Muhaimin Zulhair Achsin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/achsin-1000534057.png" alt="MUHAIMIN ZULHAIR ACHSIN" width="100%">
<figcaption>MUHAIMIN ZULHAIR ACHSIN</figcaption>
</figure> GELOMBANG&nbsp;manusia perahu pengungsi Rohingya akan terus berdatangan ke Indonesia setidaknya karena dua faktor. Pertama, memburuknya kondisi keamanan di kamp pengungsi di Bangladesh. Kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan, pernikahan paksa, pembunuhan oleh gangster, serta pemerasan dan kriminalisasi oleh polisi yang bertugas membuat para pengungsi khawatir dengan keselamatan mereka dan keluarganya. Kedua, tertutupnya jalur laut ke Thailand dan Malaysia. Pemerintah Thailand tidak segan melakukan pushback, mendorong kapal kembali ke laut, membahayakan nyawa ratusan manusia perahu. Karena itu, melalui jalur laut, tidak ada alternatif lain untuk sampai di tempat yang lebih kondusif jika dibandingkan dengan berlabuh ke Indonesia, terdekat di Provinsi Aceh. Para pengungsi tidak dapat dihukum karena memasuki suatu batas negara berdaulat disebabkan prinsip dari Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Setidaknya terdapat tiga prinsip dasar Konvensi 1951, yaitu nondiscrimination, non-penalization &amp; non-refoulement. Pihak yang menangani pengungsi tidak boleh tebang pilih mendiskriminasi (discrimination) pengungsi mana yang akan diselamatkan berdasar ras, agama, budaya, dan sebagainya. Pengungsi tidak boleh dihukum (penalization) karena memasuki wilayah negara lain tanpa dokumen. Sebab, kadang ketika konflik terjadi, mereka menyelamatkan diri dari persekusi hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Dihubungkan dengan kasus penyelundupan sebagai cara pengungsi untuk mencapai sebuah daerah, yang dapat dihukum adalah sindikatnya, bukan pengungsinya. Seandainya pengungsi Rohingya itu mempunyai finansial yang kuat, pastilah mereka mencari jalan masuk ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Uni Eropa. Prinsip yang paling fundamental adalah non-refoulement. Para pihak yang menangani pengungsi tidak boleh memulangkan/mengusir para pengungsi ke tempat di mana nyawa/keselamatan mereka terancam. Jelas teknik pushback dari para pihak yang tidak menginginkan pengungsi melanggar prinsip ini karena perahu yang sudah berminggu-minggu di lautan ketika ingin berlabuh mencari pertolongan kembali didorong ke laut yang berpotensi hilang dan tenggelam. Meski tidak mengaksesi Konvensi 1951, Indonesia tak lantas dapat berbuat tanpa kerangka. Konvensi 1951 menjadi instrumen standar internasional penanganan pengungsi. Aksesi atau tidak mengaksesi di sini dibaca bahwa sebuah negara bersedia atau tidak bersedia menjadi negara destinasi. Karena tidak mengaksesi Konvensi 1951, status Indonesia adalah negara transit. UNHCR akan membantu pemrosesan pengungsi tersebut sampai resettlement ke negara ketiga atau pemulangan sukarela dengan segala konsekuensi biayanya. Beberapa pihak yang meragukan &rdquo;kepengungsian&rdquo; manusia perahu Rohingya ini kurang memahami hal mendasar bahwa pengungsi dapat dikategorikan by definition dan by status/recognition. Ketika orang pergi menyelamatkan diri ke negara lain karena ketakutan akan persekusi, secara otomatis dia menjadi pengungsi by definition. Namun, sesampai di negara lain, misalnya di negara transit, ketika UNHCR melakukan proses RSD (refugee status determination), pengungsi tersebut akan dinilai UNHCR apakah berhak menyandang status pengungsi atau pencari suaka. Ketika UNHCR mengumpulkan data dan menilai orang tersebut layak berstatus pengungsi, itulah yang disebut pengungsi by status/recognition yang berhak untuk dicarikan negara ketiga/resettlement, mendapatkan register kartu pengungsi, dan hak lainnya. Perbedaan UNHCR dengan IOM dalam konteks pengungsi adalah IOM menyediakan keperluan harian, membantu pemulangan sukarela, dan sebagainya tanpa kewenangan menentukan status pengungsi. UNHCR dan IOM serta lembaga internasional lainnya menghimpun dana internasional dan menggunakannya untuk masalah internasional seperti pengungsi. Opsi Solusi Secara historis, terkait dengan penanganan pengungsi mass influx, hanya tersedia sedikit pilihan solusi yang kemungkinan bagi hasrat publik hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pertama, menyediakan pusat penampungan sementara. Pusat berarti berada di sebuah lokasi terpadu. Ini memudahkan aspek teknis, baik pemerintah maupun UNHCR, IOM, dan aktor non-negara lainnya dalam bekerja. Hal ini juga sesuai dengan Perpres 125/2016 tentang Penampungan. Kondisi terkini, pengungsi yang bukan dari mass influx seperti dari Afghanistan dan sebagainya telah tersebar di 10 provinsi se-Indonesia. Pengungsi Rohingya berbeda karakteristik dengan pengungsi Afghanistan dan lainnya. Pengalaman pengungsi di Pulau Galang 1979&ndash;1996, sebagian pengungsi Vietnam mendapatkan resettlement dan sebagian pemulangan sukarela pascaperang dingin ketika situasi Vietnam kian membaik. Setelah 1975 juga terjadi gesekan sosial dengan warga lokal karena titik berlabuh pengungsi yang terpencar. Kerja sama Indonesia, UNHCR, PMI, dan beberapa aktor non-negara lainnya memperlihatkan rekam jejak yang baik ketika menangani lebih dari 250 ribu pengungsi di Pulau Galang. Opsi memusatkan di sebuah pulau juga bermaksud menseparasi antara pengungsi dan warga yang menolak sehingga gesekan sosial dapat dikurangi. Saat ini Uni Eropa memakai strategi yang sama, Pulau Samos dan beberapa pulau lainnya di Yunani dijadikan pusat penampungan pengungsi, mencegah masuk ke Eropa daratan. Situasi Myanmar yang membaik tanpa junta militer dalam ranah politik merupakan concern semua negara di kawasan karena pengungsi Rohingya menjadi masalah bersama. Kedua, opsi memulangkan para pengungsi juga ada. Namun, opsi tidak baik disebabkan melanggar prinsip non-refoulement dan kewarganegaraan orang Rohingya tidak diakui pemerintah Myanmar. Pertanyaan selanjutnya, jika mengambil opsi ini, akan dipulangkan ke mana? Bisa dibayangkan ketika berlabuh atau mendarat kembali di Myanmar, pengungsi ini akan dijebloskan ke penjara, bisa juga dieksekusi mati. Menyerahkan ke agresor mereka membahayakan dan bukan pilihan bijaksana pada abad ke-21 ini. Hidup hanya sekali. Pengungsi juga berhak mendapatkan hak untuk hidup. Jika ujian kemanusiaan ini membuat kita naik kelas, inilah saatnya.&nbsp;(*) <hr /> *) MUHAIMIN ZULHAIR ACHSIN,&nbsp;Peneliti pengungsi, dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya

Gelombang manusia perahu pengungsi Rohingya akan terus berdatangan ke Indonesia setidaknya karena dua faktor.

Opsi Solusi Pengungsi Rohingya

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Muhaimin Zulhair Achsin

Berita Terkini

Opsi Solusi Pengungsi Rohingya

Download Aplikasi JawaPos.com