MOHAMMAD AFFAN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/MOHAMMAD-AFFAN-1162600590.png" alt="MOHAMMAD AFFAN" width="100%">
<figcaption>MOHAMMAD AFFAN</figcaption>
</figure> SUDAH&nbsp;lebih dari satu bulan dunia menyaksikan eskalasi konflik antara Israel dan Hamas di wilayah Gaza yang telah menelan belasan ribu korban jiwa, terutama anak-anak dan warga sipil tak berdosa. Situasi ini sungguh menyayat rasa kemanusiaan. Wajar jika hal ini menciptakan gelombang solidaritas internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Salah satu bentuk aksi yang sedang gencar disuarakan adalah seruan boikot terhadap produk Israel dan perusahaan yang diduga mendukung agresi militer tersebut. Pada tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bukan hanya sikap moral, tetapi juga kewajiban agama. Sebaliknya, mendukung Israel atau menggunakan produk yang mendukung negara zionis tersebut dinilai haram. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah boikot produk Israel merupakan solusi yang efektif atau hanya sebuah reaksi terhadap konflik yang terus berkecamuk di Palestina? Beberapa aspek perlu dipertimbangkan sebelum mengambil sikap dalam isu yang sangat sensitif ini. Dalam dinamika konflik global, boikot telah muncul sebagai strategi politik yang digunakan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan dan memengaruhi perubahan. Setidaknya ada dua contoh yang menunjukkan efektivitas boikot dalam mengurangi eskalasi konflik hingga menghentikan peperangan. Pertama, kampanye boikot terhadap minyak sawit yang dilakukan terhadap rezim militer Myanmar pada 2000-an. Saat itu rezim militer di Myanmar terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan konflik bersenjata di wilayah etnis minoritas. Organisasi HAM dan kelompok aktivis meluncurkan kampanye boikot produk minyak kelapa sawit dari Myanmar. Boikot ini bertujuan memutus sumber pendanaan rezim militer, yang sebagian besar berasal dari ekspor minyak kelapa sawit. Konsumen dan perusahaan yang mendukung kampanye ini menghentikan pembelian produk minyak sawit Myanmar. Boikot ini memberikan tekanan ekonomi yang signifikan, memaksa rezim mempertimbangkan perubahan. Meski bukan satu-satunya faktor, boikot dianggap sebagai salah satu elemen yang berkontribusi pada pembebasan tokoh-tokoh oposisi dan transisi menuju pemerintah Myanmar yang lebih terbuka pada 2010-an. Contoh kedua, kampanye boikot terhadap praktik apartheid di Afrika Selatan. Selama masa apartheid yang mengakibatkan segregasi rasial dan ketidaksetaraan hak-hak sosial, masyarakat internasional meluncurkan kampanye boikot ekonomi terhadap rezim apartheid. Banyak kelompok aktivis, organisasi antiapartheid, dan negara-negara di seluruh dunia yang berpartisipasi dalam boikot terhadap produk-produk Afrika Selatan. Termasuk divestasi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Afrika Selatan. Beberapa institusi keuangan dan perusahaan internasional menghentikan investasi dan bisnis mereka dengan pemerintah Afrika Selatan sebagai bentuk protes terhadap sistem apartheid. Boikot internasional ini akhirnya memberikan tekanan yang cukup besar pada rezim apartheid. Hingga akhirnya, pada 1994, Afrika Selatan mengakhiri sistem apartheid dan Nelson Mandela terpilih sebagai presiden dalam pemilihan demokratis pertama di negara tersebut. Dua contoh ini menunjukkan boikot ekonomi dapat berperan dalam mengubah kebijakan politik dan menghentikan bentuk ketidakadilan sosial. Jika mencermati situasi Gaza dalam tiga dekade terakhir, kondisinya sama memprihatinkan dengan era rezim militer Myanmar dan masa politik apartheid di Afrika Selatan. Sepanjang blokade Israel, warga Gaza mengalami pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial hampir setiap waktu. Karena itu, memboikot produk-produk Israel dan pendukungnya diharapkan memberikan dampak setidaknya dalam dua hal. Pertama, boikot diharapkan berpotensi memberikan tekanan ekonomi Israel. Menurut sebuah surat kabar keuangan Israel, Calcalist, perang melawan Hamas telah menelan biaya lebih dari Rp 795 triliun. Jika ditambah boikot seluruh produk Israel, dipastikan ekonomi negeri zionis ini akan terpuruk. Kedua, boikot adalah langkah preventif untuk mencegah kontribusi finansial terhadap agresi Israel dari para penyokongnya. Dengan memboikot produk-produk pro-Israel, kita berusaha mengurangi pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan dan tindakan yang merugikan warga Palestina. Lebih dari itu, boikot produk Israel bukanlah tindakan semata-mata ekonomi. Ini adalah bentuk ekspresi solidaritas dan keberpihakan kita pada keadilan. Dengan menolak produk Israel, kita mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan militer yang mengorbankan warga sipil dan merampas hak-hak dasar warga Palestina. Aksi ini adalah bentuk tekanan moral dan politik dalam rangka membela hak asasi manusia. Meski dampak ekonomi dapat dirasakan perusahaan-perusahaan yang terlibat, dampak politiknya bisa membentuk opini kolektif untuk melawan kesewenang-wenangan Israel. Dengan kata lain, boikot produk Israel dapat menjadi instrumen efektif untuk membentuk opini global dan mendorong tindakan lebih lanjut menuju perdamaian. Fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dimensi baru pada gerakan boikot ini. Dengan menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina adalah kewajiban, MUI memberikan dasar agama yang kuat, khususnya bagi umat Islam Indonesia, untuk ikut serta dalam boikot. Pemahaman ini memperkuat narasi bahwa aksi boikot bukan sekadar respons politik, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam keyakinan agama. Meski boikot bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan keberpihakan pada keadilan, perlu diakui bahwa boikot bukanlah solusi tunggal dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Aksi boikot harus diimbangi dengan upaya diplomasi yang dapat membawa pihak-pihak yang terlibat ke meja perundingan. Kombinasi dari tekanan publik dan upaya diplomatik bisa menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.&nbsp;(*) <hr /> *) MOHAMMAD AFFAN, Kandidat doktor studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen STAI Darul Ulum Pamekasan

Sudah lebih dari satu bulan dunia menyaksikan eskalasi konflik antara Israel dan Hamas di wilayah Gaza yang menelan belasan ribu korban.

Boikot Produk (Pro) Israel, Solusi atau Reaksi?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/MOHAMMAD-AFFAN-1162600590.png" alt="MOHAMMAD AFFAN" width="100%">
<figcaption>MOHAMMAD AFFAN</figcaption>
</figure> KETIKA&nbsp;sebagian besar umat Islam meramaikan momen halalbihalal dan bermaaf-maafan pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H, kita dikejutkan dengan peristiwa penembakan di gedung pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Selasa (2/5). Dua pegawai MUI menjadi korban luka dalam peristiwa tersebut. Pelakunya telah dinyatakan tewas. Sempat muncul spekulasi peristiwa ini merupakan bentuk aksi terorisme. Namun, spekulasi itu telah ditepis dalam pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombespol Hengki Haryadi bahwa aksi ini bukan tindakan terorisme dan pelaku tidak terafiliasi dengan jaringan teroris. Jika bukan aksi terorisme, lalu apa yang menjadi motif pelaku penembakan? Dua surat pelaku yang telah beredar luas di media sosial bisa menjadi petunjuk awal. Surat pertama yang ditujukan kepada ketua MUI berisi dua hal penting. Pertama, permohonan pelaku untuk bertemu dengan ketua MUI. Kedua, seruan pelaku kepada ketua MUI untuk mempersatukan umat. Surat kedua ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya yang bernada ancaman jika keinginan pelaku bertemu dengan ketua MUI tidak difasilitasi. Mencermati isi surat tersebut, secara sosiologis, motif pelaku menunjukkan gejala milenarianisme. Karakteristik dasar milenarianisme adalah percaya terhadap hari kehancuran atau hari kiamat yang kian dekat dikaitkan dengan ketidakadilan dan hegemoni penguasa. Milenarianisme umumnya berupa kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang transformasi besar dalam masyarakat ke arah yang positif atau sebaliknya negatif (Howell, 2001; Bruinessen, 2007). Dalam sejarah panjang negeri ini, gerakan milenarianisme telah berkali-kali muncul, tenggelam, dan muncul kembali. Al Makin (2017) menyebutkan, 600 gerakan milenarianisme pernah muncul di bumi Nusantara. Dowson (2003) menyebutkan, ada tiga tipe milenarianisme. Pertama, penolakan dunia (world rejecting). Tipe ini berusaha mengubah dunia dengan semangat spiritualitas baru. Kedua, penerimaan dunia (world affirming). Tipe ini biasanya bersifat sinkretis. Bentuknya berupa layanan terapi penyembuhan. Ketiga, kompromi pada dunia (world accommodating) yang biasanya berupa kombinasi dari tipe pertama dan kedua. Dalam kasus penembakan di MUI, pelaku tidak terikat dengan gerakan keagamaan, sosial, atau politik tertentu. Fenomena ini bisa menjadi varian baru dalam milenarianisme. Penulis menyebutnya dengan milenarianisme individual. Menariknya, meski tidak terkait dengan kelompok tertentu, pelaku memiliki karakter yang sama dengan gerakan milenarianisme pada umumnya. Setidaknya mirip tipe world rejecting. Dalam isi surat pertama tersirat jelas kekecewaan pelaku terhadap kondisi umat yang tercerai-berai. Karena itu, dia ingin bertemu dengan ketua MUI untuk mengajak mempersatukan umat. Hal ini menurut pelaku adalah perintah dari Tuhan dan Rasul. Si pelaku mengaku sebagai wakil nabi. Tampak sekali pelaku mengalami keterasingan dari komunitasnya. Karakter seperti ini sejalan dengan yang diuraikan Bryan Wilson (1973) dan Gregory Baum (1975). Menurut mereka, milenarianisme dan gerakan keagamaan baru muncul dari keterasingan dalam komunitas agama tertentu. Mereka muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah sosial seperti keterpurukan ekonomi dan politik serta ketiadaan figur-figur teladan. Dalam setiap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang buruk, milenarianisme akan selalu muncul. Seorang milenarianis biasanya menempatkan dirinya sebagi reformis, pemberontak terhadap status quo, dan penyelamat. Namun, dalam kasus di MUI, pelaku hanya memosisikan dirinya sebagai penyampai pesan, bukan penyelamat. Bahkan, dalam surat kedua, dia bersumpah siap mati jika pesan tersebut tidak tersampaikan kepada ketua MUI. Fenomena milenarianisme individual ini mengingatkan penulis pada pengalaman dua bulan lalu saat bertemu dengan kawan lama. Dia seorang muslim yang taat dan hidup dalam keluarga religius. Kawan itu mengisahkan, suatu ketika dirinya menemukan anaknya yang masih kelas 2 SMA mengurung diri di kamar sampai beberapa hari dalam kondisi ketakutan. Setelah dilakukan pendekatan, akhirnya sang anak mau keluar dan mengungkapkan masalahnya. Betapa terkejutnya kawan tersebut. Rupanya, penyebab sang anak ketakutan adalah terpengaruh khotbah tentang hari kiamat dari seorang tokoh agama lain yang ditontonnya pada salah satu aplikasi media sosial. Khotbah berbahasa Inggris yang berdurasi kurang dari dua menit itu mampu menghipnosis sang anak hingga terpapar milenarianisme. Butuh waktu cukup lama untuk menyadarkan kembali anaknya. Yang jelas, milenarianisme bukan kejahatan kemanusiaan. Berbeda dengan terorisme. Namun, milenarianisme berpotensi menjadi ancaman jika tidak mendapatkan ruang ekspresi. Kalaupun milenarianisme dianggap menyimpang dari agama resmi, tugas pemerintah, termasuk MUI, adalah memberikan edukasi dan persuasi, bukan mengkriminalisasi.&nbsp;(*) <hr /> *) MOHAMMAD AFFAN,&nbsp;Kandidat Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Dosen dan Peneliti di Centre for Social and Religious Studies (CenSoRS) STAI Darul Ulum

Jika bukan aksi terorisme, lalu apa yang menjadi motif pelaku penembakan? Dua surat pelaku yang telah beredar luas di media sosial bisa menj

Milenarianisme dalam Penembakan di MUI

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

MOHAMMAD AFFAN

Berita Terkini

Boikot Produk (Pro) Israel, Solusi atau Reaksi?

Milenarianisme dalam Penembakan di MUI

Download Aplikasi JawaPos.com