Nasrullah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/49154561-A498-4C41-A91E-1943FF9E9D50-4061953011.jpeg" alt="Nasrullah" width="100%">
<figcaption>Nasrullah</figcaption>
</figure> Linimasa media sosial akhir-akhir ini dipenuhi cerita dramatis yang mencuri perhatian. Dari cerita Jessica Radcliffe, pelatih lumba-lumba yang kabarnya &ldquo;ditelan&rdquo; hewan yang dilatihnya. Lalu muncul juga pemberitaan yang bersumber dari viralnya struk pembayaran kafe yang mencantumkan biaya &ldquo;Royalti Musik dan Lagu&rdquo; sebesar Rp 29.140. Ada juga media mainstream yang mengangkat angle berita Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut tak menyalami Menko Infrastuktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPR Puan Maharani. &nbsp; Ketiganya punya pola sama; berawal dari postingan di media sosial, jadi viral, lalu diangkat oleh media arus utama. Yang berbeda adalah kualitas verifikasi. Tidak jarang, kecepatan mengalahkan akurasi. Kasus &ldquo;pelatih lumba-lumba ditelan&rdquo; beredar luas di media sosial, meski belum ada media arus utama yang bisa mengonfirmasi lokasi kejadian atau identitas korban. Banyak portal hanya memuat ulang potongan video dari akun netizen. Berita human interest ini mengundang simpati sekaligus kengerian tersendiri. Struk &ldquo;royalti musik&rdquo; tak kalah dramatis. Dari unggahan sebuah akun TikTok yang menampilkan struk kafe di Surabaya dengan tambahan biaya &ldquo;Royalti Musik dan Lagu&rdquo;. Berita ini diliput beberapa media online. Tentu saja memancing reaksi publik di tengah polemik pembahasan royalti musik. Dugaan pun mengarah ke editan atau satir. Isu &ldquo;Gibran tidak menyalami AHY dan Puan&rdquo; muncul dari potongan video upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Bandung Barat, Minggu (10/08/2025). Tempo.co mengangkatnya dalam berita, namun konteks pergerakan Gibran di antara tamu dan sudut pandang kamera tidak sepenuhnya dijelaskan. Tak pelak isu ini pun segera memancing reaksi beragam yang mengarah kepada persaingan politik di antara anak mantan presiden. Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Henry Jenkins (2006) sebagai Convergence Culture bahwa batas antara media lama dan baru makin kabur. Konten media sosial dan media arus utama saling memengaruhi. Kini, berita tak hanya lahir di redaksi&mdash;ia bisa lahir dari akun anonim di Instagram, X atau TikTok, lalu masuk headline dalam hitungan menit. Konsep ini juga dapat dijelaskan sebagai fenomena disintermediation. Yakni, hilangnya peran gatekeeper seperti wartawan lapangan atau editor sebagai pintu masuk informasi. Masyarakat kini bisa langsung menyebarkan informasi ke publik, tanpa proses verifikasi. Menurut Bolter dan Grusin (1999), media saling melakukan daur ulang konten di antara mereka (remediation). Potongan video dari TikTok diangkat portal berita, lalu kembali viral setelah diliput. Siklus ini mempercepat penyebaran, tapi juga memperbesar risiko kesalahan. Masalahnya, media arus utama yang dulu berfungsi sebagai penjernih informasi kini ikut terhanyut dalam logika viral. Di ruang redaksi, kecepatan tayang sering lebih diprioritaskan daripada kedalaman verifikasi. Diana Bossio, dalam bukunya Journalism and Social Media (2017), menawarkan tiga norma baru jurnalisme di era digital authenticity (otentisitas), transparency (transparansi), dan collaboration (kolaborasi). Tiga norma baru ini ibarat pil sangat pahit yang membuat jurnalisme di media sosial enggan menelannya.&nbsp; Otentisitas mengajak jurnalis menghadirkan informasi langsung dari sumber asli. Sayangnya, di tangan sebagian redaksi, ini diartikan cukup mengambil konten &ldquo;mentah&rdquo; dari media sosial tanpa cek silang. Transparansi menuntut keterbukaan proses liputan&mdash;misalnya menyebutkan bahwa berita bersumber dari video warganet yang belum diverifikasi, atau menjelaskan keterbatasan data. Tapi dalam praktiknya, banyak media menghilangkan catatan konteks ini. Kolaborasi memberi ruang bagi publik ikut melaporkan informasi, seperti lewat crowdsourcing. Namun tanpa filter ketat, kolaborasi malah menjadi pintu masuk hoaks. Masalahnya, norma-norma ini belum menjadi budaya kerja yang konsisten. Alih-alih menjadi alat untuk memperkuat akurasi, ia sering kalah oleh dorongan untuk mengikuti tren viral. Mengapa norma baru ini seperti pil pahit? Pertama, tekanan kecepatan membuat verifikasi mendalam dianggap &ldquo;kemewahan&rdquo; yang memperlambat siklus berita. Kedua, banyak redaksi online belum punya unit fact-checking yang kuat, sehingga pemeriksaan kebenaran berita viral tidak merata di semua desk. Ketiga, budaya engagement-first mendorong media mengejar klik dan komentar, bukan validitas informasi. Keempat, media sosial tidak tunduk pada Kode Etik Jurnalistik, sehingga media mainstream dan netizen berada di ekosistem informasi yang &ldquo;liar&rdquo;. Dampaknya, publik mulai sulit membedakan mana berita yang akurat dan mana yang sekadar narasi viral. Kepercayaan terhadap media pun menurun. Data Edelman Trust Barometer 2024 menunjukkan tren penurunan kepercayaan publik pada media di banyak negara, termasuk Indonesia. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, media perlu membangun unit fact-check internal yang bertugas khusus memverifikasi konten viral sebelum naik tayang. Kedua, terapkan label seperti &ldquo;dalam verifikasi&rdquo; atau &ldquo;sumber awal media sosial&rdquo; pada berita yang belum terkonfirmasi penuh. Ketiga, lakukan edukasi publik secara konsisten tentang literasi media, agar masyarakat memahami bahwa viral tidak selalu berarti benar. Keempat, susun kode etik media sosial internal yang selaras dengan Kode Etik Jurnalistik, sehingga reporter dan editor punya pedoman jelas saat mengangkat isu viral. Pada akhirnya, media arus utama harus kembali pada prinsip dasarnya, yakni akurasi, keadilan, dan kebenaran tertulis. Kecepatan memang memikat, tapi kepercayaan dibangun oleh kehati-hatian. Di era viral, menjadi yang tercepat mungkin memberi sorotan sesaat&mdash;namun menjadi yang paling akurat akan memberi kredibilitas jangka panjang. Jika media terus membiarkan viralitas menjadi penentu agenda, mereka berisiko kehilangan fungsi mulia: menjadi benteng publik dari banjir informasi keliru. Jurnalisme yang sehat seharusnya bukan sekadar mengikuti arus&mdash;tetapi memandu arah. <hr /> *) Nasrullah, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Kasus “pelatih lumba-lumba ditelan” beredar luas di media sosial, meski belum ada media arus utama yang bisa mengonfirmasi lokasi kejadian

Pil Pahit Jurnalisme di Era Viral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/7aae90a2-d626-4e14-a249-d66b989badf4-3835954152.jpeg" alt="Dari kiri: Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, dan Fauzan. (Nasrullah)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, dan Fauzan. (Nasrullah)</figcaption>
</figure> Kalau tak ada aral melintang, akan ada satu lagi mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang masuk kabinet. Kali ini Profesor Fauzan. Namanya menjadi buah bibir lantaran termasuk salah satu yang diundang Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024). Fauzan disebut-sebut akan menempati posisi sebagai Wakil Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti). Dalam kabinet Prabowo&ndash;Gibran, kementerian pendidikan akan dipecah menjadi dua. Selain Kemenristekdikti, satunya lagi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian yang terakhir ini kabarnya juga akan diisi oleh kader Muhammadiyah, Profesor Abdul Mu&rsquo;ti, dan wakilnya Fajar Rizaul Haq. Fauzan akan menjadi mantan rektor UMM ketiga yang masuk kabinet. Sebelumnya, dua pendahulu Fauzan, Profesor Malik Fadjar dan Profesor Muhadjir Effendy, juga menduduki posisi menteri pendidikan. Menariknya, ketiganya saling terkait dalam hubungan mentor dan kader. Fauzan dikenal sangat dekat dengan Malik maupun Muhadjir bahkan sejak mahasiswa. Demikian pula, Muhadjir merupakan kader &ldquo;nginthilan&rdquo; Malik. Malik menjadi rektor UMM sejak 1983 sampai 2000. Pernah merangkap sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Malik menjadi Menteri Agama di bawah Presiden BJ Habibie (1998-1999). Pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004) pimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri, Malik menjabat Menteri Pendidikan Nasional. Muhadjir menggantikan Malik sebagai rektor pada tahun 2000 dan menjabat sampai 2016. Presiden Joko Widodo menunjuk Muhadjir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan posisi Anies Baswedan yang di-resuffle Juli 2016. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo, Muhadjir kembali dipercaya masuk kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) hingga akhir periode 2024. Ada guyonan yang beredar di kalangan publik terkait dengan fakta-fakta ini. UMM disebut sebagai kampus tempat magang menteri. Rektor-rektornya berhasil masuk kabinet di posisi yang terkait dengan sumber daya manusia. Itulah sebabnya UMM kadang diplesetkan sebagai singkatan dari &ldquo;Universitas Magang Menteri&rdquo;. Barangkali belum ada satupun kampus di Indonesia yang tiga mantan rektornya secara berturut-turut menjadi menteri selain UMM, walaupun kampus swasta. Apa gerangan yang menjadikan UMM begitu menarik pemimpin negeri ini hingga mempercayai mantan rektornya menjadi menteri? Selain kapasitas dan kapabilitas personal rektornya, tentu magnet UMM menjadi salah satu faktor penting. Sebagai kampus swasta di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, UMM memang kampus yang memiliki dinamika paling menarik. Pada momen-momen politik, kampus ini sering membuat kontroversi. Misalnya, awal tahun 90-an Malik memberikan ruang kampusnya sebagai arena kampanye partai politik. Saat itu, rezim Orde Baru sedang kuat-kuatnya berkuasa dan semua proses Pemilu, termasuk kampanye, harus dikontrol penuh oleh negara. Memberi ruang kampanye di kampus terkesan melawan arus karena tidak ada yang bisa menjamin siapa yang bisa mengontrol pilihan mahasiswa. Namun, bagi Malik, justru momentum Pemilu adalah laboratorium politik bagi sivitas akademikanya. Momen lain ketika mahasiswa UMM terlibat di dalam deklarasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang kemudian hari menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko. Akibatnya, mahasiswa-mahasiswa tersebut diamankan aparat. Alih-alih memecat mahasiswa, rektor Malik dan Pembantu Rektor III, Muhadjir, justru menjamin mahasiswa harus melanjutkan kuliah sampai lulus. Menjelang Reformasi 1998, kampus UMM menjadi titik sentral bertemunya mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke pusat kota Malang. Kampus ini juga menjadi tuan rumah pertemuan aktivis masjid kampus se-Indonesia yang kemudian mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Di kemudian hari, KAMMI menjadi cikal bakal berdirinya Partai Keadilan (PK) yang sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peran Malik dan Muhadjir tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa politik itu lantaran memberi ruang cukup luas bagi gerakan-gerakan tersebut. Saat itu, Malik sudah menjadi pejabat tinggi Departemen Agama sehingga lebih banyak berdomisili di Jakarta. Praktis, dinamika UMM dikendalikan oleh Muhadjir sebagai Pembantu Rektor I. Di Jakarta, Malik lebih leluasa membangun jaringan aktivis, termasuk dengan Nurcholis Madjid, Amien Rais, Emha Ainun Nadjib, Fuad Bawazir, Fahmi Idris, Akbar Tandjung, hingga Gus Dur. Malik juga menjalin hubungan dengan kalangan militer dan sering berkumpul di rumah dinasnya di Jl. Indramayu, Jakarta. Gagasan-gagasan konstitusional Malik untuk melakukan transisi reformasi banyak ditawarkan kepada Nurcholis Madjid agar disampaikan kepada Presiden Soeharto saat itu. Muhadjir meneruskan tradisi UMM sebagai kampus terbuka dan multikultural. Gagasan Muhadjir membawa kampus ini sebagai model kampus mandiri energi sekaligus mandiri finansial melalui pengembangan listrik baru terbarukan, unit-unit bisnis berupa hotel, rumah sakit, SPBU, hingga taman rekreasi. Muhadjir juga berhasil menciptakan suasana Indonesia dan dunia di kampus UMM dengan cara mengundang tokoh-tokoh nasional maupun global. Tak jarang UMM menjadi tuan rumah yang sukses untuk ajang kompetisi maupun konferensi. Kampus ini juga selalu menjadi pembicaraan publik lantaran prestasi-prestasinya melampaui kampus-kampus lainnya, termasuk kampus negeri. Di beberapa lembaga pemeringkatan nasional maupun global, UMM masuk 10 besar. Pada kepemimpinan dua periode, Fauzan jadi rektor sejak 2016 hingga 2023, tradisi berprestasi tetap menjadi brand UMM. Puncaknya, pada tahun 2021, UMM menempati posisi kampus Islam terbaik dunia versi UniRank. Fauzan meneruskan derap kemajuan UMM yang pondasinya sudah sangat kokoh dibangun oleh pendahulunya. Di tangan Fauzan, gagasan-gagasan hilirisasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat digalakkan. Salah satunya melalui program profesor masuk desa. Selain itu, Fauzan juga menggalakkan pendidikan vokasi dan keharusan setiap prodi memiliki pusat keunggulan (center of excellence) untuk mensiasati fleksibilitas kurikulum yang langsung match dengan dunia kerja. Gagasan Fauzan tersebut sudah mulai direalisasi bahkan jauh hari sebelum Menteri Nadhim Makarim mencetuskan tagline Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Saat ini, UMM dipimpin rektor Profesor Nazaruddin Malik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor II dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Dengan gaya kepemimpinan yang khas, Nazaruddin juga memiliki determinasi yang berbeda walau tetap menjadi penerus Fauzan, Muhadjir, maupun Malik. Nampaknya, inilah keunikan UMM, memiliki pemimpin yang transformasional dan masing-masing memiliki determinasi dan distingsi berbeda-beda dalam membaca tantangan zaman. UMM yang dulu diledek sebagai &ldquo;Universitas Murah Meriah&rdquo; atau &ldquo;Universitas Munggah Mudun&rdquo; kini harus diakui sebagai &ldquo;Universitas Magang Menteri&rdquo;. <hr /> *) Nasrullah, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

UMM terus mencetak menteri dengan mantan rektornya yang masuk kabinet, kini dikenal sebagai ‘Universitas Magang Menter

Universitas Magang Menteri

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Nasrullah

Berita Terkini

Pil Pahit Jurnalisme di Era Viral

Universitas Magang Menteri

Download Aplikasi JawaPos.com