Muhson Arifin

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/muhson-2706118556.jpg" alt="Muhson Arifin" width="100%">
<figcaption>Muhson Arifin</figcaption>
</figure> Pemilu 2024 menunjukkan sebuah fakta menarik mengenai kebutuhan rakyat Indonesia. Selain dari branding &rdquo;gemoy" dan karakter kepemimpinan paslon 02, program makan siang gratis dan keberlanjutan program bantuan sosial (bansos) era Presiden Jokowi merupakan salah satu alasan masyarakat memilih paslon tersebut. Hal itu menunjukkan masih tingginya tingkat kebutuhan dasar di level masyarakat menengah ke bawah yang harus segera diatasi. Program makan siang gratis dan bansos dapat dikategorikan sebagai bantuan charity atau karitas. Bantuan yang bersifat charity ini biasanya berfokus pada penyelesaian gejala dan dampak dari permasalahan sosial secara langsung dan bersifat jangka pendek. Jika dianalogikan, program charity seperti obat pereda nyeri yang dapat efektif menyembuhkan rasa sakit dan nyeri di tubuh manusia. Namun, obat ini hanya menyelesaikan gejala tanpa menghilangkan sumber penyakit. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat Indonesia, program yang bersifat charity perlu dibarengi program-program lain yang dapat menyelesaikan akar masalah. Mentalitas miskin merupakan salah satu faktor yang mengurangi efektivitas program charity bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM Dr Hempri Suyatna SSos MSi, mentalitas masyarakat miskin sering kali menyebabkan program bantuan salah sasaran. Hal itu disebabkan orang yang mampu, bahkan ASN sekalipun, masih berharap mendapatkan bansos tersebut. Andragogi dalam Mengatasi Masalah Terdapat istilah andragogi yang dapat diterapkan dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia dari akarnya. Secara bahasa, andragogi berasal dari kata andros yang berarti dewasa dan agagos yang berarti membimbing. Andragogi dapat diartikan sebagai seni membimbing orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya. Pendekatan ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk dapat lebih memahami akar masalahnya serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Dalam pendekatan andragogi ini, setiap permasalahan akan memiliki solusi yang berbeda dan tidak dapat digeneralisasi sebagaimana bantuan sosial charity yang umumnya telah dilakukan. Melalui pendekatan andragogi, masyarakat telah dianggap dewasa sehingga posisi masyarakat bukan sebagai objek pemberian bantuan, melainkan subjek pemberdayaan. Dalam istilah Jawa, melalui andragogi ini masyarakat lebih &rdquo;diuwongke" atau dihargai sebagai pribadi yang telah dapat berpikir sendiri. Oleh karena itu, posisi pemberi bantuan adalah sebagai pendorong atau pemantik agar masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Penyusunan program melalui pendekatan andragogi ini masyarakat secara aktif dilibatkan dalam setiap prosesnya. Dengan demikian, program yang disusun dapat lebih matang dengan memperhatikan kondisi lingkungan, masyarakat, serta kearifan lokal dari sasaran program. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan pemerintah yang sering kali bersifat top down tanpa melibatkan masyarakat, yang kemudian menghasilkan kebijakan setengah matang. Misalnya kegiatan penanaman tanpa memperhatikan kesesuaian lahan yang menjadi sasaran. Contoh lain adalah program intensifikasi produk pertanian dengan pupuk kimia yang menyebabkan hilangnya kearifan lokal dalam pembuatan pupuk tradisional dan menyebabkan ketergantungan petani. Dukungan Pemerintah Di luar dari kebijakan bantuan pemerintah yang cenderung mengarah pada charity, terdapat sebuah kebijakan yang menarik jika dilihat dari sudut pandang pembangunan sosial. Sejak tahun 2010 pemerintah Indonesia telah menerapkan penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) Beyond Compliance. Melalui kebijakan ini, perusahaan dituntut untuk menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam penerapan CSR-nya. Dengan kata lain, untuk dapat mencapai predikat PROPER Beyond Compliance ini, program CSR perusahaan harus dapat berdampak signifikan kepada masyarakat. Hal itu hanya dapat dicapai jika perusahaan telah menerapkan pendekatan andragogi dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Berdasar hasil penilaian PROPER pada 2023, terdapat 303 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang telah mendapat predikat Beyond Compliance. Artinya, telah terdapat 303 perusahaan yang secara aktif melakukan kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan telah menciptakan dampak positif yang signifikan serta berkelanjutan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan suatu kesadaran yang tinggi dari sisi perusahaan dalam mendukung pembangunan dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara perusahaan, masyarakat sipil, dan pemerintah dalam pembangunan, sebagaimana yang disampaikan World Bank pada 2009. Terdapat sebuah analogi lain yang dapat digunakan untuk dapat memahami bantuan charity dan pendekatan andragogi secara lebih mendalam. Program charity bisa dianalogikan seperti menyuapi anak kecil. Jika anak tersebut tidak diajari cara makan sendiri, selamanya akan tergantung kepada orang yang menyuapi. Sedangkan program pemberdayaan dengan pendekatan andragogi diibaratkan seorang anak kecil yang tidak hanya disuapi, tapi juga diajari cara makan serta diberi kesempatan untuk bertukar pikiran dalam pengembangan dirinya. Dengan cara-cara demikian, diharapkan pemerintah dapat lebih menyadari kondisi bangsa ini. Jika bangsa ini terus mengutamakan bantuan sosial charity dibanding persiapan mental masyarakat melalui pendekatan andragogi, keberlanjutan bangsa ini diragukan. Terlebih dengan adanya persiapan menuju generasi emas 2045. (*) <hr /> *) Muhson Arifin, Praktisi CSR, Community&nbsp;Development Officer&nbsp;PT Pertamina Patra Niaga FT Maos&nbsp; &nbsp;

Selain dari branding ”gemoy" dan karakter kepemimpinan paslon 02, program makan siang gratis dan bansos menjadi alasan memilih Prabowo.

Makan Gratis dan Pendekatan Andragogi

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Muhson Arifin

Berita Terkini

Makan Gratis dan Pendekatan Andragogi

Download Aplikasi JawaPos.com