M. Hadi Subhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/M-Hadi-Shubhan-1244159288.png" alt="M. Hadi Shubhan" width="100%">
<figcaption>M. Hadi Shubhan</figcaption>
</figure> DUNIA&nbsp;perburuhan di Indonesia berkembang sangat dinamis dalam beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah menginisiasi Omnibus Law Cipta Kerja dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian diganti Perppu 2/2022 dan ditetapkan dengan UU 6/2023. Setelah melewati berbagai tekanan, khususnya dari kalangan buruh dan bahkan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), UU Cipta Kerja kini sudah definitif dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tersebut. Dan kini dunia perburuhan memasuki era rezim Omnibus Law Cipta Kerja yang di dalamnya mengonstruksi pasar kerja dalam hubungan kerja yang fleksibel (labour market flexibility). Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, merupakan legislasi yang cukup &rdquo;radikal&rdquo;. Ia mengubah hal-hal fundamental terkait dengan hubungan kerja dalam hubungan industrial. Dikatakan &rdquo;radikal&rdquo; karena selama kurun 20 tahun sejak berlakunya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melewati beberapa rezim pemerintahan mulai Presiden Megawati, Presiden SBY, dan terakhir Presiden Jokowi, UU Ketenagakerjaan tersebut tidak dapat disentuh untuk dilakukan revisi. Tapi, di rezim Presiden Jokowi dan itu pun di periode kedua kepemimpinannya, baru dapat direvisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Bahkan, revisinya cukup fundamental. Perubahan UU Ketenagakerjaan itu sangat sulit, mengingat terkait dengan dua kutub kepentingan yang berbeda dan memiliki kekuatan sangat besar. Kutub pertama adalah buruh. Buruh merupakan salah satu simbol kekuatan sosiologis dan bahkan politis yang besar. Kutub lainnya adalah pengusaha. Pengusaha merupakan salah satu kekuatan besar dari aspek ekonomis dan bahkan politis. Namun, era rezim Jokowi dapat mengompromikan dua kutub kepentingan itu. Meski kepentingan pengusaha lebih dominan dengan muatan norma labour market flexibility tersebut. Presiden Jokowi memiliki visi yang kuat terkait dengan kemudahan investasi di negeri ini. Bila investasi berkembang pesat, pasti akan memberikan dampak berganda (multiplier effects) pada banyak sektor. Khususnya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan buruh. Dengan visi tersebut, presiden mengubah UU Ketenagakerjaan dengan menerapkan konsep pasar tenaga kerja yang fleksibel. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman selama berlakunya UU Ketenagakerjaan serta perkembangan kemajuan dunia teknologi yang sangat berpengaruh pada hubungan industrial sehingga mau tidak mau harus ada perubahan. Sebab, kalau tidak, akan terlibas perkembangan tersebut. Muatan konsep fleksibilitas pasar tenaga kerja yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja tersebut menuangkan konsep kemudahan merekrut tenaga kerja serta kemudahan untuk mengakhiri hubungan kerja (easy to hire and easy to fore concept). UU Cipta kerja menormakan konsep kemudahan merekrut tenaga kerja. Antara lain tecermin dalam ketentuan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dan pekerja alih daya. Sementara penormaan kemudahan untuk mengakhiri hubungan kerja antara lain tecermin dari alasan-alasan PHK yang dipermudah serta pengurangan pesangon bagi pekerja tetap. Konsep PKWT dalam UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mengontrak pekerja dengan jangka waktu kontrak yang fleksibel. Apakah mau mengontrak tiap bulan, tiap tahun, ataukah sekaligus lima tahun. Berbeda dengan sebelumnya yang harus melalui tiga termin kontrak, kontrak pertama, kontrak perpanjangan, dan kontrak pembaharuan. Bahkan, dalam UU Cipta Kerja, PKWT dapat diatur sampai pekerjaan selesai dan tidak terpancang pada durasi waktu tersebut. Dalam UU Cipta Kerja juga diperbolehkan hubungan kerja PKWT dalam bentuk perjanjian kerja harian. Buruh harian ini untuk mengadopsi kemudahan prinsip no work no pay. Kemudahan mengakhiri hubungan kerja juga dimuat dalam UU Cipta Kerja. Kini pengusaha dapat menentukan sendiri hal apa yang dapat menjadi alasan bagi pengusaha untuk melakukan PHK sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengusaha. Asal hal tersebut dimuat dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Perlindungan bagi Buruh Adanya pemberlakuan rezim pasar buruh yang fleksibel tersebut tentu dapat berdampak positif bagi buruh dan dapat pula berdampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat menggoda investor untuk lebih menanamkan investasinya di Indonesia sehingga penyerapan tenaga kerja lebih banyak yang berarti akan mengurangi pengangguran yang ada. Sementara dampak negatifnya bagi buruh adalah pengurangan kesejahteraan bagi buruh tertentu serta banyaknya PHK bagi buruh yang oleh perusahaan dianggap kurang produktif. Dampak negatif atas pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut tentu harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu mengubah sistem pendidikan yang ada sekarang ini agar lebih berorientasi pada lulusan pendidikan yang siap kerja dan memiliki kompetensi keterampilan dan keahlian yang tinggi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pemerintah juga harus mampu memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja yang ada dengan basis pelatihan kompetensi serta diberikan secara gratis. Hal ini agar buruh yang di-PHK akan dapat dengan cepat mendapatkan pekerjaan lagi. Sebab, mereka memiliki kompetensi yang tinggi dan dibutuhkan perusahaan lain. Selamat Hari Buruh. Hidup Buruh. Hidup Rakyat Indonesia.&nbsp;(*) <hr /> *) M. HADI SHUBHAN, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan mengajar hukum perburuhan

Dunia perburuhan di Indonesia berkembang sangat dinamis dalam beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah menginisiasi Omnibus Law Cipta Kerja

Refleksi  Hari Buruh 1 Mei: Era Rezim Pasar Buruh yang Fleksibel

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

M. Hadi Subhan

Berita Terkini

Refleksi Hari Buruh 1 Mei: Era Rezim Pasar Buruh yang Fleksibel

Download Aplikasi JawaPos.com