Tuhan dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas. Di Inggris, para politikus yang profesional lebih banyak menyepakati norma-norma demokrasi, baik yang abstrak maupun yang prosedural. Sebaliknya, politisi amatiran hanya menyepakati hal-hal yang abstrak, demikian kajian Roland Pennock dalam Democratic Political Theory (1979). Borgol Kekuasaan Seruan moral pada dasarnya adalah peringatan bagi politisi amatiran tersebut, yang ketika diberi kekuasaan, akan menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk melanggengkan kedudukannya dengan cara apa saja. Fungsi seruan moral adalah sebagai kekuatan agar pilar-pilar etika dan demokrasi ditegakkan. Presiden AS Nixon yang terjungkal karena skandal Watergate pada tahun 1974 menuangkan renungannya yang ditulis dalam buku yang berjudul Leaders, Profiles and Reminiscences of Men Who Have Shaped the Modern World. Ia menyesali dirinya sendiri yang tidak menghargai puncak-puncak kejayaannya. Ia juga menyebut para pemimpin dunia seperti Churchill, Charles de Gaule, Nehru, Magsaysay, Douglas McArthur, Chou Enlai, Nkrumah, Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, juga Soekarno. Menurut Nixon, setiap pemimpin tampil pada tiga kombinasi khusus, yakni ruang, waktu, dan situasi. Pemimpin yang lahir dan cemerlang pada zaman pergerakan kemerdekaan belum tentu sama cemerlangnya ketika memimpin sesudah kemerdekaan. Pemimpin yang sukses pada masa pioneering belum tentu mampu memimpin pada masa pembangunan ekonomi. Yang menarik, Nixon menyadari bahwa pemimpin yang terlalu GR dan ambisius tidaklah baik. Senada hal ini, James McGregor menyebut transforming leadership. Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan petunjuk kepada rakyatnya dan pada saat yang sama juga minta petunjuk dari rakyatnya. Suatu prinsip reprositas, dialogis, dan emansipatoris. Dalam istilah spiritual Jawa ada istilah manunggale kawulo lan Gusti. Tulisan Goenawan Mohamad yang mengutip tulisan Fawn M. Brodie juga menceritakan perjalanan kenegarawanan. Ceritanya, pada bulan Maret 1809, Thomas Jefferson merampungkan masa jabatannya sebagai presiden AS. Sebenarnya ia sangat mudah untuk terpilih kembali karena ia pencetus Deklarasi Kemerdekaan AS, namun justru ia ingin segera pulang ke kampung halamannya di Monticello. Kata Jefferson: &rdquo;Beban itu telah hilang dari pundakku dan kini aku mendapatkan apa yang kurindukan, yakni lepas dari borgol kekuasaan.&rdquo; Dengan nada puitis ia bertanya: &rdquo;Adakah sapi masyarakat yang telah saya ambil? Adakah hak masyarakat yang kurampas? Siapa yang telah kuterima uang suapnya hingga mata saya tertutup?&rdquo; Tulisan yang berjudul Thomas Jefferson: An Intimate History (1975) ini sangat menyentuh. Kekuasaan adalah borgol yang akan membawanya ke jurang kehinaan jika disalahgunakan. Dan kekuasaan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya, namun juga kepada Tuhan. Selain Jefferson, George Washington juga menunjukkan jiwa kenegarawanannya. Meski peraturan saat itu tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, Washington dengan tegas mundur pada 4 Maret 1797. Padahal, Washington masih dikehendaki rakyat karena ia pejuang kemerdekaan. Namun, alasan Washington sangat menyentuh, yakni ia tidak ingin dikultuskan, ia tidak ingin menjadi rujukan yang jelek di masa mendatang. Sama seperti Jefferson, ia memilih pulang ke kampung halamannya di Virginia untuk berkebun dan tak ingin mencampuri penggantinya, John Adams. Yang menarik, ketika ditunjuk untuk memimpin pertempuran pada tahun 1798, Washington tidak merasa direndahkan derajatnya oleh penggantinya tersebut dan tetap patuh melaksanakan tugasnya. Tampaknya kita juga merindukan pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan seperti itu.&nbsp;(*) <hr /> *) SARATRI WILONOYUDHO, Guru besar di Universitas Negeri Semarang, pernah menjadi Pengawas Pemilu Kota Semarang tahun 1999

Seruan moral terjadi karena munculnya gejala otoritarianisme yang ditandai dengan mulai terganggunya sistem politik yang demokratis.

Dicari, Negarawan Sejati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/saratri-2205371077.png" alt="SARATRI WILONOYUDHO" width="100%">
<figcaption>SARATRI WILONOYUDHO</figcaption>
</figure> KECELAKAAN&nbsp;yang disebabkan rem blong truk tronton, seperti di Bawen, Semarang (23/9), sudah puluhan kali terjadi. Dan membawa korban puluhan orang meninggal dunia. Fenomena truk tronton raksasa yang berjalan bagai siput di jalan raya kita adalah fenomena yang kompleks. Selain fenomena ekonomi, ini ada keserakahan, korupsi, sekaligus kebudayaan kita dalam berlalu lintas. Pengusaha ingin efisien dengan menggunakan tronton besar dengan sekali muat untuk mengangkut barang-barang mereka. Kelakuan itu sesungguhnya wajar dalam dunia bisnis yang mengutamakan, dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Fenomena menjadi tidak wajar jika mengabaikan keselamatan yang lain. Truk tronton raksasa berjalan bagai siput di jalanan kita yang sempit, berkelok, naik turun, yang di sisi lain juga dipenuhi para pengguna jalan yang lain. Ledakan pemilikan kendaraan bermotor, terutama motor roda dua, sudah terjadi. Dengan uang muka Rp 400 ribu, orang sudah bisa membawa pulang sepeda motor baru. Bandingkan dengan tahun 1970-an atau bahkan 1980-an. Gerakan pelan bagai siput, bahkan berderet-deret di jalanan ramai namun sempit, dengan membawa barang puluhan ton, tentu menjengkelkan banyak pengendara yang lain. Jika sudah berhasil menyalip satu di antara mereka setelah mengikuti dengan sabar di belakangnya beberapa puluh menit, bertemu lagi dengan tronton lain di depannya. Ini bagai perlombaan kancil lari dengan puluhan siput. Di jalan tol demikian juga, meski ada aturan kecepatan antara 30&ndash;100 km per jam, tronton yang berjalan di bawah kecepatan 30 km per jam tidak diancam untuk ditilang, sebaliknya mobil pribadi yang berjalan di atas 100 km per jam. Singkatnya, di samping ikut menggerakkan ekonomi, truk tronton juga merugikan pihak lain yang juga notabene ingin bergerak cepat leluasa untuk kepentingan ekonomi yang lain. Pengusaha yang menggunakan tronton untung besar, dengan tidak memberikan kompensasi kepada pihak lain yang dirugikan gara-gara harus antre di belakangnya di jalanan vital yang sempit. Fenomena truk tronton maut juga akibat ledakan penduduk luar biasa di Pulau Jawa, pulau dengan luas hanya 8 persen dari luas Indonesia. Namun menampung hampir 60 persen jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, dapat dipahami jika roda ekonomi banyak berputar di Jawa dan terutama di kota-kota besar. Untuk itulah, tronton hadir sebagai jawaban sebagai salah satu penggerak roda perekonomian. Fenomena tronton maut juga merupakan fenomena buruknya sarana-prasarana jalan kita berikut sistem pergerakan lalu lintas yang lain. Mutu konstruksi jalan kita sangat jelek, mudah retak, mudah berlubang, mudah bergelombang, sehingga setiap saat harus diperbaiki. Selesai ruas tertentu, ganti ruas yang lainnya hingga memacetkan pergerakan lalu lintas berbulan-bulan. Jadilah jalan menjadi proyek abadi. Di sisi lain, kebudayaan berlalu lintas juga sangat buruk. Saling menyalip di markah yang tidak terputus menjadi pemandangan keseharian. Para sopir angkutan umum, termasuk tronton, apakah benar diuji serius dalam mendapatkan SIM? Jika ya, sampai seberapa jauh materi sisi kesehatan dan psikologis ujian SIM bagi sopir tersebut juga diperhatikan? Benarkah para sopir tronton mendapatkan bayaran yang wajar? Jika bayaran mereka tidak memadai, dapatkah dijamin sehat jiwa raga mereka? Bayaran yang tidak memadai juga akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kondisi psikologisnya, selain mudah mengantuk ketika mengemudi. Masalah lain adalah tentang kondisi kendaraan tronton. Benarkah truk tronton setiap kali membayar pajak, dicek serius kondisi mesin dan remnya? Adakah korupsi dalam menentukan laik tidaknya tronton? Masih adakah korupsi di jembatan timbang ketika truk tronton mengangkut barang melanggar undang-undang? Cek fisik kendaraan apakah juga dilakukan pemilik setiap saat? Apakah para pemilik tronton juga ikut bertanggung jawab jika ada kecelakaan, apakah hanya sopir yang menanggung akibatnya? Adakah efek jera bagi para pengusaha, pemilik tronton, sopir, dan petugas yang korupsi (istilahnya menerima mel)? Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013019713/menaker-pengawas-ketenagakerjaan-miliki-peran-penting-dalam-penegakan-hukum-ketenagakerjaan">Menaker: Pengawas Ketenagakerjaan, Miliki Peran Penting Dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan</a> Dari sketsa singkat tersebut tampak fenomena rem blong truk tronton yang menggasak puluhan kendaraan yang lain merupakan fenomena yang amat kompleks. Dengan demikian, pembenahannya juga tidak boleh parsial. Jadi, urusan (keselamatan) transportasi adalah menyangkut bagaimana mengubah &rdquo;budaya&rdquo; bangsa secara komprehensif. Ada adagium yang mengatakan, &rdquo;Jika ingin melihat budaya sebuah bangsa, lihatlah cara bangsa tersebut berlalu lintas.&rdquo; Sistem transportasi dipengaruhi setidaknya oleh empat faktor. Yakni sistem kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem pergerakan lalu lintas, dan sistem kelembagaan (yang mencakup sistem budaya masyarakat dan pelayanan birokrasi). Dunia transportasi mestinya adalah dunia kedisiplinan, tenggang rasa, unjuk kerja (performance) keahlian berkendara, kecerdasan dalam memahami pihak lain, dan sebagainya. Tentu saja hal tersebut juga harus ditunjang oleh keandalan sarana jalan, rambu-rambu lalu lintas, serta penegakan hukum berlalu lintas yang baik. Pengoperasian kendaraan umum seperti bus, travel, kapal laut, feri, apalagi pesawat terbang jelas memerlukan kecanggihan dan profesionalisme. Demikian pula pembuatan konstruksi dan geometri jalan, pelabuhan, dan bandara beserta perangkat lunaknya yang lain. Manajemen komprehensif adalah manajemen yang menyangkut berbagai dimensi sosiokultural-ekonomi tersebut. Dengan kata lain, pembudayaan manajemen modern juga inheren memacu mutu pelakunya agar lebih profesional. Demikian pula halnya jika berbicara soal manajemen transportasi. Manajemen ini juga menyangkut mutu dan profesionalitas pelakunya sekaligus watak budayanya.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SARATRI WILONOYUDHO,&nbsp;Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah,mengajar di Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Kecelakaan yang disebabkan rem blong truk tronton, seperti di Bawen, Semarang (23/9), sudah puluhan kali terjadi. Ini fenomena kompleks.

Fenomena Truk Tronton Maut

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Saratri Wilonoyudho

Berita Terkini

Cendekiawan Plin-plan

Dicari, Negarawan Sejati

Fenomena Truk Tronton Maut

Download Aplikasi JawaPos.com