Okky Madasari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/metode-kartini-386044632.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Rasa setia kawan memang tidak terdapat pada masyarakat Inlander, dan sebaliknya yang demikianlah yang justru harus disemaikan, karena tanpa dia kemajuan rakyat seluruhnya tidaklah mungkin. - Kartini Kartini adalah solidaritas dan kesetiakawanan. Setiap keresahan dan curahan hatinya, pemikiran dan gugatannya, adalah wujud solidaritas dan kesetiakawanan.&nbsp;&nbsp; DALAM solidaritas ada persahabatan dan persaudaraan, relasi yang tak mungkin hadir ketika ada kesenjangan antara individu. Solidaritas mensyaratkan kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam solidaritas ada semangat untuk membantu, mengangkat mereka yang tertindas, mendistribusikan harta dan kepemilikan kepada mereka yang tak punya. Sementara dalam setia kawan ada rasa senasib sepenanggungan, ada satu tujuan yang mensyaratkan persatuan dan perjuangan bersama. Solidaritas Kartini pertama-tama ditujukan pada orang-orang pribumi yang tertindas dan terdiskriminasi akibat penjajahan Belanda. Kesadarannya atas adanya diskriminasi ras dan warna kulit telah tumbuh di usia belia, dibentuk langsung oleh pengalamannya di ruang kelas, dari guru-guru yang mengajarnya. Dalam sebuah suratnya kepada Estella ia menulis, &rdquo;Kebanyakan guru itu tidak rela memberikan angka tertinggi pada anak Jawa, sekalipun si murid itu berhak menerimanya.&rdquo; Pada babak kehidupan berikutnya, berangkat dari pengalamannya sebagai perempuan yang dipingit, dalam diri Kartini tumbuh solidaritas, rasa senasib sepenanggungan dengan sesama perempuan pribumi. Ia merasakan langsung bagaimana perempuan kehilangan kemerdekaan, kehilangan masa depan, kehilangan kesempatan untuk memutuskan mau jadi apa dirinya. Hal serupa dialami oleh perempuan-perempuan pribumi masa itu. Solidaritas Kartini berikutnya adalah pada para pribumi yang hidup dalam kemelaratan dan penderitaan berbanding terbalik dengan nasib keluarganya yang seorang bangsawan. Dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon ia menulis, &rdquo;Malulah aku terhadap keangkaraanku! Aku renungi dan pikirkan keadaanku sendiri, dan di luar sana begitu banyak derita dan kemelaratan melingkungi kami!&rdquo; <h3>Metode Perjuangan</h3> Kartini menggambarkan kondisi pribumi masa itu bagaikan hutan belantara yang gelap gulita. Untuk menerangi hutan belantara itu dibutuhkan obor-obor yang tak lain adalah pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan yang dimaksud Kartini juga mencakup pengetahuan dari Barat yang semestinya dikuasai rakyat pribumi untuk menerangi dan memajukan bangsanya. Pengetahuan dan kesadaran itu hanya bisa dinyalakan menjadi obor penerang ketika ada solidaritas dan setia kawan. Solidaritas ala Kartini merupakan metode, bukan terminal tujuan. Dalam bagian lain suratnya untuk Nyonya Abendanon, Kartini mengungkapkan gagasan penting untuk mencapai tujuan: &rdquo;Kerja! Kerja! Kerja! Perjuangkan kebebasanmu! Baru kemudian kalau kau telah bebaskan dirimu sendiri dengan kerja, dapatlah kau menolong orang lain! Kerja! Kerja!&rdquo; Pada kutipan tersebut, terlihat lebih jelas alur kerja sebuah perjuangan yang dibangun oleh Kartini. Dalam perjuangan menuju pembebasan kaumnya, seseorang harus terlebih dahulu mampu membebaskan dirinya. Pembebasan diri dalam konteks ini bukan sekadar pembebasan dari ruang pingitan, melainkan pembebasan dari segala sekat yang menghalangi kemerdekaan pikiran. Kebebasan dan kemerdekaan berpikir bukanlah hadiah dari langit, ia harus diupayakan dan direbut. Namun, satu orang dengan pikiran merdeka tak akan pernah cukup punya tenaga dan napas panjang perjuangan. Dibutuhkan sebanyak-banyaknya orang dengan kemerdekaan pikiran yang bergerak bersama menuju pembebasan sebuah bangsa; bebas dari ketidakadilan, bebas dari penindasan, bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Di titik inilah pendidikan diperlukan. Kartini menulis dan mendirikan sekolah sebagai bagian kerja nyatanya untuk membangun sebanyak-banyaknya kesadaran dan kemerdekaan pikiran. Mendidik sesama merupakan bagian yang tak boleh terlupakan dalam sebuah perjuangan. Proses mendidik ini dilakukan bukan dengan rasa lebih unggul dari pihak yang diajari, tapi berangkat dari kesadaran bahwa setiap perjuangan harus dilakukan secara kolektif dan terbentuknya massa kritis mutlak dibutuhkan. Perjuangan kolektif dimungkinkan hanya jika ada setia kawan dan solidaritas. Kesetiakawanan dan solidaritas yang dibangun Kartini membentang melintasi ras, identitas, dan batas wilayah. Solidaritas itu terbangun dalam surat-surat yang dikirim pada sahabat-sahabatnya di Eropa. Ia mengusik kegelisahan mereka yang merupakan bagian dari bangsa penjajah. Melalui surat-suratnya, Kartini memanggil manusia berbagai bangsa untuk bersolidaritas pada bangsa di tanah jajahan. Kawan-kawannya di Eropa itu kemudian bergerak, bekerja menyebarluaskan pesan-pesan Kartini, dari ruang pertemuan keluarga hingga ke gedung parlemen. Kartini dengan nyata mencontohkan solidaritas lintas batas dan lintas identitas dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Pada saat bersamaan ia terus membangun solidaritas antar-kelas sosial, menggempur keangkuhan feodalisme dan kolonialisme dengan pemikiran dan aksi. Jika dibuat alurnya agar bisa diduplikasi dan diterapkan dalam berbagai gerakan sosial dan kerja-kerja kemanusiaan hari ini, metode Kartini bisa diurai sebagai berikut. Pertama, diawali dari kesadaran dan kemerdekaan berpikir individu. Langkah kedua, individu yang punya kesadaran dan kemerdekaan dalam berpikir bekerja untuk menularkan kesadaran dan kemerdekaan pada orang-orang di sekitarnya. Langkah ketiga adalah berjejaring, bekerja sama, membangun solidaritas. Di titik inilah perubahan akan dimungkinkan. Mulai kini dan nanti, Kartini dan metodenya akan kita rayakan di jalanan, di pabrik atau perkantoran megah, di lahan-lahan yang tergusur, di setiap rumah dan sekolah, dalam diri setiap perempuan yang terus bersuara dan melawan. Metode Kartini adalah peta yang mengantarkan kita pada ladang keadilan. (*) &nbsp;*) Okky Madasari, Sastrawan dan sosiolog

Kartini adalah solidaritas dan kesetiakawanan. Setiap keresahan dan curahan hatinya, pemikiran dan gugatannya, adalah wujud solidaritas.

Metode Kartini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/70_puasa-3183194493.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Apa makna puasa bagi jutaan rakyat Indonesia yang semakin sulit hidupnya? Apa hakikat puasa untuk puluhan ribu orang yang baru-baru ini mendadak kehilangan kerja? Bagaimana puasa bagi calon ASN yang pelantikannya ditunda tujuh bulan? Apa itu puasa untuk dosen-dosen yang tukinnya belum dibayar? NEGERI ini sedang berpuasa dalam arti sebenarnya. Puasa di Indonesia hari ini bukan hanya sebagai ibadah, ia juga menjadi realitas yang dipaksakan kepada jutaan rakyat akibat kesulitan ekonomi dan kebijakan negara yang tidak berpihak kepada mereka. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kebijakan pemerintah yang malah menyusahkan rakyat, harga-harga yang melambung, hingga ketimpangan sosial yang mencolok membuat banyak orang menjalani &rdquo;puasa&rdquo; sebagai keterpaksaan hidup, bukan lagi hanya sebagai pilihan spiritual. Dalam kondisi penuh kesulitan seperti ini, bulan puasa tahun ini bisa jadi akan menumbuhkan kesadaran dan semangat perlawanan. Sejarah telah memperlihatkan bahwa di berbagai belahan dunia puasa telah menjadi alat perlawanan politik dan sosial yang kuat dan efektif selain jalan menumbuhkan kesabaran dan kedekatan dengan Tuhan. Dari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya menghadapi pemboikotan Quraisy, mogok makan Mahatma Gandhi dalam perjuangan kemerdekaan India, hingga aksi-aksi mogok makan yang lebih kontemporer seperti di Palestina dan Irlandia Utara, puasa telah menjadi bentuk protes untuk membela keadilan. Dalam Islam, puasa bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga simbol ketahanan dan perlawanan. Nabi Muhammad dan para pengikutnya bertahan dalam kondisi sulit saat mengalami pemboikotan Bani Hasyim (616&ndash;619 M), di mana mereka dilarang bertransaksi dan dijauhi oleh masyarakat Quraisy. Dalam keterbatasan makanan dan sumber daya, keteguhan mereka menjadi bukti bahwa puasa dapat menjadi simbol ketahanan dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi. Mahatma Gandhi juga menggunakan puasa sebagai bentuk perjuangan melawan penjajahan Inggris. Ia melakukan berbagai aksi mogok makan untuk menekan pemerintah kolonial dan menyuarakan perdamaian di tengah konflik Hindu-muslim di India. Bagi Gandhi, puasa adalah bentuk perjuangan moral yang menunjukkan keteguhan tanpa kekerasan. Di era yang lebih baru, aksi mogok makan dilakukan oleh berbagai kelompok sebagai alat perlawanan, mulai tahanan politik di Palestina yang menentang penahanan tanpa pengadilan oleh Israel hingga Bobby Sands dari Irish Republican Army (IRA) yang melakukan mogok makan untuk menuntut hak-hak tahanan politik di penjara Inggris pada tahun 1981. <h3>Hidup Kian Sulit</h3> Di Indonesia saat ini, jutaan rakyat dipaksa untuk &rdquo;berpuasa&rdquo; bukan karena spiritualitas, tetapi karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di banyak pabrik, menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Belasan pabrik tutup akibat serbuan barang murah dari Tiongkok, melemahnya nilai rupiah, serta beban utang luar negeri yang semakin mencekik. Awal tahun ini, lebih dari 11.000 pekerja Sritex kehilangan pekerjaan. Dua perusahaan pemasok sepatu Nike di Tangerang merumahkan hampir 5.000 pekerja, sementara di Garut lebih dari 2.000 karyawan pabrik bulu mata palsu kini menganggur. Harga kebutuhan pokok terus naik, memaksa jutaan orang untuk mengurangi makan &ndash;sebuah bentuk &rdquo;puasa&rdquo; dalam keterpaksaan. Namun, jangan salah, puasa tak berlaku untuk menteri dan pejabat negara lainnya beserta puluhan staf khusus-staf khusus mereka ataupun direktur-direktur dan komisaris-komisaris BUMN yang bergaji puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah per bulan. Mereka terus mempertontonkan gaya hidup mewah &ndash;liburan ke luar negeri, tas dan sepatu branded berharga jutaan rupiah, serta mobil-mobil mewah di garasi rumah mewah mereka. Sementara rakyat yang diperas untuk membayar pajak dipaksa berpuasa. Mereka yang digaji dari pajak ini hidup bergelimang kemewahan. Dan di saat puluhan juta rakyat dalam kondisi sulit, kasus-kasus penggelapan dan perampokan ratusan triliun uang negara terpampang hampir setiap hari. Kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diklaim sebagai bentuk efisiensi justru semakin memperburuk keadaan. Sementara dana pendidikan dan kesehatan dipotong, lebih dari 300 triliun rupiah dialokasikan untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) &ndash;sebuah badan yang pengelolanya didominasi oleh orang-orang dekat presiden dan petinggi Partai Gerindra. Akibatnya, puluhan ribu calon aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus menunggu minimal tujuh bulan untuk dilantik, sementara banyak dari mereka sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama. Dosen-dosen yang gajinya kecil pun belum menerima tunjangan kinerja (tukin) yang seharusnya menjadi hak mereka. Di banyak kantor pemerintah, ASN harus patungan membeli air minum, listrik harus dihemat, dan bahkan lift serta tisu toilet dibatasi penggunaannya. Sementara rakyat dipaksa berhemat, pemerintah justru mengalokasikan dana besar untuk proyek yang tidak jelas transparansinya. Tidak heran jika ketidakpercayaan publik semakin tinggi, terlihat dari anjloknya harga saham BUMN setelah pengumuman Danantara. <h3>Melawan dengan Puasa</h3> Jika dulu Nabi Muhammad dan pengikutnya harus berpuasa dalam keterpaksaan akibat pemboikotan Quraisy, kini jutaan rakyat Indonesia mengalami hal serupa. Jika Gandhi menggunakan puasa sebagai bentuk protes damai melawan kolonialisme, kini rakyat Indonesia terpaksa &rdquo;berpuasa&rdquo; untuk bertahan hidup di tengah kebijakan negara yang tidak adil. Perlawanan terhadap ketidakadilan tidak harus dalam bentuk kekerasan, tetapi bisa melalui solidaritas dan kesadaran kolektif. Sejarah telah menunjukkan bahwa puasa &ndash;baik sebagai praktik spiritual maupun sebagai bentuk perlawanan&ndash; dapat menjadi simbol ketahanan moral dan perjuangan melawan penindasan. Apakah kita, rakyat Indonesia, akan terus dipaksa &rdquo;berpuasa&rdquo; dalam kemiskinan, ataukah kita akan menggunakan kesadaran ini untuk menuntut perubahan yang lebih adil? (*)

Apa makna puasa bagi jutaan rakyat Indonesia yang semakin sulit hidupnya? Apa hakikat puasa untuk puluhan ribu orang yang kehilangan kerja.

Puasa dalam Gelap

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/65_efi-2158313483.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Dalam setiap kesempatan dan pidatonya, Prabowo Subianto tidak pernah lalai menyebut bahwa semua yang dilakukannya demi dan untuk rakyat. Tetapi, apakah kebijakan efisiensinya yang memotong anggaran pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan infrastruktur pertanian adalah demi dan untuk rakyat? KEBIJAKAN efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto yang sebesar Rp 306 triliun langsung berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp 8 triliun atau hampir 24 persen dari total sebelumnya Rp 33,5 triliun. Program pendidikan apa yang paling dahulu terkena? Tentu saja program-program pembangunan dan perbaikan gedung dan fasilitas sekolah di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan yang tentu sarat ditinggali keluarga miskin serta program-program beasiswa yang memberi akses masyarakat miskin untuk bersekolah dan mendapat pendidikan yang memadai. Efisiensi ini juga pasti akan memotong anggaran untuk program peningkatan kualitas guru yang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah Indonesia, yang saat ini adalah salah satu yang terendah di dunia, jika mengacu kepada skor PISA (Program For International Student Assessment) yang umum diakui dunia. Pendidikan Indonesia, dengan demikian, akan semakin terpuruk dan pelajar-pelajar kita akan semakin jauh tertinggal bahkan dari tetangga-tetangga kita di ASEAN. Kebijakan efisiensi ini juga memotong alokasi anggaran pendidikan tinggi dan riset sekitar 25 persen atau sebesar Rp 14,3 triliun. Pemotongan ini jelas langsung membatasi akses anak keluarga miskin untuk kuliah karena berbagai macam program beasiswa untuk keluarga yang tidak mampulah yang paling dahulu dikurangi. Belum lagi dampak pengurangan anggaran riset bagi ilmuwan kita serta pengaruh negatifnya bagi kemajuan sains dan teknologi bangsa ini. Entah akan jadi apa Indonesia tanpa pengembangan riset dan teknologi, dua bidang yang menjadi dasar kemajuan suatu bangsa. Jangan lagi bicara maju dan berkembang serta sejajar dengan bangsa lain &ndash;atau bahkan menjadi macan Asia&ndash; tanpa riset serta pengembangan sains dan teknologi Indonesia akan semakin tertinggal. Efisiensi juga mengurangi anggaran kesehatan yang kemudian berisiko menurunkan perlindungan terhadap pelayanan masyarakat kurang mampu. Belum lagi dampak efisiensi ini bagi sektor pertanian dan infrastruktur yang berisiko mengurangi subsidi pupuk, pembangunan irigasi, serta ujungnya mengurangi produksi pertanian kita. Swasembada pangan? Ini mungkin cuma akan jadi mimpi. Berharap kepada food estate? Sudah cukup bukti penyelewengan dan kegagalannya. Boro-boro kebijakan efisiensi ini demi dan untuk rakyat, yang ada, kebijakan ini malah menyengsarakan rakyat. Ironisnya, ketika efisiensi justru mencekik rakyat kecil dan ASN kelas bawah, anggaran Kementerian Pertahanan dan kepolisian yang sudah mendapatkan anggaran tertinggi di tahun-tahun sebelumnya malah mendapatkan kenaikan anggaran. Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus bidang komunikasi &ndash;atau dengan kata lain menjadi &rdquo;buzzer&rdquo;&ndash; Kementerian Pertahanan dengan gaji puluhan juta per bulan hanya menunjukkan bahwa peningkatan anggaran kementerian ini sudah tidak efisien lagi dan hanya mengejek rakyat yang sedang kesulitan. Lagi pula, tidak ada urgensinya menaikkan anggaran pertahanan di saat sekarang ini karena tidak jelas apakah ada ancaman nyata dan langsung ke Indonesia. Bagi rakyat, peningkatan anggaran pertahanan ini tidak dampak positifnya. Apalagi peningkatan ini mengorbankan sektor lain yang berdampak langsung kepada rakyat kecil. Bahkan kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri mencari teman dari Prabowo yang selalu menggaungkan &rdquo;Satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit.&rdquo; Peningkatan anggaran pertahanan yang terus-menerus hanya akan memprovokasi negara lain dan meningkatkan saling curiga. Konsep kuno &rdquo;Jika ingin damai bersiaplah untuk perang&rdquo; sangat berbahaya untuk diadopsi begitu saja. Hal yang paling tidak bisa dimengerti adalah kenaikan anggaran kepolisian di saat institusi ini dianggap oleh masyarakat luas sebagai lembaga yang tidak memiliki kinerja yang baik, korup, dan sarat kekerasan. Seharusnya, anggaran kepolisian dikurangi dan bentuknya dirampingkan serta direformasi mental personelnya. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump juga melakukan efisiensi besar-besaran. Tetapi, Trump tidak mengorbankan program-program untuk rakyat Amerika kebanyakan. Ia memperkecil pemerintah federal, menutup lembaga-lembaga pemerintah yang dianggapnya tidak berprestasi dan tidak berguna bagi rakyat Amerika. Prabowo justru memperbesar pemerintahan dengan menambah kementerian dan mengangkat wakil-wakil menteri yang tidak jelas fungsi dan kerjanya. Ditambah lagi, ia juga mengangkat kepala-kepala badan dan staf-staf khusus yang kemudian juga mengangkat staf-staf yang lebih rendah. Hasan Nasbi, misalnya, mengangkat staf baru sejumlah 50 orang sehari setelah ia dilantik. Staf-staf ini digaji puluhan juta per bulan dari uang pajak yang dipungut dari rakyat yang sekarang dicekik oleh kebijakan efisiensi ini. Jika Prabowo ingin melakukan efisiensi, seharusnya ia memulai dengan memecat anggota kabinetnya dan staf-staf khusus yang totalnya berjumlah ratusan orang. Ia juga seharusnya membersihkan korupsi yang jelas-jelas secara masif dan sistemik terjadi dalam birokrasi Indonesia, bukan malah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memotong anggarannya seperti sekarang ini serta membiarkan pimpinan-pimpinan KPK hasil penunjukan Jokowi tetap bercokol di lembaga antikorupsi tersebut. Saya bisa menjamin bahwa hasil efisiensi lewat pemberantasan korupsi yang benar, berani, adil, dan jujur akan menghasilkan penghematan anggaran yang jauh lebih besar daripada efisiensi yang mencekik rakyat kelas bawah seperti sekarang ini. Prabowo tidak perlu menjadi macan Asia. Ia hanya perlu menjadi macan di dalam negeri sendiri. (*)

Dalam setiap kesempatan dan pidatonya, Prabowo Subianto tidak pernah lalai menyebut bahwa semua yang dilakukannya demi dan untuk rakyat.

Efisiensi Apa Lagi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/19/46_keku-4133556729.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Bebas bersuara tapi kelaparan atau perut kenyang tapi tak bebas bersuara? Bukan keduanya. Roti atau Lotre? Demikian judul episode pertama drama Korea Squid Game Season 2 yang tayang di Netflix sejak akhir Desember lalu. Dalam episode tersebut digambarkan bagaimana gelandangan yang kelaparan disodorkan dua pilihan oleh petugas rekrutmen peserta game: sepotong roti atau lotre. Hampir semua gelandangan itu memilih lotre. Dengan penuh harapan akan mendapat keberuntungan, mereka menggosok kertas dengan logam. Sialnya, tak ada satu pun yang memenangkan lotre. Lotre tak menang, sepotong roti pun tak dapat. Bagi banyak orang, adegan ini dianggap sebagai cerminan atas keserakahan manusia. Seandainya saja mereka memilih roti, setidaknya ada yang sekarang bisa mereka makan. Seandainya saja para gelandangan itu tidak bermimpi untuk mendapat rezeki nomplok dan menjadi kaya mendadak, setidaknya mereka masih bisa mengganjal perut dan menikmati roti sekarang. Gara-gara serakah, kini mereka malah tak dapat apa-apa, begitu yang ada dalam pikiran penonton, termasuk pikiran si petugas rekrutmen yang memberi tawaran antara roti dan lotre itu. Bahkan si petugas rekrutmen dengan angkuh malah menginjak-injak roti yang seharusnya bisa mengisi perut gelandangan-gelandangan yang kelaparan itu. Ia berdalih bahwa gelandangan itu sudah diberi kesempatan memilih dan mereka telah membuat pilihan dengan bebas untuk tetap lapar. Sekilas terdengar betul apa yang dikatakan petugas rekrutmen itu, tapi apakah benar demikian? Ketika seorang gelandangan disodori dua pilihan antara roti dan lotre, sesungguhnya sudah tidak ada lagi kehendak bebas (free will) itu. Pilihan yang diberikan kepada mereka dibuat oleh orang lain yang lebih punya kekuasaan dibanding mereka. Bagi gelandangan-gelandangan tersebut, ketersediaan dua pilihan itu pun sama sekali tidak memberikan kesempatan bebas untuk memilih. Lalu benarkah keputusan para gelandangan tersebut memilih lotre adalah cerminan dari keserakahan? Meskipun Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, berpendapat bahwa keserakahan adalah sifat alami yang dimiliki setiap manusia, tidak setiap tindakan dan keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai didasari oleh keserakahan. Tidak pernah ada rasa cukup dalam keserakahan. Cukup kenyang, cukup nyaman, cukup uang, cukup sejahtera, semua akan dilindas oleh rasa kurang, rasa selalu haus, dan keinginan untuk mendapatkan lebih. Bagaimana bisa seseorang menjadi serakah ketika sekadar untuk makan saja mereka tak bisa? Dengan memilih lotre, para gelandangan itu justru sedang mencoba mengambil keputusan yang rasional. Sepotong roti hanya akan sesaat mengganjal perut mereka, sementara jika memenangkan lotre, mereka punya kesempatan untuk membangun hidup dan masa depan mereka. Dengan memelihara harapan untuk memenangkan lotre, para gelandangan merawat tujuan hidup, menyimpan misi dan rencana untuk mencapai tujuannya. Pada saat bersamaan, beranggapan bahwa para gelandangan itu tak seharusnya memilih lotre juga merupakan representasi cara berpikir kekuasaan yang ingin tetap menjaga status quo sekaligus tetap mempertahankan ketidakadilan sistem. Kekuasaan sedang bekerja seraya berkata, &rdquo;Cukup bersyukurlah sudah dapat roti dan tak usah lagi ngadi-ngadi.&rdquo; &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/cerpen/015543951/tawanan-perang">Tawanan Perang</a> Yang Penting Kenyang Rasa takut atas rasa lapar memberikan ruang bagi kekuasaan untuk memainkan kontrol. Makanan pun menjelma sebagai sebuah alat kontrol dan propaganda. Karena dekat dengan sumber ketakutan utama manusia, &rdquo;makanan gratis&rdquo; dengan mudah memanipulasi kesadaran banyak orang. Semua dengan mudah tergoda dengan rayuan gratisan itu. Tak ada yang peduli meski diingatkan bahwa tak ada makan siang gratis. No such thing as free lunch. Ketika akhirnya makanan gratis itu dibagikan ke sekolah-sekolah, disodorkan kepada anak-anak dari SD hingga SMA, kekuasaan pun bekerja untuk mengatur, mengontrol, dan menyebarkan pesan-pesan. Lihat saja bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis yang diwarnai dengan larangan untuk memotret dan mengkritik makanan. Seorang siswa SMK di Bogor harus membuat video permintaan maaf karena telah merekam dan menyebarkan jatah makanan yang dianggap tidak sesuai. Seketika ada harga yang harus dibayar untuk makanan gratis itu. Apa yang dikemukakan Michel Foucault sebagai governmentality bekerja dengan sangat efektif melalui program makan siang gratis di sekolah-sekolah. Siswa dibentuk untuk taat dan patuh, toh yang penting makan terjamin dan perut kenyang. Pesan utamanya juga jelas, bahwa negara telah menjalankan tugasnya sebagai penyedia, maka patuh dan berterima kasihlah. Dari sisi kepentingan politik elektoral, makan siang gratis adalah jalan mengamankan kantong-kantong suara. Anak-anak sekolah yang lima tahun mendatang akan punya hak pilih ini dibayang-bayangi ketakutan bahwa makanan yang sekarang ia dapatkan gratis akan bisa hilang jika penguasa berganti. Propaganda &rdquo;asal perut kenyang&rdquo;, &rdquo;yang penting tidak kelaparan&rdquo; sengaja diciptakan dan disebarluaskan. Sebagaimana gelandangan yang harus memilih antara roti dan lotre, rakyat dipaksa untuk memilih kenyang dan tak kelaparan, meski harus kehilangan hal-hal lainnya. Rasa lapar itu kemudian akan dikontraskan dengan kebebasan. Lebih baik kehilangan kebebasan asal perut selalu kenyang daripada bebas tapi kelaparan. Begitu sesat pikir yang sengaja ditanamkan kepada banyak orang. Padahal, Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, telah mengemukakan bagaimana kelaparan bisa dicegah dan dihentikan berkat adanya kebebasan. Dengan rakyat yang bebas bersuara, kabar kelaparan bisa diberitakan, ketidakadilan bisa digugat, pemerintah yang semena-mena bisa diturunkan. Bebas bersuara dan bebas dari rasa lapar harus sama-sama kita perjuangkan. (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/cerpen/015516494/kaum-umur-panjang">Kaum Umur Panjang</a> --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

Bebas bersuara tapi kelaparan atau perut kenyang tapi tak bebas bersuara? Bukan keduanya. Sialnya, tak ada satu pun yang memenangkan lotre.

Kekuasaan dalam Seporsi Makan Siang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/30_kita-3597830537.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Ini adalah waktu terbaik, ini adalah waktu terburuk, ini adalah zaman kebijaksanaan, ini adalah zaman kebodohan, ini adalah era keyakinan, ini adalah era ketidakpercayaan, ini adalah musim cahaya, ini adalah musim kegelapan, ini adalah musim semi harapan, ini adalah musim dingin keputusasaan&hellip; Charles Dickens INDONESIA sepanjang tahun 2024 mengingatkan saya pada paragraf pembuka Charles Dickens dalam novelnya, A Tale of Two Cities (1859). Dengan indah dan menggugah, Dickens menggambarkan sebuah masa penuh paradoks di tengah Revolusi Prancis yang sekaligus menggambarkan paradoks Revolusi Industri, masa ketika novel tersebut ditulis. Indonesia tahun 2024 adalah masa penuh paradoks. Inilah tahun di mana kita merasakan kekecewaan dan kemarahan kolektif sebagai warga negara. Kita menyaksikan dengan kasatmata bagaimana melalui prosedur demokrasi, bangunan demokrasi digerogoti hingga nyaris roboh. Institusi-institusi demokrasi dibusukkan dengan cara yang seolah legal, tapi bertentangan dengan prinsip keadilan dan akal sehat. Penguasa dan keluarganya petentang-petenteng; pelesir dengan jet mewah, cawe-cawe sana sini, mengamankan kekuasaan dari pusat hingga ke desa-desa, lembaga-lembaga negara saling berselingkuh dan menyalahgunakan wewenang. Teriakan-teriakan publik diabaikan, aksi massa dianggap tak nyata, toh akhirnya rakyat juga tak bisa berbuat apa-apa. Puncaknya, tepat di akhir tahun ini, PPN ditetapkan naik 12 persen mulai 1 Januari 2025. Apa pun dalihnya, kenaikan PPN jelas akan berakibat pada kenaikan harga, kenaikan biaya hidup. Beban rakyat semakin berat, sementara di sisi lain kita dipertontonkan dengan gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya yang dibiayai uang korupsi. Bahkan, pegawai pajak yang jabatannya tak tinggi-tinggi amat bisa menumpuk kekayaan dengan nilai fantastis. Celetukan untuk pindah negara dan pindah kewarganegaraan seolah hanya guyonan, padahal itulah puncak dari rasa lelah untuk berharap pada pemerintah. Kekecewaan dan kemarahan pun menjelma menjadi frustrasi dan keputusasaan kolektif. Lebih tepatnya lagi, keputusasaan politik kolektif. Keputusasaan politik erat kaitannya dengan rasa ketidakberdayaan; sebuah kondisi di mana kita, sebagai warga negara, kehilangan harapan, patah hati, frustrasi pada sistem, struktur, dan proses politik. Situasi ini merupakan buah dari segala rentetan pertunjukan politik tanpa nilai dan etika, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kepongahan dan kebebalan penguasa. Keputusasaan politik akan mewujud dalam hilangnya kepercayaan pada pemimpin, pada pemerintah, dan pada demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, keputusasaan politik juga bisa lahir dari rasa frustrasi individu atas kondisi personalnya. Ketika hidup terasa gini-gini aja, ketika harga kebutuhan semakin meningkat, ketika untuk mencapai kondisi hidup layak saja tak bisa. Ketika seseorang merasa tak lagi bisa berharap pada sistem dan pemimpin, ia merasa tak akan ada yang bisa menolongnya keluar dari kesulitan-kesulitan karena jeratan pinjol, kesulitan karena baru kena PHK, kesulitan membayar biaya sekolah anak, kesulitan membayar biaya rumah sakit. Keputusasaan politik akan berdampak pada kondisi kesehatan jiwa raga masing-masing individu. Keputusasaan politik akan semakin menarik individu dari keterlibatan dalam komunitas dan masyarakat, membuatnya semakin merasa sendirian, terasing dan kehilangan makna, dan ujungnya adalah hilangnya rasa kebahagiaan dan terganggunya kesehatan jiwa raga. Marah Itu Healing Jika di masa sekarang ini, kita sering mendengar orang mengeluh perkara kesehatan mental, itu bukan sekadar gaya-gayaan. Banyak masalah kesehatan mental yang berangkat dari trauma masa kecil atau masalah-masalah pribadi yang seolah tak ada hubungannya dengan situasi di luar si individu itu. Tapi tak sedikit juga dari masalah-masalah kesehatan mental yang berakar dari kondisi sosial dan politik. Bahkan bisa jadi, yang tampaknya berangkat dari trauma personal itu pun sesungguhnya ada kaitannya dengan faktor eksternal, termasuk sistem sosial politik. Penelitian terbaru dari Lucy H. Bird dan tim yang dipublikasikan di European Journal of Social Psychology (Februari 2024) menegaskan bahwa ada korelasi antara keputusasaan politik dan well-being. Mereka yang putus asa akan mengalami burnout &ndash;stres kronis yang ditandai dengan lelah fisik, mental, dan kehilangan produktivitas. Kabar baiknya, menurut penelitian tersebut, burnout tak dialami oleh mereka yang marah. Kondisi well-being mereka yang marah atas ketidakadilan yang disebabkan sistem politik dan sosial cenderung lebih baik daripada mereka yang putus asa. Lebih lagi jika kemarahan itu bisa diarahkan pada sebuah aksi perlawanan kolektif, maka tingkat stres dan burnout akan semakin turun. Segala upaya untuk terus terlibat aktif menyuarakan kemarahan atas ketidakadilan rupanya bukan hanya dibutuhkan untuk menyehatkan kehidupan publik, tapi juga merupakan upaya untuk memelihara kesehatan individu. Maka, tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana agar secara kolektif kita bisa mengelola kekecewaan itu menjadi kemarahan, bukan keputusasaan. Tahun 2024 dengan segala kekecewaannya telah menyediakan bahan bakar bagi mesin turbo kemarahan. Dengan kemarahan warga, kejahatan dan ketidakadilan diviralkan, memaksa polisi untuk menjalankan tugasnya. Ketika warga marah kolektif, jalanan dipenuhi aksi demonstrasi. Aksi Peringatan Darurat Agustus 2024 adalah bukti nyata bahwa kemarahan kolektif rakyat bisa menggagalkan agenda busuk penguasa. Peringatan Darurat adalah salah satu contoh bagaimana tahun 2024 adalah sebuah paradoks. Ia tahun yang gelap, tapi juga tahun penuh cahaya. Tahun penuh kekecewaan, tapi juga tahun yang membangunkan banyak orang yang selama ini terbuai dan tertipu. Tahun 2024 adalah tahun yang menyadarkan kita bahwa hanya dengan kemarahan kita masih punya harapan. Selamat tahun baru. Mari terus upayakan kemarahan itu! (*)

INDONESIA sepanjang tahun 2024 mengingatkan saya pada paragraf pembuka Charles Dickens dalam novelnya, A Tale of Two Cities (1859).

Kita Upayakan Kemarahan Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/30_lapor-1745881729.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Ketika negara diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, semua yang duduk di kursi pemerintahan hanya sibuk berebut lampu sorot dan tepuk tangan. JIKA ada yang perlu saya puji lewat tulisan ini, saya akan memuji tim yang berada di balik langkah-langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan karena Gibran telah melakukan hal-hal yang mulia, tapi karena apa yang dilakukan Gibran di hari-hari pertamanya telah berhasil membuatnya tampak punya peran, tampak bekerja, dan tampak punya keberpihakan. Namanya muncul menjadi berita, program dan pernyataannya jadi pembicaraan, yang tentu saja artinya ia semakin populer. Tampaknya, Gibran dan timnya sudah berancang-ancang untuk Pemilihan Presiden 2029. Semua sumber daya yang dimilikinya sebagai wakil presiden ia pergunakan untuk mencitrakan dirinya sebagai pekerja keras untuk rakyat sehingga layak naik tingkat menjadi presiden nantinya. Dengan kata lain, kita harus terbiasa melihat dan menelan kenyataan bahwa Gibran memakai fasilitas dan uang negara untuk menjadi aktor utama dalam pertunjukan-pertunjukan yang dibuatnya sendiri. Mari kita urutkan satu-satu. Baru sehari dilantik, Gibran langsung meninjau proyek MRT Jakarta fase 2. Fotonya mengenakan rompi dan helm proyek di dalam terowongan beredar luas di media massa dan media sosial. Sebuah adegan yang mengingatkan kita pada adegan Jokowi, bapaknya Gibran, masuk ke dalam gorong-gorong dan adegan Jokowi inspeksi proyek-proyek infrastrukturnya. Sebuah pekerjaan teknis yang seharusnya selesai di level manajer atau bahkan mandor proyek. Untuk menunjukkan bahwa Gibran benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di tingkat internasional, ia juga bertemu dengan beberapa tamu negara. Tidak main-main, ia bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Han Zheng, dan kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Meskipun kelihatannya pertemuan-pertemuan tersebut hanya untuk berfoto bersama tanpa substansi urusan negara yang dibicarakan. Aktivitas harian Gibran berikutnya adalah bagi-bagi susu dan makan siang gratis. Tentu saja ini adalah bagian dari janji kampanyenya. Tapi, urusan membagikan susu dan makan siang ini ternyata juga menjadi bagian dari pekerjaan seorang wakil presiden. Hal ini mengingatkan kita kepada bagaimana Jokowi membagikan paket bansos di depan Istana Presiden menjelang pilpres yang lalu. Pertunjukan Gibran berlanjut di atas panggung pertemuan. Dalam sebuah acara yang membahas persoalan pendidikan, ia menunjukkan di layar besar surat yang ia kirimkan saat masih menjadi wali kota Solo ke Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Isi surat tersebut memperlihatkan betapa Gibran bukan hanya sangat mengerti, tetapi juga peduli terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Katanya, surat itu tak mendapat tanggapan. Sungguh sebuah pertunjukan yang ciamik, bukan? Tapi tunggu dulu, pertunjukan tidak berakhir di situ. Babak baru pertunjukan Gibran berjudul &rdquo;Lapor Mas Wapres&rdquo;. Gibran membuka kantor Wapres untuk siapa pun yang mau melapor tentang apa pun. Semua orang dipersilakan datang. Semakin banyak semakin baik, apalagi kalau sampai antre panjang dan rebutan lapor. Pemberitaan media akan semakin ramai, lampu sorot menghujani wajah Gibran, menyilaukan mata siapa pun yang memandang. Dengan pandangan yang silau, segala yang ada di hadapan tampak berkilau. Kita tahu ini semua hanyalah untuk popularitas atau publicity stunt semata, bukan benar-benar untuk mendengarkan, apalagi menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Gibran benar-benar mewarisi resep bapaknya yang hanya sibuk memberikan pertunjukan gimik dan janji tanpa ada wujudnya. Selain itu, tindakan Gibran ini bertentangan dengan tata kelola bernegara yang baik. Pertama, keluhan masyarakat seharusnya berjenjang dan ditangani oleh instansi terkait. Jika masyarakat melapor atau langsung datang ke Wapres, ribuan pegawai pemerintahan akan terlewati dan menimbulkan kebingungan, kekacauan, dan ketidakefisienan dalam birokrasi negara. Padahal, ketika masalah tersebut akan diselesaikan, masalah tersebut akan dikembalikan lagi ke instansi yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota masyarakat mengeluh mengenai tanah mereka dan melapor ke Wapres. Masalah tersebut harus diarahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pejabat di kementerian ini kemudian akan melemparkannya lagi ke BPN provinsi yang kemudian akan mengirimkannya lagi ke BPN tingkat kota/kabupaten yang akan menangani masalah ini. Proses ini akan memakan waktu berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan. Jika demikian, bagaimana dan kapan si pelapor akan mendapatkan update dari sang Wapres? Bukankah ini hanya omong kosong? Bukankah lebih cepat dan lebih baik sang pelapor langsung datang ke BPN setempat? Pembukaan layanan &rdquo;Lapor Mas Wapres&rdquo; ini juga menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpercayaan Gibran terhadap birokrat Indonesia yang notabene adalah anak buahnya sendiri. Jika memang Gibran merasa birokrat Indonesia tidak bisa dipercaya, bukankah lebih baik dia memperbaiki mereka? Bukankah lebih baik memperbaiki sistem dan birokrasi yang ada daripada mengambil alih pekerjaan mereka dan menjadikan lembaga Wapres hanya sebagai customer service belaka? Pemimpin yang bermutu bukanlah pemimpin yang mengambil alih pekerjaan bawahannya dan malah memperburuk sistem yang ada. Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memberikan contoh dan menginspirasi bawahannya untuk bekerja lebih baik serta membangun sistem kerja yang kondusif. Pemimpin yang mulia adalah pemimpin yang tidak memakai jabatannya untuk kepentingan pribadi dan ambisi politik jangka pendeknya. Ketika negara serupa panggung pertunjukan, jadilah penonton yang penuh kesadaran. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

Ketika negara diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, semua yang duduk di kursi pemerintahan hanya sibuk berebut lampu sorot dan tepuk.

Lapor Mas Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/54_le_1-946617970.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Berakhirnya pemerintahan Jokowi mengantarkan kita pada pemerintahan baru yang tak kalah berbahaya. KETIKA dunia sedang bergerak menuju small government, presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Kabinet Prabowo diperkirakan terdiri lebih dari 100 orang yang terdiri atas menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang penduduknya lebih besar dari Indonesia serta ukuran ekonomi yang jauh lebih besar saja anggota kabinetnya hanya berisi 15 menteri. China yang penduduknya lima kali Indonesia anggota kabinetnya cuma 26 dan India dengan jumlah penduduk yang sama kabinetnya hanya berisi 29 menteri. Dalam kabinet Prabowo ini, 17 menteri atau setengah dari Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Jokowi bedol desa pindah menjadi menteri-menteri dalam pemerintahan baru. Menteri-menteri ini, di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Deretan nama-nama ini bisa berarti dua hal. Prabowo sangat mendengar dan mematuhi masukan dan saran Jokowi, atau Prabowo memang tidak punya kepercayaan diri untuk menunjuk orang-orang baru yang kompeten di antara 280 juta rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, menteri-menteri ini juga tidak menunjukkan prestasi yang menonjol di bidang masing-masing sehingga mereka perlu dipertahankan selain kepandaian mereka menjilat Jokowi dan membela keluarganya. Mengapa Prabowo harus kembali memakai orang-orang ini? Karena mereka dipilih bukan karena prestasi, satu-satunya jawaban paling logis adalah karena Jokowi memintanya dan Prabowo memenuhinya. Selain mengakomodasi kepentingan Jokowi, Prabowo juga mengakomodasi kepentingan politik dengan memberi jabatan menteri kepada para pendukung setia dari partai politik yang membantu kemenangannya. Sebagian besar posisi kunci dalam kabinet diisi oleh figur-figur yang lebih mewakili kepentingan partai ketimbang kompetensi. Langkah ini diambil untuk menjaga dukungan politik di DPR, terutama dari partai-partai besar yang telah berkoalisi dengannya. Langkah ini juga menunjukkan ketidakmampuan Prabowo untuk memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan politik sempit. Langkah Prabowo ini mengonfirmasi ketakutan banyak intelektual, aktivis, serta mahasiswa bahwa ia tidak lebih dari perpanjangan rezim Jokowi. Setelah sepuluh tahun berada di bawah kepemimpinan Jokowi, rakyat Indonesia kini dihadapkan dengan sosok Prabowo yang mungkin bisa menjadi ancaman yang lebih besar. Warisan Kepemimpinan Jokowi Di bawah Jokowi, Indonesia kelihatannya mengalami berbagai perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang pesat. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur dasar lainnya menjadi sorotan utama pemerintahannya. Namun, di balik kemajuan fisik yang tampak, masalah besar lainnya terus merongrong negeri ini. Demokrasi yang semula dijanjikan berkembang justru semakin tergerus. Kebebasan berekspresi semakin dibatasi dan korupsi tetap merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan. Kritik terbesar terhadap Jokowi juga datang dari segi ekonomi. Meskipun Jokowi di awal pemerintahan menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun pemerintahannya rata-rata kurang dari 5 persen. Belum lagi realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak sejalan dengan angka-angka yang diumumkan pemerintah. Ketimpangan ekonomi semakin tajam. Segelintir orang kaya menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara mayoritas rakyat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Utang luar negeri yang membengkak selama masa kepemimpinan Jokowi juga menambah beban bagi pemerintahan Prabowo, yang diprediksi mengalami kesulitan dalam membayar utang dan membangun ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proyek-proyek besar, termasuk eksploitasi hutan dan lahan pertanian, memperparah situasi. Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, justru menjadi saksi dari kehancuran ekosistemnya sendiri di bawah tekanan pembangunan. Ancaman yang Lebih Besar? Masuknya Prabowo Subianto sebagai presiden setelah Jokowi membawa banyak ketidakpastian bagi masa depan Indonesia. Meskipun beberapa pihak melihatnya sebagai sosok yang kuat dan tegas, banyak yang meragukan kemampuan Prabowo untuk membawa perubahan positif bagi bangsa. Bahkan, dengan melihat rekam jejaknya, banyak yang khawatir bahwa Indonesia justru akan terperosok lebih dalam ke dalam otoritarianisme. Prabowo adalah sosok yang kontroversial, terutama karena keterlibatannya dalam penculikan aktivis prodemokrasi pada akhir 1990-an. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo sering menyatakan bahwa dirinya tidak percaya pada oposisi dan menganggap kritik, termasuk podcast dan media sosial, sebagai omon-omon &ndash;omong kosong yang tidak memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Sikap ini, bila diterapkan dalam pemerintahan, dapat memberangus kebebasan berpendapat dan memperkuat rezim otoriter yang sulit dibendung. Prabowo juga telah berkali-kali mengindikasikan bahwa dirinya tidak ragu untuk mempertahankan stabilitas politik dengan mengandalkan kekuatan militer dan aparat keamanan. Jika di bawah Jokowi demokrasi Indonesia sudah mulai retak, di bawah Prabowo retakan itu bisa saja berubah menjadi keruntuhan total. Ancaman terhadap kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan supremasi hukum semakin nyata dengan naiknya Prabowo ke tampuk kekuasaan. Dengan transisi dari Jokowi ke Prabowo, rakyat Indonesia mungkin merasa seperti keluar dari satu bencana hanya untuk masuk ke dalam yang lain. Jika sepuluh tahun pemerintahan Jokowi diwarnai dengan janji-janji kosong, pemerintahan Prabowo justru membawa kekhawatiran baru tentang masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Pepatah &rdquo;lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya&rdquo; menggambarkan dengan tepat situasi yang dialami bangsa ini. Dari satu pemerintahan yang mengecewakan, Indonesia sekarang beralih ke pemerintahan yang bahkan bisa lebih menakutkan dan berpotensi merusak lebih banyak aspek kehidupan. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

KETIKA dunia sedang bergerak menuju small government, presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet gemuk.

Lepas dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/21/72_wapres-718739128.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Fufufafa tak membaca buku bagai landak menggelinding dari puncak Semeru INDONESIA dibangun dengan intelektualisme. Kesadaran merebut kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang berdaulat merupakan buah dari akumulasi pengetahuan, dari refleksi atas ribuan bacaan, dan kemampuan untuk menghayati penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Indonesia didirikan oleh para intelektual. Pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah sosok-sosok yang terlatih untuk menuangkan gagasan, yang punya kapabilitas dalam membayangkan arah ke depan bangsa dan punya kemampuan untuk menggambar peta jalan dalam mencapai tujuan. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa, mulai Sukarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo, hingga Sutan Sjahrir, merupakan orang-orang terpelajar yang menjadikan kegiatan membaca, menulis, diskusi gagasan sebagai bagian dari kebutuhan dasar. Bagi para pendiri bangsa ini, aktivitas dan proses intelektual menjadi landasan dalam setiap langkah memimpin dan membangun gerakan. Pentingnya kemampuan intelektual juga sudah jauh-jauh hari digarisbawahi oleh H.O.S. Tjokroaminoto yang dikenal sebagai guru para pendiri bangsa, termasuk Sukarno. Kepada Sukarno, Tjokro berujar: &rdquo;Jika ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.&rdquo; Kemampuan menulis dan berbicara jelas membutuhkan intelektualitas. Jangankan menulis, seorang pemimpin yang tak punya intelektualitas tak akan sanggup melayani pertanyaan-pertanyaan langsung dari wartawan dan akan menganggap tak penting segala bentuk adu pemikiran. Maka jangan heran jika kemudian keluar ungkapan-ungkapan ya ndak tau kok tanya saya, I want to test my minister, atau yang paling epik adalah ungkapan I don&rsquo;t read what I sign dari seorang pemimpin yang intelektualitasnya tak terasah. Jangan terkecoh dengan upaya untuk meremehkan pentingnya membaca buku lewat pernyataan &rdquo;kan tak setiap orang harus suka baca buku&rdquo; atau &rdquo;ah baca buku cuma menang teori aja&rdquo;. Itu sama halnya dengan mengatakan proses diskusi dan adu gagasan sebagai omon-omon belaka. Padahal, setiap hal-hal besar, setiap kebijakan publik, setiap keputusan seorang pemimpin, harus selalu diawali dengan mekanisme omong-omong yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai sudut pandang dan warna gagasan. Gibran dan Fufufafa Dalam sebuah video lama yang beredar luas baru-baru ini, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terang-terangan mengaku tak gemar membaca buku. Ia juga menyebut bahwa di keluarganya tidak ada budaya membaca buku. Sebuah pernyataan langka di era di mana pemimpin seharusnya menjadi contoh masyarakat dalam mencintai ilmu pengetahuan. Keengganannya terhadap buku mungkin dianggap sepele oleh segelintir orang, namun bagi bangsa yang sedang membangun literasi dan mengharapkan kebangkitan pemikiran dan inovasi, hal ini bisa menjadi preseden yang berbahaya. Kritik terhadap Gibran ini bukannya tanpa alasan. Di dunia di mana perubahan terjadi begitu cepat dan kompleksitas masalah semakin meningkat, seorang pemimpin harus memiliki kedalaman pikiran yang sering kali hanya bisa dicapai melalui kebiasaan membaca. Buku &ndash;baik itu sejarah, filsafat, sains, maupun ekonomi&ndash; menyediakan perspektif berharga yang mungkin tidak segera tampak dalam kesibukan sehari-hari seorang pemimpin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/cerpen/015090359/jarum-jaran-jamudin">Jarum Jaran Jamudin</a> Lebih dari itu, ketidaktertarikan pada buku bisa dianggap mencerminkan sikap apatis terhadap pembelajaran berkesinambungan, sebuah elemen krusial dalam pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Sejarah mencatat, banyak pemimpin besar yang diingat karena kapasitas mereka untuk belajar dan beradaptasi yang diperoleh melalui kebiasaan membaca yang konsisten. Dalam kehidupan yang terhubung lewat teknologi informasi, intelektualitas seseorang tecermin dari caranya berkomunikasi di media sosial. Intelektualitas yang rendah akan membuat seorang pengguna internet mudah termakan hoaks dan sekaligus mudah tergiring untuk menyebarkan hoaks. Intelektualitas yang rendah akan menghasilkan netizen yang mudah menyebarkan kebencian, kata-kata jahat, kegagalan logika dalam menyusun narasi yang ditulis. Lebih-lebih ketika seseorang dengan intelektualitas rendah itu bersembunyi di balik nama anonim, ia akan merasa bisa melakukan apa saja tanpa harus bertanggung jawab atas apa yang ia tuliskan dan sebarkan. Contohnya adalah yang terjadi pada satu akun kaskus yang diduga milik Gibran, Fufufafa. Akun Fufufafa mengejek dan menghina banyak tokoh terkenal Indonesia, termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto. Celetukan dan perkataan-perkataan Gibran melalui akun Fufufafa tersebut merefleksikan seorang yang rendah moral dan rendah intelektualitas paralel dengan pengakuannya yang tidak suka membaca. Karakter seperti ini sama sekali jauh dari seorang bijaksana dan sama sekali tidak mencerminkan seorang yang dapat menjadi pemimpin, apalagi pemimpin bagi bangsa yang besar dengan ratusan juta rakyat dengan tradisi wakil presiden seperti Hatta, Adam Malik, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pemimpin Ideal, Pemimpin Filsuf Pentingnya intelektualitas, pengetahuan, serta moral dan kebijaksanaan bagi seorang pemimpin tecermin dari sosok pemimpin ideal yang disebut oleh Plato sebagai &rdquo;philosopher-king&rdquo; atau filsuf-raja dalam karyanya The Republic. Bagi Plato, seorang pemimpin adalah gabungan antara raja yang punya kekuasaan politik dan seorang filsuf, seorang yang mempunyai kebijaksanaan dan pengetahuan yang dalam. Filsuf-raja dilihat sebagai pemimpin yang ideal karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang filosofi dan etika. Mereka dianggap mampu membuat keputusan yang lebih baik karena mereka bisa melihat ke depan dan memahami implikasi dari kebijakan yang mereka buat. Filsuf-raja adalah individu yang mampu memahami kebenaran yang lebih tinggi dan memerintah dengan adil dan bijaksana karena mereka berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi. Sebagai individu yang berusaha mencapai kebenaran dan keadilan, filsuf-raja menempatkan kepentingan masyarakat di atas ambisi pribadi. Ini membedakan mereka dari pemimpin yang mungkin lebih fokus pada keuntungan politik atau ekonomi mereka sendiri. Dengan pengetahuan yang komprehensif dan kemampuan untuk menganalisis situasi yang kompleks, seorang filsuf-raja dapat mengelola masalah dengan pendekatan yang bijaksana, terutama dalam situasi krisis. Seorang filsuf-raja harus memiliki integritas moral. Filosofi moral yang kuat memberikan landasan bagi pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan tidak melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan mewariskan kekuasaan kepada anak cucunya. Ini adalah gambaran ideal seorang pemimpin. Dalam kenyataannya, pemimpin semacam ini hanya ada dalam kitab suci, dongeng-dongeng, atau cerita pewayangan. Mendapatkan pemimpin seperti ini hampir mustahil. Tetapi, paling tidak kita harus mencari seseorang dengan ciri-ciri yang mendekati karakter ideal ini. Tentu itu tidak akan kita dapatkan dalam diri Gibran. Bagaimana dengan Prabowo? Berkebalikan dengan Gibran, Prabowo jelas gemar membaca dan seorang pembelajar serta dididik dalam tradisi intelektual dan membaca yang sangat kuat. Ia adalah putra dari salah satu intelektual terbesar bangsa ini, Sumitro Djojohadikusumo. Jika H.O.S. Tjokroaminoto adalah guru bagi banyak pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia di paro pertama abad 20, Sumitro adalah guru besar bagi banyak teknokrat Indonesia di paro kedua abad 20, termasuk secara tidak langsung, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ekonom Chatib Basri. Dengan demikian, Prabowo mempunyai modal intelektualitas untuk menjadi pemimpin yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah ia berkeinginan meninggalkan nama harum dan legasi yang dikenang oleh generasi mendatang? (*)

INDONESIA dibangun dengan intelektualisme. Kesadaran merebut kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang berdaulat merupakan buah dari akumulasi.

Wapresku Tak Baca Buku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/17_kent_1-3790044811.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Bau kolonial menguar di mana-mana. Dari gorong-gorong hingga gedung-gedung megah, undang-undang hingga meja peradilan, tontonan TV hingga konten-konten media sosial. SETIAP orang sesungguhnya bisa mencium bau kolonial itu. Baunya busuk, memenuhi setiap tarikan napas kita. Sebab, bau itu ada dalam setiap aturan yang berlaku, dalam setiap kerja keras kita untuk memenuhi kebutuhan, dalam setiap kabar yang kita dengar dan tontonan yang kita konsumsi. Bau kolonial itu tercium jelas dalam kebijakan yang menindas, sistem yang tidak adil, kecurangan dan manipulasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bau kolonial tak lain adalah bau busuk nafsu keserakahan yang menghalalkan segala cara demi menumpuk harta dan kekuasaan untuk keluarga dan kroni-kroninya. Bau kolonial memang erat kaitannya dengan kolonialisme. Tidak salah jika mengatakan bau kolonial merupakan warisan kolonialisme. Kolonialisme berakar pada dua hal: rasisme dan keserakahan. Rasisme itu mewujud dalam perasaan lebih unggul dari bangsa yang berbeda yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan dan aturan hukum yang menindas dan diskriminatif. Keserakahan adalah keinginan untuk terus melipatgandakan kekayaan dan kekuasaan, untuk dinikmati oleh dirinya, keluarganya, atau golongannya sendiri. Bau kolonial itu nyata. Namun, yang kerap terjadi, bau kolonial itu tak pernah tercium dan tak pernah tersadari. Bisa jadi karena bau itu sudah menjadi bagian keseharian sehingga indra kita tak lagi peka. Ibarat orang yang sedang berak di toilet, ia tak akan bisa mencium betapa busuknya bau kotorannya. Sementara bagi orang yang berada di luar toilet, bau itu akan begitu mengganggu, busuk yang begitu menusuk. Penyebab lain kenapa bau kolonial tak lagi mengganggu penciuman kita adalah karena sesungguhnya kita semua masih terjajah. Penjajahan fisik memang telah berakhir, namun keterjajahan itu masih membelenggu pikiran, mental, dan perilaku kita. Keterjajahan merupakan warisan nyata kolonialisme yang terinternalisasi dalam diri individu. Pemikir Aljazair, Frantz Fanon, memaparkan bagaimana proses keterjajahan itu terjadi. Kebijakan rasis dan diskriminatif pemerintah kolonial menghasilkan inferiority complex; rasa rendah diri, kesadaran palsu dalam melihat mereka yang dianggap lebih unggul, yang berujung pada ketidakberdayaan dan kerelaan untuk diisap, ditindas, diperbudak. Keterjajahan bukanlah sebuah situasi yang terberi, yang dibawa setiap individu sejak dilahirkan. Keterjajahan itu dibentuk, ditanamkan, dipupuk, dan dirawat hingga terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dulu oleh pemerintah kolonial, sekarang oleh para penguasa lokal. Dulu oleh bangsa asing, kini oleh sesama bangsa sendiri &ndash;orang-orang yang tak lagi asing. Ketika pendudukan dan penjajahan fisik telah berakhir, keterjajahan itu mewujud dalam ketidakmampuan berpikir kritis, ketakutan untuk bersuara dan menjadi berbeda, kepasrahan dan ketertundukan pada kekuasaan. Keterjajahan inilah yang menjadi ukuran nyata atas ketidakmerdekaan kita. Keterjajahan bisa terus hidup dan tumbuh subur dalam berbagai sistem pemerintahan; dari kolonial, otoritarianisme, hingga demokrasi. Ketika keterjajahan telah terinternalisasi dalam diri individu, penguasa tak perlu lagi menodongkan senjata dan melakukan kekerasan. Ibarat kerbau yang telah dicucuk hidungnya, individu-individu dalam keterjajahan akan berbaris mengikuti arahan penghela. Tanpa pertanyaan, tanpa perlawanan. Hingga terbentuklah kerumunan manusia terjajah. Kelompok yang tak kecil jumlahnya, kelompok yang justru akan selalu menjadi pemenang ketika segala sesuatu ditentukan oleh jumlah yang lebih besar. Dengan segala keterjajahan ini, di mana kemerdekaan itu? Kemerdekaan macam apa yang sedang kita banggakan dan rayakan setiap tahun? Bagi Wiji Thukul, kemerdekaan itu nasi, dikunyah jadi tai. Jelas ada pesimisme dalam kata-kata tersebut. Sebuah penolakan atas slogan-slogan kemerdekaan yang penuh keagungan. Bisa jadi Thukul hendak mengatakan bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya bualan saja. Setiap pekik kemerdekaan hanya berakhir jadi ampas kotoran yang harus dibuang, tak ada gunanya dalam kehidupan. Bisa juga Thukul hendak mengatakan, pekik kemerdekaan tak lebih berharga dari sesuap nasi. Kemerdekaan itu hadir dalam nasi-nasi yang mengenyangkan perut, nasi-nasi yang menjadi bekal bertahan hidup. Tanpa nasi, buat apa merdeka? Sapardi Djoko Damono mengingatkan bagaimana riuh nasionalisme dan perayaan kemerdekaan harus menjelma dalam perlawanan. Sebagaimana tertulis dalam sajaknya &rdquo;Menatap Merah Putih&rdquo;: Menatap merah putih adalah perlawanan melawan angkara murka membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia Menatap merah putih adalah bergolaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia Baik Wiji Thukul maupun Sapardi melihat perjuangan mencapai kemerdekaan sebagai perlawanan individu atas keterjajahan, perlawanan atas buaian palsu dan rasa takut. Sementara W.S. Rendra mengungkapkan seruan perlawanan atas keterjajahan itu dalam diksi yang lebih terang dalam &rdquo;Aku Tulis Pamplet Ini&rdquo;: Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Bukan sebuah pekerjaan mudah untuk mengenyahkan keterjajahan yang telah mengendap dalam diri setiap individu, diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita, nasihat, perilaku keseharian, tontonan TV, hingga terselip dalam sistem pendidikan. Namun, upaya itu harus dimulai hari ini, mulai dari diri kita sendiri. Dengan sadar harus kita putus belenggu yang memasung pikiran, yang telah memadamkan segala nalar kritis dan keberanian. Kita harus merdeka dari keterjajahan. Tanpa kemerdekaan pikiran, kemerdekaan hanyalah kentut belaka: kentut kemerdekaan. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

Bau kolonial menguar di mana-mana. Dari gorong-gorong hingga gedung-gedung megah, undang-undang hingga meja peradilan, tontonan TV.

Kentut Kemerdekaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/WhatsApp-Image-2024-07-20-at-171641-1-667045747.jpeg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Pemecatan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena pelecehan seksual hanyalah bukti terbaru dari desain besar pembusukan institusi-institusi demokrasi. Ketua KPU bukan satu-satunya pimpinan lembaga negara yang bermasalah di era pemerintahan Jokowi. Pimpinan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Bawaslu juga tersandung masalah etik dan masalah hukum. Skandal pimpinan lembaga negara ini tak bisa dilihat terpisah dan seolah merupakan masalah pribadi masing-masing pimpinan. Rangkaian permasalahan pimpinan lembaga negara ini harus dilihat sebagai indikator terjadinya pembusukan lembaga demokrasi (institutional decay) secara sengaja, sistematis, dan masif. Mari kita telaah alurnya. Pada KPU, pembusukan lembaga ini dimulai sejak pemilihan anggota panitia seleksi (pansel) yang akan menyeleksi siapa saja yang akan menjadi anggota KPU. Wakil-wakil pemerintah yang pasti akan tunduk oleh perintah Jokowi mendominasi keanggotaan pansel ini. Dengan demikian, sulit mengharapkan anggota KPU yang terpilih bisa bersikap independen. Kualitas anggota KPU kemudian tecermin dari amburadulnya pelaksanaan pemilu. Kritik dan peringatan keras yang dilancarkan baik oleh masyarakat maupun peserta pemilu terhadap ketidakmampuan dan ketidaknetralan KPU sangat deras selama pemilu berlangsung. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), misalnya, hampir setiap bulan melayangkan peringatan terhadap hampir setiap anggota KPU karena bermacam pelanggaran. Pada KPK, pembusukan itu dimulai sejak adanya revisi Undang-Undang KPK yang salah satunya mengatur bahwa pegawai KPK berstatus sebagai ASN. Upaya membangun institusi pemberantas korupsi yang independen runtuh begitu saja di era pemerintahan Jokowi. Orang-orang yang tak punya integritas dan kompetensi ditempatkan sebagai pimpinan KPK, hingga kini bisa dilihat hasilnya bagaimana ketua KPK terkena persoalan hukum. Ketika tiba waktunya untuk pemilihan pimpinan KPK yang baru, strategi pemerintah mendominasi panitia seleksi kemudian diulang dalam pemilihan anggota KPK yang sedang berlangsung sekarang ini. Wakil pemerintah kembali mendominasi pansel KPK. Sementara itu, pembusukan MK dimulai sejak ketua MK menikah dengan adik Jokowi. Konflik kepentingan tidak hanya dibiarkan terjadi, tapi disengaja untuk terjadi. Akibatnya sudah kita ketahui bersama dan telah menjadi bagian dari sejarah memalukan yang selamanya harus ditanggung bangsa ini. Celakanya, pembusukan lembaga-lembaga demokrasi ini masih terus berlangsung di ujung masa jabatan Jokowi yang sebenarnya telah berstatus outgoing president. Saat ini TNI juga terancam dibusukkan. Selama era Jokowi, reformasi TNI mengalami kemunduran. Bukannya melanjutkan reformasi TNI sehingga prajurit-prajurit ini menjadi militer yang profesional, di ujung masa jabatan Jokowi malah muncul wacana menghidupkan dwifungsi bahkan multifungsi TNI, yang membuka peluang TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil serta mempunyai bisnis. Pemerintah Jokowi dan DPR telah membahas tentang perubahan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan berencana menghapus larangan TNI untuk berbisnis. Secara teori, konsesi yang diberikan oleh pihak sipil kepada militer menunjukkan ketakutan sipil bahwa militer sedang tidak puas dan dapat melangkah lebih jauh. Dari pihak militer, mereka melihat bahwa pemerintah sipil di bawah Jokowi sedang lemah dan bisa ditekan. Apa pun situasinya, mengundang militer ke ranah sipil sangat berbahaya. Ini adalah pembusukan institusi militer karena mereka keluar dari tugas dan wewenang alaminya dan mulai mengancam prinsip supremasi sipil yang menjadi dasar negara demokrasi. Di ujung pemerintahan Jokowi, muncul juga rencana melebur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dihapuskan oleh semangat reformasi karena dianggap lembaga mubazir tanpa kerja yang jelas. Terdapat kesan bahwa pembentukan lembaga tinggi negara ini dilakukan hanya untuk mengakomodasi Jokowi setelah ia tidak menjadi presiden lagi. Dalam ilmu politik, posisi seperti Jokowi yang tak lama lagi akan berakhir masa jabatannya ini disebut sudah menjadi bebek lumpuh &ndash;lame duck. &nbsp;Seekor bebek lumpuh seharusnya sudah tidak perlu lagi membuat kebijakan-kebijakan strategis, apalagi ketika kebijakan tersebut akan berdampak buruk bagi pemerintahan mendatang. Seorang presiden di akhir masa jabatannya seharusnya berkonsentrasi memastikan transfer kekuasaan berlangsung secara mulus dan membantu presiden berikutnya supaya dapat bertugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, sebagai lame duck, Jokowi malah menjadi semakin aktif melemahkan lembaga-lembaga negara. Secara bersamaan, langkah-langkah Jokowi saat ini juga telah membawa lembaga kepresidenan ke jalur yang berbahaya. Apa yang akan terjadi jika setiap presiden melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya di ujung masa jabatannya? Lembaga kepresidenan pun telah terkena virus pembusukan itu. Lembaga-lembaga negara merupakan bagian penting dari demokrasi. Karena itulah, reformasi dimulai dengan dibangun dan ditatanya institusi-institusi penopang demokrasi. Pembusukan lembaga-lembaga negara ini tidak hanya berakibat pada rusaknya lembaga-lembaga tersebut, namun juga pada robohnya demokrasi. Sepanjang sejarah, pembusukan demokrasi senantiasa diawali dengan pembusukan lembaga demokrasi. Ketika lembaga-lembaga negara bermasalah, ia tak akan bisa menjalankan fungsi sesuai amanat konstitusi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin merajalela karena yang seharusnya menjadi lembaga pengawas atau yang melakukan check and balance telah dilemahkan. Membangun demokrasi dan menjaga agar demokratisasi itu tetap di jalurnya adalah sebuah proses panjang yang tak ada akhirnya. Pertanyaannya, apakah akan kita biarkan pohon demokrasi Indonesia membusuk sebelum berkembang dan berbuah begitu saja? (*) &nbsp;*) Okky Madasari,&nbsp;Sosiolog dan sastrawan

Pemecatan ketua KPU karena pelecehan seksual hanyalah bukti terbaru dari desain besar pembusukan institusi-institusi demokrasi.

Pembusukan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network