Reza Indragiri Amriel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/REZA-INDRAGIRI-AMRIEL-2444700250.jpg" alt="Reza Indragiri Amriel" width="100%">
<figcaption>Reza Indragiri Amriel</figcaption>
</figure> DUKUN&nbsp;pengganda uang Slamet butuh belasan orang untuk menjadi &rdquo;selebriti&rdquo;. Tapi, apakah dengan menjadi dukun saja sudah cukup ampuh untuk membuat aksi jahatnya menjadi sedemikian menggemparkan? Tampaknya tidak. Publik dan aparat penegak hukum lebih terganggu oleh kekejian Slamet selaku pembunuh berseri. Jadi, apa yang sesungguhnya paling merisaukan dari sosok Slamet? Layanan penggandaan uangnya atau aksi pembunuhannya? Dari situ pertanyaan berlanjut, apa yang perlu masyarakat elakkan: menjadi korban penipuan atau korban pembunuhan? Dua perbuatan Slamet itu sama-sama tergolong jahat. Tapi, jika &rdquo;sebatas&rdquo; penipuan berupa penggandaan uang, kasus semacam ini tidak terbilang lagi saking banyaknya. Kasus investasi bodong, misalnya, yang juga merupakan aksi tipu-tipu dengan jumlah korban dan kerugian jauh lebih spektakuler, sudah berlalu dari perhatian publik. Alhasil, jelas sudah, bukan &rdquo;Slamet sebagai dukun penggandaan uang&rdquo; yang paling menakutkan, melainkan status &rdquo;Slamet sebagai pembunuh berseri&rdquo; yang benar-benar meneror khalayak luas. Pertalian dua status Slamet di atas belum terjelaskan. Yakni, apakah setiap klien Slamet juga dihabisi? Ataukah klien yang menagih janji Slamet saja yang dibunuh si dukun? Kepastian akan hal tersebut berimplikasi pada kemungkinan sama atau berbedanya jumlah korban penipuan dan jumlah korban pembunuhan. Sehingga, di samping berfokus pada jumlah korban tewas, penting bagi Polri juga menginvestigasi jumlah orang yang menjadi klien jasa perdukunan Slamet. Dalam peristiwa kejahatan, awam kerap memetakan situasi secara hitam putih. Siapa pelaku, siapa korban, sangat definitif pemisahannya. Pelaku adalah sosok digdaya, sementara korban serba-tidak berdaya. Tapi, pemberitaan media menunjukkan bagaimana para calon korban potensial juga turut punya andil (aktif) bagi berlangsungnya tindak viktimisasi terhadap mereka. Slamet berhasil menjahati sekian banyak korban penipuannya justru karena para korban, seterdidik apa pun mereka, tidak serta-merta imun dari hindsight bias. Artinya, begitu gampangnya mereka membayangkan uang mereka akan beranak pinak sekaligus meyakinkan diri sendiri bahwa mereka akan terhindar dari konsekuensi buruk apa pun. Bias berpikir semacam itu menggiring mereka untuk menyepelekan risiko. Sikap tidak awas itu pun tampaknya berlangsung berulang. Pertama, ketika mereka terpukau oleh promosi layanan penggandaan uang. Dari sudut pandang Slamet, pada titik ini, unsur ketersediaan terpenuhi. Yakni, cukup dengan memanfaatkan media sosial, Slamet memperhitungkan betapa banyaknya orang yang berpeluang dia tipu. Kedua, saat para korban kemudian menyambangi tempat tinggal Slamet di Banjarnegara. Para korban merasa superior karena mereka berkedudukan sebagai penagih, sedangkan Slamet sebagai tertagih. Para korban tidak cukup insaf bahwa unsur kerentanan seketika terpenuhi. Sebab, mereka datang tanpa pengawalan ke lokasi yang dikuasai Slamet. Puncaknya, manakala antara Slamet dan para korban penipuannya terjadi gesekan, pada momen itu pula kalkulasi bagi pembunuhan mulai berlangsung. Psikopat? Tidak sedikit pihak bertanya-tanya ihwal kemungkinan Slamet adalah seorang psikopat. Istilah psikopat sudah ditinggalkan, digantikan sosiopat. Yang kini lebih umum digunakan adalah sebutan gangguan kepribadian antisosial. Apa pun penamaan yang dipakai, sepatutnya kriminal seperti Slamet tidak diberi embel-embel yang memungkinkan dia memperoleh peringanan, apalagi pembebasan, hukuman. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial memang paham bahwa perbuatannya adalah salah, bahkan jahat. Namun, riset mutakhir menemukan bahwa gangguan sedemikian rupa tidak terletak hanya pada lapis perilaku maupun lapis kepribadian. Akar tingkah laku mereka berada pada kondisi otak mereka yang secara alami berbeda. Berbeda dengan orang kebanyakan yang bagian otaknya berpendar tatkala menyaksikan foto maupun video kekejian, bagian otak yang sama pada individu yang memiliki gangguan kepribadian antisosial tidak menampilkan reaksi apa pun. Keadaan semacam itu tidak tertutup kemungkinan akan meyakinkan hakim bahwa ada faktor kodrati, faktor yang tidak dikehendaki, namun faktanya melatari perbuatan jahat pelaku. Keyakinan itu, pada gilirannya, bisa mendorong hakim untuk jatuh simpati, lalu memberikan putusan hukum istimewa bagi terdakwa. Publik tentunya tidak menginginkan dinamika persidangan seperti itu yang dialami Slamet&ndash; sekiranya dia adalah psikopat atau sejenisnya. Begitu pula halnya seandainya pelaku menjalani criminal profiling. Profiler, dari disiplin apa pun, hampir bisa dipastikan akan &rdquo;menemukan&rdquo; sisi-sisi rapuh pelaku. Trauma, pendisiplinan yang keras, ataupun pengalaman-pengalaman negatif lainnya akan dimuat dalam laporan si profiler. Terantisipasi maupun tidak, potret sedemikian rupa bisa diajukan terdakwa sebagai unsur peringan ataupun pemaaf. Ia akan menggeser dirinya dari kursi pelaku ke kursi korban. Dengan kata lain, pelaku mendaku bahwa perilaku biadabnya merupakan akibat tidak adanya pertolongan yang dia terima di sepanjang umurnya. Pendakuan seperti itu harus ditolak karena pada kenyataannya tidak semua orang yang pernah melalui episode tidak menyenangkan di masa lalunya akan menjelma sebagai setan pada esok hari. Jadi, apa sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepada Slamet? Coba ajukan pertanyaan ini kepada Slamet. Tambahkan satu pertanyaan lagi: apakah dia memiliki kesanggupan untuk berhenti membunuh orang? Allahu a&rsquo;lam.&nbsp;(*) <hr /> *) REZA INDRAGIRI AMRIEL, Anggota Pusat Kajian Assessment Pemasyarakatan Poltekip

Apakah dengan menjadi dukun saja sudah cukup ampuh untuk membuat aksi jahatnya menjadi sedemikian menggemparkan? Tampaknya tidak.

Korban Dukun Slamet yang Selamat, Adakah?

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Reza Indragiri Amriel

Berita Terkini

Korban Dukun Slamet yang Selamat, Adakah?

Download Aplikasi JawaPos.com