Reni Nuryanti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/39_lumbung-670082362.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Aborsi seolah menjadi persoalan yang tidak akan pernah selesai. Larangan dan sanksi yang digaungkan pemerintah belum mampu mengatasi masalah ini. KASUS aborsi paling menyita perhatian terjadi tahun ini di Bali. Kasus yang menyeret oknum dokter gigi itu dilakukan sejak 2020. Pasien mencapai 1.338 dengan status pelajar hingga korban pemerkosaan. Kejadian ini seperti mengulang peristiwa aborsi yang pernah diteliti Adrian dkk pada 1998. Setiap hari ada 100 remaja di Denpasar dan Badung yang ingin dipulihkan dari kehamilan yang tidak diinginkan. Sejak 1994, kajian tentang aborsi di Indonesia telah dilakukan. Terbaru pada 2018 menyebut bahwa 66 persen pelaku aborsi adalah perempuan yang telah menikah, sedangkan 15&ndash;20 persen dilakukan remaja putri. Hal ini sejalan dengan laporan Guttmacher Institute pada 2008. Aborsi adalah pilihan bagi perempuan meski sarat perdebatan. Pandangan klasik maupun modern umumnya melihat aborsi sebagai perilaku kriminal. Imam Al Ghazali dalam Ihya &rsquo;Ulum al-Din, misalnya, menyebut aborsi sebagai tindakan haram berbau pidana. Demikian halnya Hipocrates (460&ndash;370 SM) dan Phytagoras (582&ndash;496 SM) yang melarang aborsi karena diyakini sebagai praktik penghilangan nyawa manusia. Lingkar Sejarah Aborsi Piere (2016) dalam History about Abortion menyebut praktik aborsi di Indonesia telah tercatat dalam Epik Sejarah Melayu di tahun 1612. Kondisi makin meluas pada masa kolonialisme Belanda. Pergeseran perilaku seks dari privat menjadi vulgar pada awal abad ke-20 memicu gejala anormatif. Seks bukan lagi menjadi kebutuhan esensial suami istri, tapi dirituskan sebagai gaya hidup. Kehidupan masa kolonial, menurut Peter Boomgaard, menandai realitas seks bebas yang memunculkan aborsi. Gayung Kusuma menyebut aborsi sebagai sisi kelam sejarah prostitusi di Jawa. Ini adalah awal munculnya erosi kemanusiaan, terang Muhadjir Darwin. Aborsi menjadi kasus yang paling meresahkan. Ini akibat maraknya kematian perempuan sebagai pelaku aborsi ilegal dengan cara tradisional. Pelaku biasanya memanfaatkan jasa dukun beranak dengan teknik pijat dan minum jamu. Maka sejak 1 Januari 1918, pemerintah Belanda resmi melarang aborsi sebagai tindakan ilegal. Sebelumnya di Batavia, Jan Pieterszoon Coen telah memberantas pergundikan dan sejenisnya karena rentan aborsi, tulis Leonard Blusse (2004). Pasca kemerdekaan, isu aborsi terdesak oleh gejolak antipoligami. Terlebih saat Soekarno menikahi Hartini pada 7 Juli 1953 sehingga menimbulkan kemarahan sejumlah organisasi perempuan, termasuk Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Isu aborsi justru paling menonjol di masa Orde Baru. Majalah Sinar pada 6 Desember 1997 bahkan melansir tulisan berjudul Perang terhadap Aborsi. Sayang, isu ini tenggelam seiring gejolak krisis moneter dan suksesi kepemimpinan nasional. Ironi Aborsi Ada empat faktor penyebab aborsi. Yaitu, kegagalan alat kontrasepsi, darurat medis, korban pemerkosaan, dan seks bebas. Kegagalan alat kontrasepsi menjadi pemicu utama aborsi di kalangan ibu dengan alasan ekonomi ataupun psikologi. Di sisi lain, kondisi darurat medis dengan prinsip penyelamatan ibu juga kerap menjadi alasan aborsi. Dalam kasus pemerkosaan, sebagian besar pendapat memperbolehkan aborsi dengan alasan kemanusiaan. Meski demikian, tetap ada penolakan. Pada 1989, misalnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tetap bertahan pada fatwa haram. Ada kekhawatiran, kelonggaran aborsi akan dimanfaatkan pelaku zina yang mengaku diperkosa. Aborsi karena seks bebas punya dimensi sendiri sebagai konsekuensi psikologis atas rasa malu dan takut karena hamil di luar nikah. Kasus ini sebenarnya menandai ketidakmampuan perempuan menjaga rahim. Para ulama menyebut rahim sebagai tempat paling privat dalam diri perempuan. Begitu pentingnya rahim sehingga Alquran menamakannya: tempat yang kokoh (qaraarin makinin). Rahim menjadi &rdquo;lumbung kehidupan&rdquo; yang tidak tergantikan. Maka benar pendapat para feminis bahwa penis tidak akan berarti apa-apa tanpa rahim. Tugas perempuan adalah menjaga rahim. Seks bebas berujung aborsi, secara tidak sadar, telah menyakiti rahim. Memilih aborsi memang hak perempuan, tapi sulit diterima nalar jika dibarengi kehidupan liar. Legal dan Ilegal Charles Fourier, aktivis Social Utopia, punya peran penting dalam gerakan proaborsi. Ini sejalan dengan menguatnya gerakan feminisme di negara Barat. Atas dasar keadilan gender, aborsi menjadi pilihan perempuan atas hak kesehatan seksual dan reproduksi. Sejalan dengan Fourier, Gadis Arivia juga menekankan perspektif perempuan dalam persoalan aborsi. Sebab, mereka yang paling paham kondisi dirinya. Situasi ini menjadi &rdquo;obat&rdquo; yang memunculkan &rdquo;hak&rdquo; aborsi, terutama bagi korban pemerkosaan. Dalam kondisi khusus, aborsi diperbolehkan asalkan legal dan aman. Di Amerika Serikat, Stephen A. McCurdy menyebutnya keadilan reproduktif. Persoalannya, implementasi aborsi aman di Indonesia masih sulit. Pada 2020, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah menyinggung kurangnya dukungan pemerintah dalam penyediaan layanan aborsi aman. Kasus yang terjadi di Bali pada Juni 2023, menurut pendiri Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih, merupakan tindakan kriminal akibat banyak permintaan yang tidak diimbangi akses aborsi aman. Sebagai contoh, kondisi ironis sangat dirasakan korban pemerkosaan. Situasi makin pelik ketika terpaksa melakukan aborsi ilegal. Korban berkali lipat mendapat tekanan, persis seperti kasus aborsi inses remaja yang terjadi di Jambi pada 2018. Ketidakadilan hukum dan minimnya layanan kesehatan masyarakat justru mengantarkan korban pada jeruji besi. Lalu, akankah aborsi aman sekadar kebijakan? (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/minggu/011774896/tung-piong">Tung Piong</a> --- RENI NURYANTI, Dosen Pendidikan Sejarah Unsam, Langsa, dan penulis biografi Inggit Garnasih

Aborsi seolah menjadi persoalan yang tidak akan pernah selesai. Larangan dan sanksi yang digaungkan pemerintah belum mampu mengatasi masalah

”Lumbung Kehidupan” dan Perkara yang Tak Selesai

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Reni Nuryanti

Berita Terkini

”Lumbung Kehidupan” dan Perkara yang Tak Selesai

Download Aplikasi JawaPos.com