Rakhmat Hidayat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/rakhmat-hidayat-3099329743.jpg" alt="RAKHMAT HIDAYAT" width="100%">
<figcaption>RAKHMAT HIDAYAT</figcaption>
</figure> KASUS&nbsp;riuh kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) belum juga mendapatkan titik terang dari pimpinan kampusnya. Kita juga dihebohkan dengan viralnya pemberitaan kampus Universitas Indonesia (UI) yang menetapkan uang pangkal bagi calon mahasiswanya yang jumlahnya dinilai sangat fantastis. Dari kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) setali tiga uang. Aktivis mahasiswa UGM pada peringatan Hardiknas 2024 memprotes sejumlah kebijakan UKT yang dianggap memberatkan. Sebelumnya, ITB sudah lebih dahulu membuat heboh. Riuh dan polemik ITB memberikan pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa yang dianggap tidak mampu membayar UKT menuai kontroversi di berbagai kalangan. Penulis memperkirakan gelombang protes dari kampus lain akan muncul seiring dengan semakin beratnya jumlah UKT bagi kelompok masyarakat miskin. Kasus Unsoed, UI, UGM, dan ITB yang menolak kenaikan UKT ibarat menjadi gunung es dari sengkarutnya akses pembiayaan bagi mahasiswa. Masalah UKT menjadi masalah yang pelik untuk kelompok mahasiswa yang tidak mampu. Setiap tahunnya menjelang dimulainya tahun akademik baru, masalah UKT menjadi momok bagi mahasiswa karena biaya UKT dianggap memberatkan oleh setiap calon mahasiswa baru (maba). Mahalnya UKT membuat banyak calon maba mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT. Bisa dibayangkan mahasiswa yang mundur karena tidak sanggup membayar UKT, padahal mereka akan mempertaruhkan masa depan keluarganya dengan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Mereka yang mundur memiliki mimpi mengangkat derajat sosial ekonomi keluarganya yang berasal dari pelosok desa dengan kehidupan miskin tetapi terkendala biaya. Akhirnya mimpi tersebut kandas di awal. Pihak universitas lepas tangan dan menganggap bahwa itu adalah ranahnya mahasiswa dan keluarganya. Cara berpikir yang salah dan sangat reduksionis. Universitas seharusnya melakukan inisiatif sekaligus intervensi kepada kelompok mahasiswa yang terpinggirkan. Prinsip keadilan dan inklusi sosial ekonomi harus diperjuangkan oleh kampus. Bukan semata-mata mencari keuntungan melalui income generating tapi malah &rsquo;&rsquo;mematikan&rsquo;&rsquo; hak dan akses pendidikan mereka. Income generating yang digembar-gemborkan dalam proyek ambisius PTN BH dengan wajah komersialisasi justru tidak mampu menyelamatkan nasib mahasiswa miskin tersebut. Di mana prinsip keadilan dan semangat advokasi yang diperjuangkan kampus PTN BH? PTN BH yang marak memperjuangkan unit-unit usaha bisnis seharusnya bisa menyelesaikan masalah kesulitan finansial ini dan tidak lagi membebani mahasiswa. Masalah Struktural Keadilan Apa yang terjadi dengan kasus tersebut adalah bukan sekadar level mikro lokal yang terjadi di berbagai kampus tersebut. Perguruan tinggi negeri (PTN) adalah kampus terbaik di tanah air yang menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di berbagai bidang. Kasus ini mencerminkan buruknya manajemen pendidikan tinggi Indonesia dalam akses pembiayaan pendidikan tinggi. Kasus ini juga membuat kita terperangah bahwa mahasiswa yang terancam biaya UKT tersebut adalah masalah serius dalam kompleksitas pendidikan tinggi Indonesia. Di tengah ingar-bingar kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), berbagai protes mahasiswa terhadap kenaikan UKT adalah puncak gunung es dari kegagalan proyek MBKM yang diusung rezim pendidikan tinggi Indonesia. Kebijakan MBKM dengan segala atribut dan seremoninya tidak mampu menyelesaikan akar dari pendidikan tinggi, yaitu akses pembiayaan untuk kelompok mahasiswa yang rentan dan tidak beruntung. Rezim sibuk dengan seremoni-seremoni yang nonsubstansial dan miskin gagasan, tetapi ironisnya muncul puluhan mahasiswa yang terancam masa depannya karena gara-gara tak sanggup membayar UKT. Di mana rasa keadilan dan semangat advokasi MBKM kepada kelompok mahasiswa miskin yang terancam studinya? Mahasiswa adalah kelompok sasaran terdepan dalam akses pendidikan tinggi. Pada 2022, data Kemendikbudristek, jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 9,32 juta orang. Jumlah ini naik 4,02 persen dibandingkan data tahun 2021 yang mencapai 8,96 juta orang. Jika melihat tren statistik, jumlah mahasiswa di Indonesia cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai 4,49 juta orang dan 3,38 juta orang studi di perguruan tinggi negeri (PTN). Tanggung Jawab Negara Akses pendidikan adalah salah satu bentuk hak asasi individu yang harus dilindungi oleh negara. Akses ini merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa melihat perbedaan status sosial ekonomi dan latar belakang apa pun. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi masih terbilang rendah. Data ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negaranegara tetangga. Kita bisa melihat data angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK-PT) yang dirilis BPS dan Kemendikbudristek pada 2022. APK-PT adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang perguruan tinggi (PT) tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi. Data Kemendikbudristek menyebutkan APK-PT sebesar 37 persen dan data BPS menyebutkan APK-PT sebesar 31,16 persen. Dari dua data ini menunjukkan bahwa APK-PT Indonesia masih di bawah 50 persen. Data ini jika dibandingkan dengan Malaysia mencapai angka 50 persen dan Singapura mencapai 70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita masih bermasalah dengan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat miskin. Kebijakan UKT yang selama ini berlaku tidak salah jika dilakukan evaluasi secara komprehensif karena faktanya kebijakan UKT tidak menjamin akses pendidikan tinggi selesai. Justru semakin melebarkan jurang antara kelompok mahasiswa miskin dengan kelompok kaya.&nbsp;(*) <hr /> *) RAKHMAT HIDAYAT, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

KASUS riuh kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di kampus Universitas Jenderal Soedirman belum juga mendapatkan titik terang dari pimpinan

UKT dan Akses Pendidikan Tinggi

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Rakhmat Hidayat

Berita Terkini

UKT dan Akses Pendidikan Tinggi

Download Aplikasi JawaPos.com