Rachmad K. Dwi Susilo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/rachmat-1406228067.png" alt="RACHMAD K. DWI SUSILO" width="100%">
<figcaption>RACHMAD K. DWI SUSILO</figcaption>
</figure> MENARIK&nbsp;pernyataan Presiden Jokowi pada kegiatan pengarahan presiden kepada kepala daerah se-Indonesia, 13 Agustus 2024, di IKN lalu. Orang nomor satu di Indonesia itu menyinggung kolonialisme di istana presiden pada konteks bangunan peninggalan Belanda yang banyak dijadikan sebagai istana presiden. Dia mengatakan, &rsquo;&rsquo;Bau-bau kolonial membayangi dan dirasakan setiap hari.&rdquo; Ada dua penyebab Jokowi menyampaikan hal tersebut, yaitu Jokowi mengingatkan pentingnya menjauhi kolonialisme sebagai sesuatu yang tidak ideal dan bahkan merusak bagi kehidupan bangsa. Menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme merupakan kehendak normatif siapa pun penguasa. Tema ini sangat cocok dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ke-79 RI tahun ini. Atau, pikiran praktis mengangkat isu kolonialisme sebagai strategi mempromosikan ibu kota baru. Jokowi menegaskan urgensi kepindahan ibu kota dengan menunjuk daerah yang asli, alamiah ekologis, dan tidak terhubung dengan sejarah penjajahan masa lalu. Setidak-tidaknya langkah itu meminta dukungan kepada kepala daerah selain dari investor, content creator, atau selebriti. &nbsp; Berangkat dari ini, ada yang menarik terkait isu kolonialisme dalam pidato tersebut. Sebenarnya, studi kolonialisme tidak asing dalam diskursus ilmu sosial dan humaniora. Pada ilmu noneksak ini, kolonialisme tidak selalu identik atau dikaitkan fisik bangunan kuno atau kehadiran bangsa lain di mana warna kulit berbeda. Namun, kolonialisme lebih menunjuk pada budaya (kultural). Menyegarkan Makna Kolonialisme Secara harfiah, kolonial berasal dari kata colonia yang berarti pertanian-permukiman. Namun, pengertian itu secara umum menunjuk bentuk penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta penduduk asli yang dilakukan pendatang. Kolonialisme menunjuk pada penundukan yang tidak hanya digambarkan secara sederhana penjajahan bangsa lain kepada bangsa kita. Namun, juga penggambaran bentuk pendudukan ras, warna kulit yang akhirnya masuk pada penjajahan ekonomi. Kita tidak bisa menolak keberadaan kolonialisme karena fakta sejarah mengatakan memang rata-rata bangsa di Asia Tenggara bekas kolonialisme. Justru yang mengkhawatirkan jika kolonialisme diwariskan secara kultural. Memang para penjajah telah hengkang dari Indonesia, tapi tidak ada jaminan karakter kolonialisme hilang begitu saja. Dalam pengelolaan negara, para pemilik otoritas menggunakan strategi seperti para penjajah. Termasuk di dalam berpolitik, demikian halnya. Sosiologi menjelaskan kolonialisme sebagai bentuk perlawanan atas praktik penjajahan. Para teoretisi meyakini, penjajahan masih berlanjut, baik secara lokal, regional, nasional, maupun global. Akibat-akibat buruk sebagai hasil pendudukan kolonial menjadi refleksi para teoretisi (Gandhi, Leela, 2004). Sikap teori itu merupakan kebalikan dari teori-teori bermahzab modernisasi yang identik janji-janji &rdquo;mencerahkan&rdquo;, studi ini justru mencari sesuatu yang &rdquo;kelam&rdquo; atau momen-momen kolonialnya pada sejarah modernitas. Sianipar (2004) menyatakan, poskolonial merupakan perlawanan terhadap dominasi kolonial dan warisan-warisannya yang ada hingga kini. Dia menyatakan bahwa kolonialisme merupakan dehumanisasi rakyat di daerah koloni di mana orang-orang terjajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai benda. Dalam Black Skin: White Mask (1952), Franz Fanon menjelaskan penderitaan rakyat terjajah tidak hanya dirampas kerja mereka, tetapi juga diciptakan kompleks jiwa inferioritas yang diakibatkan kematian dan penguburan orisinalitas budaya lokal (Loomba, 2000). Sekalipun demikian, bangsa terjajah tidak otomotasi menolak, bahkan ada sekelompok yang menginternalisasi ide-ide penjajahnya. Refleksi Diri Berangkat dari konteks kolonialisme yang berkembang dalam ilmu sosial, kita bisa mengadopsi poskolonialisme sebagai ideologi anti penindasan dan keberpihakan kepada kelompok lemah pada tatanan sosial dan relasi-relasi politik. Antikolonialisme merupakan pengetahuan produktif yang bisa kita adopsi untuk menata bangsa Indonesia ke depan. Substansi antikolonialisme harus melekat dalam jiwa dan pikiran kita, terutama para elite yang mengatur negara. Karena itu, poin-poin penting ideologi antikolonialisme berikut bisa digunakan sebagai panduan (guidance) dalam penataan bangsa dan negara: Pertama, pengelolaan sumber daya alam secara merata. Ingat, kolonialisme terkait erat dengan penjarahan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak boleh hanya dikuasai elite-elite tertentu, tetapi harus dinikmati keseluruhan rakyat. Rakyat yang tinggal di lokasi sumber daya alam bukan sekadar penonton atau bahkan korban para elite yang menjarah sumber daya alam itu. Kedua, berpolitik tidak mendiskriminasi dan menindas kelompok lain. Karena itu, humanisme dan persaudaraan menjadi prinsip penting berpolitik dan pemerintahan. Ia menentang keras pelanggaran aturan main (rule of the game) dan perilaku politik kekerasan. Ketiga, posisi rakyat sebagai mitra. Rakyat tidak dalam relasi eksploitatif penjajah-terjajah atau subordinat sebagai objek yang dibodohi hanya melanggengkan ambisi kepentingan segelintir elite rakus. Keempat, keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok termarginalkan. Prinsip-prinsip di atas sangat penting untuk &rsquo;&rsquo;membersihkan&rdquo; sisa kolonialisme pada praktik sosial dan politik hari ini. Jauh lebih penting daripada sekadar komentar pragmatis tentang bangunan istana presiden sebagai benda tidak hidup. Mengingatkan kolonialisme penting, terlebih menuju pelantikan presiden baru, 20 Oktober 2024, yang tidak lama dari momen ulang tahun bangsa Indonesia besok. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *) RACHMAD K. DWI SUSILO,&nbsp;Sekretaris Prodi Magister dan Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang

Jokowi menyinggung kolonialisme di istana presiden pada konteks bangunan peninggalan Belanda yang banyak dijadikan sebagai istana presiden.

Kolonialisme Istana Presiden

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Rachmad K. Dwi Susilo

Berita Terkini

Kolonialisme Istana Presiden

Download Aplikasi JawaPos.com