M. Rizqi Azmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/0ddefa60-c267-4fbe-a8be-4847e04b11c9-3584533569.jpg" alt="Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Manaure Quintero/REUTERS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Manaure Quintero/REUTERS)</figcaption>
</figure> FIGUR Nicol&aacute;s Maduro kerap direduksi dalam wacana global sebagai simbol kegagalan kepemimpinan otoriter. Penyederhanaan ini mengabaikan konteks historis yang lebih luas. Maduro bukan produk elite lama Venezuela, melainkan lahir dari realitas ketimpangan struktural Amerika Latin. Berasal dari keluarga kelas pekerja dan pernah bekerja sebagai sopir bus di Caracas, ia tumbuh dalam ruang sosial yang membentuk gaya politik populis, dengan bahasa jalanan dan kedekatan emosional dengan kelompok yang lama terpinggirkan. Pembentukan orientasi politik Maduro tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Hugo Ch&aacute;vez. Kudeta Ch&aacute;vez yang gagal pada 1992 justru mengubahnya menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik yang dianggap korup dan eksklusif. Bagi banyak warga Venezuela, Ch&aacute;vez merepresentasikan koreksi terhadap tatanan lama yang memusatkan kekuasaan pada oligarki. Maduro muncul dari generasi yang memaknai chavismo bukan sebagai ancaman demokrasi, melainkan sebagai artikulasi kemarahan sosial yang lama terpendam. Setelah Ch&aacute;vez kembali ke panggung politik dan memenangkan pemilu 1998, Maduro bergerak cepat dalam struktur kekuasaan&mdash;dari parlemen hingga menjabat Menteri Luar Negeri, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai penerus. Kematian Ch&aacute;vez pada 2013 menandai titik balik krusial. Maduro memenangkan pemilu yang diperdebatkan, tetapi tetap memiliki dasar konstitusional. Sejak saat itu, Venezuela memasuki fase krisis multidimensi yang ditandai oleh hiperinflasi, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta arus migrasi besar-besaran. Produk Domestik Bruto negara itu menyusut drastis dalam kurun kurang dari satu dekade. Namun, menempatkan seluruh kehancuran Venezuela semata-mata sebagai akibat inkompetensi domestik merupakan pendekatan yang ahistoris. Sanksi ekonomi Amerika Serikat&mdash;khususnya terhadap sektor energi&mdash;berfungsi sebagai instrumen koersif yang secara sistemik melumpuhkan kapasitas negara. Dampaknya paling keras dirasakan oleh warga sipil, bukan elite politik. Dalam konteks inilah narasi internasional yang menjadikan Maduro sebagai satu-satunya antagonis perlu dibaca secara kritis. Tekanan eksternal yang ekstrem justru mempersempit ruang kebijakan dan mendorong negara ke arah otoritarianisme defensif, sebuah paradoks dalam diskursus global tentang demokrasi dan hak asasi manusia. <h3>Pemilu, Sanksi, Genosida, ICC, dan Penangkapan: Ketika Hukum Internasional Dibelokkan</h3> Eskalasi krisis Venezuela pasca pemilu 2024 menyingkap problem mendasar dalam praktik hukum internasional kontemporer. Penolakan Amerika Serikat terhadap legitimasi hasil pemilu negara lain, disertai sanksi dan ancaman kriminalisasi terhadap Nicol&aacute;s Maduro, dipresentasikan sebagai pembelaan demokrasi. Namun dalam kerangka Piagam PBB, penentuan sah atau tidaknya pemerintahan merupakan ranah kedaulatan domestik yang dilindungi prinsip non-intervention. Ketika negara kuat secara sepihak mendelegitimasi proses konstitusional negara lain, hukum internasional kehilangan wataknya sebagai norma bersama dan berubah menjadi alat tekanan politik. Kontras paling mencolok terlihat ketika situasi Venezuela dibandingkan dengan tragedi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks Gaza, mekanisme hukum internasional telah bergerak melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan proses yudisial terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pimpinan Israel. Terlepas dari perdebatan politik dan resistensi negara-negara tertentu, perbedaannya fundamental: terdapat jalur hukum internasional formal yang sedang berjalan. Sementara itu, terhadap Maduro tidak terdapat putusan pengadilan internasional, tidak ada mandat ICC, dan tidak ada keputusan kolektif Dewan Keamanan PBB yang dapat dijadikan dasar penangkapan lintas negara. Di sinilah terjadi pembelokan logika hukum. Seorang pemimpin negara yang menghadapi tuduhan kejahatan paling serius dalam hukum internasional justru dilindungi oleh penolakan yurisdiksi dan perlindungan politik, sementara pemimpin negara Global South yang belum pernah diadili secara internasional diposisikan sebagai target penegakan hukum koersif. Prinsip equality before the law runtuh ketika penerapan hukum ditentukan bukan oleh proses yudisial, melainkan oleh konfigurasi kekuasaan global. Sanksi ekonomi dan kriminalisasi personal kemudian berfungsi sebagai pengganti proses peradilan. Dalam kasus Venezuela, tekanan ekonomi yang melumpuhkan kehidupan sipil dipadukan dengan narasi kriminal&mdash;mulai dari narkotika hingga ancaman keamanan global&mdash;untuk membangun legitimasi semu. Padahal, hukum internasional secara tegas menolak hukuman kolektif dan penegakan hukum sepihak di luar mekanisme yang sah. Ketika penderitaan sipil dijadikan instrumen politik, klaim moral tentang demokrasi dan HAM kehilangan dasar etisnya. Dalih penangkapan atas nama penegakan hukum semakin problematik ketika prinsip due process internasional diabaikan. Yurisdiksi teritorial, kekebalan kepala negara yang sedang menjabat, dan keharusan adanya mandat pengadilan internasional bukan formalitas teknis, melainkan pelindung utama dari penyalahgunaan kekuasaan. Menangkap Maduro tanpa putusan ICC atau mandat Dewan Keamanan bukanlah penegakan hukum, melainkan tindakan koersif yang berpotensi melanggar larangan penggunaan kekuatan dalam Piagam PBB. Dalam situasi ini, hukum nasional negara kuat dipaksakan berlaku global. Akhirnya, persoalan utamanya bukan memilih antara Venezuela atau Palestina, Maduro atau Netanyahu. Persoalan sejatinya adalah apakah hukum internasional masih berfungsi sebagai sistem keadilan universal atau telah direduksi menjadi instrumen selektif. Ketika pemilu dinegasikan secara sepihak, sanksi dijadikan senjata, genosida diperdebatkan secara politis, dan mekanisme ICC diterima atau ditolak berdasarkan kepentingan, maka hukum internasional tidak lagi berdiri di atas norma. Ia tunduk pada kekuasaan. Venezuela dan Palestina hanyalah dua wajah dari krisis yang sama: runtuhnya supremasi hukum global di hadapan politik kekuatan. <h3>Amerika Latin dalam Peta Baru Dunia: Dari Hegemoni ke Multipolarisme</h3> Upaya kriminalisasi atau penangkapan terhadap Nicol&aacute;s Maduro tidak dapat dibaca semata sebagai isu hukum atau demokrasi elektoral. Ia harus ditempatkan dalam konteks pergeseran besar tatanan global, dari dominasi unipolar pasca-Perang Dingin menuju konfigurasi multipolar yang semakin nyata. Munculnya Tiongkok dan Rusia sebagai aktor penyeimbang telah menggerus posisi Amerika Serikat sebagai satu-satunya penentu arah politik internasional, termasuk di kawasan yang selama puluhan tahun dianggap sebagai &ldquo;halaman belakang&rdquo; Washington. Dalam peta baru ini, Venezuela memiliki arti strategis yang jauh melampaui narasi negara gagal. Cadangan minyak terbesar dunia menjadikannya simpul penting dalam pertarungan energi global, terutama di tengah krisis pasokan dan kompetisi transisi energi. Kedekatan Caracas dengan Moskow dan Beijing bukanlah anomali ideologis, melainkan pilihan rasional dalam sistem internasional yang semakin terfragmentasi. Kecemasan Amerika Serikat berakar pada pergeseran aliansi ini, bukan semata pada kualitas demokrasi Venezuela. Klaim bahwa intervensi Amerika Serikat bertujuan menjaga stabilitas kawasan Amerika Latin semakin kehilangan kredibilitas historis. Justru sebaliknya, intervensi terbuka dan terselubung&mdash;mulai dari kudeta, embargo, hingga perang proksi&mdash;telah meninggalkan jejak instabilitas struktural. Dari Chili hingga Nikaragua, dari Panama hingga Venezuela, pola yang muncul konsisten: pergantian rezim dan tekanan ekonomi sering kali menghasilkan krisis berkepanjangan, bukan stabilitas politik. Spekulasi mengenai pembagian pengaruh global&mdash;Amerika Serikat di Amerika Latin, Rusia di Ukraina, dan Tiongkok di Asia Timur&mdash;memang terdengar sinis. Namun sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa politik kekuatan kerap berjalan melalui kompromi elite dan kalkulasi strategis, bukan komitmen moral universal. Dalam logika ini, negara-negara berkembang sering direduksi menjadi arena kontestasi, bukan aktor yang memiliki kehendak politik otonom. Situasi ini menandai fase multipolarisme yang rapuh dan penuh ketegangan. Tanpa pembaruan serius terhadap tata kelola global, termasuk reformasi institusi internasional dan penegakan hukum yang konsisten, hukum internasional berisiko terdegradasi menjadi alat legitimasi kekuasaan. Prinsip kedaulatan dan kesetaraan negara dapat dengan mudah dikorbankan atas nama stabilitas atau keamanan strategis. Bagi negara kecil dan menengah, termasuk di Amerika Latin, tantangan terbesarnya adalah menghindari jebakan logika &ldquo;wilayah pengaruh&rdquo;. Dalam dunia multipolar, keberpihakan buta&mdash;baik kepada kekuatan lama maupun kekuatan baru&mdash;berpotensi mengulangi pola ketergantungan lama dalam kemasan baru. Tanpa kemandirian politik dan solidaritas Global South, multipolarisme tidak akan melahirkan keadilan global, melainkan hanya redistribusi kekuasaan di antara para hegemon. <h3>Posisi Indonesia: Antara Prinsip Non-Blok dan Ancaman Preseden Global</h3> Dalam krisis Venezuela, posisi Indonesia tidak pernah benar-benar netral secara normatif. Sejak awal politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia menempatkan kedaulatan negara dan prinsip non-intervention sebagai pilar utama hubungan internasionalnya. Sikap Indonesia yang menolak sanksi sepihak dan kriminalisasi lintas yurisdiksi terhadap pemerintahan Maduro bukan pembelaan personal, melainkan pembelaan terhadap tatanan hukum internasional yang menolak pemaksaan kehendak negara kuat atas negara lain. Kasus Venezuela sekaligus menyingkap realitas bahwa perlindungan hukum internasional sangat dipengaruhi relasi kekuasaan global. Mekanisme internasional tidak selalu berfungsi sebagai pelindung, tetapi kerap menjadi instrumen selektif. Bagi Indonesia, ini adalah peringatan untuk tidak bersandar pasif pada forum global, melainkan memperkuat legal diplomacy: konsistensi menolak sanksi unilateral tanpa mandat PBB, perlindungan prinsip sovereign immunity, serta penolakan terhadap penggunaan yurisdiksi ekstrateritorial bermotif politik. Secara politik, Indonesia memiliki modal yang relatif lebih kokoh dibanding Venezuela&mdash;legitimasi elektoral, transisi kekuasaan damai, dan posisi strategis di ASEAN. Namun stabilitas internal bukan jaminan kekebalan. Delegitimasi kontemporer kerap bermula dari pembingkaian internasional tentang demokrasi dan HAM yang kemudian dijadikan pintu masuk tekanan ekonomi dan hukum. Karena itu, kualitas demokrasi Indonesia memiliki fungsi strategis global, bukan sekadar legitimasi domestik. Dari sisi ekonomi, Venezuela memberikan pelajaran paling keras. Ketergantungan ekstrem pada satu komoditas dan sistem keuangan global tertentu menciptakan kerentanan fatal terhadap sanksi. Indonesia relatif lebih terdiversifikasi, namun tetap rentan terhadap tekanan finansial dan teknologi. Dalam konteks ini, kedaulatan ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 harus dipahami sebagai bagian dari pertahanan negara. Venezuela adalah preseden global; Indonesia masih memiliki ruang untuk memastikan dirinya tetap menjadi subjek hukum internasional, bukan korban berikutnya. --- *) M.&nbsp;Rizqi Azmi, Dosen Universitas Islam Riau -&nbsp;Direktur Legal Culture Institute (LeCI)&nbsp;

Nicolás Maduro bukan produk elite lama Venezuela, melainkan lahir dari realitas ketimpangan struktural Amerika Latin.

Dari Sopir Bus ke Musuh Global, Maduro dan Warisan Populisme Amerika Latin

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

M. Rizqi Azmi

Berita Terkini

Dari Sopir Bus ke Musuh Global, Maduro dan Warisan Populisme Amerika Latin

Download Aplikasi JawaPos.com