Rohman Budijanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> TAK disangka memakai barang asli itu bisa berakhir memalukan. Kita perhatikan para pejabat pegawai negeri yang viral karena pamer alias flexing baru-baru ini. Ketika para pejabat itu, anaknya, atau istrinya terpotret atau tervideo memakai barang-barang mewah, refleks ngeles-nya cukup aneh. Mereka menyebut yang dikenakannya itu barang &rsquo;&rsquo;Kw&rdquo; atau &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Bukankah mengenakan barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu mestinya tak bergengsi? Karena istilah &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu bisa bermakna palsu, tiruan, imitasi, atau versi murahan. Bisa saja itu jam tangan, perhiasan, baju, sepatu, atau tas tangan. Lucunya, mereka malah ngotot membuktikan bahwa barang-barang itu bukan barang asli, tapi versi murahan dari barang bermerek top yang harganya mehong. Namun, mereka sulit membantah ketika barang itu berwujud moge atau mobil. Karena langsung kelihatan ngibul kalau mengatakan Rubicon atau Harley-Davidson ada versi &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;-nya. Jelas pantas kalau publik bercuriga bahwa barang-barang itu sebenarnya asli untuk dipamerkan. Namun setelah viral, mereka sadar ada yang namanya kepantasan. Sebab, barang mewah itu dikaitkan dengan profil penghasilannya sebagai pejabat pegawai negeri. Apalagi sekarang gaji pejabat, mulai presiden hingga ASN pemula, bisa diketahui berkat UU Keterbukaan Informasi Publik. Kalau gaji dan tunjangannya, katakanlah, Rp 50 juta per bulan. Tetapi, dia mengenakan jam tangan mewah ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Maka, jelas-jelas mencurigakan kejujurannya. Dan untuk mencitrakan dirinya pejabat baik-baik, maka refleks ngeles-lah mereka bahwa itu barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Meskipun, sebenarnya memakai barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; pun tidak menunjukkan integritas yang baik sebagai pejabat negara karena bisa bermasalah dengan hak cipta. Kw Keramik Istilah &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; sendiri sebenarnya agak aneh. Dan, awalnya tak dimaksudkan untuk menyebut barang tiruan atau palsu. Kita mengenal istilah Kw1, Kw2, Kw3 dan seterusnya dari penjual keramik atau granit lantai. Istilah Kw1 adalah keramik yang kualitasnya prima, tanpa cacat. Kw2 mungkin punya goresan tipis-tipis di permukaannya. Kalau Kw3 ada geripis atau cacat di pinggir keramik sehingga kalau dipasang kurang presisi. Intinya, sebutan Kw1, Kw2, Kw3, dan seterusnya menunjukkan kualitas dari yang terbaik dan semakin menurun. Entah siapa yang memulai, istilah &rsquo;&rsquo;Kw&rdquo; atau &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; kemudian digunakan sebagai julukan untuk tiruan barang bermerek. Kemudian, jadi lawan barang orisinal alias ori. Barang-barang jenis &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; ini memang melimpah. Dari jauh, desain dan warna-warninya mirip barang ori. Entah itu jam tangan, baju, celana, rok, pakaian dalam, sepatu, syal, dompet, koper, selimut, bedcover, bahkan gorden. Meskipun merek terkenal itu aslinya tak mengeluarkan selimut, bedcover, atau gorden, bisa saja nunut mewah dengan memakai logo-logo merek terkenal itu. Ada kalanya merek-merek terkenal itu dipelesetkan. Katakanlah Dorce&amp;Banana, Pradah, Luis Vuittong, Kermes, Balonsiaga, Tommy Killfinger, Rolax, Niki, Lacusta, Pendi, Duor, Gusci, Versate, atau lainnya yang sekelebatan mirip merek-merek top. Namanya juga brand pelesetan, harganya pun meleset jauh dan terjangkau konsumen kebanyakan. Alhasil, mimpi orang kebanyakan untuk menikmati barang &rsquo;&rsquo;bermerek&rdquo; pun kesampaian. Karena ada dari mereka yang selama ini terpapar mimpi kenikmatan mengenakan barang-barang bergengsi tinggi itu dari para penebar hedonisme. Utamanya dari drama-drama sinetron, opera sabun, serta medsos yang memamerkan aneka hidup mewah dengan mudah. Dengan melimpahnya barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;, maka terjadi semacam demokratisasi kemewahan. Siapa pun bisa merasa menikmati kemewahan karena harganya bisa terbeli. Meski kualitasnya jelas tak sebanding dengan barang yang asli, yang penting ada perasaan wah. Apalagi kalau dari jarak agak jauh, antara yang asli dan &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; sulit dibedakan. Kalaupun nanti diketahui barang-barang yang mereka pakai &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;, ya nggak apa-apa. Yang memakai kan ada banyak orang. Bling-Bling dan Citra Mahal Bagaimana dengan hak cipta? Ya, mungkin ada pelanggaran kalau dipersoalkan. Tetapi kalau aparat tak bergerak, berarti dianggap tak ada masalah. Kadang-kadang mereka tutup mata demi memeratakan perasaan menikmati kemewahan sehingga bisa dimaklumi. Sebab, ini menyenangkan banyak orang. Dan, ada perputaran ekonomi yang besar. Toh, merek-merek besar yang dicantoli barang-barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu tak terdengar bangkrut. Dan, kalangan kelas atas yang meminati barang-barang asli tak peduli dengan banjirnya barang-barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Malah bisa punya koleksi lebih variatif dengan banyaknya tawaran &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo;. Karena kalau dipakai oleh si orang kaya baik asli maupun &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; akan dianggap ori. Dan, seperti di awal tadi, barang-barang &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; itu bisa dipakai ngeles kalau mereka dianggap berhedon-hedon alias flexing. Demokratisasi kemewahan ini memang memanjakan keterpesonaan pada surga bling-bling keemasan dan citra mahal. Kesannya, kata Led Zeppelin, all the glitters is gold, and she&rsquo;s buying a stairway to heaven. Di medsos, segala citra kemewahan ini memperoleh kerumunan besar like dan subscribe. Namun, ketika pejabat atau keluarganya ikutan pamer, mereka dianggap tidak pantas karena sewajarnya tak sekaya itu. Yang tak disangka, ternyata negara juga mengincar para tukang mamer ini. Baru saja terjadi, berkebalikan dengan pejabat yang ngeles &rsquo;&rsquo;kawe&rdquo; tadi, emak-emak dari Makassar memamerkan kalung, gelang, cincin &ndash;semuanya besar-besar. Sambil lenggak-lenggok, dia bilang harga bling-bling 1,8 ons itu &rsquo;&rsquo;ratusan juta&rdquo; di Makkah. Ketika dia turun di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, petugas bea cukai mencegatnya. Alhasil, si tax collector kecele. Setelah empat jam diteliti, ternyata semuanya imitasi. (*) *) Senior Editor Jawa Pos

TAK disangka memakai barang asli itu bisa berakhir memalukan. Kita perhatikan para pejabat pegawai negeri yang viral karena pamer.

Demokratisasi Kemewahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> ERA disruptus digitalis pernah dianggap sebagai malaikat maut media lama. Mencerabut segala cara lama bermedia. Media segera terbedakan menjadi media lama dan media baru. Media yang dulu mainstream harus minggir, terdesak oleh media digital yang menjadi arus utama baru. Mantan media mainstream menjadi media lama (konvensional). Sedangkan media digital menjadi media baru yang mengambil alih sebagai pemuka dalam arus deras informasi. Media bekas mainstream ini masih bekerja, seperti koran, radio, televisi, dan film. Tetapi, mereka menyesuaikan diri dengan pola penyebaran media baru lewat konvergensi digital. Kios atau loper koran, pesawat radio, pesawat televisi, dan bioskop diringkas dalam gadget sebesar tahu. Tinggal klik-klik-klik, semua jenis konten informasi bisa didapatkan di sana. Jauh lebih ajaib ketimbang koran sihir Daily Prophet di dunia Harry Potter. Disruptus yang mengacaukan dunia media lama ini ternyata bukanlah akhir zaman. Kemudahan dan kecepatan serta ke-seketika-an (instantly) mendapatkan informasi dari gadget bukanlah puncak kepuasan para homo digitalis (insan digital). Media lama terus berupaya untuk reinventing atau hadir kembali dengan kekuatan konvensionalnya agar menarik perhatian khalayak. Kita lihat dunia film. Dunia gambar bergerak (motion pictures) ini pernah tersungkur digasak disrupsi. Seperti diketahui, film-film secara konvensional diakses lewat sinema atau bioskop. Namun, era digital memunculkan format digitalisasi film, seperti mp4, avi, mpg, wmv, mkv, gifv. Menjamurlah kios menjual CD dan DVD film. Kebanyakan yang dijual jelas versi bajakan. &rsquo;&rsquo;Demokratisasi digital&rdquo; dunia film itu makin luas setelah format-format digital film tersebut bisa diakses via internet. Beratus-ratus situs film (bajakan) muncul di jagat internet. Isinya jauh lebih lengkap daripada bioskop karena bisa memajang film sejak era film bisu hingga film terbaru. Dan ini jadi bisnis baru, biasanya dibiayai dari iklan judi online. Situs-situs ini kucing-kucingan dengan blokir aparat siber. Gerilyawan situs film bajakan itu sejauh ini tak bisa dikalahkan. Padahal, mereka sepenuhnya ilegal karena jelas melanggar hak cipta. Bahkan, di antara jejaring pembajak film tersebut saling mematikan. Kios-kios CD dan DVD film bajakan mati karena munculnya situs-situs film bajakan gratis online. Konsekuensinya, siapa pun bisa mengakses film dengan murah. Tanpa perlu antre membeli karcis ke bioskop. Maka, bioskop-bioskop pun pernah kehilangan penonton seiring menjamurnya era film bajakan digital itu. Bahkan, banyak di antara mereka yang tutup. Mirip disruptus di media cetak. Banyak yang menyerah, menghentikan versi cetaknya. Jadi digital refugee atau pengungsi digital ke situs online. Tetapi, kita lihat, ternyata bioskop kemudian pelan-pelan bangkit kembali. Para penonton kembali mengantre masuk bioskop untuk menonton film-film baru. Bioskop berinovasi dengan menawarkan kenikmatan mata dan telinga yang makin canggih. Kalau tata suara dulu berteknologi Dolby, DTS, SDDS, THX. Dengan 2 hingga 8 kanal stereo, yang sebenarnya sudah menyihir telinga. Inovasi terbaru adalah Dolby Atmos dengan 64 kanal yang tentunya bersuara lebih &rsquo;&rsquo;ngeri&rdquo;. Ini dikombinasi dengan teknologi 3D yang makin realistis sehingga penonton seakan-akan makin terlibat dalam film. Tentu saja bioskop konvensional ini memanfaatkan juga kekuatan teknologi digital untuk memudahkan penonton, seperti memesan tiket online sekaligus memilih tempat duduk. Kekuatan lain bioskop adalah fokus. Dengan menonton di ruangan besar yang gelap dengan layar mahalebar, penonton bisa berkonsentrasi menikmati atraksi cerita lewat gambar dan suara. Ada privasi yang nyaman. Kesibukan tangan paling-paling untuk mengambil minum atau kudapan. Maka, menonton di bioskop bisa menjadi jeda yang bermakna untuk menghibur diri. Bioskop bangkit tanpa perlu mempersoalkan format menonton film lain. Betapa pun ilegalnya format itu. Bioskop tetap mematuhi waktu tayang (tak waswas versi bajakannya muncul dulu). Bahkan, film-film yang tayang di bioskop juga mematuhi regulasi konvensional. Termasuk harus lulus Lembaga Sensor Film (LSF), yang tak dipedulikan film-film versi online. Bioskop bangkit dengan sepenuhnya menggunakan format konvensional yang diinovasi sehingga penonton tidak mager untuk berduyun-duyun ke sinema. Sebenarnya, media lama juga terus berupaya reinventing seperti halnya film bioskop. Radio terus berusaha eksis, terutama sebagai media komunikasi telinga di mobil. Televisi juga terus meningkatkan ragam acaranya dan berkonvergensi sehingga tetap kuat sebagai media yang murah bagi pemirsa. Media cetak pun tetap berupaya eksis di tengah disrupsi digital ini. Meskipun media berbasis berita ini lebih susah karena berita aktual bukan hak cipta (pasal 43 c UU 28/2014 tentang Hak Cipta). Kita tahu media cetak sudah banyak yang mengungsi total ke platform digital. Menutup mesin cetaknya. Namun, seperti halnya bioskop, Jawa Pos masih yakin dengan platform konvensional cetak. Hingga kini di usia ke-74. Ada keyakinan kekuatan konvensional yang tak tergantikan, seperti verifikasi dan kedalaman. Sembari tetap antusias berkonvergensi dengan platform digital. Jawa Pos tidak tidur dan terus berinovasi dengan kredo Selalu Ada Yang Baru. Seperti Anda lihat di setiap terbitan Jawa Pos. (*) *) ROHMAN BUDIJANTO, Senior editor Jawa Pos

ERA disruptus digitalis pernah dianggap sebagai malaikat maut media lama. Mencerabut segala cara lama bermedia. Media segera terbedakan.

Bioskop Media Cetak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> PABRIK tegel di Muntilan, Magelang, melihat ada pasar dalam logo-logo partai politik. Maka, Win Art Solution, nama pabrik itu, membuat tegel berukuran 20 x 20 cm bermotif logo parpol peserta Pemilu 2024. Harganya Rp 280 ribu per meter persegi atau per 25 lembar. Ada banteng hitam dalam lingkaran merah PDIP, garuda seleher dalam segi lima Gerindra, kepala garuda bersayap merah biru Perindo, lingkaran biru siluet kuning Nasdem, hingga lingkaran oranye bergambar padi diapit dua bulan sabit PKS. Foto-foto yang dirilis Antara (26/5) menampilkan tegel-tegel &rdquo;politik&rdquo; itu. Disebutkan di berita foto itu, tegel berlogo partai diciptakan untuk menyukseskan pemilu mendatang. Tak dijelaskan, apakah logo-logo partai itu ikut sukses di pasaran. Bagaimanapun, ini kreativitas yang agak &rdquo;berisiko&rdquo;. Biasanya logo identitas partai dijunjung di bendera atau spanduk. Tapi, ini ditempatkan sebagai pelapis lantai. Agak aneh bila rumah pencinta partai berlantai logo-logo partai kecintaannya. Bagaimanapun, lantai untuk diinjak. Mungkin saja pembuatnya sudah mengantisipasi. Tegel-tegel itu toh bisa dipasang di dinding. Yang tak mungkin diinjak-injak, kecuali oleh cicak. Flora, fauna, benda angkasa, perkakas, atau benda lain yang &rdquo;dilantik&rdquo; jadi logo partai naik pangkatnya menjadi identitas yang harus dihormati, termasuk oleh orang lain. Maka, perobohan atau pembakaran bendera berlogo partai bisa jadi masalah meski bendera itu membeli sendiri. Pemilihan gambar dalam logo partai jelas bermotif politik identitas. Membedakan diri dengan partai-partai lain. Sekalipun pilihan gambar dasarnya sama. Tentang maknanya yang dibuat adiluhung, bisa dikarang-karang dengan mudah demi memupuk citra gagah partai. Dari 18 partai peserta Pemilu 2024 yang memakai lambang burung mitologis garuda ada empat. Tapi, yang utuh hanya Partai Garuda, mirip logo di topi pilot. Gerindra dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) hanya kepala dan leher garuda. Perindo memakai garuda kepala leher dan sayap, tanpa ekor. Ada yang paruhnya menganga (Gerindra, PKN, Partai Garuda) dan ada yang mingkem (Perindo). Ada yang matanya memerah marah (PKN), ada yang memicing (Gerindra), matanya segaris (Perindo), dan tak terlihat ada matanya (Partai Garuda). Warna-warni merah, kuning, biru, dan hijau juga membedakan identitas masing-masing &rdquo;partai burung&rdquo; ini. Fauna lain adalah banteng. PDIP sangat dikenal dengan kepala banteng hitam tegak dalam lingkaran merah bermoncong putih dan bermata merah. Agak beda dengan pendahulunya, PNI, yang juga berlogo banteng hitam menyeruduk dalam lingkaran segitiga merah. Banteng PNI ada embusan dengus di dekat moncong hitamnya. Herbivor pelahap rumput ini tampak sangar. Pilihan favorit lain adalah benda astronomis di langit yang tinggi. Ada lingkaran bumi bergaris lintang dan bujur dengan dominasi kepulauan Indonesia dikelilingi sembilan bintang ala PKB. Ada bulan sabit bermahkota bintang di latar hijau Partai Bulan Bintang. Juga matahari putih 32 sinar (ingat 32 tahun kekuasaan Pak Harto) di latar biru ala PAN. PKS tampil dengan logo baru lingkaran oranye dengan dua bulan sabit berpunggungan mengapit tangkai padi. Demokrat juga tampil dengan benda langit bintang merah putih bersudut tiga &rdquo;Mercy&rdquo; berlatar biru. Pendatang baru Partai Ummat berlogo bintang emas bersudut lima dalam tameng hitam. Ada juga partai yang memasang variasi bintang lima di atas kepala garuda menganganya, yakni PKN. Variasi yang cukup populer juga adalah flora. Golkar tetap konsisten dengan beringin hitam dilingkupi padi dan kapas dalam segi lima di kotak kuning. Partai Buruh tak memilih lambang alat industri, tetapi batang padi yang sudah berbulir dalam kotak oranye. Kebetulan partai oranye PKS juga memilih gambar tangkai padi (sebagai pelengkap dua bulan sabit). Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memilih tangkai mawar di genggaman tangan kiri di latar merah. Sudah lama logo ini dianggap serupa dengan logo Gerakan Sosialis Internasional (yang memang mirip). Sedangkan dulu, Partai Sosialis Indonesia (PSI) berlogo bintang merah yang di tengahnya ada lingkaran patung Ganesha. Varian lebih abstrak berbentuk geometris dipilih Nasdem, Hanura (seperti panah di papan penunjuk arah), serta Partai Gelombang Rakyat Indonesia (memilih gambar seperti pucuk gelombang). Identitas ini tentu diharapkan mengarahkan kesan seperti makna logo itu di kalangan konstituen. Sedangkan satu partai lama yang benar-benar beda adalah PPP, berlambang Kakbah. Harapannya, partai ini jadi kiblat muslim. Meskipun hanya sebagian kecil dari muslim yang menghadap kiblat lima kali sehari itu mengingat partai ini saat di bilik suara. Maka, perolehan suaranya pun selalu papan bawah. Bagaimanapun, mencoblos bukanlah bagian dari gerakan salat. Maka, umat sama sekali tak akan kehilangan kiblat kalaupun nanti &rdquo;partai Kakbah&rdquo; ini menghilang dari parlemen. (*) *) Senior editor Jawa Pos

PABRIK tegel di Muntilan, Magelang, melihat ada pasar dalam logo-logo partai politik. Maka, Win Art Solution, nama pabrik itu, membuat tegel

Politik Identitas Logo Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> &nbsp; BELAKANGAN ada beberapa insiden yang melibatkan pistol. Semuanya menjadi heboh besar di media. Yakni, penembakan di kantor MUI (2/5). Melukai dua karyawan. Pelakunya, Mustofa NR, meninggal mendadak. Serangan jantung, kata forensik Polri. Yang kedua, insiden naik pitam pria bermobil pelat nomor polisi palsu dan ia menodongkan pistol di tol Tomang, Jakarta (4/5). Kejadian ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto geram. Pelakunya, David Yulianto, ditangkap, lantas ditahan dengan cepat. Sebelumnya, pistol milik Dirut BUMN Harry Warganegara meletus di Bandara Hasanuddin Makassar pada 19 April 2023. Media pun gaduh. Meski Menteri BUMN Erick Thohir janjikan sanksi tegas, tetapi hingga hari ini, 20 hari setelah insiden, masih belum jelas sanksi itu. Yang cepat-cepat disanksi adalah bagian protokol yang disuruh membawa pistol itu. Berita gaduh menyangkut insiden senjata itu sebenarnya adalah kabar bahagia. Publik, lewat mulut media massa, begitu sensitif dengan senjata api (senpi). Dan media tak pilih-pilih. Siapa pun yang arogan dengan senjata, termasuk anggota TNI atau Polri berpangkat, diviralkan juga. Begitu pun untuk sajam. Kita ingat banyak kasus viral geng-geng yang pamer sajam di jalan digulung dengan cepat oleh polisi. Maka, tak pernah peredaran senjata ini sampai level menimbulkan seruan &rsquo;&rsquo;darurat senpi/sajam&rdquo;. Insiden serius senpi hanya terjadi di wilayah yang rawan pemberontakan. Seperti di sebagian kecil wilayah Papua. Itu pun sangat tak mudah bagi kaum pemberontak mendapatkan senpi. Kontrol peredaran senjata di negara kita sangat ketat. Indonesia termasuk dalam negara yang mengontrol senjata terbaik di dunia. Kita mesti berterima kasih kepada Bung Karno untuk itu. Dan Soekiman Wirjosandjojo, perdana menteri dari Masjumi. Keduanya menandatangani UU Darurat Nomor 12/1951. Judul undang-undang ini agak rumit. Yakni, &rsquo;&rsquo;tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (staatsblad 1948 No 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No 8 Tahun 1948&rdquo;. UU berbahasa Belanda yang diubah itu &rsquo;&rsquo;ketentuan hukum khusus sementara&rdquo;. Sedangkan UU 8/1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Intinya, UU itu memperketat, bahkan melarang, peredaran senpi dan sajam. Pelanggar untuk senpi diancam pidana hingga hukuman mati. Sedangkan pelanggar sajam diancam hingga 10 tahun penjara. Penindakan bisa cepat karena lamanya ancaman hukuman itu memungkinkan pelakunya langsung ditahan menurut KUHAP. Karena ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Setelah 77 tahun berlaku, UU ini makin efektif. Meski di masa Bung Karno pernah terjadi beberapa pemberontakan bersenjata, lama-kelamaan peredaran senjata di masyarakat makin berkurang. Selain karena disita, senjata-senjata yang kebanyakan rampasan dari Belanda dan Jepang semasa perang kemerdekaan itu makin tua. Untuk mendapatkan senjata generasi baru tak memungkinkan. Di masa Pak Harto peredaran senjata benar-benar diperketat. Karena hakikatnya, senjata adalah monopoli angkatan bersenjata (dan sebagian polisi) untuk kepentingan keamanan negara. Penegakan UU 21/1951 itu betul-betul menumbuhkan kultur &rsquo;&rsquo;antisenjata&rdquo; di masyarakat. Khususnya &rsquo;&rsquo;antisenjata api&rdquo;. Bahkan mengarah ke fobia senjata atau hoplofobia (hoplophobia). Publik cenderung jijik melihat hoplofilia (hoplophile) atau orang yang arogan dengan senjata. Terlihat dari histeria yang selalu meledak ketika ada kekerasan melibatkan senjata api. Apa pun alasannya, refleks publik selalu menyalahkan pemegang senpi. Kerasnya reaksi terhadap kasus Sambo mungkin juga karena melibatkan senpi. Meski Sambo seorang jenderal, tetap tiada maaf ketika menggunakan senjata &ndash;yang sah di tangannya&ndash; untuk membunuh. Tidak adanya kultur gagah-gagahan dengan senjata ini membuat senpi tak mudah didapat. Karena senpi harus dibeli. Memang ada yang mampu membuat pistol atau senapan rakitan handmade. Tetapi, peluru atau amunisi organiknya sangat sulit dibuat. Mesti hasil pabrikan. Dan, jual beli peluru termasuk dalam larangan UU 21/1951 yang keras itu. Tiadanya &rsquo;&rsquo;budaya koboi&rdquo; di negara kita tecermin dalam statistik smallarmssurvey.org tahun 2018. Pemegang senpi per kapita terbanyak adalah Amerika Serikat, 120,48 senjata per 100 orang atau 393 juta pucuk senpi beredar. Tahun itu ada 39.740 orang AS mati karena senpi. Indonesia berada di urutan ke-228, tiga terbawah. Hanya ada 41 ribuan senpi terdaftar dan 40 ribu tak terdaftar untuk 263 juta penduduk. Atau 3 senpi per 10.000 WNI. Angka kita jauh lebih hebat dibanding jiran. Malaysia punya 217 ribu senpi di tangan sipil. Papua Nugini yang penduduknya hanya 7,9 juta punya 79 ribu senpi sipil. Di Filipina bergentayangan hampir 3,8 juta pucuk senpi sipil. Thailand lebih ngeri, ada 10,3 juta pucuk senpi sipil. Di tengah banyaknya angka statistik ketertinggalan kita di dunia, kehebatan kontrol senpi ini sangat membahagiakan. Karena kita merasakan jiwa kita lebih aman, tanpa terlalu waswas dengan koboi-koboian. (*) *) Senior Editor Jawa Pos

BELAKANGAN ada beberapa insiden yang melibatkan pistol. Semuanya menjadi heboh besar di media. Yakni, penembakan di kantor MUI (2/5).

The Power of Hoplophobia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> CATATAN R. BUDIJANTO* --- SUMPAH patriotik ini selalu terucap saat pelantikan pejabat pemegang kuasa. &rdquo;...Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.&rdquo; Begitu salah satu frasa sumpah anggota DPR. Sayang sekali, sumpah ini kadang menjadikan mereka malah &rdquo;disumpahi&rdquo; karena tak sejalan dengan kelakuan. Terkini banyak rakyat &rdquo;menyumpah-nyumpah&rdquo; karena ternyata DPR menyingkirkan dua rancangan undang-undang penting. Yakni, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau RUU Transaksi Nontunai. Alasannya, seperti pengakuan Bambang &rdquo;Pacul&rdquo; Wuryanto dari FPDIP, karena kalau itu disahkan anggota DPR sulit terpilih lagi. Dan kenapa tak kunjung disahkan karena tak ada perintah ketua umum partai. Lhadalah, ternyata kepentingan bangsa dan negara itu &rdquo;adalah&rdquo; kepentingan anggota DPR sendiri dan ketua umum partai. Pantas saja, meski masuk program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2015, RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan. Bahkan, RUU Transaksi Nontunai sudah ada sejak 2013. Kata banyak orang, mereka takut kedua UU ini akan menikam kalangan oligarki politik sendiri. Kini ada angin sepoi. Menko Polhukam Mahfud MD ketika pengesahan kedua RUU itu ke DPR memang dijawab &rdquo;banyolan&rdquo;. Tetapi, kemudian Presiden Joko Widodo ternyata menagih serupa ke DPR. Yang tak dinyana, Jokowi malah ditagih juga oleh publik. Kenapa Jokowi tak membuat perppu saja, seperti yang selama ini dilakukan dengan alasan kegentingan memaksa. Kedua RUU ini genting karena sudah lama diajukan, tapi tak disahkan demi kepentingan bukan bangsa dan negara. Lagi pula, ternyata UU Antikorupsi dan Anti Pencucian Uang belum cukup untuk melawan penjahat keuangan. Buktinya, indeks persepsi korupsi kita malah memburuk. Maka, perlu pembatasan transaksi tunai untuk mengurangi ruang gerak pencucian uang tercemar (tainted money). Dan, bila luput juga, perlu dipakai UU Perampasan Aset. Prinsipnya adalah jangan sampai penjahat bisa menikmati hasil kejahatannya. Segala bentuk pengalihan dan penyamaran aset perlu dicegat dengan perampasan aset. Dan ini tidak cukup dengan mengandalkan putusan pengadilan pidana, termasuk tipikor, karena hukum pidana sangat lamban bergerak dalam labirin hukum acara. Hukum pidana memang sangat mendominasi persepsi penegakan hukum. Karena hukum pidana, yang mestinya jadi &rdquo;obat terakhir&rdquo; ini, dianggap paling memuaskan hasrat keadilan. Yakni, memenjarakan pelakunya, merampas hasil kejahatannya, sekaligus bisa memberi sanksi tambahan, misalnya kewajiban membayar uang pengganti, ganti rugi, atau &ndash;bagi koruptor&ndash; pencabutan hak politik. Tuntaslah pembalasan secara hukum. Namun, karena menuntut pembuktian yang telak, prosedur pidana pun pelik dan makan waktu. Misalnya, perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo bisa baru tuntas hingga kasasi sampai 400 hari, mengacu kepada maksimal lamanya penahanan menurut KUHAP. Belum lagi kalau ada peninjauan kembali (PK) yang berulang-ulang. Dan proses berlarat-larat itu belum tentu memuaskan rasa keadilan. Karena putusannya bisa molor-mungsret, bahkan kadang jungkir balik. Kalau UU Perampasan Aset ini menyasar hartanya. Yang dipersoalkan hartanya yang tercemar karena dianggap hasil dari kejahatan. Bahkan bisa menyasar juga kepada aset orang yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan pidana. Karena yang dibebaskan atau dilepaskan kan orangnya. Sedangkan semua hartanya yang tercemar pelanggaran tetap bisa dirampas. Juga bisa merampas aset yang tidak termasuk putusan pidana kalau ternyata diketahui kemudian termasuk aset tercemar. Maka, di sini dinamakan perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Dalam contoh sehari-hari, perampasan aset seperti ini sudah ada dalam birokrasi. Yakni, di bea cukai. Pegawai bea cukai, dengan penilaiannya sendiri, bisa memutuskan merampas atau menyita barang yang ada dalam daftar larangan. Bukan hanya menolak dibawa keluar atau dibawa masuk, tetapi menyita barang &rdquo;tercemar larangan&rdquo; itu. Tentu saja keputusan menyita atau merampas oleh bea cukai ini tanpa menunggu putusan pengadilan. Dan pemilik barang terlarang itu tidak selalu diproses pidana. Intinya, kalau barangnya yang bermasalah, yang &rdquo;ditindak&rdquo; ya barangnya. Tanpa menunggu pembuktian pemilik barang itu. Dalam penegakan perampasan aset, penegak hukum mengejar pelaku kejahatan dengan mengarah kepada hasil kejahatan (follow or going for the money) dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya atau kepala ularnya (head of the serpent). Bahkan tidak hanya meringkus pelakunya, melainkan juga fokus mengejar keuntungan haramnya. Sampai ke mana pun di muka bumi karena dipayungi Kovenan Antikorupsi PBB (UNCAC) 2003 yang sudah diratifikasi jadi UU 7/2006. Dengan substansi pembatasan transaksi nontunai dan perampasan aset itu, ular jahat bermotif uang bisa makin sulit meliuk-liuk menghindari hukum. Apalagi ditambah pembenahan struktur dan kultur penegakan hukum kita. Gampangnya, saat ruang gerak ular jahat dikepung, jangan dibiarkan muncul ular berbaju penegak hukum. (*) *) Senior editor Jawa Pos

Terkini banyak rakyat ”menyumpah-nyumpah” karena ternyata DPR menyingkirkan dua rancangan undang-undang penting. Yakni, RUU Perampasan Aset.

Merampas Aset Kepala Ular

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network