Romli Atmasasmita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> Indonesia&nbsp;salah satu negara terbesar di dunia dengan penduduk 207 juta jiwa menjadi perhatian masyarakat internasional. Salah satu alasan terpenting selain bagi perkembangan ekonomi dunia adalah tingkat perkembangan perekonomian yang relatif stabil. Tapi, perkembangan kuantitas dan kualitas korupsi serta suap tidak menurun signifikan sejak era reformasi 1998. Diketahui, korupsi dan suap adalah salah satu penyebab menurunnya gairah dan niat investor asing dan nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, dua hal itu mengakibatkan pengaruh buruk terhadap persaingan usaha yang sehat. Antara lain membebani biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh pelaku usaha dan meningkatkan harta kekayaan penyelenggara negara yang menerima suap atau melakukan korupsi secara tidak sah (illicit enrichment). Ada berbagai modus dalam korupsi dan suap. Antara lain menyalahgunakan wewenang karena kedudukan atau jabatannya yang dapat memengaruhi atau bahkan menentukan pemenang suatu proyek pembangunan infrastruktur. Dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption, UNCAC) disebut &rdquo;memperdagangkan pengaruh (trading in influence)&rdquo;. Dua jenis modus operandi korupsi dan suap tersebut telah dilarang dalam UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi yang telah berjalan 17 tahun sampai saat ini tidak pernah disahkan dan diberlakukan sebagai bagian dari UU 31/1999 yang diubah UU 20/2001. Tidak ada penjelasan dari pemerintah mengenai masalah ini. Jika ratifikasi konvensi itu ditindaklanjuti dengan memasukkan dua modus operandi tersebut di atas melengkapi 30 jenis tindak pidana korupsi yang telah dilarang dalam perubahan UU 20/2001, dipastikan baik pencegahan korupsi maupun pemberantasan/penindakannya lebih efektif dan efisien. Apalagi jika disertai dengan intensitas dan efektivitas yang tinggi dalam hal pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diwajibkan di dalam UU 28/1999. Tugas penting pemerintah dan DPR RI pascaratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi adalah reevaluasi arah politik pemberantasan korupsi dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar pada UU Antikorupsi yang berlaku. Penegasan kembali dipandang penting karena praktik penegakan hukum dalam perkara korupsi saat ini telah menyimpang dari tujuan awal pemberlakuan UU Pemberantasan Korupsi. Yaitu mengembalikan/memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal, tetapi tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal itu disebabkan langkah pemberantasan korupsi terbukti &ldquo;besar pasak daripada tiang&rdquo;. Dalam arti, tidak mencapai 50 persen dari nilai total kerugian keuangan negara sejak tahun 2014 sampai saat ini. Hambatan serius antara lain karena UU Antikorupsi belum diperkuat dengan larangan perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment) dan perbuatan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai bagian penting menjadi tindak pidana ke-31 dan 32 dalam lingkup tindak pidana korupsi. Selain faktor hambatan tersebut, masalah integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara pada umumnya masih rendah. Hal ini tampak dari masih banyak pelanggaran administratif bahkan perbuatan penyelenggara negara yang bersifat melawan hukum. Pelaksanaan sistem pengawasan internal di kementerian dan lembaga yang belum efektif. Juga koordinasi dengan penegak hukum yang belum memadai, termasuk koordinasi dan supervisi KPK. Masalah lanjutan di dalam lingkup substansi hukum terkait pemberantasan korupsi dan suap adalah perampasan aset. Sampai saat ini belum berlaku UU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA) sehingga UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak dapat diimplementasikan secara memadai dan tuntas. Apalagi belum dilengkapi hukum acara pembalikan beban pembuktian secara terperinci (reversal of burden of proof). Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan, dari sisi substansi hukum, rute perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan waktu kira-kira tiga kali masa pemerintahan. Dengan syarat, saran-saran pemberlakuan substansi yang tercantum dalam UNCAC 2003 telah diadaptasi ke dalam UU Nasional Pemberantasan Korupsi dan RUU PA diberlakukan. Selain itu, syarat-syarat efektivitas dan efisiensi diperlukan pendekatan baru sehubungan dengan pemulihan aset (assets recovery) hasil korupsi sebagaimana diatur dalam Chapter V UNCAC 2003. Pemulihan aset ini diatur dalam bab kerja sama internasional karena sering terjadi upaya menempatkan hasil korupsi di negara lain. Itu dikenal sebagai transfer of asset melalui korporasi cangkang (shell company) di negara yang dikenal safe haven country dan bebas pajak seperti Kepulauan Cayman, Hongkong, Maldives, dan beberapa negara di Afrika. Pemulihan aset korupsi di negara lain dapat dilakukan jika pertama, telah ada kerja sama timbal balik dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal matters) dan ekstradisi antara negara. Syarat kedua, bahwa tindak pidana dari mana hasil kejahatan berasal harus juga diancam pidana di negara tujuan (dual-criminality principles). Tanpa dua syarat tersebut, tujuan pemulihan aset sulit dicapai. Perjanjian mutual assistance in criminal matter telah ditandatangani antara Indonesia dan negara anggota ASEAN dan beberapa negara lain seperti Hongkong, Swiss, dan Prancis.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;Guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran

Korupsi dan suap adalah salah satu penyebab menurunnya gairah dan niat investor asing dan nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia

UNCAC 2003 dan Hambatan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> DALAM&nbsp;periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penegakan Undang-Undang (UU) Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang semakin tampak tidak berdaya menghadapi kejahatan oleh korporasi yang telah berakibat porak-porandanya proyek-proyek pembangunan fisik oleh pemerintah. Sejak perencanaan proyek pemerintah dalam berbagai bidang, korporasi swasta telah memasukkan kepentingan bisnisnya ke dalam penyusunan rencana APBN. Proyek besar dalam bidang infrastruktur yang tengah dilaksanakan, terutama pada masa pemerintahan ini, dengan nilai triliunan rupiah, sepantasnya mendapat pengawalan pihak kejaksaan dan KPK secara intensif. Bahkan telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo. Telah terbukti dari laporan jaksa agung di hadapan sidang Komisi III DPR bahwa BUMN (negara) pada umumnya melakukan korupsi dengan nilai triliunan rupiah. Pelaku perorangan berbeda dengan korporasi dalam melakukan tindak pidana. Perbedaannya terletak pada masalah pertanggungjawaban hukum dan masalah menentukan unsur kesalahan yang merupakan unsur pokok hukum pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) masih berlaku sekalipun telah ada perubahan KUHP Belanda ke KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023. Suatu kesalahan baru dapat ditemukan jika masalah pertanggungjawaban berhasil diungkap dan siapa yang harus bertanggung jawab telah ditemukan penyidik. Secara teoretis, hukum pidana tampaknya begitu sederhana. Akan tetapi, dalam praktik, penyidik kepolisian dan kejaksaan serta KPK dalam hal tindak pidana korupsi pada korporasi sering mengalami hambatan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun budaya. Hambatan yuridis disebabkan kedudukan korporasi yang memegang peran strategis dalam perekonomian suatu bangsa, termasuk Indonesia, tidak dapat dinafikan. Namun, dalam usaha korporasi melibatkan dirinya dalam proyek-proyek pembangunan itu sering menempuh cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya sejak perencanaan proyek pembangunan fisik oleh kementerian/lembaga (K/L). Agen-agen korporasi, termasuk makelar, telah memasuki ruang-ruang lembaga saat perencanaan proyek nasional dimulai sampai dengan perencanaan proyek berada pada K/L untuk dianggarkan dalam RAPBN K/L dan RAPBD daerah. Dalam perburuan proyek-proyek tersebut, sudah dapat dipastikan dan telah lazim dikeluarkan biaya-biaya tidak terduga yang cukup besar, mencapai sekitar 10 sampai 25 persen dari nilai proyek. Biaya-biaya tersebut belum ditambah dengan perizinan kepada pemda/pemkot di samping izin pengelolaan atau penggunaan tanah (pertanahan). Dalam situasi praktik sebagaimana diuraikan, tidak dapat dinafikan peran keluarga, kerabat, atau kawan seperjuangan atau sahabat pimpinan K/L sebagai pengguna anggaran atau pimpinan proyek atau lazim dikenal sebagai kolusi dan nepotisme. Sejatinya korupsi merupakan tindak lanjut dan akhir dari serangkaian proses kolusi dan nepotisme yang sering berada di luar jangkauan hukum atau UU Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang. Kewajiban setiap penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan lima tahun setelah pensiun tidak sama sekali memberikan pengaruh atau efek jera kepada penyelenggara negara tidak terkecuali. Laporan KPK tahun 2002 menunjukkan bahwa sebanyak 365 mereka yang terlibat korupsi adalah penyelenggara negara mulai menteri, gubernur, wali kota, hingga bupati di seluruh Indonesia. Di antaranya berasal dari unsur penegak hukum. Korupsi yang sering terjadi menurut KPK 50 persen di antaranya berasal dari proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga dapat dipastikan kemajuan proses pembangunan nasional terhenti atau tidak dapat dilanjutkan secara tuntas. Merujuk persoalan tersebut, terbukti arah reformasi hukum era reformasi tahun 1998/1999 sudah tepat dengan mengedepankan tujuan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN melalui UU Nomor 28 Tahun 1999. Antara lain di dalamnya mengatur asas-asas, tujuan, dan kewajiban setiap penyelenggara negara, khususnya pelaporan harta kekayaan setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kewajiban dan sanksi-sanksi terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme disusul kemudian korupsi itu telah mengarah pada sasaran strategis untuk ditingkatkan kembali melalui fungsi dan peran aparatur hukum, termasuk KPK, secara konsisten dan intensif. Sehingga dapat memicu kepatuhan hukum dan kesadaran berhukum, baik di kalangan penyelenggara negara, termasuk pimpinan K/L, maupun di kalangan pelaku usaha dan korporasinya. Prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas pengurus korporasi yang telah dilindungi oleh UU 40/2007, khususnya ketentuan pasal 97 ayat (5), seharusnya dilaksanakan dengan iktikad baik. Tidak sebaliknya, dijadikan tameng imunitas oleh pengurus korporasi dari jangkauan penegakan hukum, tindakan tersebut yang justru sering terjadi dalam praktik. Baik bersifat struktural dan relasional maupun hambatan kultur dan soliditas kelompok yang terlibat korupsi. Hambatan struktural dan relasional misalnya korupsi yang melibatkan pimpinan/jajaran K/L tertentu tidak kooperatif terhadap penyidik. Hambatan kultural misalnya kesadaran hukum untuk bersikap jujur dengan integritas tinggi sangat jarang ditemui penyidik di lapangan. Kejujuran untuk undur diri dari jabatan seketika tersangkut perkara korupsi tidak pernah terjadi kecuali harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Korupsi telah menjadi budaya di Indonesia,&rdquo; suatu ucapan sinis dan bombastis dan dipastikan mendapat reaksi keras dari masyarakat dan budayawan. Karena korupsi merupakan aib yang sangat memalukan sebagai bangsa yang besar dan ber-Pancasila.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;Guru Besar Emeritus Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi bertambah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Bagaimana Mencegah Korupsi oleh Korporasi?

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Romli Atmasasmita

Berita Terkini

UNCAC 2003 dan Hambatan Pemberantasan Korupsi

Bagaimana Mencegah Korupsi oleh Korporasi?

Download Aplikasi JawaPos.com