Najamuddin Khairur Rijal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> MENDIANG&nbsp;Mancur Olson (1932&ndash;1998), seorang ilmuwan sosial University of Maryland dan ahli ekonomi yang berpengaruh di Amerika Serikat, dalam karyanya Power and Prosperity (2000) mengajukan pertanyaan retoris. Mengapa setelah berakhirnya otoritarianisme, kemakmuran justru tidak kunjung dicapai? Bukankah otoritarianisme dilawan dan ditumbangkan dengan dalih menciptakan kesengsaraan dan penindasan, sementara reformasi politik digaungkan dengan janji kebebasan dan kesejahteraan. Jika pertanyaan Olson di atas diperluas, mengapa setelah berakhirnya penjajahan yang menindas dan kemerdekaan telah diraih, apa yang didambakan sebagai kebebasan, keadilan, kemakmuran, tidak kunjung tercapai? Pertanyaan di atas menjadi penting terutama jika dikaitkan dengan refleksi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang baru saja kita lalui. Selama perjalanan panjang hingga 79 tahun, apakah cita-cita kemerdekaan, yakni mewujudkan Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, telah berhasil terwujud? Jawabannya tidak. Mengapa? Dua Bandit Olson memberikan jawaban bahwa biang kerok kesengsaraan suatu negara adalah karena berkuasanya dua bandit. Bandit pertama disebut sebagai roving bandits, bandit yang mengembara, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bandit kedua namanya stationary bandits, bandit yang menetap di suatu negara. Karakter bandit pertama, mereka memiliki kuasa kapital. Dengan modalitas uang yang dimiliki, mereka mengeruk kekayaan alam suatu negara atas nama investasi. Setelah kekayaan di wilayah tersebut habis dikuras, mereka berpindah mencari wilayah baru, melakukan investasi, dan mengeruk habis kekayaan alam yang terkandung di tanah itu. Begitu seterusnya. Karakter bandit kedua, mereka umumnya memiliki kuasa politik, juga kuasa kapital. Bandit ini adalah rakyat asli negara tersebut. Tetapi, karena kerakusan atas kekuasaan, mereka melakukan segala cara untuk mengeruk kekayaan negara. Kuasa politiknya digunakan untuk mencapai kepentingan oligarki. Mereka menggadaikan nasionalismenya atas nama kepentingan golongan. Bandit yang mengembara lebih atraktif dalam menerapkan aji mumpung. Mumpung datang dan punya akses, menjarah sepuasnya. Sementara bandit menetap mengambilnya pelan-pelan, tetapi daya rusaknya tidak kalah mengerikan. Bagaimanapun keduanya punya mindset untuk menjarah, persis seperti istilah bandit yang dilekatkan pada para pelaku kriminal, yang menjarah harta benda para korbannya. Kiranya itu bisa menjadi jawaban mengapa setelah 79 tahun merdeka kita justru menyaksikan beragam permasalahan kebangsaan yang tidak kunjung selesai. Alih-alih menata jalan menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan, realitas politik hari-hari belakangan menunjukkan praktik perbanditan yang tidak berkesudahan. Kita masih dijajah, dijajah oleh dua bandit. Satu menjajah kita dengan mengeruk aneka kekayaan alam dengan dalih pembangunan. Satu jenis bandit lagi menjajah kita dari dalam, memorak-porandakan sistem ketatanegaraan dan membajak konstitusi untuk kepentingan kelompoknya. Bandit Demokrasi Dalam beberapa waktu belakangan, kita dengan jelas dipertontonkan oleh praktik perbanditan yang membajak demokrasi. Para bandit demokrasi, yang juga bandit yang menetap, menggunakan kekuasaan dan pengaruh (power), uang (money), media, dan instrumen-instrumen lainnya untuk secara telanjang dan terang benderang membajak demokrasi demi kepentingan kelompok mereka. Terbaru, para bandit demokrasi bekerja untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik dan putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah. Padahal, putusan tersebut bersifat final dan mengikat serta memberikan secercah harapan terwujudnya Pilkada 2024 yang lebih demokratis dalam rangka mencegah upaya sistematis menciptakan desain calon tunggal melawan kotak kosong pada pilkada di berbagai daerah. Sehari kemudian, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengabaikan dan mereduksi makna putusan MK tersebut melalui payung revisi Undang-Undang Pilkada yang superkilat, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. Padahal, revisi UU Pilkada tersebut sudah lama mengendap tidak dibahas DPR dan tidak ada urgensi mendesak yang menjadi dasar DPR untuk secara kilat membahasnya. Upaya menganulir putusan MK tersebut ditengarai semata-mata demi kepentingan kelompok tertentu. Mekanisme check and balances dalam mekanisme ketatanegaraan kita juga telah lumpuh. Eksekutif, legislatif, yudikatif yang idealnya saling mengawal, semua sudah menjadi satu komplotan. Check and balances yang diharapkan berjalan dari aktor di luar tiga lembaga negara itu juga diam membisu, sebab sudah disuap dengan konsesi tambang, jabatan dan kedudukan, atau hal lain yang mematikan nalar dan suara kritis. Pembajakan terhadap demokrasi dan pembangkangan terhadap konstitusi ini telah secara arogan dan vulgar dipertontonkan dalam setahun terakhir, sejak menjelang pemilu lalu. Kini, Indonesia yang telah kita jaga kemerdekaannya selama 79 tahun berada dalam ancaman bahaya otoritarianisme, praktik kolusi dan nepotisme, yang seakan mengembalikan kita pada era kolonialisme. Negara ini telah dikuasai para bandit, sementara rakyat hanya terus menderita dan menyaksikan akrobatik politik yang penuh pengkhianatan, tidak bermoral, dan niretika. Kekuatan yang tersisa adalah dari kelompok masyarakat sipil yang masih punya nurani dan empati pada kondisi negeri. Raungan suara Peringatan Darurat viral di aneka platform media sosial. Dengan latar biru disertai gambar garuda Pancasila berwarna putih, netizen ramai-ramai mengunggah untuk menggugah solidaritas bersama pada negeri. Ada situasi kegentingan yang mendorong kelompok masyarakat sipil turun ke jalan mengawal konstitusi dan meneriakkan sisa-sisa harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Masyarakat sipil adalah pilar demokrasi yang tersisa. Kita berharap perjuangannya untuk menyelamatkan Indonesia berbuah manis. Kemerdekaan kita yang sesungguhnya adalah merdeka dari para bandit demokrasi ini. Jalan masih panjang, jika negara ini dikuasai oleh para bandit, maka mimpi Indonesia Emas 2045 hanyalah angan utopis. Kita semua harus berjuang untuk merdeka dari para bandit. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *) NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL,&nbsp;Dosen hubungan internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, mengajar demokrasi &amp; civil society

Karakter bandit kedua, mereka umumnya memiliki kuasa politik, juga kuasa kapital. Bandit ini adalah rakyat asli negara tersebut.

Merdeka dari Bandit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> BOLA&nbsp;panas sengketa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah sidang pendahuluan untuk mendengarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon serta pihak-pihak terkait, hari-hari ke depan kita akan menyaksikan pembuktian para pemohon. Sebagaimana diketahui, pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Petitum yang diajukan adalah penyelenggaraan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Bedanya, paslon 01 meminta pilpres diulang tanpa partisipasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sementara paslon 03 meminta paslon 02 didiskualifikasi sehingga pilpres ulang hanya dilaksanakan antara paslon 01 dan 03. Dilema Gugatan para pemohon ini menempatkan posisi MK dalam persimpangan dilema. Sebab, UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) mengatur kewenangan MK salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Tetapi, tuntutan para pemohon meminta MK melampaui kewenangan itu. MK diharapkan tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator yang memutus perselisihan hasil pemilu terkait selisih jumlah suara. Tetapi, lebih dari itu, MK diminta mengambil peran yang lebih esensial berkaitan dengan kecurangan dalam proses atau tahapan pemilu. Karena itu, apa pun putusan MK nanti akan memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas politik dan demokrasi Indonesia. Pada titik inilah, penting bagi MK meneguhkan kembali warisan atau legasi (legacy) putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Apalagi, citra MK belakangan sedang terpuruk, terutama pasca putusan terkait batas usia calon presiden/wakil presiden yang memuluskan langkah Gibran untuk diusung sebagai kandidat wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Saat itu Ketua MK Anwar Usman ditengarai memiliki konflik kepentingan sebagai paman Gibran atau adik ipar Presiden Jokowi. Dia pun terbukti melanggar etik. Harapan kepada MK Para hakim MK harus menjunjung tinggi independensi dan imparsialitasnya dalam memutus sengketa pilpres, juga sengketa hasil pemilu lainnya yang sedang ditangani. Hal itu dapat dilakukan dengan memastikan bahwa para hakim MK tidak memiliki konflik kepentingan apa pun dan tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun. Keputusan untuk tidak menyertakan hakim Anwar Usman (ipar Presiden Jokowi), yang mendapatkan sanksi etik, dalam sidang sengketa pilpres ini perlu diapresiasi sebagai usaha untuk membebaskan MK dari potensi konflik kepentingan. Namun, keikutsertaan hakim Arsul Sani yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sidang sengketa pilpres punya potensi konflik kepentingan. MK perlu benar-benar memastikan bahwa semua hakim bekerja sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tanpa kepentingan politik apa pun. Menjaga independensi dan integritas hakim MK merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini. MK harus memastikan bahwa para hakimnya bebas dari intervensi politik dan pengaruh eksternal lainnya. Integritas hakim MK juga harus dijaga dengan menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme. Lebih dari itu, proses persidangan MK yang disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan publik patut diapresiasi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas MK. Melalui ini, publik dapat mengawal proses yang tengah berlangsung sekaligus yang terpenting adalah publik mendapatkan edukasi hukum yang berbobot dari berbagai sudut pandang hukum tata negara. Apalagi, sebagaimana diketahui, para pihak yang beperkara memiliki para advokat senior dan kondang yang selama ini pendapatnya banyak menjadi rujukan publik. Sebut saja Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris Hutapea, O.C. Kaligis, Otto Hasibuan, Todung Mulya Lubis, Refly Harun, Bambang Widjojanto, Maqdir Ismail, dan nama-nama besar lainnya. Selain itu, publik menanti putusan MK yang benar-benar didasarkan pada ketepatan dan kebenaran hukum. MK perlu memastikan hal itu dengan mencermati semua bukti dan argumen yang diajukan para pihak serta dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan MK harus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan putusan yang jelas, tegas, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah kebijaksanaan para hakim MK diuji dan integritasnya dipertaruhkan. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga putusan itu harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan menjaga marwah konstitusi. Sebagai acuan kiranya MK perlu belajar dari pengalamannya dalam menangani sengketa pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Peran MK sebagai benteng penegakan hukum dan keadilan tidak boleh diragukan lagi. Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi Indonesia melalui putusan-putusannya yang monumental. Selain itu, MK perlu mempertimbangkan perkembangan hukum dan politik terbaru yang dinamis. Menjalin komunikasi yang baik dan berimbang dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu juga perlu dilakukan MK. Dengan memberikan putusan yang berkualitas, para hakim MK akan dikenang sejarah dengan warisan putusan dan kebijaksanaannya. Putusan MK yang berkualitas dan berkeadilan nanti akan memperkuat kepercayaan publik terhadap MK dan sekaligus membangun legasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Sejalan dengan fungsi MK yang juga sebagai penjaga demokrasi (the guardian of democracy), benteng terakhir penjaga hukum dan konstitusi. Mari kita dukung MK dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme demi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *) NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL, Wakil Dekan I FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Bola panas sengketa Pilpres 2024 kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). hari-hari ke depan kita akan menyaksikan pembuktian para pemohon

Meneguhkan Legasi Mahkamah Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> &nbsp; DI&nbsp;tengah perubahan lanskap politik global dan transformasi hubungan internasional, menarik untuk mencermati visi-misi tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) terkait agenda politik luar negeri (polugri) Indonesia ke depan. Tulisan ini selanjutnya berusaha membedah orientasi ketiga pasang kandidat terkait dengan peran dan posisi Indonesia di kancah internasional. Anies-Muhaimin Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengusung visi &rsquo;&rsquo;Indonesia Adil Makmur untuk Semua&rsquo;&rsquo;. Melalui dokumen setebal 148 halaman, visi itu hendak dicapai dengan delapan misi yang disebut Jalan Perubahan. Melalui diksi tersebut, pasangan itu dengan jelas mengusung agenda perubahan (change) terhadap berbagai kebijakan dan titik fokus pemerintahan sebelumnya. Apalagi, jamak disebut bahwa Anies adalah antitesis dari Jokowi. Jalan Perubahan itu mencakup delapan misi. Misi terkait dengan hubungan internasional Indonesia dinyatakan pada poin ketujuh, yakni &rsquo;&rsquo;Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia&rsquo;&rsquo;. Berdasar rumusan misi di atas, dapat dipahami bahwa fokus Anies-Muhaimin adalah penguatan sistem pertahanan dan keamanan untuk menegaskan kedaulatan Indonesia. Setelahnya, baru kemudian mendorong peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di level global. Tujuannya adalah pencapaian kepentingan nasional dan mewujudkan perdamaian dunia. Dengan demikian, perspektif polugri yang akan dilakoni adalah melihat ke dalam (inward-looking), lalu melihat ke luar (outward-looking). Jika digambarkan, pola orientasi polugrinya adalah membangun Indonesia dari dalam, lalu berperan di level global, untuk mencapai tujuan nasional dan berkontribusi global (from domestic, to global, and for national interest and global affairs). Ganjar-Mahfud Adapun pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusung visi &rsquo;&rsquo;Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari&rsquo;&rsquo;. Visi itu ditunjang dengan delapan misi Gerak Cepat dalam dokumen sebanyak 63 halaman. Karena itu, semua misi diawali dengan kata &rsquo;&rsquo;mempercepat&rsquo;&rsquo;, sehingga agenda utama yang diusung adalah percepatan (acceleration). Percepatan yang ingin dilakukan mulai dari aspek pembangunan manusia, ilmu pengetahuan, ekonomi dan pembangunan, digitalisasi, lingkungan hidup berkelanjutan, demokrasi, hingga peningkatan peran Indonesia di dunia. Agenda polugri pasangan itu dinyatakan pada misi kedelapan, yakni &rsquo;&rsquo;Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.&rsquo;&rsquo; Rumusan misi di atas dapat dikatakan sebagai kebalikan dari misi polugri Anies-Muhaimin. Jika Anies-Muhaimin berawal dari penguatan pertahanan-keamanan, lalu peningkatan peran global Indonesia, maka fokus Ganjar-Mahfud berawal dari mempercepat peningkatan peran sentral Indonesia dalam tata dunia baru, yang diikuti penguatan kedaulatan melalui sistem pertahanan. Perspektifnya, outward-looking lalu inward-looking. Jika digambarkan, pola orientasi polugrinya adalah meningkatkan peran Indonesia di kancah global, lalu memperkuat pertahanan untuk menegaskan kedaulatan negara guna mencapai cita-cita sebagai negara maritim (from global, to domestic, and for national goals). Prabowo-Gibran Pasangan terakhir yang mendaftarkan diri adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mengusung visi &rsquo;&rsquo;Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045&rsquo;&rsquo;. Delapan misi sebagai turunan visi itu disebut Asta Cita dan dipaparkan dalam dokumen setebal 88 halaman. Menariknya, dalam dokumen visi-misi, pasangan itu menyebut nama Presiden Joko Widodo sebanyak 17 kali. Sementara itu, Anies-Muhaimin hanya menyebut 1 kali dan Ganjar-Mahfud 2 kali. Dari sini dapat dipahami bahwa agenda yang ditawarkan pasangan itu adalah keberlanjutan (continuity), yakni melanjutkan berbagai program pemerintahan sebelumnya. Terkait dengan misi hubungan internasional, pasangan itu tidak secara eksplisit menyebut agenda polugri dalam kaitannya dengan posisi dan peran Indonesia. Namun, hal itu secara implisit ditemukan pada misi kedua, yakni &rsquo;&rsquo;Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru&rsquo;&rsquo;. Rumusan misi tersebut menegaskan bahwa Prabowo-Gibran mengutamakan untuk meneguhkan kedaulatan negara melalui ketangguhan sistem pertahanan-keamanan. Tujuannya untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari pada berbagai sektor dengan tidak bergantung pada negara lain. Karena itu, perspektif polugrinya dominan bersifat inward-looking. Jika digambarkan, pola orientasinya adalah memajukan Indonesia dengan mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara berdaulat untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia Maju (form domestic, by global, for national ambition). Indonesia Maju yang dicita-citakan adalah negara yang berdiri tanpa bergantung pada negara lain melalui swasembada di berbagai sektor krusial. Isu Palestina Setelah membedah agenda polugri capres-cawapres secara umum, penting pula untuk melihat bagaimana gagasan mereka terkait kebijakan luar negeri berkaitan dengan masa depan Palestina. Anies-Muhaimin menekankan bahwa Indonesia harus menjadi aktor penting dalam kampanye perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah Palestina. Ganjar-Mahfud berkomitmen mendukung perjuangan Palestina melalui pelibatan global Indonesia di forum bilateral dan multilateral. Adapun Prabowo-Gibran ingin memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui pembukaan KBRI di Palestina. Pilihan Publik Pada akhirnya, sekalipun misi hubungan internasional para capres-cawapres menempuh peta jalan yang mungkin berbeda, namun muaranya sejatinya adalah sama. Ketiga pasang kandidat punya gagasan besar dan komitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, disegani, serta memiliki posisi dan peran penting di level internasional. Semuanya kembali ke pilihan publik, siapakah yang diberi mandat selanjutnya?&nbsp;(*) <hr /> *) NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL,&nbsp;Dosen Hubungan Internasional dan Wakil Dekan I FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Di tengah perubahan lanskap politik global dan transformasi hubungan internasional, menarik untuk mencermati visi-misi tiga pasangan capres.

Membedah Agenda Politik Luar Negeri Capres-Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> NAHEL&nbsp;Merzouk, seorang remaja berusia 17 tahun keturunan Aljazair-Maroko, tewas ditembak polisi (27/6). Dia disebut melanggar lalu lintas ketika mengemudikan mobil di Nanterre, pinggiran Kota Paris, Prancis. Polisi lalu mengejarnya. Namun, karena tidak patuh, peluru kemudian ditembakkan tepat ke dadanya. Kematian Nahel memicu unjuk rasa dan aksi solidaritas masyarakat Prancis. Namun hari berikutnya berubah menjadi kerusuhan besar. Sebagian besar massa adalah remaja dan kaum muda. Hampir sepekan Prancis dalam situasi chaos. Ribuan kendaraan dan ratusan bangunan dibakar, termasuk rumah wali kota, dan ratusan toko dijarah. Ribuan massa ditangkap, ratusan orang terluka, hingga pemerintah menerjunkan puluhan ribu personel kepolisian untuk mengendalikan keadaan. Kerusuhan itu menambah deretan panjang demonstrasi besar dan kerusuhan di negara yang dipimpin Emmanuel Macron tersebut. Sebelumnya, awal tahun 2023, juga terjadi kerusuhan yang dipicu perubahan aturan usia pensiun. Pemerintah menaikkan batas usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun yang kemudian memicu protes skala besar. Kerusuhan akibat kematian Nahel di Prancis bahkan kemudian merambat ke Swiss. Muncul kekhawatiran juga akan menular ke beberapa negara Eropa lainnya. Sebab, kematian remaja keturunan imigran itu dikaitkan dengan isu rasisme dalam penegakan hukum. Isu rasial dan diskriminasi kelompok minoritas kembali mengemuka. Hal tersebut menjadi tantangan penting sekaligus sensitif di banyak negara Eropa. Kematian Nahel kembali membuka luka lama tentang kekerasan polisi dan rasisme sistemis di dalam lembaga penegak hukum. Persis seperti kasus tewasnya seorang pria berkulit hitam George Floyd oleh polisi di Amerika Serikat pada tahun 2020, yang melahirkan gerakan Black Lives Matter. Lebih lanjut, peristiwa di Prancis tersebut memberikan pelajaran penting, khususnya bagi bangsa Indonesia. Pertama, perlunya mengedepankan hak asasi dan akuntabilitas. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pemerintah harus terus memastikan bahwa aparat keamanan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur, menjalankan tugas dengan proporsionalitas, mengedepankan profesionalisme, dan bertanggung jawab. Telah banyak kasus yang tersaji di media bagaimana aparat kepolisian di negeri ini melakukan tindakan represif dan pelanggaran yang tidak sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom. Akumulasi dari berbagai kasus yang ada bukan tidak mungkin menjadi api dalam sekam, hanya menunggu momentum untuk berubah menjadi gerakan massa berskala besar seperti yang terjadi di Prancis. Kedua, perlunya mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Dalam situasi yang penuh ketegangan, penting membangun dialog dan rekonsiliasi antara pihak keamanan dan masyarakat. Langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi, saling memahami, dan membangun kepercayaan akan membantu menghindari eskalasi konflik dan kekerasan. Jamak kita saksikan di media adanya ketegangan antara polisi dan masyarakat. Bahkan, akumulasi dari berbagai kasus yang mendera institusi kepolisian menjadikannya mendapat pandangan sinis dan negatif dari masyarakat. Ruang-ruang dialog dan rekonsiliasi perlu dibuka agar menjadi bahan evaluasi dan sarana untuk berbenah bersama. Ketiga, reformasi kepolisian sebagai agenda mendesak. Banyaknya kasus dan persoalan yang terjadi dalam institusi Polri menegaskan bahwa reformasi institusional menjadi agenda penting dan segera. Reformasi itu perlu dimulai dari hulu hingga hilir. Salah satunya dari proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Pelatihan yang baik dan profesional, keterbukaan, serta tanggung jawab dibutuhkan untuk memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat. Keempat, kerusuhan di Prancis dimotori kaum muda. Kejadian itu menggarisbawahi pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan remaja dalam masyarakat. Sebab, mereka adalah generasi yang haus akan aktualisasi diri. Upaya yang harus dilakukan seperti memberikan pendidikan yang inklusif, pekerjaan yang layak dan sesuai dengan karakteristik generasinya, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan politik. Pada banyak kasus, gerakan rakyat sering kali menjadi suara protes terhadap ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial-ekonomi. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan merespons isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Ruang partisipasi publik yang lebih luas perlu dibuka dan diarahkan pada hal-hal yang konstruktif. Kelima, dalam konteks yang lebih luas, masalah rasisme dan diskriminasi kelompok minoritas perlu terus mendapat perhatian penting. Di tahun politik ini, isu rasial dan kelompok minoritas menjadi narasi yang laku sekaligus sensitif. Kita harus mewaspadai agar jangan sampai isu ini diembuskan untuk sengaja menciptakan permusuhan, kebencian, dan perpecahan bangsa. Kerusuhan Prancis setidaknya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola konflik sosial dan memperbaiki sistem yang ada. Dengan ini, kita berharap Indonesia dapat memperkuat demokrasi, mempromosikan keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang beradab.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL,&nbsp;Dosen Hubungan Internasional dan Wakil Dekan I FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Nahel Merzouk, seorang remaja berusia 17 tahun keturunan Aljazair-Maroko, tewas ditembak polisi (27/6). Dia disebut melanggar lalu lintas.

Pelajaran dari Kerusuhan Prancis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> INDONESIA&nbsp;sukses menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kesuksesan ini diapresiasi banyak pihak, termasuk pemimpin negara-negara ASEAN, karena Indonesia mampu mendesain KTT secara out of the box. Ini mengulang kesuksesan dan apresiasi terhadap gelaran KTT G-20 yang berlangsung di Bali akhir 2022 lalu. KTT ini tidak hanya menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara negara-negara ASEAN melalui keketuaan Indonesia, tetapi juga momentum mempromosikan Indonesia sebagai tuan rumah yang ramah dan bersahabat. Melalui KTT ASEAN, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa pertemuan bergengsi internasional tidak melulu harus di ruang-ruang formal dengan protokoler yang ketat. Alih-alih delegasi negara-negara ASEAN duduk dalam format lazimnya KTT dan rapat-rapat formal internasional, mereka disuguhi suasana pertemuan yang santai dan bersahabat namun tetap elegan. KTT ASEAN menyuguhkan keindahan laut Labuan Bajo, kedigdayaan perahu pinisi, alunan musik sasando, serta aneka kekayaan alam dan budaya Nusantara. Terlepas dari hasil dan capaian-capaian penting yang dirumuskan, perhelatan KTT ASEAN di Labuan Bajo perlu dilihat sebagai sebuah upaya membangun citra dan reputasi Indonesia (nation branding), bukan hanya di kawasan, melainkan juga di level global. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan konsep hexagon branding Simon Anholt untuk memahami bagaimana Indonesia memanfaatkan KTT ASEAN ini untuk memperkuat citra positifnya di mata dunia. Nation branding merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memperkuat citra suatu negara di mata dunia. Citra suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi dan politik, tetapi juga oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan lingkungan. Menurut Anholt (2007), negara yang berhasil memperkuat citra positifnya adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan dan keselarasan antara enam dimensi, yang disebut dengan hexagon branding. Enam dimensi itu adalah budaya, masyarakat, pariwisata, investasi, kepentingan internasional, dan brand yang dipasarkan. Keenamnya saling terkait membentuk segi enam (hexagon) yang selanjutnya menjadi competitive identity suatu negara. Dalam hal ini, KTT ASEAN di Labuan Bajo menjadi ajang yang strategis bagi Indonesia dalam memperkuat citra positifnya melalui enam dimensi tersebut. Pertama, budaya. Sebagai tuan rumah, Indonesia berkesempatan menunjukkan kekayaan budaya dan seni yang dimilikinya. Labuan Bajo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya, seperti pulau-pulau eksotis, taman nasional, dan pantai yang indah. Juga memiliki kekayaan budaya yang unik, seperti kesenian tari dan musik tradisional, serta adat istiadat yang masih dijaga dengan baik. Dengan mempromosikan kekayaan budaya dan seni Indonesia, citra positif Indonesia sebagai negara yang memiliki warisan budaya yang kaya semakin diperkuat. Kedua, manusia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah dan bersahabat. Melalui KTT ASEAN, Indonesia memperlihatkan multikulturalisme masyarakatnya melalui keramahannya yang khas. Para delegasi dan seluruh tamu internasional merasa dihormati dan diakui sebagai tamu yang penting. Hal itu tecermin dari kesan yang baik yang disampaikan para pemimpin ASEAN dan masyarakat internasional. Ketiga, pariwisata. Labuan Bajo merupakan destinasi wisata yang menyimpan potensi, unik, dan spesial. Karena itu, Labuan Bajo masuk sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). KTT ASEAN menjadi momentum Indonesia mempromosikan pariwisata sekaligus memperkuat kesiapan Labuan Bajo tidak hanya sebagai destinasi berwisata, tetapi juga sekaligus destinasi meeting, incentive, conference, exhibition (MICE) kelas dunia. Karena itu, ke depan tren positif sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo akan terus meningkat sehingga memberikan spillover effect bagi kemajuan daerah. Keempat, investasi. Indonesia terus melakukan beragam upaya untuk meningkatkan investasi asing dan menarik modal asing ke dalam negeri. Karena itu, KTT ASEAN menjadi kesempatan yang strategis untuk mempromosikan potensi investasi yang dimiliki Indonesia. Indonesia menunjukkan tidak hanya kepada para pemimpin ASEAN, tetapi juga dunia, bahwa Indonesia adalah tempat yang menjanjikan untuk berinvestasi. Karena itu, ke depan peningkatan investasi asing merupakan sebuah efek limpahan. Kelima, kepentingan internasional. Indonesia terus menampilkan dirinya sebagai aktor penting dan memiliki peran strategis dalam percaturan politik global. Melalui KTT ASEAN, Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional, apalagi dengan status sebagai ketua ASEAN. Sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan dan di level global. Keenam, brand. KTT ASEAN menjadi momentum kebangkitan UMKM dan ekonomi kreatif. Berbagai produk karya anak negeri menunjukkan eksistensinya. Satu yang menarik adalah kemeja yang dikenakan para pemimpin negara ASEAN dengan sangat elegan, yang merupakan tenun asli khas Manggarai bermotif mata manuk. Ini sekaligus membuktikan bahwa produk-produk lokal mampu sejajar dan bersaing di kancah internasional. Hal ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara brands exporter. Pada akhirnya, KTT ASEAN di Labuan Bajo harus dicatat sebagai event yang istimewa. Dengan memanfaatkan segala potensi (competitive identity) yang dimiliki, Labuan Bajo dan kesuksesan KTT ASEAN memberi implikasi terhadap citra Indonesia di masa depan. Namun demikian, kita harus memastikan citra yang berusaha dibangun dan reputasi yang berusaha dijaga jangan sampai tercederai oleh kepentingan-kepentingan politik praktis jangka pendek di tahun politik ini. <hr /> *)&nbsp;NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL,&nbsp;Wakil dekan I FISIP, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

Indonesia sukses menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN. Kesuksesan ini diapresiasi banyak pihak, termasuk pemimpin ASEAN.

Hexagon Nation Branding di KTT ASEAN

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network