PURNAWAN BASUNDORO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/23/20_tinggal-1941756498.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Manusia Indonesia itu secara umum memiliki sifat suka berbuat, tetapi tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat. Apalagi jika perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, ia lebih suka melarikan diri menjauh dari persoalan yang ia ciptakan daripada menyelesaikannya dengan baik. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu beredar sebuah video yang menggambarkan cekcok di jalanan karena ada satu pihak yang berkendara dengan menyalahi aturan. Melawan arus. Ketika ditegur, ia lebih suka menyelesaikannya dengan percekcokan daripada dengan tindakan yang mengatasnamakan tanggung jawab. Sikap lari dari tanggung jawab di kalangan masyarakat Indonesia sudah sedemikian luas, mulai kalangan atas sampai bawah. Contoh paling akhir adalah tindakan barbar memagari laut sepanjang lebih dari 30 kilometer. Ketika tindakan berbau kriminal itu diketahui oleh masyarakat, tidak ada satu pun pihak yang mau mengakui sebagai pelaku dari tindakan itu. Masyarakat dibiarkan berspekulasi, menebak-nebak siapa pelakunya, sementara pihak pemerintah yang memiliki otoritas malah sibuk menangkis sana-sini agar tidak terlihat berlepotan. Tindakan pemagar laut tidak ada bedanya dengan tersangka kejahatan yang memilih kabur ke luar negeri atau yang mencoba melakukan perlawanan hukum dengan caranya sendiri. Tindakan lain adalah dengan mencari sosok lemah yang bisa dijadikan tumbal atas perbuatan yang ia lakukan, lazim disebut kambing hitam. Tindakan tidak bertanggung jawab dalam budaya Jawa disebut tinggal glanggang colong playu. Kalimat itu memiliki arti sebagai orang-orang yang lebih memilih melarikan diri dari perbuatan liciknya daripada mempertanggungjawabkannya secara kesatria. Sikap culas semacam itu bukan hanya terjadi pada akhir-akhir ini saja, walaupun memang terasa ada peningkatan tajam. Almarhum Mochtar Lubis, seorang wartawan senior, penulis, dan sastrawan, pernah menulis buku yang menyulut kehebohan masyarakat Indonesia. Buku yang berjudul Manusia Indonesia (2001) merangkum ciri-ciri (negatif) manusia Indonesia. Naskah asli buku itu pada awalnya adalah sebuah naskah pidato yang dibawakan di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1977. Menurut Lubis, minimal ada tujuh ciri negatif manusia Indonesia, dan ciri yang kedua adalah segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, pikirannya, dan lain-lain. Rasa tanggung jawab menjadi beban yang sangat berat bagi manusia Indonesia karena sikap semacam itu membawa konsekuensi yang tidak ringan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Lebih lanjut, Lubis menjelaskan bahwa &rdquo;bukan saya&rdquo; adalah kalimat yang populer di Indonesia sebagai penangkis paling ampuh saat seseorang ditagih tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan jawaban tersebut, seseorang mencoba menggeser tanggung jawab kepada orang lain atas apa yang mestinya ia lakukan. Dalam budaya kita yang masih diliputi suasana feodal yang kental, menggeser tanggung jawab sering sekali dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya memiliki kekuasaan dan kewenangan besar. Istilah kambing hitam biasanya ditujukan kepada orang-orang lemah yang bisa dibebani tanggung jawab atas sesuatu yang tidak pernah ia perbuat. Karena posisinya yang lemah itulah, ia harus ketiban awu anget walaupun berada di tepi gelanggang. Orang-orang yang memiliki sikap tidak mau bertanggung jawab adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang lemah dan tidak teguh pada pendirian alias tidak memiliki prinsip yang kuat. Terdapat satu tembang Jawa ciptaan Ki Narto Sabdo yang berjudul Ladrang Ubaya. Tembang tersebut menggambarkan keutamaan atau kemuliaan orang-orang yang mau memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya. Tembang tersebut memberikan pesan, apabila telah memberikan kesanggupan janganlah gugup, disertai dengan kejujuran sikap dan perilaku. Jika melalaikan dua hal itu, apabila dihadapkan pada permasalahan/kesulitan, tidak dapat mewujudkan kesanggupan alias mengingkari janji (lari dari tanggung jawab). Dalam sejarah Indonesia, terdapat perbuatan para tokoh yang bisa menjadi contoh mengenai tindakan bertanggung jawab, tidak tinggal glanggang colong playu. Salah satu contoh paling fenomenal adalah tindakan Jenderal Sudirman yang lebih memilih untuk bergerilya daripada menyerah kepada Belanda saat agresi militer kedua pada tahun 1948. Sebagai sosok yang telah diberi tanggung jawab untuk memimpin tentara, ia lebih memilih menghadapi pasukan Belanda daripada mengikuti pemimpin sipil yang menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Itulah sifat dan sikap kesatria Jenderal Sudirman. Walaupun tubuh digerogoti penyakit, tetapi lebih memilih menghadapi musuh daripada tergeletak di tempat tidur menyerah kepada nasib. Dalam situasi di mana harta menjadi junjungan, tidak mudah membentuk sikap bertanggung jawab. Namun, membiarkan negara mengalami kebobrokan di tangan-tangan orang-orang yang bertubuh gempal tetapi berjiwa ringkih adalah sikap yang lebih tidak bertanggung jawab. Dibutuhkan tekad baja dan kerja bersama untuk menumbuhkan kembali sikap bertanggung jawab. Kemuliaan sebuah bangsa dimulai dari kemuliaan warga negaranya karena memiliki sikap kesatria untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jangan menjadi pribadi yang mendekat paling cepat saat ada kebahagiaan, tetapi menyingkir paling cepat saat datang kesusahan. (*) --- *) PURNAWAN BASUNDORO, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Manusia Indonesia itu secara umum memiliki sifat suka berbuat, tetapi tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat.

Tinggal Glanggang Colong Playu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/30/41_nas_1-1204268612.jpg" alt="ILUSTRASI. (NANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Bagaimana nasib Bung Karno pada masa depan ketika semua orang sudah meninggalkan sistem pembayaran dengan duit (cashless)? Mungkin ada yang bingung dengan pertanyaan ini mengingat Bung Karno sudah wafat pada 21 Juni 1970. Artinya, beliau sudah meninggalkan kita semua sejak 54 tahun yang lalu. KITA memasuki zaman yang serbamodern, di mana penggunaan uang tunai (cash) mulai tergantikan dengan pembayaran digital. Kita sedang berevolusi menuju cashless society atau masyarakat yang lebih memilih transaksi memakai kartu debit, kartu kredit, sistem QRIS, atau berbagai aplikasi dompet digital yang ada di ponsel kita. Sisi positifnya, transaksi digital akan makin praktis karena pembeli bisa mentransfer berapa pun nominal uangnya secara pas. Sementara di level makro, sistem pembayaran nontunai terbukti membuat bisnis dan investasi berjalan lebih efisien. Roda perekonomian bergerak lebih cepat. Transaksi nontunai juga konon dinilai lebih aman. Namun, di balik kelebihan-kelebihan, ada satu hal yang menggelitik sejarawan seperti saya. Bayangkan jika ke depan sistem nontunai mendominasi transaksi jual beli, apakah generasi muda akan semakin tidak mengenal para pahlawan yang gambarnya terpampang dalam uang rupiah kita? Beberapa orang akan menilai kekhawatiran ini berlebihan. Namun, faktanya uang rupiah dicetak pemerintah tidak hanya untuk kepentingan transaksi. Uang rupiah juga dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan para tokoh yang pernah berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Mula-mula kita harus membedah dasar hukum dan alasan kenapa ada gambar pahlawan dalam uang tunai kita. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan &rdquo;Gambar pahlawan nasional dan/atau presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah&rdquo;. Pertanyaannya, apa urgensinya? Bagi saya setidaknya ada dua. Pertama, memperkenalkan para pahlawan nasional. Kedua, mendorong konstruksi nasionalisme. Terkait kepentingan yang pertama, kita bisa mengutip Agus Martowardojo dalam bukunya, Pembawa Perubahan (2019). Mantan gubernur Bank Indonesia itu mengemukakan gambar muka pahlawan nasional atau presiden yang sudah wafat adalah bentuk penghormatan sekaligus cara memperkenalkan tokoh-tokoh nasional kepada masyarakat luas. Pahlawan nasional adalah pejuang kemerdekaan dan pejuang kebudayaan yang berjasa dalam memerdekakan Nusantara dari cengkeraman penjajah. Mereka juga berjasa dalam membangun fondasi bangsa dalam berbagai aspek, seperti ideologi, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Karena itu, profil mereka patut diabadikan dalam berbagai format, salah satunya lewat foto pada mata uang rupiah kita. Dengan melihat wajahnya tiap kali melakukan transaksi, orang-orang diharapkan akan penasaran, siapakah dia? Kenapa wajahnya muncul dalam uang yang ia pegang? Harapannya, orang tersebut kemudian ingat, tokoh yang sama pernah ia baca di buku sejarah sekolah. Lebih lanjut, ia akan mencari info terkait rekam jejaknya, seperti apa pemikirannya, apa yang ia lakukan di masa-masa perjuangan menuju Indonesia merdeka. Pengetahuan semacam ini bisa menjadi sumber teladan dan inspirasi, khususnya bagi generasi muda yang akan menerima &rdquo;tongkat estafet&rdquo; pembangunan. Nah, dalam konteks itulah saya menanyakan nasib Bung Karno kelak, ketika semua orang meninggalkan uang kertas sebagai alat pembayaran dan beralih menggunakan aplikasi. Sudah bisa dipastikan nasib beliau beserta pahlawan lain yang selama ini tercetak di uang kertas perlahan-lahan akan dilupakan. Terkait kepentingan kedua, yakni konstruksi nasionalisme, kita bisa mengutip pendapat Emily Gilbert dan Eric Helleiner dalam tulisan mereka yang berjudul Nation-States and Money: The Past, Present and Future of National Currencies (2005). &rdquo;Mata uang dalam sebuah teritorial mampu membangun kesepahaman, kesatuan, dan nasionalisme melalui penyampaian simbol-simbol kedaulatan negara di dalam mata uang tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadikan mata uang sebagai media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan nasionalisme ketimbang bendera atau lagu kebangsaan.&rdquo; Mengapa efektif? Sebab, uang adalah alat pembayaran yang dipakai secara seragam oleh ratusan juta orang yang tinggal di seluruh wilayah Indonesia. Selain gambar pahlawan, simbol-simbol kenegaraan yang terpampang dalam uang bisa tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, di desa hingga perkotaan, sebab semua orang memegang uang yang sama. Dengan demikian, jika kita hubungkan dengan disiplin ilmu semiotika, uang mengandung fungsi komunikasi yang efisien antara pemerintah dan rakyat. Ambil contoh uang rupiah emisi 2016. Meski tiap pecahan mengandung gambar pahlawan yang berbeda-beda, seluruh produknya mengandung simbol-simbol kenegaraan yang seragam. Simbol-simbol itu ibarat tali yang mengikat bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia memang amat multikultur. Fungsinya serupa seperti bendera Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, atau seragam anak sekolah negeri yang desainnya ditetapkan pemerintah pusat. Mengacu kepada pertanyaan awal, ketika orang tidak lagi memegang uang secara fisik yang ada gambar Bung Karno (dan Bung Hatta) di pecahan Rp 100.000, bukankah berarti salah satu alat pengenal beliau kepada masyarakat sudah hilang? Bukankah masih ada pelajaran sejarah? Sekarang ini masihkah pelajaran sejarah menjadi pelajaran favorit para siswa? Pelajaran sejarah sudah lama menjadi pelajaran yang tidak disukai siswa. Dianggap sebagai pelajaran yang hanya berisi cerita yang membosankan. Zaman Orde Baru masih mendingan. Sebab, salah satu menteri pendidikan saat itu, yaitu Nugroho Notosusanto, masih memaksakan dengan keras pelajaran sejarah menjadi pelajaran wajib. Saat itu bahkan ada pelajaran sejarah tambahan yang khusus mempelajari perjuangan bangsa, yang tentu saja mengenalkan para pahlawan. Pelajaran tambahan itu namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB). Ketika semua sistem pembayaran sudah cashless alias tanpa duit lagi, kemungkinan tidak akan ada lagi celoteh para lelaki di pagi hari: &rdquo;Rasanya sudah lega jika pagi-pagi sudah memegang selembar Bung Karno.&rdquo; Dan saat itu sosok Bung Karno hanya dikenal samar-samar sebagai tokoh yang pernah berjuang memerdekakan bangsa kita. (*) --- PURNAWAN BASUNDORO, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan guru besar sejarah

Bagaimana nasib Bung Karno pada masa depan ketika semua orang sudah meninggalkan sistem pembayaran dengan duit (cashless)?

Nasib Bung Karno di Era Cashless

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/19_perm-1640286077.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Banyumas dan kelucuan adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Banyumasan, sebagai sebuah entitas kultural, memang lucu. Mendengar bahasa yang digunakan sehari-hari di wilayah ini, yang oleh orang luar disebut sebagai bahasa Ngapak, orang sudah tertawa terpingkal-pingkal. Dianggap norak dan terlalu kampungan. TAK mengherankan jika terdapat beberapa komedian yang mengeksploitasi bahasa Banyumasan sebagai bahan lawakan mereka. Bisa disebutkan, misalnya, Kasino dan Parto. Melalui dua komedian tersebut, bahasa Banyumasan berhasil menasional dan dikenal banyak orang. Jauh sebelum Kasino dan Parto populer dengan lawakan berbahasa Banyumasan, di tlatah Banyumas sendiri bahasa tersebut dalam keseharian juga telah dipakai sebagai alat lelucon. Secara umum, orang Banyumas memang kental dengan kelucuan ketika berdialog. Hal tersebut tergambar dalam salah satu tokoh wayang Punakawan Bawor. Tokoh Bawor hanya muncul dalam seni pedalangan bergaya Banyumasan, yang merupakan pengganti dari tokoh Bagong untuk pedalangan bergaya Solo dan Jogjakarta. Sifat riang gembira keseharian orang Banyumas muncul pula dalam kelompok komedian Peang-Penjol yang populer pada akhir 1970-an sampai 1980-an. Tingginya popularitas komedian Peang-Penjol di kawasan Banyumas tidak bisa dilepaskan dari peran Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto, yang bisa dikatakan merupakan sumber hiburan utama warga pedesaan pada saat itu. Ia tidak hanya muncul dalam acara utama, namun juga dalam iklan-iklan. Tokoh utamanya adalah Peang, yang bersaudara dengan Penjol, dan ditemani satu tokoh perempuan bernama Suliyah. Tiga komedian saling mengisi dalam bentuk celetukan berbahasa Banyumasan. Kelucuan yang mereka ciptakan bersumber dari eksplorasi budaya Banyumas yang blaka-suta atau apa adanya dan gaya bicara yang ceplas-ceplos. Secara umum, tema lawakan mereka berkisar keseharian aktivitas warga pedesaan. Namun, jika dicermati dengan baik ternyata terdapat pula tema yang mengacu pada hubungan sosial di perkotaan. Kota yang dimaksud dalam lawakan Peang-Penjol tentu saja Kota Purwokerto, yang merupakan kota terbesar di Banyumas. Kekuatan lain dari lawakan Peang-Penjol adalah kemahiran dalam memainkan kata, bukan pada permainan fisik untuk memancing ketawa. Hal ini berbeda dengan para pelawak Srimulat yang dikenal sebagai komedian slapstick. Peang-Penjol merupakan pelawak yang lebih menonjolkan suara karena mereka bukanlah pelawak panggung, melainkan pelawak radio dan kaset. Bahasa menjadi kekuatan mereka untuk mengundang tawa pendengar. Pelawak semacam ini membutuhkan kecerdasan yang lebih tinggi, terutama untuk mencari kata-kata yang pas yang bisa membangkitkan minat untuk tertawa bagi yang mendengarkan. Srimulat yang dikenal sebagai pelawak panggung dan televisi memiliki trik yang cukup banyak karena audiens mereka bukan hanya telinga, melainkan juga mata. Gerakan-gerakan fisik bisa menopang mereka untuk menciptakan kelucuan dan mengundang tawa. Salah satu trik yang digunakan Peang-Penjol adalah memanfaatkan perbedaan pemaknaan bahasa atau kata antara dua orang yang berbeda pengetahuan atas bahasa tersebut. Salah satu contoh adalah percakapan Peang dengan seorang Tionghoa yang baru datang dari Hongkong (diperankan Penjol) dalam kaset yang berjudul Salah Paham. Percakapan mereka yang semula datar namun membuat mereka berdua pusing lama-lama berubah menjadi pertengkaran. Pasalnya, percakapan mereka tidak nyambung karena Peang tidak bisa berbahasa Indonesia, sementara si Tionghoa tidak bisa berbahasa Banyumasan. Berbahasa Indonesia namun dengan logat Tiongkok. Peang yang membawa ayam untuk dijual ke pasar ditanya si Tionghoa&hellip; &rdquo;Mang&hellip;mang itu ayam ya?&rdquo; Dijawab Peang dengan bahasa Banyumasan: &rdquo;Iya kiye ayam, arep tuku apa?&rdquo; (Iya betul ini ayam, apakah kamu mau membelinya?). Tiba-tiba si Tionghoa bertanya lagi: &rdquo;Ayam di lumah (pen: di rumah) banyak?&rdquo; Kata di lumah itulah yang bikin pertengkaran. Menurut Peang, di lumah itu ditelentangkan, tetapi maksud si Tionghoa bukan itu. Suara pertengkaran antara dua orang berbeda pemahaman itu memancing ketawa bagi yang mendengarkan. Amat lucu karena salah satu pihak menggunakan bahasa campur aduk, Banyumasan dan bahasa Indonesia berlogat Tionghoa. Arthur Asa Berger, ahli humor dari San Francisco State University, menyatakan bahwa paling tidak ada sebelas teknik atau strategi penciptaan humor melalui bahasa. Dari sebelas tersebut, paling tidak terdapat tiga teknik yang sering dimainkan Peang-Penjol, yaitu misunderstanding (salah penafsiran), pun (permainan kata), dan ridicule (membuat orang bodoh). Komedian kontemporer yang memiliki teknik mirip Peang-Penjol adalah Komeng dan Cak Lontong. Komeng memiliki teknik permainan makna kata serta pelesetan. Kata yang sama bisa digunakan untuk memaknai dua kalimat yang berbeda. Dengan cara mengubah-ubah makna kata, ia memancing tawa penonton. Hal yang mirip dilakukan Cak Lontong, komedian dari Kota Surabaya. Ia merupakan komedian paling cerdas saat ini yang sering menggunakan teknik permainan kata. Teknik yang dilakukan Cak Lontong juga mirip yang dilakukan Peang-Penjol, yaitu dengan metode pun atau permainan kata. Banyak orang mengategorikan permainan kata yang dilakukan Cak Lontong menggunakan metode silogisme. Menarik kesimpulan yang berasal dari dua premis atau proposisi. Kesimpulan yang dilontarkan Cak Lontong yang menjadi kekuatan untuk memancing tawa karena antara logis dan tidak logis. Peang-Penjol maupun Cak Lontong bisa dikategorikan sebagai pelawak tradisional yang dalam kesehariannya memang dipenuhi humor. Budaya Banyumas yang melingkupi Peang-Penjol dan budaya Surabaya (budaya arek) yang membesarkan Cak Lontong memiliki karakter yang hampir sama, yaitu spontan, apa adanya, dan dipenuhi dengan celetukan-celetukan yang memancing orang untuk tertawa. Hal inilah yang membedakan dengan stand-up comedy yang kadang terasa menghafal teks. Beberapa artis stand-up comedy bahkan harus mengikuti kursus terlebih dahulu sebelum naik panggung. Alam telah menjadi guru terbaik bagi pelawak tradisional seperti Peang-Penjol ataupun Cak Lontong. (*) --- PURNAWAN BASUNDORO, Dekan FIB Universitas Airlangga

Banyumas dan kelucuan adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Banyumasan, sebagai sebuah entitas kultural, memang lucu. Mendengar bahasa.

Permainan Kata Komedian Peang-Penjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/32_vivere_1-929546674.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Kehidupan keseharian sebagian rakyat Indonesia sering kali nyerempet-nyerempet bahaya atau malah keserempet bahaya. MISALNYA, ketika kita berkendara dengan mematuhi semua aturan, memakai helm, spion lengkap, membawa semua surat-surat, supaya selamat di jalan, eh tiba-tiba ada kendaraan lain nyelonong melawan arus dan nyerempet kendaraan kita, akhirnya kita yang celaka. Padahal, jauh-jauh waktu sebelum berkendara kita sudah menyiapkan segalanya agar aman, nyaman, dan selamat di jalan. Ternyata bahaya datang dari pihak lain. Banyak lagi orang yang dalam kehidupannya memang benar-benar melakukan tindakan berbahaya walaupun ia tahu bahwa itu berbahaya. Beberapa waktu yang lalu, misalnya, di pinggiran Kota Surabaya sebuah kendaraan odong-odong yang memuat 15 penumpang tiba-tiba nyemplung ke sungai. Semua orang tahu bahwa kendaraan bikinan rumahan semacam itu tidak boleh untuk mengangkut orang di jalanan umum karena rawan celaka. Tetapi, mengapa pencegahan tidak dilakukan secara ketat dan terus-menerus? Orang-orang kecil yang mencari sesuap nasi dengan cara berbahaya amat banyak di negeri ini tanpa mendapatkan pemahaman yang memadai. Yang lebih konyol lagi, ketika ada orang sakit dan pergi ke tempat pengobatan, ternyata dokternya tidak dijamin keasliannya. Ini benar-benar celaka karena ibarat menyerahkan nyawa kepada seorang penjagal. Apakah ini fiktif? Sama sekali tidak. Ramai diberitakan seseorang yang selama bertahun-tahun menjadikan dirinya sebagai dokter. Padahal, yang bersangkutan bukanlah lulusan fakultas kedokteran, hanya lulus SMA, tidak memiliki keahlian mengobati sama sekali, bahkan keahlian sebagai dukun pun (pengobat tradisional) tidak punya. Mengapa orang berotak kriminal kok bisa tiba-tiba berpraktik dokter, berlagak bisa menyembuhkan pasien dengan ilmu kedokteran modern. Setelah diusut, ternyata yang bersangkutan bukan sekali ini saja, sebelum akhirnya ditangkap lagi, menjadi juru sembuh di sebuah pusat kesehatan legal dengan cara ilegal. Beberapa tahun sebelumnya ia telah berpraktik sebagai pengobat, bahkan mengaku sebagai spesialis kandungan dan mengoperasi kandungan (Caesar) seorang pasien. Atas tindakannya tersebut, yang bersangkutan telah dihukum 20 bulan penjara. Celakanya, walaupun sudah pernah dihukum, ternyata ia bisa mengubah dirinya dari seorang kriminal menjadi dokter lagi. Rakyat Indonesia benar-benar dibuat celaka oleh aksinya. Sebagian besar rakyat tidak celaka secara langsung karena tidak pernah menjadi pasiennya, tetapi celaka oleh sebuah praktik pemerintahan yang buruk. Bagaimana mungkin pemerintah tidak memiliki database tentang orang-orang jahat di negeri ini yang bisa diakses oleh seluruh kantor pemerintahan. Sehingga, seorang kriminal di tempat lain bisa melamar sebagai dokter di tempat lainnya, dan lolos penyaringan sampai berpraktik selama lebih dari satu tahun, ngedel-edel pasien. Wah, celaka bener kita sebagai rakyat karena kehidupan kita amat dekat dengan mara bahaya tanpa pencegahan dini. Hari ini kita yang bukan korban dokter gadungan masih bisa mengucapkan syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan karena terhindar dari dokter penjemput maut tersebut. Tetapi, apakah di hari lain kita dijamin tidak datang ke dokter palsu lainnya saat kita menderita sakit? Apakah dengan munculnya kasus dokter gadungan tersebut semua pemangku kebijakan lantas membenahi seluruh sistem yang dimilikinya untuk mencegah agar tidak terulang? Belum tentu. Mengapa jawabannya belum tentu, coba kita tengok berbagai kasus membahayakan yang pernah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Salah satu yang paling dekat adalah kejadian seorang pengendara motor yang lehernya terjerat kabel telekomunikasi yang menjuntai di jalanan. Setelah kasus tersebut ramai dibahas di berbagai media, apakah lantas semua kabel semrawut yang terjadi di semua kota dirapikan? Sampai saat ini kesemrawutan kabel tetap terjadi dan bukan tidak mungkin akan ada korban lagi untuk kasus yang sama. Mara bahaya sebenarnya selalu bisa dideteksi sejak dini karena penyebabnya biasanya sesuatu yang kasatmata, terlihat dengan jelas. Hanya karena kita malas atau lengah saja mengapa penyebab bahaya tersebut tidak diatasi dengan baik supaya tidak benar-benar menyebabkan bahaya. Hal tersebut mirip dengan apa yang dipidatokan oleh Bung Karno pada peringatan ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 1964. Saat itu beliau membacakan pidato dengan judul Tahun Vivere Pericoloso yang artinya tahun yang penuh mara bahaya atau nyerempet bahaya. Melalui pidato tersebut, Bung Karno mengingatkan bahwa bangsa Indonesia saat itu sedang berada pada situasi yang berbahaya. Politik luar negeri Indonesia sedang menghadapi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme (nekolim) atau kolonialisme baru yang dimotori Inggris. Di dalam negeri sendiri perpecahan dan kondisi ekonomi juga menjadi ancaman serius. Bung Karno dengan mempelajari kasus-kasus di berbagai negara dunia ketiga menyimpulkan bahwa kedudukannya sendiri sebagai presiden juga terancam. Ia mencontohkan penggulingan Presiden Brasil Joao Goulart oleh militer setempat pada 1 April 1964, yang oleh Bung Karno dianggap sebagai pokal jang matjam-matjam dari kaum imperialis. Sayangnya, apa yang dideteksi oleh Bung Karno untuk kondisi di negeri sendiri tidak segera dilakukan pencegahan. Akibatnya, mara bahaya malah tambah besar. Kondisi ekonomi terus memburuk yang menyebabkan situasi Indonesia secara umum menjadi morat-marit. Kita semua tahu apa yang terjadi satu tahun berikutnya setelah ia memberi warning bahwa bahaya sedang mengancam bangsa Indonesia. Pemberontakan yang oleh banyak pihak dianggap didalangi oleh PKI meletus pada 30 September 1965. Rentetan berikutnya terjadi proses degradasi kekuasaan Bung Karno sehingga pada 12 Maret 1967 ia benar-benar kehilangan kekuasaannya. Jika bangsa Indonesia tidak mau belajar pada sejarah untuk mengatasi berbagai penyebab bahaya yang ada di sekitar kita, baik yang sederhana maupun yang kompleks, bukan tidak mungkin kita akan selalu hidup dalam kondisi vivere pericoloso sebagaimana telah diingatkan oleh Bung Karno. Sesungguhnya sejarah telah memberi pelajaran berharga pada kita bagaimana cara mencegah mara bahaya. (*) --- PURNAWAN BASUNDORO, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan guru besar ilmu sejarah

Kehidupan keseharian sebagian rakyat Indonesia sering kali nyerempet-nyerempet bahaya atau malah keserempet bahaya.

Vivere Pericoloso

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/seni-pascareformasi-3856772517.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Gerakan reformasi yang puncaknya terjadi pada 1998 mirip dengan Program Kali Bersih (Prokasih) yang pernah dijalankan di Kota Surabaya pada 1980-an. DALAM Prokasih, salah satu yang dilakukan adalah menggelontor kotoran yang mengendap di sungai, terutama limbah pabrik. Caranya, beberapa bendungan yang berada di Sungai Brantas dibuka bersamaan sehingga terjadilah aliran air yang besar dan menghanyutkan berbagai kotoran. Hasilnya ternyata bukan hanya kotoran yang hanyut. Ikan-ikan pun sekarat karena tertabrak endapan lumpur pekat. Tujuan gerakan reformasi adalah untuk &rdquo;menggelontor kotoran politik&rdquo; yang telah mengendap selama lebih dari tiga dekade. Gerakan ini secara nyata telah mengubah struktur politik Indonesia. Kekuasaan yang semula otoriter telah diubah menjadi lebih demokratis, terutama mengenai tata cara membentuk kekuasaan baru. Sebagaimana Prokasih, gerakan reformasi ternyata bukan hanya &rdquo;menghanyutkan kotoran politik&rdquo;. Seni kritis yang pernah menjadi obor yang memantik gerakan reformasi ternyata juga ikut hanyut dan meredup. R. Anderson Sutton dari Universitas Wisconsin-Madison dalam ulasannya yang dimuat di Jurnal Ethnomusicology Volume 48 Nomor 2, 2004, menjelaskan bahwa seni merupakan salah satu komponen yang turut mengakumulasikan gerakan reformasi pada 1998. Iwan Fals (musik) dan N. Riantiarno (teater) adalah dua seniman yang sangat kritis pada masa Orde Baru yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong gerakan reformasi. Lagu-lagu Iwan Fals mengandung kritik tajam terhadap kekuasaan dengan mengangkat realitas sosial yang timpang pada waktu itu. Hal yang sama juga pada pementasan yang dilakukan Teater Koma yang dipimpin oleh N. Riantiarno. Pada tataran di bawahnya terdapat Butet Kartaredjasa (aktor) di Jogjakarta serta Wiji Thukul (pemuisi) di Surakarta. Kekuasaan Orde Baru oleh sebagian orang dianggap memperlihatkan wajahnya yang angker dan membungkam mulut rakyat. Namun, kekuasaan otoriter tersebut ternyata masih menyisakan celah kecil yang dimanfaatkan oleh seniman untuk menyembulkan kekritisannya terhadap kekuasaan. Ekspresi seni merekalah yang membawa pesan kritis yang tidak pernah berani disuarakan oleh rakyat secara vulgar. Seni telah menjadi penyambung lidah rakyat untuk mengutuk ketidakadilan serta memprotes kesewenang-wenangan. Kekuasaan Orde Baru memang gampang memenjarakan, bahkan melenyapkan orang yang mengkritik mereka. Namun, seni kritis tetap dibiarkan dipertontonkan di ruang publik. Itulah cara penguasa waktu itu menyeimbangkan ekspresi kekuasaan di hadapan rakyat. Gerakan reformasi yang berpuncak pada lengsernya Presiden Soeharto ternyata pula menjadi puncak dari seni kritis di Indonesia. Bersamaan dengan perubahan formasi politik, menyusul pula terjadinya pergeseran ekspresi para seniman yang dulunya sangat kritis. Mereka seperti kehilangan tenaga dan akal kritisnya setelah kebebasan berekspresi terbuka lebar sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya. Kondisi ini seperti meneguhkan kalimat sakti tentang peran sastra pada era otoritarian. Bahwa ketika suara rakyat dibungkam, sastra yang akan berbicara. Nah, ketika rakyat sudah bebas berbicara, apa lagi peran yang harus dimainkan oleh seniman dan sastrawan? Kembali kepada kajian yang dilakukan oleh Sutton. Dalam pendahuluan ia dengan tegas mengatakan bahwa seni dan politik tidak pernah bisa dipisahkan. Ia mengemukakan bahwa pada masa pergolakan politik ekspresi seni sering melibatkan pergolakan itu. Artinya, seni tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia mengangkat realitas yang ada di sekeliling seniman. Jika pada hari ini kita kehilangan seni kritis, apakah artinya kita sedang berada pada situasi tanpa problem? Kebebasan yang diraih pascareformasi telah difasilitasi oleh teknologi sehingga memperluas jangkauan suara mereka. Rakyat yang merasa memiliki problem dengan pemerintah atau dengan apa pun bisa langsung menyuarakan problem tersebut dan seketika langsung didengar oleh penguasa. Hampir semua pemilik akun media sosial telah menjadikan dirinya sebagai jurnalis yang bisa menulis dan merekam apa saja berbagai kejadian di sekitar mereka. Dengan cepat hasil investigasi independen tersebut akan menyebar hingga akhirnya sampai kepada sasaran yang dituju. Rakyat tidak butuh lagi media antara, seperti seniman atau wartawan, karena sesama rakyat pun mereka telah bisa membagi berita. Rakyat dengan penguasa pun bisa langsung berhubungan tanpa sekat melalui media sosial. Kasus penumpukan kekayaan yang tak wajar oleh pejabat, kekerasan pejabat, atau kondisi jalan rusak di berbagai pelosok negeri dengan cepat direspons oleh penguasa berkat kecanggihan media sosial. Jika dulu berbagai kebobrokan harus dibongkar dulu oleh wartawan dan disuarakan oleh seniman, saat ini cukup ditulis atau direkam dan diunggah ke media sosial. Akibatnya, saat ini seniman dan jurnalis kritis seperti mendapat saingan yang tak terbatas. Para seniman kritis yang dulu banyak menyuarakan kepentingan publik seperti tersingkir. Namun, bukan berarti seni harus mati. Seni tetap akan mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat. Jika kita perhatikan, keberadaan media sosial saat ini menjadi media untuk menumpahkan hal-hal yang bersifat personal dan melankolis. Nyaris berbagai kejadian yang bersifat sangat personal-individual diunggah ke media sosial. Artinya, apa yang dulu disebut sebagai rahasia pribadi saat ini nyaris tidak ada lagi. Hal-hal yang romantis dan melankolis bertebaran di media sosial. Nah, tanpa disadari seniman pun menangkap fenomena ini. Jika kita perhatikan dengan saksama, personalisasi seni utamanya lagi menjadi tak terbendung. Didi Kempot dengan meratap-ratap menyuarakan bagaimana pedihnya ditinggal sang kekasih sehingga melahirkan generasi ambyar. Jika dulu para pemuda dengan wajah garang dan bersimbah keringat menyemuti panggung Iwan Fals, kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Bongkar!, beberapa waktu yang lalu mereka lenggak-lenggok meneteskan air mata menyanyikan lagu Pamer Bojo bersama Didi Kempot. Inilah salah satu perubahan pasca gerakan reformasi di antara perubahan-perubahan penting lainnya. (*) PURNAWAN BASUNDORO, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya

Gerakan reformasi yang puncaknya terjadi pada 1998 mirip dengan Program Kali Bersih (Prokasih) yang pernah dijalankan di Kota Surabaya.

Seni Pascareformasi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/PURNAWAN-BASUNDORO-2171193120.jpg" alt="Purnawan Basundoro." width="100%">
<figcaption>Purnawan Basundoro.</figcaption>
</figure> TINDAK&nbsp;kriminal dengan modus penggandaan uang terus terjadi dengan korban nyawa serta materi dalam jumlah banyak. Sejak 2007 sampai saat ini, paling tidak telah terjadi tujuh kali kasus kejahatan dengan modus penggandaan uang di beberapa daerah di Jawa, dengan korban nyawa mencapai 39 orang. Kasus terbesar terjadi pada 2023 karena sampai April sudah dua kali kejadian. Pertama, di Cianjur dengan pelaku bernama Wowon alias Aki bersama dua rekannya dengan korban tewas sembilan orang. Kedua, kasus yang baru saja terjadi di Banjarnegara dengan pelaku bernama Slamet dengan korban yang telah ditemukan 12 orang. Kejahatan penggandaan uang bisa dikatakan merupakan kejahatan unik. Antara pelaku dan korban biasanya berada dalam kesadaran yang sama, yaitu kesadaran untuk bisa memperoleh keuntungan berlipat dalam waktu yang cepat. Kesadaran bersama itulah yang menyatu dalam sebuah praktik kejahatan yang diselubungi hal-hal berbau mistis perdukunan. Kejahatan ini biasanya berjalan secara halus dan bersifat rahasia. Antara pelaku dan korban sama-sama percaya bahwa sesuatu yang bersifat mistis memang tidak untuk diumbar ke khalayak. Semua serba diliputi kabut rahasia yang samar-samar. Kalaupun khalayak diberi tahu, biasanya hanya berupa informasi yang sangat terbatas. Alhasil, kejahatan semacam itu biasanya terbongkar setelah berlangsung lama. Modus utama kejahatan ini adalah dengan memanfaatkan instrumen budaya yang berkembang di masyarakat, yaitu kepercayaan kepada takhayul. Secara umum sebagian masyarakat Indonesia memang masih sangat percaya dengan takhayul. Sebagaimana ditulis Mochtar Lubis dalam bukunya, Manusia Indonesia (2001), kepercayaan terhadap takhayul merupakan salah satu ciri dari sebagian manusia Indonesia. Salah satu bentuk dari takhayul itu adalah kepercayaan terhadap manusia sakti atau orang dengan daya linuwih. Jenis manusia sakti yang dipercaya biasanya berprofesi sebagai dukun, yaitu orang yang dipercaya bisa berhubungan dengan roh-roh halus. Dukun adalah bagian dari perkembangan kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Keberadaan mereka bisa ditemukan di kelompok-kelompok masyarakat, baik secara terang-terangan ataupun diam-diam. Manusia modern pun banyak yang masih percaya kepada sosok yang dianggap memiliki daya linuwih ini. Orang yang memercayai dukun biasanya orang yang memiliki keinginan kuat terhadap sesuatu. Namun tidak bisa meraihnya dalam waktu singkat karena tak memiliki modal yang cukup. Para politikus yang memiliki kapasitas serta dukungan suara pas-pasan ada yang meminta bantuan dukun untuk memenangi kontestasi politik. Seorang pejabat yang menginginkan jabatannya langgeng juga ada yang minta bantuan dukun. Kepercayaan terhadap dukun tidak mengenal latar belakang sosial maupun pendidikan. Kasus penggandaan uang di Probolinggo yang melibatkan Dimas Kanjeng beberapa tahun yang lalu telah menyeret seorang cerdik pandai yang mestinya memiliki pikiran rasional. Praktik penggandaan uang adalah komodifikasi kepercayaan lama masyarakat Indonesia mengenai roh-roh halus yang bisa dipaksa untuk membantu manusia. Studi Clifford Geertz yang terangkum dalam bukunya yang berjudul Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (1989) menegaskan hal tersebut. Menurut dia, kepercayaan terhadap roh halus adalah ekspresi penaklukan alam liar oleh manusia yang mengacu pada periode awal ketika mulai menetap dan membangun budaya bertani. Kepercayaan tersebut melukiskan kemenangan kebudayaan atas alam serta keunggulan manusia atas bukan manusia. Jalan Keluar Upaya memberantas kejahatan berbasis kebudayaan seperti penggandaan uang bukanlah hal mudah. Walaupun masyarakat tahu bahwa sebagian besar praktik penggandaan uang adalah sebuah kejahatan belaka alias mengandung unsur penipuan. Namun pada kenyataannya masih terus berlanjut. Sepanjang masyarakat masih memercayai bahwa di dunia ini ada orang yang mengaku bisa mengendalikan makhluk halus untuk kepentingan yang bersifat pragmatis, pada saat itu kejahatan atas nama penggandaan uang tetap akan berjalan. Karena kepercayaan tersebut bersifat kultural, satu-satunya cara menghentikannya ialah menciptakan budaya tanding (counter culture) sebagaimana dikenalkan oleh Talcott Parsons. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sebenarnya telah menciptakan budaya tanding untuk melawan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada takhayul yang masih sangat marak pada awal abad ke-20. Orang-orang yang berhasil dicerahkan melalui gerakan yang dipimpin oleh beliau tentu saja menjauhi praktik persekongkolan dengan makhluk halus melalui sosok dukun karena merupakan bagian dari takhayul. Pendidikan modern yang dikenalkan oleh bangsa Barat sejak akhir abad ke-19 sebenarnya juga bagian dari budaya tanding untuk mengikis kepercayaan yang tidak rasional. Sayangnya, hal ini juga belum sepenuhnya berhasil saking kuatnya akar historis kepercayaan tersebut. Berbagai penelitian yang dilakukan ahli kebudayaan serta sejarawan sebenarnya membuktikan bahwa kepercayaan terhadap makhluk halus merupakan hasil konstruksi pemikiran belaka. Artinya, keberadaan makhluk halus yang dianggap bisa membantu atau malah bisa mencelakakan manusia sebenarnya tidak pernah ada. Penelitian yang dilakukan sejarawan Peter Boomgaard (1998) membuktikan bahwa kepercayaan terhadap makhluk halus yang bisa mendatangkan kekayaan baru muncul pada pertengahan abad ke-19, bersamaan dengan proses monetisasi di Jawa. Artinya, makhluk seperti tuyul, babi ngepet, dan sejenis yang lain adalah murni konstruksi masyarakat pada saat uang mulai beredar dan dianggap sebagai kekayaan. Orang-orang miskin yang malas bekerja biasanya akan iri jika melihat tetangganya tiba-tiba terlihat lebih kaya. Mereka kemudian menghubungkan kekayaan tersebut dengan sosok makhluk halus yang bisa mendatangkan uang dengan cara cepat. Hasil penelitian semacam itu harus disebarluaskan kepada masyarakat supaya mereka paham bahwa jalan pintas melipatgandakan kekayaan melalui pertolongan makhluk halus adalah bohong belaka. Namun, bukti paling nyata bahwa praktik penggandaan uang dengan perantara orang yang mengaku memiliki daya linuwih adalah sebuah kebohongan ialah melayangnya 39 nyawa dalam praktik penggandaan uang sepanjang 2007 sampai 2023.&nbsp;(*) --- *) PURNAWAN BASUNDORO,&nbsp;Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Guru Besar Ilmu Sejarah

Tindak kriminal dengan modus penggandaan uang terus terjadi dengan korban nyawa serta materi dalam jumlah banyak. Sejak 2007 ada 7 kasus.

Menghentikan Kejahatan Berbasis Budaya

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network