Khairul Jasmi

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/jati-di-lahan-perhutani-kendal-jateng-ditanam-pada-1891-istimewa-0PrTm.webp" alt="Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Perhutani kehilangan setengah hutan kelolaannya.&nbsp;Kini hutan yang hilang itu kondisinya&nbsp;tidak terurus. Awalnya, hutan Jawa yang dikekola 2,4 juta hektare, lantas 1,1 juta hektare diambil pemerintah untuk rakyat.
Total hutan Perhutani di Jawa dan Madura 2,4 juta. Digunting 1,1 juta hektare. Kini sisanya 1,3 juta hektare. "Saya dengar yang 1,1 juta hektare itu sudah tak terawat, 200 ribuan jati sudah ditebang dan lahannya ditinggal,&rdquo; kata pendiri Bank Tani dan pengamat lingkungan Masril Koto di Surabaya, Selasa (3/3).
"Se-Pulau Jawa orang menerima oksigen dari hutan Perhutani, saya khawatir, Jawa akan kian panas, karena hutannya diambil,&rdquo; imbuh Masril.
Masril khawatir banjir dan longsor seperti di Sumatera akan terjadi di banyak tempat di Jawa. Apalagi kondisi ril hutan dari 1,1 juta hektare itu sudah dikuasai rakyat sekitar 200 sampai 300 ribu hektare. Pemerintah diminta untuk segera mengembalikan sisanya kepada Perhutani. Sebab, semestinya luas hutan di Jawa tidak boleh kurang dari 30 persen. kini tidak sampai 20 persen.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2602170222/petani-minta-penertiban-kebun-sawit-rakyat-di-dalam-kawasan-hutan-tidak-dengan-penyitaan">Petani Minta Penertiban Kebun Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan Tidak dengan Penyitaan</a>
Sejak dua abad lalu, rimba Pulau Jawa sudah dijaga Belanda. Namun semakin tahun, karena desakan jumlah penduduk, maka luas hutan semakin tipis. &ldquo;Makanya saya bilang, sebaiknya pemerintah mengembalikan pengelolaan hutan itu ke Perhutani, demi ratusan juta rakyat di sana,&rdquo; pinta Masril.
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/jati-di-lahan-perhutani-kendal-jateng-ditanam-pada-1891-istimewa-FMkHw.webp" alt="Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jati di lahan Perhutani Kendal, Jateng, ditanam pada 1891. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang melakukan penataan ulang pengelolaan hutan di Jawa. Kebijakan ini ditandai dengan penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang mengambil alih sebagian lahan hutan produksi dan lindung yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani.
Hari ini sebanyak 1,1 juta hektare itu untuk pajak bumi bangunan (PBB)-nya terus ditagih ke Perhutani. KLHK menetapkan sekitar 1,1 juta hektare (1.103.941 ha) hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa dan Madura sebagai KHDPK.
Pemerintah beralasan pengambilalihan itu didasarkan pada SK Menteri LHK No. 287 Tahun 2022. Lebih utama lagi, untuk memperbaiki tata kelola hutan, menyelesaikan konflik tenurial, melaksanakan perhutanan sosial, dan rehabilitasi sekitar 472 ribu ha lahan kritis di Jawa.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2602150087/bgn-prihatin-kawasan-perhutani-dikuasai-pengusaha-besar-minta-waduk-cirata-dikembalikan-untuk-pekerja-keramba">BGN Prihatin Kawasan Perhutani Dikuasai Pengusaha Besar, Minta Waduk Cirata&nbsp;Dikembalikan Untuk Pekerja Keramba</a>
Dengan pengambilalihan ini menyebabkan luas hutan yang dikelola Perum Perhutani di Jawa dan Madura menyusut signifikan.
Akibatnya, kebijakan itu menuai pro dan kontra. Serikat karyawan Perhutani sempat melakukan aksi penolakan karena dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian hutan dan pengelolaan BUMN. Namun, pemerintah menegaskan bahwa hutan tersebut tetaplah milik negara dan bertujuan untuk kemakmuran masyarakat lokal melalui perhutanan sosial.

Perhutani kehilangan setengah hutan kelolaannya di Jawa dan Madura. Kini hutan yang hilang itu kondisinya tidak terurus.

Perhutani Kehilangan 1,1 Juta Hektare; Jawa Semakin Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/WhatsApp-Image-2026-02-07-at-183508-2176003127.jpeg" alt="Masyarakat melingkari pohon jati di salah satu hutan di Pulau Jawa. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat melingkari pohon jati di salah satu hutan di Pulau Jawa. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> De houtbosschen van djati, zijn met eenige uilzonderingen over geheel Java, Regerings eigendom. Er wordt thans meer en meer zorg gedragen dat deze goed worden onderhouden. Zij besloegen in 1849 eene uitgestrektheid van 2.600 palen. Er werden 159,000 hoornen geplant en nieuw plantsoen en 116,000 ingeboe. (Hutan kayu jati, dengan beberapa pengecualian di seluruh Jawa, adalah milik pemerintah. Kini semakin banyak perhatian diberikan untuk memastikan pemeliharaannya yang tepat. Pada tahun 1849, hutan tersebut meliputi area seluas 2.600 palen. 159.000 pohon baru ditanam dan 116.000 ditanam kembali. (Leydse Courant, Leiden, 8-3-1852, halaman 1) *** Jawa perlahan kehilangan rimba dingin berlumutnya. Tapi, tidak karena ada Perhutani yang meneruskan tradisi djaticultuur sejak abad ke-19. Meski begitu kini, hutan di Jawa sudah terlalu &ldquo;tipis&rdquo; untuk dipinjamkan demi kepentingan apa pun di luar hutan dan rimba. Jika terus dirampas, maka bukan hanya Perhutani yang tumbang, tapi Jawa yang akan tersungkur dalam penyesalan panjang. Kayu-kayu di rimba berbisik satu-sama lain. Menitipkan pesan pada anak-anak sungai, agar kisahnya dibawa ke laut. Di rumahnya sendiri, rimba membiarkan apapun tumbuh, termasuk sejarah kita-kita. Sejarah jati, di pulau ini sudah sangat lama. Terbaru, ketika Belanda mulai menanam. Sebuah berita 174 tahun silam di salah satu koran paling awal lahir di Belanda ini, Leydse Courant, seperti di atas menjelaskan tentang kayu jati di Jawa. Berita dan laporan lain tentang djaticultuur dan pajak yang dikenakan pada jati, dapat ditemukan pada sejumlah berita, iklan, dan laporan pejabat kehutanan. Misalnya, Bataviaasch Handelsblad edisi 07-05-1870, pada halaman 3, diumumkan, pemerintah telah menunjuk untuk Jawa dan Madura, inspektur lahan kelas I,2 dan 3, dan rimbawan kelas I. Mereka akan bekerja mengelola dan mengawasi hutan rimba di beberapa tempat di Jawa. Dalam buku Departement van Landbouw, Nijverheid en Handelin Nederlandschindi&euml;, Mededeelingen van het Proefstation Voor Het, Noschwezen no. 17, Herbosschingswerk in Bagelen 1875-1925, yang ditulis oleh ahli kehutanan Belanda, ir. WJG Zwart, Houtvester, diterbitkan Landsdrukkerij&mdash;Weltevreden, Batavia -1927, diurai sangat banyak tentang jati Pulau Jawa. Antara lain: &ldquo;Pada 1877, rimbawan Seubert mulai mendirikan perkebunan djati di Bagelen Selatan (Kabupaten Karung Anjar di atas Gombong). Lokasi ini dipilih secara khusus karena djati soenggoe sebagian besar ditemukan di sana (laporan tahunan 1878). Kita tidak tahu apakah tanaman itu tumbuh secara alami di sana. Tidak mustahil bahwa tanaman itu diimpor. Berdasarkan laporan Inspektur Kebudayaan pada 1838, perkebunan djati akan didirikan di Bagelen, dengan benihnya dipasok dari Semarang dan Rembang... Rencana budi daya secara konsisten merujuk pada lokasi "di sungai yang mengalir" dengan tujuan untuk penjualan di masa depan. Perkebunan djati pertama hanya sebagian berhasil, hingga rimbawan G. De Graaf berhasil mencapai hasil yang lebih baik dengan menggunakan metode budi daya lapangan. Ia juga memperluas penanaman jati ke Kabupaten-kabupaten lain di Bagelen Selatan, seperti yang dapat disimpulkan dari lokasi penanaman, pasokan kayu di masa depan untuk pemukiman yang lebih besar (Poerworedjo, Koetoardjo, dan Keboemen) tampaknya telah dipertimbangkan. Misalnya, pada tahun 1880, di atas Koetoardjo (kompleks Goenoeng Krikil), perkebunan jati dan Albizzia (?) yang gagal milik Administrasi Pedalaman diambil alih, direklamasi dan diperluas dengan djati.&rdquo; Disebutkan pula, &ldquo;pada tahun tanam 1888/89, termasuk kediaman Banjoemas, kontrak-kontrak berikut disepakati untuk penanaman jati: 88,5 hektar dengan harga &fnof; 15 per hektar, 230 hektar dengan harga &fnof; 12,50 per hektar, 181 hektar dengan harga &fnof; 10 per hektar, 138 hektar dengan harga &fnof; 5 per hektar&hellip; Terutama ketika De Graaf menekankan spesies lokal dan asli, pasokan bahan tanam menjadi lebih mudah. Kecuali untuk Sindoro, dalam budidaya tahun 1888 dan 1889, semua yang dapat diperoleh penduduk digunakan. Benih yang cukup dapat dikumpulkan untuk budi daya djati di dataran rendah dari hutan sekitarnya, sebagian besar berasal dari periode sistem budidaya. Setidaknya pada awalnya (1838-42) hingga tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, benih untuk ini kemungkinan besar dipasok oleh Semarang dan Rembang. Pada tahun 1881, rimbawan G. S. de Graaf membawa benih dari Margasari&rdquo; Jika tidak ada catatan lain, saya berkeyakinan penanaman jati di Jawa oleh Belanda telah dimulai sejak 1800 atau setelahnya tapi sebelum 1840.Sejak itu, Jawa adalah jati dan pohon-pohon menjulang tinggi, tegak lurus teratur. Jati dan pinus, sudah lama berkawan di sini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017081141/anies-kritik-deforestasi-97-persen-kerusakan-hutan-indonesia-ternyata-legal">Anies Kritik Deforestasi: 97 Persen Kerusakan Hutan Indonesia Ternyata Legal!</a> <h3>Perhutani Sekarang</h3> Di jantung Semarang, kantor Perhutani berdiri gagah, segagah hutan Pulau Jawa. Walau gagah, akibat berbagai faktor. Perhutani memegang keempat sudut rimba Pulau Jawa dan Madura seluas, 1,38 juta ha, susut satu juta Ha. Ini sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 148 tahun 2025. Ini setara dengan 42% luas kawasan hutan Jawa. Di dalamnya ada hutan lindung seluas 192,5 ha, kawasan perlindungan 216.290 ha, kawasan penggunaan lain, 32.688 ha, kawasan produksi 939.156 ha. Perhutani menanam 72 juta bibit setiap tahun, tentu juga menebang, sesuai regulasi. Tak asal tebang. Perhutani tak perlu diajari berbaris, apalagi menebang dan menanam pohon. Jika saja luas hutan yang digembalakan Perhutani di Jawa masih di atas 2 juta ha, maka kekhawatiran akan bencana alam bisa berkurang. Namu, hutan yang tipis sudah semakin tipis, apa hendak dikata. Perhutani sekarang adalah sebuah perusahaan besar, bisa jadi tertua di Asia. Soal usia cerita lain, pengalaman kisah penting.Maka, tak heran Jepang belajar ke Perhutani bagaimana mengelola hutan. Maka, jika kita melihat tegakkan pohon pinus dan jati di kawasan Perhutani, akan tercengang. Pohon-pohon itu tegak lurus,tinggi, di bawahnya bersih. Elok untuk kijang berlari-lari. Bahkan saking eloknya dijadikan wisata hutan. Ratusan titik. Bisa jadi, kursi yang Anda duduki dari jati Pulau Jawa. Tapi, yang pasti kursi rebahan di kapal pesir itu, juga tangan-tangannya memang dari jati dari hutan rimba Pulau Jawa. (*) *) Khairul Jasmi, wartawan utama dan praktisi media yang tinggal di Padang

Hutan di Pulau Jawa semakin menipis. Karena hutan itu dipinjamkan untuk kepentingan di luar hutan. Sebagian hutan dikelola Perhutani.

Perhutani, Kisah Panjang Rimba Jawa Sejak Dua Abad Silam

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Khairul Jasmi

Berita Terkini

Perhutani Kehilangan 1,1 Juta Hektare; Jawa Semakin Rentan

Perhutani, Kisah Panjang Rimba Jawa Sejak Dua Abad Silam

Download Aplikasi JawaPos.com