Muhammad Zuhri Bahri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/zuhri-2951720989.png" alt="MUHAMMAD ZUHRI BAHRI" width="100%">
<figcaption>MUHAMMAD ZUHRI BAHRI</figcaption>
</figure> Di tengah rentannya kelas menengah tergelincir ke jurang kemiskinan, presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berfokus pada program pengentasan kemiskinan. Targetnya, dua tahun pertama setelah pelantikan nanti, kemiskinan ekstrem bisa dihapus menjadi nol persen. Angka kemiskinan juga ditekan hingga 5 persen dalam waktu lima tahun pemerintahan, di mana pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi masih 9,36 persen. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang hidup dengan pendapatan di bawah USD 1,9 per hari atau sekitar Rp 28.000 berdasar nilai tukar 2024. Para era Presiden Jokowi, angka kemiskinan menurun. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, jumlahnya tercatat 25,9 juta orang dari total populasi 278,69 juta orang. Pelindungan Sosial Kaum pekerja kelas menengah menjadi salah satu kelompok yang rentan dan berpotensi masuk di lingkaran kemiskinan. Penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2024 tercatat 142,18 juta orang. Jumlah itu naik 3,55 juta orang dari Februari 2023. Masalahnya, tidak semua pekerja di Indonesia menjadi peserta pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan pada September 2024, terdapat potensi 101.810.200 pekerja. Namun, baru 38.931.955 pekerja yang menjadi peserta dari target tahun ini, yaitu 53.957.450 peserta. Perinciannya, 30.291.884 pekerja penerima upah (PU) dan 8.010.071 pekerja bukan penerima upah (BPU) atau hanya 38 persen pekerja yang memiliki pelindungan jamsostek. Secara garis besar, pendekatan kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Kemiskinan kultural lebih pada budaya, kebiasaan, atau cara berpikir masyarakat sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan. Sementara kemiskinan struktural disebabkan oleh situasi dan kondisi yang dipicu kebijakan atau struktur sosial sehingga mengakibatkan masyarakat masuk di wilayah kemiskinan. Pertanyaannya, bagaimana negara dapat menangani dua penyebab kemiskinan itu? Di sinilah dibutuhkan kontribusi sistem jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan, untuk menangkal terjadinya pemiskinan di kalangan pekerja menengah. Secara garis besar, pelindungan sosial dan jaminan sosial di Indonesia sudah cukup. Sebelum kelahiran seorang anak, ada BPJS Kesehatan. Masuk dunia kerja, disiapkan jaminan sosial ketenagakerjaannya (jamsostek) agar pekerja dapat memitigasi risiko-risiko akibat kerja. Baik yang terkait dengan kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun risiko di hari tua (pensiun). Secara infrastruktur, kebijakan sudah tersedia sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, serta beberapa kebijakan turunan undang-undang tersebut. Keikutsertaan pekerja dalam program jamsostek bisa memitigasi risiko pekerjaan. Contohnya, pada pekerja dengan gaji minimum, jika tidak mengantisipasi risiko sehingga mengalami kecelakaan, selain dia dan keluarganya, tempatnya bekerja juga bakal terdampak. Kalau tidak ada antisipasi, hal itu bisa mengakibatkan pemiskinan di kalangan pekerja. Dalam konteks inilah program jamsostek yang dimandatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa dijadikan instrumen untuk memutus siklus kemiskinan. Dengan kebijakan pelindungan pekerja, sudah semestinya pekerja tidak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan ekstrem. Kontribusi Jamsostek Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Karena itu, Indonesia juga menerapkan konsep welfare state yang mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, pelindungan, atau pencegahan pada masalah sosial. (Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial &amp; Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar). Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menginisiasi lima program jaminan pelindungan. Yaitu, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Semua itu menjamin pekerja bisa menjalankan pekerjaan dengan tenang tanpa rasa cemas. Penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya di kalangan pekerja di Indonesia, merupakan tugas besar yang membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu. Kunci keberhasilan terletak pada ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan, serta keberlanjutan program-program yang ada. Karena itu, tantangan ke depan bagi pemerintahan baru nanti adalah seberapa jauh pemerintah bisa melakukan improvement dalam aspek regulasi kebijakan, program, maupun manfaat. Yang juga tidak kalah penting adalah aspek keberlanjutan alias sustainability-nya.&nbsp;(*) <hr /> *) MUHAMMAD ZUHRI BAHRI&nbsp;, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Di tengah rentannya kelas menengah tergelincir ke jurang kemiskinan, Prabowo-Gibran berfokus pada program pengentasan kemiskinan.

Menolak Pemiskinan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/zuhri-2951720989.png" alt="MUHAMMAD ZUHRI BAHRI" width="100%">
<figcaption>MUHAMMAD ZUHRI BAHRI</figcaption>
</figure> GELIAT&nbsp;tahun politik mulai menghangat. Semua kandidat, baik legislatif maupun eksekutif, termasuk di dalamnya pemilihan presiden, tengah melakukan persiapan. Termasuk kampanye sebagai pintu masuk para kandidat menyosialisasikan program, gagasan, dan ide-ide yang ingin diperjuangkan. Diharapkan ide, gagasan, program yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menyejahterakan bukan lagi sekadar jargon politik, melainkan menjadi ruang produktif dan konstruktif. Terpenting, isu-isu kampanye, terutama tentang kesejahteraan, hendaknya tidak dijadikan media transaksional semata. Namun sebagai bentuk komitmen para kandidat di semua komponen untuk diperjuangkan menjadi kebijakan dan program untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri. Isu ketenagakerjaan, khususnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek), menarik untuk diketengahkan. Bukan isu pinggiran yang sekadar menjadi pelengkap dan program kampanye. Perlu didorong agar menjadi isu sentral dari sebuah ruang demokrasi seperti pemilu. Secara bersama-sama kita menggaungkan isu perlindungan sosial menjadi isu politik yang mempersatukan, mencerdaskan, dan memihak kepentingan publik. Menurut Anderson (Azmy, 2012), kebijakan publik dimulai dari tahap agenda kebijakan sampai tahap evaluasi. Penulis ingin mengatakan, suatu kebijakan berangkat dari masalah publik yang mendapatkan perhatian pemerintah, kemudian dituangkan dalam kebijakan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden untuk diimplementasikan. Bicara tentang politik kesejahteraan, secara garis besar bermuara pada dua orientasi. Yakni, welfare society (masyarakat kesejahteraan), usaha kesejahteraan sosial dilaksanakan masyarakat sipil (civil society) dan welfare state (negara kesejahteraan), negara memastikan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Secara konstitusional, Indonesia menganut welfare state. Namun, realitanya makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal welfare state semakin bias. Sebab, seluruh undang-undang maupun pasalnya tak jarang sebatas aturan tertulis, tidak sepenuhnya diimplementasikan. Di sinilah tanggung jawab dan peran negara dituntut untuk mewujudkan negara berkesejahteraan, dengan keterbatasan yang ada dibutuhkan dukungan atau partisipasi dari unsur masyarakat sipil. Menuju Perlindungan Semesta Terbitnya Peraturan Presiden 36/2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023&ndash;2024 semakin menegaskan secara politik negara memiliki strategi pencapaian target semesta yang tertuang dalam strategi jangka pendek dan jangka panjang. Perpres itu menjadi bagian komitmen atas keseriusan negara mewujudkan perlindungan semesta (universal coverage). Peta jalan menjadi acuan pencapaian target, baik itu kepesertaan, program, maupun pengelolaan investasi. Namun, alangkah baiknya peta jalan itu juga menjabarkan perlindungan bagi pekerja miskin/rentan sebagai skema pemberian jamsostek bagi orang-orang yang kurang beruntung atau rentan. Di sinilah esensi kehadiran negara secara inklusi memberikan perlindungan kepada pekerja, menjadi sebuah kebijakan memiliki kepentingan sosial, moral, dan politik untuk memastikan terwujudnya jamsostek yang inklusif, terbuka, serta tidak memandang golongan dan strata sosial ekonomi. Dari total 138,6 juta pekerja (Sakernas Februari 2023), pada 2023 tema growth BPJS Ketenagakerjaan menetapkan 99 juta perlindungan semesta, mengakuisisi 36,7 juta (37 persen). Bukan penerima upah (BPU) dari potensi 45 juta tenaga kerja, pada 2023 ditargetkan 11,8 juta tenaga kerja, realisasinya 5,9 juta, terdapat gap 13 persen. Strategi perluasan kepesertaan BPU sudah diupayakan, tetapi masih perlu diuji efektivitasnya. Dibutuhkan keseriusan langkah penerapannya di lapangan. Fokus pada sasaran prioritas, yakni pekerja miskin/rentan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Aturan itu menjadi landasan kuat penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan/miskin melalui program pemberian bantuan iuran (PBI) seperti halnya jaminan kesehatan. Skema BPU dipandang perlu masuk dalam Perpres 36/2023 yang menjadi peta jalan komprehensif sesuai Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek. Dibutuhkan payung hukum atau regulasi untuk mengurai kemiskinan ekstrem melalui skema PBI. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 16 Agustus 2023, presiden menyebutkan negara telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial Rp 3.212 triliun dari 2015 sampai 2023. Namun, belum spesifik memasukkan skema PBI untuk pekerja miskin/rentan yang akan menjadi legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin. Konstruksi pemikiran politik kesejahteraan, khususnya politik jamsostek, memberikan ruang dan arah bagi terbangunnya isu, kebijakan, dan program kesejahteraan pekerja sebagai perwujudan dari interes politik yang memihak. Sudah saatnya isu kesejahteraan lebih kuat lagi didorong menjadi isu sentral dalam tataran percaturan politik nasional yang sedang berlangsung. Momen HUT Ke-78 RI menjadi tonggak mengingatkan para pihak akan spirit nasionalisme dan kebangsaan, serta kepedulian lebih dipertegas. Selamat berkontestasi secara damai, rasional, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Pekerja terlindungi, bangsa sejahtera, Indonesia maju.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MUHAMMAD ZUHRI BAHRI,&nbsp;Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Geliat tahun politik mulai menghangat. Semua kandidat, baik legislatif maupun eksekutif, termasuk di dalamnya pemilihan presiden.

Nalar Politik Kesejahteraan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Muhammad Zuhri Bahri

Berita Terkini

Menolak Pemiskinan Pekerja

Nalar Politik Kesejahteraan

Download Aplikasi JawaPos.com