Rizqi Bachtiar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/rizqy-bachtiar-87442608.jpg" alt="RIZQI BACHTIAR" width="100%">
<figcaption>RIZQI BACHTIAR</figcaption>
</figure> BEBERAPA&nbsp;tahun silam, R. William Liddle (2018), profesor Emeritus Ohio State University, memaparkan argumentasinya mengenai ketidakmampuan politik kartel untuk menjelaskan kemunduran demokrasi di Indonesia. Alasannya cukup sederhana. Di mana di situ ada oposisi, argumentasi adanya politik kartel terbantahkan. Tampaknya kita perlu meninjau ulang analisis tersebut. Apalagi jika dihubungkan dengan situasi Pemilu 2024. Saat ini bisa dikatakan, politik kartel secara terang benderang sedang diperlihatkan para elite. Bahkan, Boni Hargens (2019) dalam disertasi PhD-nya mengistilahkan kartelisasi oligarkis yang merujuk kawin silang antara politik kartel dan oligarki yang saat ini terjadi di Indonesia. Secara singkat, politik kartel bisa dimaknai adanya jejaring kolusif partai/aktor politik untuk mendapatkan keuntungan dari proses politik. Politik kartel ditandai dengan sengitnya pertempuran politik prapemilu untuk mengambil hati suara rakyat. Namun, mendadak sunyi senyap pascapemilu karena semua partai politik saling bekerja sama untuk bisa mendapatkan kue kekuasaan. Secara jangka panjang, politik kartel bisa dilihat dari sulitnya rakyat untuk mengambil jarak dan &rsquo;&rsquo;menghukum&rsquo;&rsquo; petahana atas ketidakmampuan mereka menjalankan pemerintahan. Sebab, tidak ada opsi tandingan/oposisi yang cukup kuat. Dengan kata lain, susah mengidentifikasi adanya partai politik oposisi karena mayoritas partai berada di dalam koalisi jumbo. Persekongkolan itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, koalisi besar menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga tidak ada gangguan politik selama menjabat. Dengan begitu, kebijakan prorakyat akan lebih mudah dan cepat diimplementasikan. Namun, di satu lain, politik kartel itu cepat atau lambat akan mematikan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi kolusif dan sarat kepentingan. Dengan dalih konsolidasi nasional, politik kartel itulah yang dikhawatirkan membuat sistem checks and balances tidak berjalan dengan baik. Lebih lanjut, koalisi gemuk juga sarat akan dinamika internal dalam pembagian kue kekuasaan/power sharing daripada berfokus pada kepentingan rakyat. Karakter Kekuasaan Upaya merawat demokrasi saat ini selalu terbentur dengan karakter kekuasaan yang cenderung arogan dan egois di mana pemain politik harus selalu diuntungkan, baik ketika kalah apalagi menang, dalam kontestasi pemilihan umum. Sehingga, alih-alih politik kartel ini muncul karena kegagalan partai oposisi menjadi opsi alternatif rakyat, nyatanya justru partai politik gagal dan tidak mampu menjadi oposisi. Terlepas dari dinamika pilpres yang sedang terjadi, nyatanya dari sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen 2019, hanya satu partai yang tidak dilibatkan di dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini. Menariknya, jumlah menteri profesional/non-partai politik sedikit lebih banyak daripada menteri dari kalangan partai politik. Apakah hal tersebut menegasikan adanya politik kartel dalam kabinet? Justru sebaliknya. Analisis dari Mietzner (2023) menunjukkan adanya power sharing game ala Presiden Jokowi untuk menahbiskan dirinya sebagai seorang strongman ruler/penguasa yang kuat. Presiden Jokowi mampu mematahkan argumentasi lama bahwa politik kartel mengharuskan elite politik tunduk pada sikap partai. Selain itu, faktor independensi aktor politik tersebut dalam konteks Indonesia menjadi tidak berlaku karena bukan hanya mereka tunduk pada kepentingan partai politik, tapi juga partai politik menundukkan dirinya dalam pola kartelisasi politik. Kita bisa melihat dinamika &rsquo;&rsquo;putusan 90 MK&rsquo;&rsquo; serta konfigurasi dukungan partai politik yang cair dan cenderung tidak ideologis dalam kontestasi pilpres yang menunjukkan adanya politik kartel. Beberapa waktu terakhir, perdebatan hak angket dan gugatan PHPU ke MK seakan menjadi urusan personal daripada urusan solid partai politik pendukung pasangan capres-cawapres. Begitu juga sikap &rsquo;&rsquo;kelegowoan&rsquo;&rsquo; beberapa partai politik yang dinyatakan kalah seusai bertarung dalam kontestasi pilpres, yang menunjukkan keengganan elite untuk menjauh dari pusat kekuasaan. Dampaknya tentu sangat signifikan. Terbaru, muncul wacana membuat pos menteri utama, di atas menteri koordinator. Alih-alih sebagai bentuk optimalisasi pelayanan publik, hal tersebut ditengarai sebagai upaya mewadahi semua kepentingan anggota koalisi yang banyak. Penambahan pos jabatan tersebut, jika tidak dikaji secara serius, juga berbahaya karena Indonesia akan bergeser dari sistem presidensial menjadi semi-presidensial, dengan adanya menteri utama yang mungkin akan sama dengan perdana menteri. Bahkan, riset terbaru Dan Slater (2024) mengklaim bahwa Prabowo, sebagai presiden terpilih, bisa jadi akan menjadi &rsquo;&rsquo;bos&rsquo;&rsquo; politik kartel selanjutnya. Kuatkan Oposisi Secara cerdik, Presiden Jokowi mampu mengonsolidasikan semua elemen dan tokoh penting bangsa Indonesia sehingga pada akhirnya dia menikmati approval rate tertinggi di dunia. Secara gamblang, Mietzner (2023) mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi tidak hanya berfokus pada koalisi formal dengan partai politik di parlemen, tapi juga menjalin koalisi informal dengan aktor lain, seperti pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Bentuk praktisnya bisa melalui power sharing atau pemberian keleluasaan legitimasi sehingga terjadi konsolidasi akbar dengan Presiden Jokowi sebagai pusat magnetnya. Maka tidak heran jika secara kalkulasi politik, partai politik akan mendapatkan keuntungan besar kalau berada di gerbong Presiden Jokowi. Akibatnya, oposisi bukanlah pilihan terbaik bagi mayoritas partai politik. Oposisi menjadi sebuah konsekuensi politik daripada sekadar pilihan politik. Dan Slater (2024) dalam analisisnya mengungkapkan bahwa secara umum oposisi selalu dianggap sebagai ancaman. Hal itulah yang mengakibatkan jika ditarik sedikit ke belakang, kemunduran demokrasi di era Presiden Jokowi salah satunya disebabkan tindakan rezim untuk &rsquo;&rsquo;menyingkirkan&rsquo;&rsquo; ancaman tersebut. Padahal, saat ini kita tidak sedang berada di era otoriter. Jauh mundur ke belakang lagi, John Stuart Mill (1859) mengingatkan tantangan implementasi demokrasi, yakni adanya hegemoni mayoritas dan penindasan akan minoritas atas dasar suara terbanyak. Meminjam logika yang sama, oposisi saat ini kecenderungannya menjadi minoritas. Namun, tidak berarti mereka adalah musuh/threat yang harus diberantas. Oposisi penting sebagai instrumen dalam menjaga &rsquo;&rsquo;kewarasan&rsquo;&rsquo; sistem politik bernegara kita. Maka, menjadi oposisi juga merupakan sebuah kehormatan.&nbsp;(*) <hr /> *) RIZQI BACHTIAR, Kandidat PhD Politics and International Studies University of Leeds, UK

Tampaknya kita perlu meninjau ulang analisis tersebut. Apalagi jika dihubungkan dengan situasi Pemilu 2024.

Waspada Politik Kartel

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Rizqi Bachtiar

Berita Terkini

Waspada Politik Kartel

Download Aplikasi JawaPos.com