Mia Amiati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/mia-amiati-2266251001.jpg" alt="Mia Amiati" width="100%">
<figcaption>Mia Amiati</figcaption>
</figure> Peningkatan perilaku kerja inovatif dan keberlanjutan di lingkungan Kejaksaan haruslah sesuai dan sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, bahwa 8 (delapan) agenda pembangunan RPJPN 2025-2045 antara lain mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola, memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan nasional, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan kesinambungan pembangunan. Dinamika perubahan lingkungan organisasi membawa dampak sosial dan lingkungan menjadi perhatian, di mana kemampuan organisasi untuk beradaptasi, merespons dengan cepat dan inovatif, sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Transformasi tata kelola memegang peranan penting dalam pembangunan dengan kerangka mewujudkan Perceived Corruption Index yang semakin menurun, peningkatan trust sehingga diharapkan ada peningkatan Gross Domestic Product (GDP) sebesar 2,35% yang dibutuhkan sebagai leverage bagi pertumbuhan ekonomi dan diharapkan ada peningkatan dari 5,3% menjadi 8,1% di tahun 2029. Era Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan salah satu perubahan lingkungan dinamis yang mengharuskan organisasi di sektor publik dan swasta untuk beradaptasi dengan tujuan global yang terus berkembang guna menciptakan dunia yang lebih baik. Penerapan SDGs mendorong organisasi untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Kejaksaan adalah salah satu pilar utama hukum di Indonesia karena Kejaksaan memegang peranan penting dalam dunia penegakan hukum dan keadilan, sehingga dapat lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum, yang nantinya diharapkan juga dapat mengelaborasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu perwujudannya adalah melalui Restorative Justice yang menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum oleh Kejaksaan semakin humanis. Di tengah lingkungan dinamis, Kejaksaan juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan SDM yang bisa berdampak pada kualitas layanan publik dan kinerja kelembagaan. Beberapa pengamat dan peneliti telah mengkritisi dan mengidentifikasi empat isu utama yang terkait dengan SDM di Kejaksaan, antara lain : (1) kurangnya kompetensi, (2) kurangnya pengembangan kapasitas, (3) pengembangan karier, dan (4) isu integritas. Bila tidak dikelola dengan baik, keempat isu tersebut dapat memengaruhi kinerja dan akuntabilitas Kejaksaan. Strategi pengembangan manajemen talenta telah menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi, termasuk di Kejaksaan. Dalam era lingkungan dinamis yang ditandai dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta meningkatnya kompleksitas kasus, Kejaksaan harus beradaptasi dengan cepat. Untuk itu, manajemen talenta yang efektif diperlukan guna memastikan bahwa Kejaksaan memiliki SDM yang kompeten, siap menghadapi tantangan masa depan, dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan semua kerja cerdas dan kerja keras seluruh jajaran, Kejaksaan berhasil meraih capaian trust sebagai Institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik di tahun 2024, dengan total nilai 76,2% (Indikator, 2024). Kejaksaan juga mengalami tantangan untuk adaptasi terhadap perubahan teknologi, namun telah ada solusi efektif untuk hal ini, yaitu Pelatihan dan Sertifikasi di Bidang Hukum bagi 350 Calon Jaksa Tahun 2024, Pelatihan dan Sertifikasi Data Protection Officer (DPO) Tahun 2024, Bimbingan Teknis (Bimtek) Anti Bribery Management System dan Quality Management System hingga Manajemen Risiko. Tantangan kedua adalah kompleksitas kasus, khususnya penanganan perkara tipikor seperti yang dapat kita ketahui atau pantau langsung dari pemberitaan di berbagai platform media. Tantangan ketiga adalah karier dan pengembangan diri, sistem pengembangan karier di Kejaksaan masih terbatas, sehingga berpotensi menyulitkan dalam mempertahankan talenta terbaik (Suryani, 2023). Di Indonesia, Jaksa Agung telah memainkan peranan penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kinerja Kejaksaan. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan kepemimpinan transformasional oleh Jaksa Agung telah membawa perubahan signifikan dalam struktur organisasi, budaya kerja, serta pencapaian strategis Kejaksaan. Jaksa Agung juga menjadi sosok kepemimpinan yang adaptif, di mana Jaksa Agung mampu mendorong perubahan, memberikan dukungan untuk inovasi, dan memastikan bahwa setiap individu di dalam organisasi memiliki kesempatan untuk berkembang (Pratama, 2023). Pembenahan internal Kejaksaan dilakukan Jaksa Agung menjawab tantangan melalui Perintah Harian, selain itu juga termaktub dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Satu hal yang menjadi pembeda Kejaksaan dengan aparat penegak hukum lainnya, bahwa Kejaksaan adalah pemegang kedaulatan penuntutan (prosecutorial sovereignty) di Indonesia, di mana Kejaksaan mampu melakukan penuntutan secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak lain, termasuk pemerintah atau pihak berkepentingan lainnya. Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal di Indonesia, terejawantahkan dalam Mars Adhyaksa &ldquo;abdi negara sebagai penegak hukum yang berlambangkan pedang nan sakti. Insan adhyaksa sebagai pendamba keadilan dan pewujud hukum pasti.&nbsp;(*) <hr /> *) PROF (HCUA) DR MIA AMIATI SH MH CMA CSSL, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dosen Pascasarjana Uiversitas Airlangga

Kejaksaan juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan SDM yang bisa berdampak pada kualitas layanan publik dan kinerja.

Pengembangan Ekosistem Dinamis dalam Implementasi Manajemen Talenta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/mia-amiati-2266251001.jpg" alt="Mia Amiati" width="100%">
<figcaption>Mia Amiati</figcaption>
</figure> Dengan semangat Asta Cita nomor 8 Presiden Prabowo, yaitu &rdquo;membangun ketahanan lingkungan dan energi berkelanjutan&rdquo;, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tampil sebagai benteng hukum untuk pelestarian alam dengan mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum lingkungan dan menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama masa depan Jawa Timur yang hijau dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mendukung berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana kejaksaan berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada SDGs 13 (Aksi Iklim), SDGs 14 (Kehidupan di Bawah Air), SDGs 15 (Kehidupan di Darat), SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat), serta SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), guna memastikan lingkungan lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebagai respons terhadap SDGs 13, yang menuntut aksi nyata untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerapkan keadilan ekologis sebagai dasar hukum lingkungan dengan berdasar pada teori Anderson &amp; Sharma (2023). Pendekatan itu menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Program-program seperti Kejaksaan Berwawasan Lingkungan, Jaksa Menanam Pohon, Jaksa Sahabat Rimba, dan Jaksa Peduli Kelestarian Alam menjadi langkah nyata Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, dalam mendukung dan berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bekerja sama dengan komunitas pesisir untuk melindungi perairan dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah daerah, lembaga lingkungan, serta masyarakat dengan pendekatan multi-stakeholder enforcement (Baker &amp; Thompson, 2024). Melalui pengawasan yang ketat dan upaya pelibatan masyarakat, kejaksaan berupaya menjaga kelestarian ekosistem laut. Hal itu sejalan dengan tujuan SDGs 14 dan tujuan SDGs 17 tentang upaya menyikapi dan menanggapi isu-isu keberlanjutan melalui partnership dengan berbagai stakeholder terkait. Lebih dari sekadar penegakan hukum sebagaimana tujuan SDGs 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat yang merupakan tugas dan fungsi utama kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah memimpin kolaborasi antara lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk multi-stakeholder enforcement (Baker &amp; Thompson, 2024) guna mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan secara terpadu. Konsep Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP) sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No 8 Tahun 2022 diterapkan dalam penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena ada kalanya berbenturan dengan aktivitas pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, diperlukan penguatan pengaturan tentang pelindungan hukum terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (vide pasal 66 UU PPLH). Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan pidana dalam UU PPLH mengalami perubahan. Di antaranya, perbuatan yang sebelumnya dikualifikasikan sebagai delik formil didepenalisasi sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi dan dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, kebijakan kriminal dalam UU PPLH lebih dititikberatkan pada delik materiel. Selain itu, ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana (kumulasi eksternal). Pengaturan kebijakan itu dan penerapannya dilakukan dengan mengedepankan pemulihan serta pengembalian fungsi lingkungan hidup berdasar prinsip pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium). Pada akhirnya, kami menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Edukasi adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Melalui program Edukasi Hukum Masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan, terutama di daerah pesisir dan kawasan industri. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap lingkungan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menguatkan peran warga dalam mengawasi dan menjaga lingkungan sekitar mereka. Langkah ini sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi penegakan hukum berbasis keadilan ekologis dan kerja sama lintas sektoral, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil memadukan visi Asta Cita nomor 8 dengan pencapaian target SDGs. Melalui program-program inovatif, kolaborasi multi-pihak, dan pendekatan restorative justice, kejaksaan bukan hanya menjadi benteng hukum bagi ketahanan lingkungan, melainkan juga menjawab tantangan global untuk melestarikan alam demi generasi mendatang. Langkah-langkah ini mencerminkan visi besar Asta Cita nomor 8, menjadikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga alam dan energi berkelanjutan serta mewujudkan keadilan lingkungan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan alam bagi generasi masa depan.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;DR MIA AMIATI SH MH CMA CSSL, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga &nbsp;

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerapkan keadilan ekologis sebagai dasar hukum lingkungan dengan berdasar pada teori Anderson & Sharma (2023).

Sinergi Kejati Jatim dalam Penegakan Hukum Lingkungan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Mia Amiati

Berita Terkini

Pengembangan Ekosistem Dinamis dalam Implementasi Manajemen Talenta

Sinergi Kejati Jatim dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Download Aplikasi JawaPos.com