Masdar Hilmy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> Prabowo-Gibran baru saja dilantik sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2024&mdash;2029 menggantikan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. Pasangan itu harus fokus menatap masa depan dan tidak boleh terpenjara masa lalu. Transisi politik yang damai, elegan, serta bermartabat akan menjamin stabilitas pemerintahan mereka ke depan. Sebaliknya, transisi politik yang konfliktual cenderung melahirkan lingkaran setan kekerasan yang tak berkesudahan. Huntington (1993) mencatat, transisi politik di sejumlah negara demokrasi gelombang ketiga terbukti gagal menghasilkan pemerintahan demokratis yang jauh lebih baik dan berkualitas. Banyak rezim politik di dunia ini yang berjalan di tempat sebagai quasi-demokrasi berbalut otoritarianisme kompetitif (Levitsky &amp; Way, 2010); rezim hibrida (Diamond, 2002); atau bahkan kembali ke rezim diktator (Svolik, 2008). Karena itu, rezim baru bertugas memastikan transisi politik di negeri ini berjalan di jalur yang benar menuju demokrasi yang lebih berkualitas. Dalam konteks ini, seyogianya kita mengambil pelajaran dari transisi politik tak normal dari rezim Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) dan dari Orde Baru ke era reformasi. Transisi ketiga rezim itu diwarnai konflik kekerasan berdarah dan kesumat politik tak berkesudahan. Transisi politik dari Orla ke Orba terbilang yang paling tragis dan mengerikan karena harus mengorbankan setengah juta nyawa anak bangsa (Robert Cribb, 2001). Bentuk kekerasan yang dimunculkan bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan simbolis. Kekerasan Simbolis Tak jarang transisi politik hanya menjadi ajang balas dendam dari rezim baru terhadap rezim lama. Pihak yang menjadi korban memendam kesumat untuk dibalaskan pada pergantian rezim berikutnya. Begitu seterusnya. Transisi politik dari Orla ke Orba menyisakan banyak prasangka, friksi, serta fragmentasi sosial di akar rumput. Pemulihannya membutuhkan waktu lama. Tidak mudah bagi masyarakat untuk melupakan memori kelam tersebut. Dibutuhkan kebesaran jiwa untuk saling memaafkan. Meminjam Bourdieu (2000: 170), nasib tragis yang menimpa para korban transisi politik tak normal tersebut merupakan bentuk kekerasan simbolis yang efeknya jauh lebih dahsyat ketimbang kekerasan fisik. Bourdieu mendefinisikan kekerasan simbolis sebagai: &rdquo;The coercion which is set up only through the consent that the dominated cannot fail to give to the dominator...&rdquo; (paksaan yang terjadi hanya melalui persetujuan yang mau tidak mau harus diberikan pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi). Definisi itu menggambarkan adanya pola-relasi asimetris antara pihak yang lebih kuat (dominan) dan pihak yang lebih lemah (yang didominasi). Ada semacam keterpaksaan yang halus di mana pihak yang lebih lemah merasa terpaksa memberikan persetujuan kepada pihak yang lebih kuat. Dalam konteks pemberhentian tiga presiden kita oleh MPR(S), kekerasan simbolis mewujud dalam bentuk stigma negatif yang dibuat rezim pengganti bahwa seolah-olah terdapat pelanggaran hukum oleh rezim sebelumnya. Opini publik semacam itu sengaja diembuskan untuk mengesankan bahwa ketiganya diberhentikan karena alasan-alasan kompetensi atau merit, bukan karena alasan politik. Karena itu, sudah saatnya bangsa ini melepaskan diri dari kutukan siklus kesumat politik di setiap transisi antar-rezim. Kesinambungan dan Perubahan Upaya meredam dan mengakhiri kesumat politik di antara dua rezim pemerintahan menjadi prasyarat bagi transisi politik yang bermartabat. Sejalan dengan itu, pencabutan tiga ketetapan (Tap) MPR yang berisi pencabutan kekuasaan dari tiga presiden kita (Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid) oleh MPR periode 2019&mdash;2024 patut kita apresiasi sebagai jalan rekonsiliasi nasional sekaligus pemulihan nama baik ketiganya. Selama ini, tiga mantan presiden tersebut harus menanggung penderitaan akibat perlakuan buruk rezim pengganti tanpa putusan pengadilan (trial by law). Harus diakui, munculnya tiga Tap MPR(S) tersebut dilatarbelakangi amarah, kesumat, dan kebencian politik sesama anak bangsa. Dalam kondisi demikian, rezim pengganti cenderung memutus hubungan dengan rezim sebelumnya. Segala sesuatu yang terkait dengan rezim sebelumnya dipangkas hingga ke akar-akarnya dengan cara memberikan sanksi sosial-politik serta membangun stigma negatif terhadapnya. Ada upaya sistematis untuk memagari para pendukung rezim lama supaya tidak masuk dalam gelanggang kekuasaan. Idealnya, transisi politik di antara dua rezim politik harus tetap memperhatikan aspek kesinambungan (continuity) dan perubahan (change) yang seimbang. Dalam konteks ini, pengakomodasian sejumlah menteri era Jokowi ke dalam kabinet Prabowo-Gibran, di satu sisi, menyiratkan iktikad baik rezim baru untuk memelihara kesinambungan politik dengan rezim sebelumnya. Di sisi lain, penambahan pos-pos kementerian baru yang belum pernah ada sebelumnya menyiratkan perubahan orientasi politik oleh rezim baru. Mungkin saja ancaman kekerasan simbolis terhadap Jokowi tidak muncul dari rezim Prabowo-Gibran, melainkan dari kelompok kritis yang hendak mengadili Jokowi pascalengser dari presiden. Terhadap kelompok kritis semacam ini, rezim Prabowo-Gibran harus tetap menegakkan kaidah demokrasi yang berkeadaban sebagai the only game in town. Setiap warga negara harus taat asas terhadap koridor demokrasi dan penegakan hukum. Kita tidak boleh tenggelam dalam siklus kekerasan simbolis. Jangan biarkan amarah dan kesumat mengendalikan transisi politik di negeri ini.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY&nbsp;, Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya &nbsp;

Dalam konteks pemberhentian tiga presiden kita oleh MPR(S), kekerasan simbolis mewujud dalam stigma negatif yang dibuat rezim pengganti.

Meredam Siklus Kesumat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> MUNCULNYA&nbsp;serangkaian kontroversi publik tentang pengajuan guru besar di segelintir elite dan perdebatan tentang keabsahan nasab mengindikasikan masih kuatnya cengkeraman kuasa simbolik di tengah-tengah masyarakat. Ternyata, berbagai gelar dan atribut simbolik masih menjadi &rsquo;&rsquo;tuah&rdquo; yang diburu oleh sebagian masyarakat kita yang &rsquo;&rsquo;tergila-gila&rdquo; dan terobsesi dengan glorifikasi, kemegahan, dan kejayaan diri. Pada ujungnya, semua itu hendak digunakan untuk meneguhkan status diri dalam sebuah skema stratifikasi sosial yang hierarkis, feodal, dan piramidal. Itulah mengapa Rektor UII Jogjakarta Prof Fathul Wahid ST MSc PhD perlu mengeluarkan surat edaran tertanggal 18 Juli 2024. Isinya, perintah bagi seluruh jajarannya cukup menuliskan Fathul Wahid tanpa gelar pada korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum, selain ijazah dan transkrip nilai. Tujuannya untuk menguatkan iklim kolegial dalam tata kelola perguruan tinggi yang dipimpinnya. Mengikuti Weber (1968), terjadinya transformasi sosial dari masyarakat &rdquo;Paguyuban&rdquo; (Gemeinschaft) ke masyarakat &rdquo;Patembayan&rdquo; (Gesellschaft) yang modern dan rasional ternyata tidak serta-merta menghilangkan perburuan kuasa simbolik di masyarakat. Struktur dan nilai-nilai budaya memang telah bergeser ke arah rasional. Namun, transformasi sosial ternyata tidak mereduksi nilai dan makna tentang kehormatan diri di masyarakat. Jika pada masa lampau kehormatan sosial ada pada gelar kebangsawanan yang ditentukan oleh garis keturunan, sekarang bergeser ke ranah akademik, rasional, dan birokratis. &rdquo;Animal Symbolicum&rdquo; Sudah sejak lama, para ilmuwan mengelompokkan manusia sebagai &rdquo;hewan simbolis&rdquo; (animal symbolicum). Ernst Cassirer, misalnya, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, The Philosophy of Symbolic Forms (1956), lebih suka menyebut manusia sebagai animal symbolicum ketimbang animal rationale (hewan berpikir). Dengan kapasitas berpikirnya, manusia menggunakan tanda-tanda sebagai sarana memahami dunianya yang tidak mudah untuk dicerna. Manusia menciptakan bentuk-bentuk simbolik, memberi makna atasnya yang terefleksikan dalam bahasa, mitos, seni, agama, dan sains. Berpindahnya stratifikasi sosial dari ranah informal (keluarga) dan nonformal (masyarakat) ke ranah yang lebih modern dan rasional (unit organisasi) menunjukkan &rdquo;kedapnya&rdquo; masyarakat kita dari proses transformasi sosial ke arah yang lebih egaliter dan manusiawi. Alih-alih menjadi lebih egaliter, kuasa simbolik yang dulu terletak pada garis keturunan dan darah kebangsawanan kemudian bermetamorfosis menjadi fungsi (function) dan kecakapan hidup yang dapat menentukan kehormatan seseorang pada sebuah unit organisasi. Akibatnya, perburuan terhadap kuasa simbolik tetap marak di masyarakat sekalipun mereka sudah termodernkan. Mestinya, kuasa simbolik digunakan sebagai media untuk menggempur perbedaan, menghormati kedirian atas dasar kemanusiaan (bukan status sosialnya), dan menegakkan keadilan atas sesama. Kenyataannya, minimal hingga kini, gagasan tentang egalitarianisme dan kehormatan diri berbasis kemanusiaan masih jauh panggang dari api. Perburuan kuasa simbolik ini sebenarnya bukan khas Indonesia. Bangsa-bangsa lain yang lebih maju juga pernah mengalami hal yang sama. Hanya, mereka telah melaluinya dengan baik dan menyelesaikannya berdasarkan mekanisme sosial yang bermartabat. Di Inggris, misalnya, orang yang memiliki gelar &rdquo;Sir&rdquo; dianggap lebih terhormat daripada yang tidak. Hanya, gelar tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai manusia &rdquo;setengah dewa&rdquo; yang dapat berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Dia tetap seorang warga negara (citizen) biasa yang harus taat hukum dan patuh terhadap prinsip kewarganegaraan yang egaliter, demokratis, dan manusiawi. Ekonomi-Politik Simbol Oleh karena itu, sangat bisa dipahami jika dalam struktur masyarakat modern setiap orang tetap bergerak menuju puncak piramida sosial yang stratifikatif dan hierarkis itu. Sayangnya, tidak setiap orang menyadari bahwa tangga-tangga piramida itu mengapresiasi proses &rdquo;menjadi&rdquo; (becoming) yang harus dilalui tahap demi tahap. Banyak di antara kita yang menghendaki cara-cara instan yang cenderung mengabaikan meritokrasi yang sesungguhnya. Bagi yang berpikir oportunistis, kebutuhan &rdquo;naik kelas&rdquo; atau naik pangkat dimaknai sebagai peluang untuk meraih keuntungan melalui fasilitasi proses yang lancung atau abal-abal. Maraknya jasa penyedia pembuatan artikel jurnal internasional bereputasi untuk kenaikan pangkat dan jabatan dosen mencerminkan hukum pasar supply-and-demand semacam ini. Penjual ijazah dan sertifikat juga tetap laris manis lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat yang hendak mengubah nasib atau naik kelas secara instan. Di kalangan pemuja nasab, selembar sertifikat nasab dapat mengubah nasabnya menjadi &rdquo;nasib.&rdquo; Pendek kata, proses metamorfosis kuasa simbolik memungkinkan terciptanya profesi pialang yang melayani atau menyediakan jasa kebutuhan masyarakat. Keluar dari (Cangkang) Formalisme Mengatasi tirani kuasa simbolik semacam ini, tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali keluar dari cangkang formalisme ke arah yang lebih meritokrasi, rasional, dan manusiawi. Selain itu, penghargaan atas kemegahan dan kejayaan seseorang harus berangkat dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal. Bahwa setiap orang dihargai karena dia adalah seorang manusia, terlepas dari apa pun latar belakang primordial dan budayanya. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di mata manusia lainnya dan di muka hukum. Stratifikasi sosial tidak boleh menjadi penghalang bagi penghargaan atas manusia lainnya. Inilah sebenarnya spirit transformatif yang menjadi inti ajaran agama-agama kita (QS 49:13). Sayangnya, tidak sedikit umat beragama yang tetap melestarikan stratifikasi sosial untuk kepentingan ekonomi-politik jangka pendek. Mereka menggunakan parameter sosiologis untuk memberi penghormatan atas manusia lainnya. Dominasi, hegemoni, dan eksploitasi kelas tertentu atas manusia lainnya cenderung dilahirkan dari cara pandang semacam ini. Hanya dengan cara kembali kepada spirit transformatif agama, kita dapat mencegah terjadinya &ndash;meminjam terminologi Presiden Soekarno&ndash; &rdquo;eksploitasi manusia oleh manusia lain&rdquo; (l&rsquo;exploitation de l&rsquo;home par l&rsquo;home). Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *) MASDAR HILMY,&nbsp;Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya &nbsp;

Ternyata, berbagai gelar dan atribut simbolik masih menjadi ’’tuah” yang diburu oleh sebagian masyarakat kita yang ’’tergila-gila” kejayaan

Melawan Tirani Kuasa Simbolik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> NURANI&nbsp;kemanusiaan mana yang tidak terkoyak membaca berita pilu nan viral ini: murid SD di Cirebon mengalami depresi berat gegara ponsel yang dia beli dari hasil menabung dijual ibunya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Buntutnya, anak tersebut sering uring-uringan. Bahkan, dia pernah pergi dari rumah tanpa arah hingga mengancam mogok sekolah. Si ibu tidak pernah menyangka bahwa tindakannya dapat menyebabkan dampak seburuk itu. Fenomena di atas barangkali ibarat gunung es: sedikit di atas permukaan, tetapi banyak di bawah permukaan. Ada banyak keluarga miskin yang mengalami hal yang sama. Juga ada lebih banyak lagi anak-anak kita yang mengalami sindrom kecanduan gawai atau ponsel. Dalam terminologi ilmu psikologi, fenomena kecanduan ponsel sering disebut sebagai nomophobia. Kependekan dari no mobile phone phobia (ketakutan tidak punya akses ke ponsel). Sindrom nomophobia (selanjutnya ditulis nomofobia) ditandai dengan gejala psikologis berupa perasaan takut, khawatir, galau, dan depresi berlebihan akibat kehilangan akses terhadap ponsel (Enock, Hofmann &amp; McNally, 2014). Ponsel bukan sekadar gawai atau perangkat keras (hardware). Ponsel telah menjelma menjadi kekuatan otonom yang dapat menciptakan kondisi ketergantungan, bahkan kecanduan, bagi pemakainya. Di era digital seperti sekarang ini, hidup seseorang terasa tidak lengkap tanpa kehadiran ponsel. Ia berfungsi sebagai katalis bagi jejaring sosial virtual, sumber informasi sekaligus sumber hiburan dan permainan yang menyenangkan. Namun juga sebagai sumber kriminalitas dan tindakan asusila seperti kekerasan, pornografi, dan judi daring yang marak akhir-akhir ini. Kesejahteraan Anak Banyak studi telah membuktikan bahwa sindrom nomofobia selalu terkait dengan depresi dan kekhawatiran. Kasus depresi berat anak Cirebon mengindikasikan gejala sindrom nomofobia. Sebuah studi menyimpulkan, 77 persen remaja (rerata usia 15 tahun) mengalami kekhawatiran dan ketakutan eksesif jika mereka terpisah dari ponselnya (Sharma, 2019). Perilaku negatif yang menyertai sindrom nomofobia adalah depresi, obsessive-compulsive disorder, instabilitas emosi, gejala antisosial, perilaku seksual menyimpang, ketagihan game dan judi daring, serta perilaku buruk lainnya. Gejala psikologis nomofobia di atas berdampak secara negatif terhadap kebahagiaan atau kesejahteraan anak (Asberg, et. al., 2008). Keluhan kesehatan yang rendah sering dialami oleh mereka yang menggunakan ponsel secara berlebihan seperti kecapekan, kepala pusing, kekhawatiran, sulit berkonsentrasi, dan sulit tidur (insomnia). Sebaliknya, penggunaan ponsel yang dibatasi cenderung menciptakan kesehatan mental yang lebih baik dibanding penggunaan ponsel yang tak dibatasi (Srivastava dan Tiwari, 2013). Mitigasi dan Deteksi Munculnya sindrom nomofobia di kalangan generasi Z atau gen Z (digital natives) sungguh tidak bisa dianggap remeh mengingat mereka terlahir di tengah kepungan perangkat digital. Berdasar laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang bertajuk &ldquo;Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024,&rdquo; dari total 278,69 juta jiwa jumlah penduduk di negeri ini, sebanyak 221,5 juta jiwa (79,5 persen) terkoneksi dengan internet. Angka itu meningkat dari 77,01 persen pada 2022 dan 78,19 persen pada 2023. Dari seluruh pengguna internet tersebut, porsi terbanyak ditempati oleh gen Z (kelahiran 1997&ndash;2012/berusia 12&ndash;27 tahun) sebanyak 34,4 persen. Setelah itu, berikutnya ditempati oleh generasi milenial kelahiran 1981&ndash;1996/berusia 28&ndash;43 tahun sebanyak 30,62 persen, dan gen X (kelahiran 1965&ndash;1980/berusia 44&ndash;59 tahun) sebanyak 18,98 persen. Sisanya ditempati oleh generasi pre boomer (kelahiran &lt; 1945/berusia 79 tahun++), baby boomers (1946&ndash;1964/berusia 60&ndash;78 tahun), dan post gen Z ( &gt; 2013/berusia kurang dari 12 tahun). Di era digital, ponsel jelas menjadi kebutuhan &rdquo;elementer&rdquo; bagi setiap individu, dewasa maupun anak-anak dan remaja. Hanya, mitigasi risiko dan deteksi dini terhadap penggunaan ponsel yang eksesif harus menjadi perhatian semua pihak, utamanya bagi orang tua, guru, dan pemerintah. Sehingga gejala yang mengarah pada ketergantungan dan kecanduan ponsel serta sindrom nomofobia dapat diidentifikasi, dicegah, atau dihindari sejak dini. Dalam rangka memitigasi dan mendeteksi dampak buruk penggunaan ponsel secara eksesif, terutama di kalangan gen Z, ada baiknya diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mendisiplinkan anak dengan jadwal penggunaan ponsel secara ketat, akurat, tapi proporsional. Konsistensi anak dalam mendisiplinkan diri dengan jadwal penggunaan ponsel harus berbasis stick and carrot system (sistem hadiah dan hukuman). Ketaatan akan melahirkan hadiah dan setiap pelanggaran berkonsekuensi pada hukuman. Bentuk hadiah dan hukuman harus didiskusikan dan disepakati bersama antara anak dan orang tua. Kedua, mengalokasikan waktu &rdquo;bebas ponsel&rdquo; bersama di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga, tak terkecuali orang tua, harus taat asas terhadap kesepakatan ini. Risikonya, orang tua harus menyediakan sublimasi atau pengalihan ke aktivitas lain yang tak kalah produktif dan menyenangkan bagi anak. Hal itu semata-mata agar ponsel tidak menjelma menjadi toksik untuk anak-anak. Ketiga, mencarikan alternatif kegiatan bagi anak yang merangsang daya pikir dan kreativitas motorik anak melalui permainan dan simulasi peran. Lembaga pendidikan harus menyediakan lingkungan yang menyenangkan bagi tumbuh kembangnya segenap potensi anak. Guru dituntut menyediakan proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar anak tidak disergap kejenuhan dan kelelahan mental akut (burn-out). Sebab, anak sering kali mencari kompensasi melalui ponsel untuk mengatasi kejenuhannya. Di atas itu semua, tidak ada formula mujarab mengatasi sindrom nomofobia di kalangan gen Z, kecuali kesabaran, ketelatenan, dan konsistensi tanpa batas. Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *) MASDAR HILMY, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Nurani kemanusiaan mana yang tidak terkoyak membaca berita pilu nan viral ini: murid SD di Cirebon mengalami depresi berat gegara ponsel

Mengatasi Sindrom Nomofobia Gen Z

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> KEKERASAN&nbsp;selalu berada di jantung konflik Israel-Palestina selama lebih dari satu abad lamanya. Peran kekerasan di balik pembentukan negara Israel dan kolonialisme Zionis di Palestina memiliki sejarah panjang melalui formasi &rdquo;masyarakat penjaga&rdquo; (guardian community) umat Yahudi Bar Giora dan Hashomrim pada 1907 dan 1909. Kemudian diikuti oleh pembentukan Hagana pada 1920 yang berujung pada deklarasi negara Israel pada 15 Mei 1948 (Claude Faure, 2005). Israel juga mendapatkan perlindungan cukup nyaman dari blok Barat (Amerika Serikat/AS, Inggris, Prancis, dan anggota sekutu lainnya) sebagai pemenang Perang Dunia (PD) II. PBB sebagai satu-satunya lembaga internasional yang meregulasi perdamaian dunia pasca-PD II praktis tidak berdaya menghadapi kekuatan Israel yang dilindungi blok Barat tersebut. Resolusi apa pun yang dihasilkan PBB untuk gencatan senjata selalu mentok di hadapan dominasi blok Barat yang selalu mengambil veto atas resolusi dimaksud. Sejarah yang Pahit Sebagai umat beragama, kaum Yahudi telah menjalani perjalanan sejarah panjang yang pahit di diaspora, terutama Eropa. Perjalanan sejarah yang panjang ini turut menempa bangsa Yahudi sebagai umat beragama yang memiliki daya lenting yang tinggi menghadapi berbagai persekusi dan penyiksaan. Kebijakan politik anti-Semit yang diterapkan pasukan Nazi Jerman yang berujung pada sejarah Holocaust memberikan banyak pelajaran bahwa menjadi minoritas harus disertai dengan kekuatan (ekonomi, politik, militer) agar tidak diremehkan dan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Adolf Eichmann (1906&ndash;1962) salah satu aktor penting di balik pemusnahan Yahudi melalui Holocaust dan kebijakan anti-Semit yang dilancarkan partai Nazi pimpinan Adolf Hitler (1889&ndash;1945) melalui kebijakan &rdquo;Solusi Terakhir&rdquo; (The Final Solution). Bahkan, dia adalah salah satu pelaku penting genosida kaum Yahudi di Eropa melalui kamp konsentrasi di Auschwitz Polandia dan kota-kota lainnya (Belzec, Chelmo, Majdanek, Sobibor, dan Treblinka). Konon lebih lima juta nyawa tak berdosa kaum Yahudi &ndash;laki-laki, perempuan, dan anak-anak&ndash; telah dibinasakan di kamp-kamp konsentrasi tersebut (Augustine Brannigan, Beyond Banality of Evil, 2013:5). Dia ditangkap di Argentina pada 11 Mei 1960 dan menjalani masa persidangannya di Jerusalem pada 1961. Dalam pandangan Hannah Arendt, seorang penulis Yahudi, Eichmann bukanlah seorang pembunuh psikopat yang mengorbankan 2,5 juta penganut Yahudi di Eropa Barat. Sebagai seorang birokrat Nazi yang taat terhadap perintah pimpinannya, Adolf Hitler, Eichmann berkilah hanya menjalankan perintah atasannya. Inilah yang oleh Arendt disebut sebagai sebuah tindakan kekerasan yang banal, dangkal makna. Secara lebih detail Arendt menganalisis banalitas kejahatan Nazi dalam bukunya, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963). Dengan rasionalitas kemanusiaannya, Eichmann mestinya bisa mencerna untuk kemudian menolak perintah kejahatan dari Sang F&uuml;hrer (julukan Hitler) untuk menghilangkan nyawa jutaan manusia tak berdosa. Pada kenyataannya, rasionalitas kemanusiaannya ditumpulkan oleh ketaatan buta terhadap Sang F&uuml;hrer dan memilih memusnahkan jutaan nyawa manusia. Inilah makna istilah &rdquo;banal&rdquo; sebagaimana dimaksudkan oleh Arendt yang belakangan menawarkan kesadaran dan pemahaman baru tentang makna &rdquo;jahat&rdquo; dan/atau &rdquo;kejahatan.&rdquo; Ketika menulis tentang banalitas kejahatan, Arendt sebenarnya tidak sedang menggeneralisasi banalitas kejahatan secara keseluruhan. Yang dia maksud banal dalam bukunya adalah watak dasar Eichmann yang dia sebut sebagai orang yang banal (a banal man). Banal sepanjang menyangkut seorang birokrat biasa yang tidak memiliki motif apa pun ketika menjalankan kebijakan Holocaust. Poinnya adalah bahwa Eichmann, sekalipun merupakan pegawai tinggi Nazi, tidaklah terpengaruh oleh ideologi Nazisme. Dia bukan penganut anti-Semit seperti pengikut Nazi pada umumnya. Spiral Kekerasan Keganasan Israel terhadap pejuang Hamas di satu sisi dapat dipahami sebagai mekanisme Israel membela diri (self-defense mechanism) untuk melindungi keberadaan bangsanya. Di sisi lain, keganasan tersebut juga hendak menyampaikan pesan kepada siapa pun untuk tidak main-main dengan negara Zionis tersebut. Israel sering kali membalas kekerasan Hamas berkali-kali lipat sehingga jatuhnya korban di pihak Hamas dan warga sipil lain di Palestina selalu lebih banyak. Laporan hingga 23 November 2023, jumlah korban jiwa di pihak Palestina mencapai 14.532 orang (bandingkan dengan jatuhnya korban jiwa di pihak Israel yang &rdquo;hanya&rdquo; 1.725 orang!). Namun, cara Israel membalas Hamas tidak bisa lagi dipersepsi sebagai pembalasan atas kekerasan pasukan Hamas. Lebih dari itu, pembalasan Israel yang jauh lebih kejam dan brutal tersebut mencerminkan pembalasan bangsa Yahudi itu terhadap masa lalunya yang kelam dan pahit. Negara Israel adalah sebentuk benteng pertahanan yang diperlengkapi dengan persenjataan militer yang canggih untuk menangkis dan menghalau serangan pihak luar seperti Hamas, Hisbollah, Iran, dan lain-lain. Perbandingan yang tidak berimbang juga terlihat dari pembebasan tawanan perang di masa gencatan senjata di kedua belah pihak, di mana satu orang tawanan warga Palestina &rdquo;dihargai&rdquo; tiga orang tawanan Israel (Jawa Pos, 23/11/2023). Jika Israel memosisikan sedemikian lebih berharganya ketimbang bangsa Palestina, bagaimana mungkin perdamaian abadi di antara keduanya dapat tercipta?&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY,&nbsp;Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Israel juga mendapatkan perlindungan cukup nyaman dari blok Barat (AS, Inggris, Prancis, dan anggota sekutu lainnya) sebagai pemenang perang

Banalitas Kejahatan Perang Israel-Hamas

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> DUA&nbsp;pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi mendaftar ke KPU. Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD, seorang tokoh nahdliyin dari Madura. Hanya Prabowo yang hingga kemarin belum menentukan cawapresnya pada Pemilu 2024. Namun, sangat boleh jadi, Prabowo juga akan mengambil bakal cawapres yang memiliki arsiran kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU) atau nahdliyin (baca: santri). Kita semua tahu, dalam setiap pemilu, NU beserta derivatnya (kaum nahdliyin, santri, dan pesantren) selalu menjadi magnet elektoral yang memikat banyak elite politik. Dengan jumlah pengikut melebihi 150 juta orang atau 59,2 persen dari total penduduk muslim di negeri ini, kaum nahdliyin menjadi ceruk elektoral yang sangat menggiurkan bagi mayoritas partai politik kita. Karena itu, siapa pun calon presidennya, nyaris dapat dipastikan dia akan memilih cawapres yang memiliki irisan dengan NU atau kaum nahdliyin. Realitas inilah yang dulu pernah digambarkan dengan slogan popular, tetapi bernada peyoratif: &rdquo;Siapa pun presidennya, wakilnya pasti NU (nahdliyin).&rdquo; Slogan ini diadaptasi dari pariwara: &rdquo;Apa pun makanannya, minumnya tetap Teh Botol Sosro.&rdquo; Dikatakan peyoratif, karena NU, kaum nahdliyin, atau santri sering kali dianggap sebagai targeted community yang empuk dalam kontestasi elektoral, tetapi mudah diabaikan seusai kontestasi. Peran Profetik Dengan jumlah yang begitu besar, kaum santri tentu saja memiliki potensi yang sangat dahsyat bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara kita. Dari sekian kali pengalaman pemilu, jumlah santri yang begitu besar tidak serta-merta dapat dikonversi menjadi modal sosial (social capital) yang masif untuk perbaikan kondisi bangsa. Beberapa kali pemilu dan pilkada memang berhasil mengantarkan banyak kaum santri masuk ke gelanggang politik kenegaraan. Namun, kiprah politik mereka belum mampu melahirkan dentuman perubahan mendasar dalam konteks perbaikan kondisi bangsa-negara. Artinya, kiprah profetik kaum santri belum benar-benar menjadi kenyataan di republik ini. Yang lebih tampak adalah kiprah politik harian (low politics) dalam konteks perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Dalam banyak kasus, kaum santri bahkan lebih banyak diperankan sebagai &rdquo;ban serep&rdquo;, pelengkap penderita alias pinggiran, dalam kerja-kerja politik. Yang lebih miris lagi, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjadi &rdquo;tumbal&rdquo; (atau dikorbankan?) dalam sistem politik yang koruptif. Dalam dunia politik, kaum santri sudah seharusnya &rdquo;naik kelas&rdquo; dari sekadar objek penderita menjadi subjek pelaku. Santri harus memegang kendali penuh dalam proses transformasi politik yang lebih baik, bermartabat, dan berkeadilan sehingga bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jangan bahas kiprah kaum santri pada zaman dahulu kala. Misalnya, KH Hasyim Asy&rsquo;ari mengumandangkan Resolusi Jihad sebagai perlawanan kaum santri dalam mengusir penjajah. Atau, ketika KH Abdul Wahid Hasyim, putra KH Hasyim Asy&rsquo;ari, menjadi bagian dari BPUPKI untuk merumuskan platform kemerdekaan Indonesia. Bahkan, KH Abdurrahman Wahid, putra KH Abdul Wahid Hasyim, berhasil menorehkan namanya sebagai presiden pertama dari kalangan santri. Kenyataan besarnya umat Islam di atas mengingatkan kita pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan kondisi umat Islam di akhir zaman sebagai buih di tengah lautan. &rdquo;Pada suatu saat nanti, datang suatu masa di mana bangsa-bangsa lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungimu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan,&rdquo; sabda Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, &rdquo;apakah karena di saat itu jumlah umat Islam sedikit?&rdquo; Jawab Rasul, &rdquo;Sama sekali tidak, bahkan jumlah kalian sangat banyak. Namun, kalian seperti buih di lautan&rdquo; (HR Abu Dawud). Pemberdayaan Hadis di atas menggambarkan rapuhnya kondisi umat Islam di tengah kepungan bangsa-bangsa lain yang jauh lebih berdaya. Akibatnya, umat Islam mudah dikuasai dan ditaklukkan bangsa lain. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kaum muslim begitu mudah dihegemoni dan dikooptasi pihak lain untuk kepentingan politik jangka pendek? Melanjutkan Hadis Rasulullah di atas, umat Islam telah terjangkiti penyakit &rdquo;wahn&rdquo; (takut, lemah). Yakni, cinta berlebihan terhadap dunia (baca: materi dan kekuasaan) dan takut mati (baca: tidak mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara). Untuk mengatasi itu semua, sekurang-kurangnya dibutuhkan dua langkah berikut ini. Pertama, pemberdayaan kaum santri di berbagai bidang (intelektual, sosial, politik, dan ekonomi). Kedua, kaum santri harus berada di garda depan dalam penerapan nilai-nilai politik luhur yang dapat mengantarkan bangsa ini pada politik kemuliaan (high politics). Bukan malah sebaliknya, mereka terlibat dalam penerapan sistem politik yang korup dan transaksional. Dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri, mari kita jadikan peringatan Hari Santri tahun ini sebagai momentum mentransformasi mentalitas politik bangsa ini dari mentalitas politik pragmatis-transaksional menuju politik transformatif yang memberdayakan semua warga. Dengan kerja-kerja transformatif, bukan hanya dunia politik kita yang menjadi lebih baik. Namun, lebih dari itu. Suatu saat nanti, kita menyaksikan nama-nama kaum santri tidak hanya mendominasi cawapres, tetapi juga capres di setiap pergelaran pemilu. Santri pun tidak lagi menjadi buih di lautan politik. Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *) Santri, guru besar, dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dalam setiap pemilu, NU beserta derivatnya (kaum nahdliyin, santri, dan pesantren) selalu menjadi magnet elektoral yang memikat banyak elit.

Santri Bukan Buih di Lautan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> AKHIRNYA&nbsp;kepolisian menaikkan status kasus Panji Gumilang (PG) dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan mengantongi minimal dua bukti permulaan yang cukup. Langkah cepat dan tegas Polri tersebut layak diapresiasi guna mengakhiri kegaduhan publik, terutama menjelang tahun politik 2024. Kontroversi Al Zaytun harus diselesaikan secara bermartabat agar tidak menghabiskan energi bangsa secara percuma. Di luar itu, ada banyak agenda bangsa yang jauh lebih mendesak. Yakni transisi kepemimpinan nasional dan konsolidasi politik demokrasi secara aman, damai, dan berkeadaban. Diberitakan, pemerintah akan menempuh tiga langkah dalam mengurai kontroversi Al Zaytun. Pertama, membidik PG secara individu sebagai target penegakan hukum, bukan Al Zaytun secara kelembagaan. Kedua, penanganan terhadap institusi Al Zaytun untuk dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pembubaran Al Zaytun bukan jalan keluar yang baik. Ketiga, mewajibkan Al Zaytun untuk tertib sosial dan keamanan masyarakat setempat (Jawa Pos, 5/7/2023). Pusaran Kontroversi Memang Al Zaytun tak pernah sepi dari kontroversi. Hal itu akibat sejumlah sikap dan pernyataan &rdquo;nyeleneh&rdquo; pengasuhnya (PG), yang memantik perdebatan publik. Mulai dari salam Yahudi, pembauran laki-laki dan perempuan dalam salat berjemaah, perempuan sebagai khatib salat Jumat, muazin menghadap jemaah, dan lain-lain. Pada awal 2000-an, Al Zaytun pernah ramai dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Al Zaytun juga pernah dikaitkan dengan polemik penggelembungan suara pada Pemilu 2004. Namun, kontroversi itu tidak pernah berakhir dengan kejelasan. Konon, terdapat &rdquo;orang kuat&rdquo; di belakang Al Zaytun yang melindunginya. Buktinya, keberadaan Al Zaytun ataupun PG sejauh ini seperti tak tersentuh oleh hukum (untouchable by law). Selain itu, kontroversi Al Zaytun di masyarakat lebih mencerminkan serpihan-serpihan respons yang bersifat sporadis, fragmentatif, atau sepotong-sepotong. Ada yang mengasumsikan Al Zaytun sebagai pesantren radikal, menyimpang, atau liberal. Dalam tradisi pemikiran keagamaan, terdapat kelompok arus utama (mainstream) yang mendasarkan pemikiran dan praktik keberagamaannya pada normativitas teks suci yang telah mapan (established). Dalam konteks wacana keagamaan, kelompok mapan tersebut membentuk ortodoksi pemikiran dan praktik keagamaan yang dibentuk oleh para ulama dan dikawal oleh umara (pemerintah). Siapa pun yang coba mengusik ortodoksi tersebut biasanya akan berhadapan dengan mayoritas umat beragama yang bisa berujung pada inkuisisi (penghakiman), penegakan hukum, bahkan persekusi. Dalam pandangan Talal Asad (The Idea of An Anthropology of Islam, 1986), ortodoksi selalu menciptakan relasi kuasa yang hegemonik di kalangan umat beragama. Persoalannya, kelompok arus utama yang mengikuti ortodoksi cenderung bertindak superior ketimbang kelompok kontraortodoksi. Dalam kondisi inilah kelompok arus utama cenderung menggunakan &rdquo;palu godam&rdquo; inkuisisi untuk menghabisi pemikiran atau praktik keagamaan kontraortodoksi. Dalam derajat tertentu, apa yang diklaim PG sebagai gagasan pembaruan sebenarnya adalah perlawanan terhadap ortodoksi keagamaan yang telah mapan. Artikulasi gagasan dan tindakannya yang tidak didasarkan pada pakem pemikiran atau mazhab keagamaan tertentu yang biasa dijadikan sebagai rujukan otoritatif dalam sistem ortodoksi keagamaan cenderung akan ditentang kelompok arus utama. Tampaknya inilah akar persoalan dari kontroversi Al Zaytun. PG memang terkesan asal-asalan dan tidak argumentatif dalam menyampaikan pokok-pokok pemikirannya. Jika ditemukan unsur-unsur pidana oleh otoritas negara (Polri dan pengadilan), bisa jadi ini adalah akhir kisah dari seluruh kontroversi Al Zaytun. Jika benar demikian, berarti PG mengikuti jalan cerita sejumlah individu dan kelompok keagamaan yang divonis telah menodai agama atau &rdquo;sesat&rdquo; (deviant) seperti Yusman Roy, Lia Eden, Musadeq, Gafatar, dan sebagainya. Mengakhiri Kontroversi Kasus ini selayaknya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk, pertama, tidak sekadar berpikir dan bertindak &rdquo;nyeleneh&rdquo; atau keluar dari pakem ortodoksi. Sebab, sikap semacam ini terkesan hanya mencari sensasi dan popularitas. Dalam hal ini, mari kita belajar dari figur muslim pembaru seperti Cak Nur dan Gus Dur yang mendasarkan pemikirannya pada argumentasi normatif yang solid dan otoritatif. Kedua, kontroversi ini juga memberi pelajaran bagi seluruh institusi pesantren agar bersikap inklusif, dialogis, dan ramah terhadap pihak luar. Dalam derajat tertentu, kontroversi Al Zaytun terjadi akibat melebarnya kesenjangan pengetahuan antara masyarakat dan pesantren ini. Semestinya Al Zaytun hadir di setiap kontroversi untuk memperkecil jurang pemisah pengetahuan antara dirinya dan masyarakat luas. Ketiga, masyarakat luas tidak perlu bersikap berlebihan dalam merespons kontroversi Al Zaytun. Masyarakat jangan menjadi &rdquo;sumbu pendek&rdquo; yang mudah disulut oleh hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih, pemikiran keagamaan PG yang dianggap &rdquo;nyeleneh&rdquo; oleh sejumlah pihak sejatinya hanyalah menyangkut hal-hal yang bersifat cabang (furu&rsquo;iyah/khilafiyah) belaka, bukan pokok substansi keagamaan (ushuliyah). Keempat, institusi negara (pemerintah, Polri, dan pengadilan) hendaknya tetap cermat dan arif dalam menyelesaikan sengkarut Al Zaytun. Perlu diingat, setiap putusan pengadilan terhadap kasus penyimpangan atau penodaan agama terdapat risiko penurunan indeks demokrasi. Kita mungkin bisa belajar dari kasus Ahmadiyah atau Ahok yang diikuti mobilisasi massa besar-besaran. Respons berlebihan semacam itu pada gilirannya dapat mengancam indeks demokrasi kita akibat terpasungnya kebebasan sipil warga yang seharusnya perlu dikawal dan dijamin oleh negara.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY,&nbsp;Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Akhirnya kepolisian menaikkan status kasus Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi.

Mengurai Kontroversi Al Zaytun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> FORUM&nbsp;tahunan ilmiah Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-22 tahun ini mengambil tema spesifik, menukik, dan mendalam (in-depth). Yakni &rdquo;Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace&rdquo;. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah gejolak dan konstelasi geopolitik global yang penuh dengan konflik kekerasan dan pertumpahan darah. Invasi Rusia atas Ukraina, kekerasan di Sudan, persekusi bangsa Palestina oleh Israel dan masih banyak lagi menandai terkoyaknya nilai kemanusiaan universal. Fikih (fiqh) dalam konteks ini tidak bisa hanya dimaknai dalam perspektif nomenklatur keagamaan yang sempit (baca: hukum halal-haram). Lebih dari itu, fikih harus dimaknai sebagai sebuah pandangan dunia (worldview) yang berisi narasi keagamaan yang kompleks-mendalam tentang seluruh aspek peradaban manusia. Pandangan dunia dimaksud mencakup aspek normatif (cetak biru) beserta peta jalan yang lebih konkret dan operasional untuk merealisasikannya. AICIS di UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya awal Mei yang dibuka Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas itu dihadiri ratusan peserta dan pembicara tamu dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Mesir, Turki, AS, Australia, Malaysia, dan sebagainya. Menag mengajak para pembicara merefleksikan kembali bangunan epistemologis fikih yang dianggapnya telah mapan, sakral, dan tertutup. Siklus Peradaban Apa yang diimajinasikan pada tema AICIS kali ini adalah terkonstruksinya sebuah peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi. Peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang ternyata tidak menjamin terjaganya nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi (Hans Joas, 2003; Philip K. Lawrence, 2016). Di sana-sini masih dijumpai konflik bersenjata, kekerasan, dan pertumpahan darah yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam dan ekonomi-politik yang ironisnya acap kali dijustifikasi oleh nalar agama. Nilai kemanusiaan (value of humanity) tereduksi menjadi sekadar objek penderita dalam perlombaan mengejar kejayaan antar peradaban. Pada mulanya adalah era pencerahan (aufklarung/enlightenment) di Eropa Barat. Era ini ditandai berbagai temuan, capaian, dan terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti vaksin dan obat-obatan; mesin untuk kendaraan (air, laut, dan udara); listrik; hingga komputer. Namun, era pencerahan juga telah menghasilkan sisi gelap (dark side) dalam peradaban manusia. Ditemukannya mesiu dan senjata menjadi titik awal dari bencana kemanusiaan akibat penyalahgunaan temuan tersebut. Bangsa-bangsa lemah menjadi korban dari era pencerahan akibat penemuan senjata oleh bangsa-bangsa maju. Memang era kolonialisme telah berakhir. Namun, penjajahan dalam bentuk lain masih tetap berlangsung dan tetap memakan korban bangsa-bangsa yang lebih lemah. Dalam hal ini, kebanyakan dari bangsa-bangsa muslim masuk dalam kategori ini. Betapapun mayoritas bangsa-bangsa muslim kaya akan sumber daya alam, deprivasi dan ketergantungan terhadap bangsa-bangsa maju tidak dapat dicegah akibat keterbelakangan di berbagai bidang. Di atas itu semua, kejayaan bangsa-bangsa Barat akibat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan tanpa akhir. Pada saatnya nanti (entah kapan) mereka mengalami masa-masa suram, surut, dan akhirnya tenggelam. Mengikuti teori siklus peradaban Ibnu Khaldun (2016), setiap peradaban mengalami lima tahapan siklus berikut: kelahiran, perkembangan, kejayaan, kemunduran, dan kematian atau kehancuran. Dalam bahasa Alquran, setiap kejayaan dan kehancuran dipergilirkan (tadawul) bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini (QS 3:140). Bangsa-bangsa yang hari ini menikmati kejayaan seperti AS pun bukan perkecualian. Konon, sudah ada tanda-tanda kemunduran dan pembusukan di berbagai bidang yang &ndash;jika tidak bisa direvitalisasi dengan baik&ndash; pada saatnya nanti dapat mengantarkannya ke jurang kehancuran (Donald Przebowski, 2009; Michael Hart, 2018). Demikian pula peradaban Islam. Umat muslim pernah mengalami masa kejayaan melalui berbagai imperium atau dinasti yang datang silih berganti. Dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayah II di Kordoba, dan dinasti Turki Utsmani di Istanbul. Kejayaan Islam pernah mengantarkan umat muslim pada masa keemasan (golden age) yang belakangan menginspirasi kejayaan bangsa Eropa. Harus diakui, kondisi umat muslim sekarang ini tengah berada pada titik terendah siklus peradaban dan menjadi korban dari kejayaan bangsa-bangsa maju. Sebagian dari mereka ada yang melakukan perlawanan terhadap kejayaan Barat melalui ideologi radikalisme dan terorisme. Ironisnya, tak jarang aksi tersebut memakan korban saudaranya sendiri sebangsa, bahkan seiman dan seagama. Untuk mencegahnya, tidak ada jalan lain kecuali mereformasi cara berpikir mereka menuju konstruksi fikih peradaban (fiqh al-hadlarah) yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi sebagai jangkar utamanya. Teori Gerakan Ganda Dalam upaya merekonstruksi dan rekontekstualisasi pemahaman keagamaan tersebut, penting kiranya kita merujuk pada teori &rdquo;gerakan ganda&rdquo; (double-movement)-nya Fazlur Rahman (1982). Gerakan pertama, menjadikan situasi kontemporer sebagai titik pijak menuju era di mana teks-teks suci keagamaan diwahyukan/dikodifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengkaji sebab-sebab diturunkannya teks suci dalam agama (asbab al-nuzul untuk Alquran atau asbab al-wurud untuk hadis). Dalam konteks ini, setiap pemikiran keagamaan yang telah diformulasi oleh para ulama meniscayakan argumentasi historis-sosiologis atas kondisi sosial politik yang berkembang pada saat itu. Gerakan kedua adalah mengembalikan spektrum pemikiran keagamaan pada masa lampau ke konteks sekarang ini dengan cara &rdquo;mengarifi&rdquo; terhadap signifikansi dan relevansinya sesuai tuntutan peradaban. Jika ditemui aspek-aspek yang kurang atau tidak relevan dengan perkembangan zaman, tidak ada cara lain kecuali merekontekstualisasi pemahaman tersebut berdasar nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi. Jika dua langkah itu dilakukan dengan baik dan benar, niscaya tidak ada lagi kekerasan, persekusi, penindasan, ketidakadilan, dan semacamnya atas nama agama yang mendehumanisasi sesama manusia. Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY,&nbsp;Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Steering Committee AICIS

Forum tahunan ilmiah Annual International Conference on Islamic Studies Ke-22 tahun ini mengambil tema spesifik, menukik, dan mendalam.

Fikih Peradaban untuk Kemanusiaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> PUPUS&nbsp;sudah hasrat bangsa ini untuk bisa menyaksikan tunas-tunas muda kita berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia U-20 di negeri sendiri. Kepastian itu diperoleh setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 (Jawa Pos, 30/3). Sekalipun FIFA tidak menyebutkan secara eksplisit, diduga kuat penolakan kehadiran timnas Israel oleh sejumlah pihak menjadi alasan pembatalan tersebut. Pembatalan itu tak ayal menjadi pukulan telak bagi sepak bola di tanah air mengingat Piala Dunia U-20 menjadi kesempatan emas bagi atlet-atlet muda kita menjajal atmosfer kompetisi tingkat internasional. Keikutsertaan timnas U-20 diperoleh melalui posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tanpa posisi tuan rumah, hampir dapat dipastikan timnas Indonesia sulit mendapatkan kesempatan berlaga di ajang bergengsi tersebut. Tanpa bermaksud mencari kambing hitam di balik itu semua, pelajaran berharga yang bisa diambil adalah pentingnya kecermatan, kematangan, dan kedewasaan dalam menyikapi isu internasional agar tidak kontraproduktif terhadap masa depan olahraga bangsa kita di ajang internasional. Karena itu, segera setelah pembatalan oleh FIFA, Presiden Jokowi menginstruksikan agar ketua umum PSSI merumuskan cetak biru (blueprint) persepakbolaan di tanah air. Terorisme dan Olahraga Israel pernah mengalami masa kelam dalam sejarah keikutsertaannya pada Olimpiade Musim Panas 1972 di Munich, Jerman Barat, yang dikenal dengan &rsquo;&rsquo;pembantaian Munich&rdquo; (Munich massacre). Dalam peristiwa tersebut, dua anggota tim Israel tewas dan sembilan lainnya disandera oleh serangan organisasi militan Palestina &rsquo;&rsquo;September Hitam&rdquo; (Black September). Sepanjang sejarah Olimpiade, ini adalah peristiwa kekerasan terorisme pertama yang berhasil menyita perhatian dunia. Pembantaian tersebut sebenarnya merupakan buntut dari perang Arab-Israel pada 1948. Para pelaku menuntut pembebasan 234 warga Palestina yang dipenjara oleh otoritas Israel dengan cara membarter sembilan sandera. Kesembilan sandera akhirnya tewas setelah pihak otoritas Jerman melakukan tindakan penyelamatan namun gagal. Pembantaian Munich menyadarkan pihak Israel tentang risiko kekerasan terhadap setiap warga negaranya dalam berbagai ajang olahraga internasional. Sejak saat itu, Israel &ndash;dengan melibatkan agen rahasia Mossad&ndash; bersikap sangat keras terhadap siapa pun yang mengancam keselamatan warga negaranya di luar negeri. Sekalipun terorisme tidak punya relevansi dengan olahraga, terdapat hubungan yang kuat di antara keduanya. Hubungan di antara keduanya sangat jelas jika kita melihat fakta terjadinya 6.714 peristiwa terorisme internasional sejak akhir 1960-an sampai awal 1990-an (Weimann &amp; Winn, 1994). Dari jumlah tersebut, 168 serangan terorisme telah terjadi di arena olahraga sejak 1972 sampai 2004 (K. Clark, 2004). Karena itu, sangat boleh jadi salah satu alasan pembatalan FIFA adalah soal isu keamanan penyelenggaraan ajang empat tahunan tersebut, terutama menyangkut keselamatan timnas Israel U-20. Sarana Diplomasi Olahraga sejak dari awalnya bersifat netral. Olahraga bisa menyatukan atau memisahkan manusia. Olahraga dapat menjadi sarana persaudaraan antar-sesama manusia, apa pun latar belakang suku, ras, budaya, dan agama. Seorang figur atlet olahraga yang dicintai pengagumnya dapat menyatukan miliaran manusia dengan latar belakang agama yang berbeda. Misalnya, Muhammad Ali, Mike Tyson, Zinedine Zidane, Mohamed Salah, Lionel Messi, Maradona, Pele, Roger Federer, Rafael Nadal, dan lain-lain. Olahraga juga dapat menjadi alat diplomasi yang ampuh untuk meredakan ketegangan antarnegara. Contoh paling gamblang dari fenomena ini adalah &rsquo;&rsquo;diplomasi ping ping&rsquo;&rsquo; tahun 1971 yang dapat mencairkan ketegangan antara AS dengan RRC. Selain itu, olahraga dapat menjadi sarana menghukum negara-negara tertentu yang dianggap melanggar konvensi internasional seperti agresi militer atau konvensi internasional. Karena itulah Goodhart dan Chataway (1968) menyebut olahraga sebagai &rsquo;&rsquo;perang tanpa senjata&rdquo; (war without weapons). Pelajaran Berharga Kasus penolakan timnas U-20 Israel di satu sisi dapat dipahami sebagai konsistensi kita dalam menolak penjajahan bangsa Palestina oleh Israel. Di sisi lain, penolakan tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang terjadi di Palestina. Bahkan, kasus itu justru memperburuk citra Indonesia sebagai negara yang tidak bisa memisahkan politik dari olahraga. Padahal, keberpihakan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bisa tetap diperjuangkan tanpa harus menolak kehadiran timnas U-20 Israel karena keduanya merupakan isu yang berbeda. Yang lebih memprihatinkan adalah membawa agama sebagai pembenar bagi penolakan tersebut. Menggunakan argumentasi agama untuk menegaskan sikap kita atas penolakan timnas U-20 Israel menjadi absurditas yang sulit dinalar akal sehat mengingat masing-masing tidak memiliki relevansi satu sama lain. Dalam konteks ini, kedewasaan kita masih kalah jauh dibanding dengan sejumlah negara di Timur Tengah yang tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina namun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Maroko. Ala kulli hal, penolakan kehadiran timnas U-20 Israel dapat diibaratkan sebagai tindakan melarang anak kita untuk bermain dengan anak tetangga yang berbeda agama. Pelarangan tersebut mencerminkan kekerdilan sikap kita. Bahkan, sikap itu dapat menciptakan jurang pemisah yang memperburuk hubungan bertetangga.&nbsp;(*) <hr /> *) MASDAR HILMY,&nbsp;Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Pupus sudah hasrat bangsa ini untuk bisa menyaksikan tunas-tunas muda kita berlaga di ajang bergengsi Piala Dunia U-20 di negeri sendiri.

Agama, Politik, dan Sepak Bola

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network