Joko Riyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/Joko-Riyanto-1454763088.png" alt="Joko Riyanto" width="100%">
<figcaption>Joko Riyanto</figcaption>
</figure> Kasus polisi melakukan penembakan di luar standar prosedur operasi dan melanggar ketentuan akhir-akhir ini sungguh mengkhawatirkan. Jumat (22/11/ 2024) Kepala Satreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar ditembak oleh Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Dadang marah karena kawan sekantornya itu menangkap pelaku tambang galian C ilegal. Kejadian itu juga dikaitkan dengan praktik beking tambang ilegal yang melibatkan oknum kepolisian. Kemudian, Minggu (24/11/ 2024) anggota Polrestabes Semarang menembak mati pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy, 16, dengan dalih terlibat tawuran. Pada hari yang sama, Beni, 45, warga Desa Tunggang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka, meninggal akibat tembakan anggota Brimob Polda Bangka Belitung. Beni dituduh mencuri buah sawit di area perkebunan perusahaan swasta. Kegagalan Reformasi Sangat wajar apabila publik mengecam pedas aksi brutal polisi. Polisi seolah berlagak seperti koboi yang menembaki sesama polisi, warga, dan anak hingga tewas. Alih-alih menjalankan tugas dan fungsi polisi (sesuai dengan pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri) sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tindakan polisi tersebut justru mencerminkan kegagalan reformasi kepolisian. Tindakan represif dengan senjata api hanya dibenarkan apabila ada anggota masyarakat atau polisi yang terancam jiwanya. Penanganan konflik, tawuran, dan kasus kriminal lainnya oleh polisi yang sangat represif membuktikan bahwa polisi masih berwajah militer seperti pada zaman Orde Baru dahulu. Dalam penembakan hingga tewas itu, polisi justru melanggar prosedur tetap (protap). Semestinya, personel keamanan tidak mengutamakan emosi, tetapi mengedepankan pendekatan sesuai dengan prosedur hukum, humanis, serta komunikatif. Misalnya, dalam membubarkan tawuran, polisi antihuru-hara bisa diandalkan untuk menangani aksi massa. Polisi antihuru-hara dilengkapi water cannon (meriam air), tameng, pentungan, dan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Polisi pun tidak boleh menembak meski dengan peluru hampa. Tampaknya, aneh jika aksi massa harus dihadapi polisi dengan senjata plus peluru tajam. Di sini sangat jelas bahwa polisi bergaya koboi seolah warga adalah musuhnya. Di tengah makin kuatnya semangat mengembalikan citra kepolisian, polisi malah merusak citra tersebut dengan bertindak sewenang-wenang. Tindakan mereka tidak mencerminkan seorang bhayangkara sejati yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat. Secara instrumen dan struktur, polisi memang sudah berubah meski masih mencari bentuk yang ideal. Namun, dalam hal kultur, sebagaimana pepatah: bagaikan kambing berjalan di atas batu, masih banyak polisi yang memandang diri mereka sendiri pertama-tama sebagai prajurit tempur dan mereka meniru cara-cara, gaya, serta budaya militer. Kekerasan dan kesewenangan polisi menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menempatkan diri sebagai alat negara untuk melindungi warga, melainkan menjadi &rsquo;&rsquo;hantu&rsquo;&rsquo; masyarakat dan &rsquo;&rsquo;mesin pembunuh&rsquo;&rsquo; yang dikendalikan perusahaan-perusahaan imperialis guna menjaga pengisapan dan eksploitasi di negeri ini. Keterlibatan aparat kepolisian dalam semua kasus justru tidak untuk meredam konflik, tetapi melindungi perusahaan. Aparatur kita tak lagi bisa membedakan antara musuh dan rakyat. Warga yang menuntut hak seolah lebih jahat daripada kaum separatis sehingga harus dipungkas dengan aksi bersenjata. Sangat boleh jadi, insiden tersebut merupakan dampak makin longgarnya ketaatan personel terhadap disiplin dan tata tertib kesatuan. Termasuk penyelewengan kekuasaan dan bentuk baru pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Peran Polri, terutama terkait dengan pengamanan perusahaan transnasional, masih seperti &rsquo;&rsquo;anjing penjaga&rsquo;&rsquo; yang mengamankan aset-aset perusahaan yang membayar mereka. Bukan mengedepankan pendekatan hukum yang profesional, berbasis pada penghargaan HAM, dan lain-lain. Berwajah Sipil Sudah saatnya polisi menampilkan wajah sipil mereka. A.C. German menyatakan, untuk menjadi polisi yang otentik-sipil, polisi hendaknya moving away from military configuration and shaking hands with the entire community (makin menjauhkan diri dari sekalian hal yang berbau militer dan selalu ingin bersalaman dengan masyarakatnya). Herman Goldstein, pencetus community policing (CP), sejak 1960 menekankan agar polisi tidak hanya bergerak karena ada laporan kejahatan, tetapi juga menganalisis sebab-sebab terjadinya kejahatan. Sudah waktunya polisi meningkatkan kemampuan aparat di lapangan untuk tidak sekadar menjadi pemadam kerusuhan, tetapi juga pencegah munculnya konflik melalui negosiasi. Polisi harus mampu memecahkan persoalan masyarakat sehingga yang dikaji dan diburu adalah sumber kejahatan dengan melibatkan masyarakat.&nbsp;(*) <hr /> *) JOKO RIYANTO, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kasus polisi melakukan penembakan di luar standar prosedur operasi dan melanggar ketentuan akhir-akhir ini sungguh mengkhawatirkan.

Polisi Bergaya Koboi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/Joko-Riyanto-1454763088.png" alt="Joko Riyanto" width="100%">
<figcaption>Joko Riyanto</figcaption>
</figure> Para pemimpin negara berkumpul dalam pertemuan puncak perubahan iklim di Baku, Azerbaijan, 11&ndash;22 November 2024. Konferensi itu dihadiri lebih dari 190 negara yang meratifikasi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), yakni Konferensi Para Pihak (Conference of The Parties/COP) Ke-29 atau dikenal dengan COP 29. Konferensi tersebut mengusung tema In Solidarity for a Green World (Bersolidaritas untuk Dunia yang Hijau). Perubahan iklim kini menjadi persoalan ekologis. Di antaranya, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, kenaikan permukaan air laut, dan suhu udara yang makin panas. Laporan yang diterbitkan Universitas Delaware, AS, pada 28 November 2023 menyebutkan, dampak perubahan iklim telah mengurangi 6,3 persen output ekonomi global 2022 jika ditimbang berdasar populasi. Artinya, seluruh kegiatan ekonomi yang seharusnya menghasilkan pendapatan berubah menjadi bencana karena kondisi cuaca ekstrem. Laporan Bank Dunia 2021 pun menempatkan Indonesia dalam kerentanan tinggi akan risiko perubahan iklim dalam segala aspek. Sayang, fenomena itu belum cukup menyadarkan kita untuk lebih ramah kepada bumi. Bisa jadi, gempa bumi, tsunami, banjir-lonsgor, dan bencana lain juga merupakan peringatan Yang Kuasa atas ketidaksadaran dan ketertutupan hati kita pada berbagai pelajaran yang seharusnya diambil dari fenomena alam. Sebenarnya, sudah ada Protokol Kyoto yang menjadi pegangan dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Ada tiga anggota APEC, yakni AS, Tiongkok, dan Rusia, yang selama ini dikenal sebagai penghasil emisi GRK terbesar di dunia. AS, misalnya, belum mau meratifikasi Protokol Kyoto. Sementara Australia selama ini merupakan pengekspor batu bara terbesar. Satu hal pasti, waktu yang tersisa untuk mengurangi efek rumah kaca secara drastis tidak banyak. Pada COP sebelumnya, kita telah sepakat untuk menghimpun dana untuk kerugian dan kerusakan serta memberikan elaborasi lebih lanjut. Penting kiranya mengukuhkan kesepakatan ini dalam COP 29 dan mengumpulkan dana untuk mengisinya. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa dana tersebut terutama dimanfaatkan untuk negara-negara yang berisiko mengalami perubahan iklim dan perluasan negara kontributor (negara berkembang, industri) serta sumber pendanaan swasta. Negara-negara paling rentan akan akibat perubahan iklim mengusulkan supaya skema pendanaan kerugian dan kerusakan akibat krisis iklim berlandasan pada kemitraan yang didasarkan pada komitmen bersama untuk melindungi planet ini. Pada COP 29, realisasi dana kerugian dan kerusakan akibat krisis iklim menjadi tantangan berat bagi legitimasi seluruh rezim negosiasi perubahan iklim. Indonesia memastikan akan memainkan peran penting dan memimpin inisiatif hijau pada forum COP 29. Ada beberapa agenda krusial yang bisa diusung Indonesia dalam COP 29. Yakni, melaksanakan Global Stocktake yang telah disepakati di Perjanjian Paris, mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, serta pendanaan iklim. Indonesia jangan hanya beretorika pada komitmen perubahan iklim. Namun, diperlukan aksi nyata dalam mendorong transisi dunia menuju jalur yang berkelanjutan di COP 29. Sebab, Indonesia menjadi salah satu pemilik hutan tropis dan hutan mangrove terbesar dunia. COP 29 akan lebih banyak mendapatkan perhatian dunia jika dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu, akan makin banyak negara yang terinspirasi oleh langkah konkret Indonesia. Pemerintah harus menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang terus membangun ketahanan, keberlanjutan, dan ekonomi inklusif. Hal itu dilakukan untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih awal sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini negara-negara maju sudah berkomitmen menyediakan dana dalam kerangka pembiayaan perubahan iklim. Mengerahkan jumlah keuangan iklim internasional yang memadai merupakan hal yang vital jika kita ingin membatasi suhu rata-rata global di bawah 20 C. Harapan kita, delegasi Indonesia perlu mengampanyekan kerangka politik industri dan keuangan yang mampu mengendalikan perluasan ekonomi sekaligus memulihkan kerusakan sosial dan ekologis. Akumulasi kapital rendah karbon saja takkan pernah cukup untuk menahan apalagi membalik proses disintegrasi sosial ekologis saat ini. Indonesia perlu menyuarakan aksi nyata dalam hal krisis iklim. Aksi nyata Indonesia perlu segera mengonversi energi sesuai dengan komitmen global untuk menurunkan laju kenaikan suhu udara. Selaras dengan itu, diperlukan upaya kolektif untuk mengatasi dan menangani dengan menekankan pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Saatnya memberikan kesempatan dan ruang kepada anak muda untuk menghadapi krisis iklim. Makin luas ruang itu diberikan kepada generasi penerus bangsa, makin banyak pula terobosan dan kebaruan solusi yang muncul. Ingat, setiap investasi dalam revolusi hijau dan teknologi insulasi termal akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan menjamin ketersediaan energi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;JOKO RIYANTO, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Perubahan iklim kini menjadi persoalan ekologis. Di antaranya, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, kenaikan permukaan air laut, dan suhu.

COP29 dan Desakan Aksi Nyata Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/Joko-Riyanto-1454763088.png" alt="Joko Riyanto" width="100%">
<figcaption>Joko Riyanto</figcaption>
</figure> PUTRA&nbsp;bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sedang disorot terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet pribadi (private jet) jet bersama istrinya, Erina Gudono, saat perjalanan ke Amerika Serikat (AS). Jet dengan tail number N588SE itu dimiliki perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia. Bahkan, Kaesang yang juga ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaesang dan istri tentu saja berhak menggunakan segala kemewahan perjalanan sepanjang mengeluarkan uang pribadi. Fasilitas mewah itu dapat menjadi laknat apabila menjadi selubung halus untuk memperlancar kepentingan dan bisnis tertentu. Dalam kerangka berpikir rasional yang menerapkan metode behaviour, harus ditelaah motif di balik perilaku individu, baik pengusaha maupun aktor birokrasi, dalam membuat keputusan maupun implementasinya. Berdasar asumsi utama pendekatan rational choice, dalam membuat pilihan, individu tidak bisa melepaskan diri dari tujuan mengejar kepentingan pribadi. Ucapan terkenal sejarawan Inggris abad ke-19, John Dalberg-Acton, masih relevan: Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Makin besar kekuasaan, godaan untuk menyalahgunakannya makin besar. Negeri ini masih menyandang predikat negara dengan tingkat korupsi tinggi. Dinasti politik dan relasi kekuasaan telah menimbulkan permasalahan dan cenderung melahirkan tindakan rasuah. Penyakit KKN hingga detik ini masih menghantui dalam praktik birokrasi. Tiga Lapis Korupsi Menurut George Aditjondro dalam Korupsi Kepresidenan: Oligarki Tiga Kaki, terdapat tiga lapis korupsi. Lapis pertama adalah korupsi yang langsung berkaitan antara warga dan aparat negara, yaitu suap dan pemerasan. Disebut suap jika prakarsa untuk memberikan barang, jasa, dan uang berasal dari warga. Disebut pemerasan jika prakarsa untuk mendapatkan barang, jasa, dan uang berasal dari aparat negara. Lapis kedua adalah korupsi lingkaran dalam (inner circle) di pusat pemerintahan, yaitu nepotisme, kroniisme, dan kelas baru. Nepotisme merupakan korupsi antara pelayan publik dan mereka yang menerima kemudahan dalam bisnisnya lantaran adanya hubungan darah/persaudaraan. Kroniisme sama dengan nepotisme, tetapi tidak ada hubungan darah di antara kedua pihak yang samasama menerima keuntungan. Adapun kelas baru, mereka yang mengambil kebijakan dan mereka yang menerima kemudahan khusus untuk usaha mereka berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Lapis ketiga adalah korupsi yang berbentuk jejaring. Praktik lancung ini melibatkan birokrat, politikus, aparat hukum, aparat keamanan negara, perusahaan negara dan perusahaan swasta, serta lembaga pendidikan dan penelitian yang memberikan kesan ilmiah serta objektif dan menjadi alat legitimasi kebijakan. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya dan sulit dibuktikan. Sebab, ada konspirasi yang canggih antarelemen untuk melakukan proses pemiskinan secara berjemaah. Korupsi yang disebut kejahatan kerah putih (white collar crime) itu sangat berkontribusi bagi tumbuh kembangnya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural tercipta bukan karena masyarakat yang tidak berdaya, tetapi karena kebijakan yang memang diciptakan untuk memiskinkan masyarakat atau pemiskinan (impoverishment). Perdagangan Pengaruh Meski Kaesang bukan penyelenggara negara, fasilitas jet pribadi bagi dia itu berpotensi menjadi dugaan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan sepanjang berkaitan dengan fungsi jabatan keluarga dan perdagangan pengaruh. Sebab, delik hukum dalam gratifikasi adalah perdagangan pengaruh dari pejabat negara yang dinikmati pemberi gratifikasi. Banyak kasus korupsi yang terungkap di pengadilan yang melibatkan anggota keluarga penyelenggara negara. Fakta lain, banyak koruptor yang menggunakan anggota keluarga lainnya dalam pencucian uang hasil tindak pidana mereka. Mengutip Koran Tempo edisi Selasa, 3 September 2024, konstruksi hukum seperti itu pernah diterapkan KPK ketika menjerat Andi Zulkarnaen Anwar Mallarangeng alias Choel Mallarangeng. Choel adalah adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng yang terlibat kasus korupsi pengadaan barang/jasa dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Choel dituding menerima Rp 7 miliar dari sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek itu. Pengadilan Tipikor Jakarta pun memvonisnya 3,5 tahun penjara pada 6 Juli 2017. Selain Mallarangeng bersaudara, kasus lain yang menjadi contoh perdagangan pengaruh adalah korupsi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Politikus Partai Nasdem itu dijerat KPK karena memeras sejumlah pegawai di kementeriannya hingga Rp 44,5 miliar. Dalam sidang terungkap, keluarga SYL ikut meminta sejumlah uang kepada para pejabat Kementan. Investigasi KPK Untuk itu, KPK perlu bersikap zero tolerance terhadap korupsi dan anti-intervensi politik. Artinya, KPK tidak boleh tunduk pada elite negeri ini, termasuk kepada pimpinan lembaga tinggi negara atau elite parpol. KPK mesti berani bekerja secara profesional. Tidak cukup klarifikasi dugaan gratifikasi dari Kaesang. KPK harus melakukan investigasi. Di sisi lain, secara etika moral, klarifikasi Kaesang penting untuk memberikan penjelasan secara jujur. Apabila merasa ada benturan kepentingan (conflict of interest) soal fasilitas jet pribadi itu, dia harus melapor kepada KPK. Jangan berdalih Kaesang bukan penyelenggara negara. KPK bisa memulai investigasi dari perjanjian antara Pemkot Surakarta dan PT Shopee International Indonesia yang telah ditandatangani Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat itu. Dari perjanjian itu, akan ditemukan apakah ada konflik kepentingan atau tidak. Memperdagangkan pengaruh Presiden Jokowi atau tidak. Bila terbukti, patut diduga ada praktik gratifikasi dalam fasilitas jet pribadi untuk Kaesang tersebut. Publik menanti keberanian KPK untuk menguak dugaan gratifikasi itu. <hr /> *) JOKO RIYANTO, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Kaesang dan Erina tentu saja berhak menggunakan segala kemewahan perjalanan sepanjang mengeluarkan uang pribadi. Termasuk jet pribadi.

Menguak Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Joko Riyanto

Berita Terkini

Polisi Bergaya Koboi

COP29 dan Desakan Aksi Nyata Indonesia

Menguak Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

Download Aplikasi JawaPos.com