Ferdian Andi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/ferdian-270135290.jpg" alt="FERDIAN ANDI" width="100%">
<figcaption>FERDIAN ANDI</figcaption>
</figure> DUGAAN&nbsp;kebocoran 4,7 juta data aparatur sipil negara (ASN) pada awal Agustus lalu menambah daftar sengakrut tata kelola digital di Indonesia. Sebelumnya, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) juga diretas dan sempat lumpuh. Situasi tersebut tak terlepas dari lemahnya desain kebijakan di sektor digital. Kegamangan desain kebijakan hukum di sektor digital terlihat dari ketidakmampuan regulasi memotret kebutuhan prioritas di sektor digital. Misalnya, persoalan keamanan siber (cyber security) yang disederhanakan pada urusan pengadaan infrastruktur digital. Konsekuensinya, persoalan digital tak menjadi bagian penting dan fundamental yang berkorelasi dengan isu kedaulatan negara. Unsur konstitutif kedaulatan negara, dalam perspektif ilmu kenegaraan, antara lain, adalah wilayah yang dimaknai sebagai darat, laut, dan udara. Hal itu merujuk pada konvensi di Montevideo, Uruguay, pada 1933. Dalam konteks tersebut, digital dengan ketergantungan manusia dan kompleksitas di dalamnya selayaknya dapat dikualifikasikan sebagai bagian penting dari wilayah negara. Norma Mollers (2021) mendefinisikan teritori digital (digital territory) sebagai upaya nasionalisasi infrastruktur informasi dengan menyasar dua jalur, yakni material dan moral. Nasionalisasi material berarti seluruh perangkat infrastruktur informasi seperti server, kabel, dan satelit di bawah kendali negara. Nasionalisasi moral berarti menasionalisasi ide normatif tentang bangsa serta kewarganegaraan. Nasionalisasi terhadap material dan moral atas digital secara bersamaan akan menempatkan digital dalam paradigma ketatanegaraan yang dimaknai sebagai bagian dari kedaulatan negara yang harus dijaga serta dipertahankan. Digital menjadi bagian tak terpisahkan dari aspek kedaulatan negara. Penyertaan digital dalam arena diskursus ketatanegaraan telah menjadi perbincangan sejumlah sarjana lewat pelbagai pendekatan. Hal itu menandai kompleksitas keberadaan digital yang berkorelasi erat dengan tata kelola digital serta kedaulatan negara. Para sarjana tersebut, antara lain, Laura Denardis (2014) dengan gagasan Digital Governance, Jammie Susskind (2022) melalui The Digital Republic, Francesca Musiani (2022) dengan gagasan Digital Sovereignty, serta Geovani de Gregorio (2022) dengan Digital Constitutionalism. Ubah Paradigma Satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menyentuh persoalan digital dalam paradigma kedaulatan negara. Bila parameternya pada kebijakan hukum (legal policy), kebijakan yang diterbitkan selama 10 tahun pemerintahan tak berkorelasi secara langsung dengan isu kedaulatan digital. Meski, harus fair, dalam aturan terbaru melalui UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat upaya &rdquo;nasionalisasi&rdquo;. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan terhadap Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi di Indonesia yang harus berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia, dikecualikan bagi penyelenggara layanan yang belum tersedia di Indonesia. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 13 (ayat 3 dan 4) UU No 1 Tahun 2024. Ketentuan lama hanya mengatur &rdquo;PSrE Indonesia&rdquo;. Pada norma lain terdapat pula ikhtiar nasionalisasi dengan mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengikuti hukum Indonesia dalam perkara kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausul baku yang dibuat PSE. Norma itu diatur dalam pasal 18A ayat (1) UU No 1 Tahun 2024. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 serta UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, pembahasan digital sebatas pada urusan transformasi digital semata. Lagi-lagi, perkaranya tak jauh dari persoalan infrastruktur digital. Cara pandang pemerintah dalam menempatkan digital, sebagaimana yang terpotret melalui UU, RKP, serta APBN, tidak lain merupakan potret paradigma pemerintah yang menempatkan sektor digital baru sekadar &rsquo;&rsquo;alat&rsquo;&rsquo;. Padahal, menghadapi kompleksitas masalah yang muncul di ranah digital, dibutuhkan pendekatan interdisipliner seperti politik, hukum, serta arsitektur jaringan digital. Sudut pandang ini mesti dielaborasi lebih lanjut untuk ditransformasikan dalam bentuk kebijakan publik di sektor digital. Pelibatan para pakar lintas disiplin ilmu dan pemangku kepentingan di sektor ini niscaya segera dilakukan. Meski, catatannya, pilihan kebijakan yang ditempuh harus senantiasa didasari prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di satu sisi serta berorientasi menjaga kedaulatan digital di sisi lain. Pemerintahan Baru Tantangan di sektor digital makin tak ringan. Sejumlah persoalan yang mengemuka di ruang publik harus direspons lebih solid, ajek, dan komprehensif. Baik melalui kebijakan hukum maupun penegakan hukum. Pemerintahan baru memiliki pekerjaan rumah untuk mendesain tata kelola digital agar lebih baik. Dalam praktiknya, kebijakan di sektor digital baru sebatas pada transformasi digital secara artifisial dan pinggiran. Idealnya, kebijakan di sektor digital mampu mengombinasikan pendekatan politik, hukum, dan jaringan digital secara simultan, paralel, serta kolaboratif. Upaya itu bakal memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada warga negara di satu sisi dan menegakkan kedaulatan negara di sisi lain. Jika ditarik pada persoalan makro, persoalan di sektor digital seperti judi online, perlindungan data pribadi, dan puncaknya soal keamanan digital sejatinya merupakan efek rapuhnya kedaulatan digital kita. Akibatnya, penyelesaian persoalan tidak menyentuh pokok masalah. Penyelesaian bersifat ad hoc. Persoalan yang sama sewaktuwaktu berpeluang muncul di kemudian hari. Dalam konteks pemerintahan baru, gagasan hilirisasi digital yang disampaikan pasangan Prabowo-Gibran saat debat Pemilu Presiden 2024 lalu harus diformulasikan dan dikonsepsionalkan secara solid dan menyentuh pokok persoalan. Sektor digital harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam persoalan kedaulatan negara. Sengkarut tata kelola digital belakangan ini harus dijawab melalui rencana kerja pemerintah (RKP), program legislasi nasional (prolegnas), serta perangkat kebijakan lain yang didasari wawasan Nusantara yang berorientasi pada ketahanan dan integrasi nasional. Visi kedaulatan digital semestinya muncul dalam pemerintahan baru mendatang. Pernyataan Andrew Keen dalam theguardian.com (23 Mei 2012) patut menjadi renungan bersama. Menurut dia, menjadi manusia di era digital tak lain adalah membangun digital untuk kemanusiaan: Being human in the digital world is about building a digital world for humans.&nbsp;(*) <hr /> *) FERDIAN ANDI, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, direktur eksekutif Puskapkum

Dugaan kebocoran 4,7 juta data aparatur sipil negara (ASN) pada awal Agustus lalu menambah daftar sengakrut tata kelola digital di Indonesia

Urgensi Kedaulatan Teritori Digital

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/ferdian-270135290.jpg" alt="FERDIAN ANDI" width="100%">
<figcaption>FERDIAN ANDI</figcaption>
</figure> PERAYAAN&nbsp;Idul Fitri memberi makna penting bagi individu maupun negara. Perayaan kolosal ini memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Terlebih, merujuk data World Population Review, Indonesia berpenduduk muslim terbesar kedua (236 juta) setelah Pakistan (240,8 juta), perayaan Idul Fitri secara lahir batin memberi dampak bagi warga dan negara. Idul Fitri identik dengan mudik yang berarti kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman juga dimaknai sebagai evaluasi diri atas perjalanan selama setahun terakhir. Kebersahajaan, keguyuban, dan kohesivitas sebagai nilai luhur yang relevan untuk dibawa kembali dalam aktivitas di kota seusai mudik. Bagi negara, perayaan Idul Fitri menjadi ruang artikulasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di sektor transportasi, tata kelola ketersediaan bahan pokok warga, hingga pelayanan ketertiban dan keamanan di ruang publik. Mobilitas jutaan warga dalam waktu yang bersamaan membutuhkan kejelian dan ketepatan dalam mengorkestrasi pergerakan warga dari kota ke desa. Bukan sekadar itu, perayaan Idul Fitri juga menjadi momentum untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah catatan maupun kritik publik terhadap penyelenggaraan negara patut dielaborasi sebagai bagian dari partisipasi publik dalam pemerintahan demokratis. Perayaan Idul Fitri menjadi momen yang tepat bagi penyelenggara negara untuk mengembalikan integritas dalam bernegara. Bagi negara, Idul Fitri berarti supremasi moralitas dalam tata kelola bernegara sebagaimana amanat konstitusi. Moralitas Konstitusional Penyelenggaraan kekuasaan negara, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, meniscayakan pelibatan moralitas. Moralitas dalam bernegara ini berkedudukan sebagai kompas sekaligus rem bagi negara, yang pada dasarnya memiliki sifat memaksa dan monopoli, dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki. Dalam bentangan sejarah, dari era klasik hingga modern, terkonfirmasi bila moralitas dihilangkan dalam penyelenggaraan negara, secara paralel akan lahir pemerintahan yang absolut, otoriter, dan sarat penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Dalam praktik demokrasi mutakhir di pelbagai belahan negara dunia, muncul istilah stagnation democracy, backsliding democracy, illiberal democracy, regression democracy, managed democracy, bahkan die democracy, sebagai potret demokrasi yang meminggirkan moralitas bernegara. Dampaknya, demokrasi tak hanya jalan di tempat atau mengalami kemunduran, tapi sudah berubah menjadi otoriter dan mengalami kematian. Situasi yang harus dihindari bersama. Moralitas bernegara termanifestasikan melalui moralitas konstitusional (constitutional morality) yang diaktualisasikan melalui tindakan pemegang jabatan di bawah konstitusional yang sesuai dengan kebajikan yang disyaratkan menurut hukum. Moralitas konstitusional tidak didasari pada konsepsi abstrak seperti &rdquo;orang baik&rdquo; yang berbudi luhur, tapi menitiktekankan pada pemenuhan persyaratan untuk menjadi yang baik pada jabatan publik (Bruce P. Frohnen &amp; George W. Carey, 2016). Kewenangan yang dimiliki penyelenggara negara, seperti di bidang pemerintahan, legislasi, serta yudisial, sepatutnya didasari moralitas konstitusional dengan berpedoman pada prinsip pemisahan (separation of power) sekaligus pembatasan kekuasaan (limitation of power), yang menjadi bagian dari fungsi konstitusi. Kritik dan catatan yang muncul di ruang publik seperti di bidang legislasi yang pada titik ekstrem menormalisasi peminggiran partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Termasuk pengabaian etik dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam bentuk kebijakan publik maupun pelaksanaan kekuasaan yudisial melalui putusan hukumnya. Andre Béteille (2008) menyebutkan, kendati sebuah konstitusi ditulis dengan cermat, namun cenderung melahirkan kesewenang-wenangan, tidak menentu, dan berubah-ubah. Padahal, konstitusi memberi panduan tentang aturan hukum yang impersonal dan membedakan perkara mana yang diselesaikan melalui jalur kompetisi politik. Di sinilah pentingnya aktivasi moralitas konstitusional dalam bernegara. Menurut Béteille, tanpa moralitas konstitusional yang diinternalisasi ke pemangku jabatan publik, termasuk kalangan intelektual publik, konstitusi hanya menjadi mainan para pialang kekuasaan. Peringatan itu patut menjadi refleksi bersama tentang pentingnya menegakkan dan meninggikan moralitas konstitusional dalam tata kelola bernegara. Perayaan Idul Fitri menjadi momen kontemplatif bagi negara untuk kukuh dan kembali ke jalur konstitusi. Sikap tersebut penting diambil sebagai konsekuensi dari relasi agama dan negara dari aspek material, yakni menempatkan agama sebagai sumber nilai dalam pengelolaan negara. Kembali ke Konstitusi Perayaan Idul Fitri yang berdekatan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Februari lalu serta menjelang peringatan 26 tahun reformasi pada Mei mendatang menjadi momen yang tepat untuk mengukuhkan kembali cita-cita para pendiri bangsa (the founding fathers) sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Ragam persoalan yang mendasar dalam pengelolaan penyelenggaraan negara harus dikembalikan pada format konstitusional. Konstitusi, dalam pandangan Ronald Dworkin (2006), harus dibaca secara moral dengan mengembalikan konstitusi sesuai maksudnya, bukan dibaca atas dasar pandangan siapa yang bisa diterima. Konstitusi yang memuat prinsip-prinsip umum, dalam pandangan Dworkin, memperlakukan status moral dan politik warga dalam keadaan setara. Ia menyerukan, negara harus berusaha memperlakukan setiap warga negara sama, dengan kepedulian yang sama, termasuk kebebasan yang melekat pada individu warga. Idul Fitri bagi penyelenggara negara tak disimplifikasi sekadar ajang silaturahmi antarelite yang dikonversi ke dalam politik praktis berjangka pendek. Idul Fitri mesti menjadi perayaan keagamaan yang dapat menjadi pemantik kembalinya fitrah bernegara yang berarti menempatkan kepentingan umum sebagai pijakan dalam perumusan setiap kebijakan publik. Seperti disampaikan Presiden Ke-38 Amerika Serikat Gerald R. Ford (1913&ndash;2006), konstitusi telah mengubur mimpi buruk yang panjang bagi Amerika. Sebab, konstitusi berfungsi &rdquo;Our constitution works; our great republic is a government of laws and not of men&rdquo;.&nbsp;(*) <hr /> *) FERDIAN ANDI, Pengajar HTN/HAN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)

Perayaan Idul Fitri memberi makna penting bagi individu maupun negara. Perayaan kolosal ini memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial.

Idul Fitri dan Moralitas Bernegara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/ferdian-270135290.jpg" alt="FERDIAN ANDI" width="100%">
<figcaption>FERDIAN ANDI</figcaption>
</figure> DUA&nbsp;puluh lima tahun reformasi tak cukup melahirkan sikap keteladanan para elite. Amandemen konstitusi, perubahan sistem politik, serta perubahan tata kelola pemerintahan tak menjadikan ruang publik secara otomatis berada di jalur yang tepat. Penyimpangan dalam bentuk pelanggaran hukum dan etik di ranah publik secara demonstratif mudah dijumpai. Publik disuguhi tontonan elite penyelenggara negara maupun elite lainnya yang jauh menjadi tuntunan. Pelaku kekuasaan kehakiman justru terjerat kasus hukum dan etik. Pelaku kekuasaan eksekutif di level menteri dan wakil menteri hingga pimpinan daerah juga tak luput dalam pusaran korupsi. Di lembaga penegak hukum, pimpinan KPK juga terjerat dalam dugaan kasus suap. Pelbagai peristiwa itu terjadi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ironi dan anomali. Proses Pemilu 2024 tak sedikit menampilkan ragam inkonsistensi sikap dan pernyataan dari para aktor politik. Revolusi mental yang digulirkan pemerintahan ini sejak periode pertama pada 2016 yang tertuang melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental tak secara signifikan memberi jejak keteladanan dari elite di ruang publik. Padahal, gerakan yang berisi lima hal tersebut (Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu) memiliki nilai yang baik. Namun sayangnya, peristiwa yang terjadi belakangan ini justru kontradiksi dengan gerakan yang dimaksud. Kepemimpinan Demokratis Keteladanan elite sejatinya kompatibel dengan sistem demokrasi yang meniscayakan keseimbangan antara negara dan warga negara. Tindakan dan keputusan negara semata-mata didasari atas restu rakyat melalui instrumen demokratis-partisipatif seperti dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembentukan kebijakan publik. Peran kepemimpinan dalam negara demokratis memiliki andil penting dalam menciptakan nilai di ruang publik. Sanghan Choi (2007) menyebutkan, bentuk kepemimpinan yang demokratis berciri pengorbanan, keberanian, simbolisme, partisipasi, dan visi. Nilai yang dilahirkan dari kepemimpinan demokratis ini berdampak pada akuntabilitas pejabat publik. Kepemimpinan demokratis secara linier akan menghadirkan kepemimpinan yang memberi keteladanan bagi publik. James M. Kouzes &amp; Barry Z. Posner (2013) menyebutkan, terdapat lima praktik kepemimpinan yang memberi keteladanan. Yakni mencontohkan caranya (model the way), menginspirasi visi bersama (inspire a shared vision), proses yang menantang (challenge the process), memungkinkan orang lain bertindak (enable others to act), serta menyemangati jiwa (encourage the heart). Sayangnya, sejumlah peristiwa yang belakangan ini muncul justru tampak memunggungi model kepemimpinan yang demokratis. Konversi urusan publik menjadi urusan privat dan sebaliknya urusan privat menjadi urusan publik mengakibatkan kepemimpinan model otokrasi berpotensi muncul. Kepemimpinan model ini mendorong praktik otoriter, direktif, menghukum, berorientasi pada tugas, persuasif, dan tertutup. Meski pemimpin model otokrat kerap dipuji karena kemampuan mengembangkan pengikut yang setia dan menjadi figur otoritatif dalam memelihara dan membangun ketertiban (Bernard M. Bass &amp; Ruth Bass, 2009). Dalam konteks ini, tak ada pilihan lain selain mengembangkan dan mendorong terciptanya kepemimpinan yang demokratis di pelbagai cabang kekuasaan negara dengan menjadikan etika dan hukum sebagai pijakannya. Ruang partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan negara mesti dilakukan. Konsekuensinya, kritik dari publik dilihat sebagai manifestasi keterlibatan publik dalam pengelolaan penyelenggaraan negara menjadi lebih baik. Menemukan Keteladanan Keteladanan elite memiliki makna penting bagi pengelolaan penyelenggaraan negara yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prinsip mendasar seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, konsensus, efektif, akuntabel, dan visi strategis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014057618/gugurkan-status-tersangka-ini-pertimbangan-hukum-putusan-praperadilan-eddy-hiariej">Gugurkan Status Tersangka, Ini Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan Eddy Hiariej</a> Penyelenggaraan negara yang baik akan bermanfaat dalam pembentukan karakter generasi berikutnya. Pemimpin yang menginspirasi dan menggerakkan hal-hal yang baik akan menjadi role model bagi publik, khususnya bagi generasi muda. Namun sebaliknya, bila ruang publik diisi tindakan tercela yang jauh dari keteladanan, justru akan mendelegitimasi institusi publik. Bahkan, pada titik ekstrem, tindakan yang keluar dari etika dan hukum justru menginspirasi generasi berikutnya dengan menjadikannya sebagai standar ideal yang harus dilakukan. Situasi yang harus dihindari dan dicegah bersama-sama. Pemilu sejatinya menjadi instrumen konstitusional untuk menemukan keteladanan di ruang publik. Pemilu dapat dimaknai sebagai ajang kontestasi keteladanan yang dimanifestasikan melalui adu gagasan dan rekam jejak melalui forum perdebatan, diskusi, dan udar gagasan. Pemilu yang jujur dan adil menjadi pintu masuk lahirnya keteladanan di ruang publik. Institusi demokrasi yang tecermin melalui cabang-cabang kekuasaan negara harus merepresentasikan keteladanan publik yang dimulai dari cara mendapatkan kekuasaan dengan baik, pengelolaan kekuasaan dengan transparan dan akuntabel, serta pertanggungjawaban kekuasaan di hadapan publik. Semua tahapan tersebut menjadi modal penting untuk melahirkan keteladanan bagi publik. Penyelenggara negara yang bertindak atas dasar etika dan hukum, maka dengan sendirinya, keteladanan akan lahir dari model kepemimpinan yang otentik itu. Hal yang sama bila aktor politik bertindak selaras antara ucapan dan perbuatan, maka akan melahirkan politisi yang merepresentasikan gagasan dan pikiran publik (representation in ideas) bila kelak menjadi pejabat publik. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Kepemimpinan teladan hakikatnya berorientasi pada kebaikan bagi banyak orang. Sebagaimana disebutkan Perdana Menteri Kanada Jean Chr&eacute;tien (periode 1993&ndash;2003), di Toronto Star 7 Juni 1984, bahwa leadership means making people feel good. Kebaikan publik dalam konteks bernegara terefleksikan melalui konstitusi. Singkatnya, untuk menemukan keteladanan elite, pilihannya tak lain dengan mengelola negara dengan berpedoman pada etika dan hukum, bukan yang lain.&nbsp;(*) <hr /> *) FERDIAN ANDI,&nbsp;Pengajar HTN/HAN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)

Revolusi mental yang digulirkan pemerintahan ini sejak periode pertama pada 2016 yang tertuang melalui Instruksi Presiden Nomor 12/2016.

Pemilu dan Keteladanan Elite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/ferdinan-andi-3407098105.png" alt="FERDIAN ANDI" width="100%">
<figcaption>FERDIAN ANDI</figcaption>
</figure> KECERDASAN&nbsp;buatan atau artificial intelligence (AI) yang berbasis komputasi kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. AI membantu dan memudahkan aktivitas sehari-hari. AI kini makin populer. Temuan survei Ipsos mengonfirmasi popularitas AI ini. Lembaga riset spesialis opini publik dan pasar global yang bermarkas di Paris itu pada akhir Juli lalu mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara tertinggi (84 persen) di dunia yang mengakui keberadaan AI. Indonesia juga didapuk sebagai negara tertinggi di dunia (74 persen) yang mengakui lebih banyak manfaat AI daripada mudaratnya. Temuan tersebut seturut dengan hasil sigi We Are Social pada awal tahun 2023 ini yang mengungkapkan bahwa di Indonesia tembus 213 juta pengguna internet setara 77 persen dari total populasi di Indonesia. Meski, berita tidak baiknya, terdapat 63 juta atau 23 persen penduduk Indonesia yang belum terhubung dengan internet (unconnected population). Kendati demikian, bukan tanpa soal keberadaan AI ini. Stuart Russel &amp; Peter Norvig (2021) mencatat sejumlah risiko yang muncul dari keberadaan AI, di antaranya perlindungan data pribadi. AI dapat melakukan pengawasan dan persuasi secara massal kepada individu dan aktivitas yang diinginkan melalui saluran telepon, kamera video, e-mail, dan saluran pesan lainnya. AI juga memicu pengambilan keputusan yang bias akibat penyalahgunaan algoritma mesin yang ceroboh. Persoalan lainnya, di sektor ketenagakerjaan, AI menggantikan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dapat dikerjakan manusia. Stephen Hawking, Stuart Russel, Max Tegmark, dan Frank Wilczek (2014) dalam artikel yang ditulis di Independent mengingatkan, dalam merespons dampak jangka pendek atas keberadaan AI, tergantung siapa yang mengendalikannya. Namun, untuk dampak jangka panjang, tergantung apakah AI dapat dikendalikan atau tidak. Peringatan itu menjadi bahan reflektif bagi pemangku kepentingan tentang pentingnya pengaturan keberadaan AI. Kebutuhan Regulasi Pengaturan tentang AI menjadi isu mayor di pelbagai negara dunia. Merujuk laporan Reuters pada 13 September 2023 lalu, saat ini terdapat sepuluh negara yang sedang menyiapkan regulasi dan ada pula yang menerapkan aturan transisi. Selain itu, dua lembaga dunia, yakni G7 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga tengah menyiapkan perangkat aturan mengenai AI. Sejumlah isu yang menjadi perhatian pelbagai dunia terkait pengaturan AI ini seperti pencegahan penyebaran pelecehan seksual terhadap anak (Australia), persaingan usaha (Inggris), keamanan bagi negara dengan kewajiban AI mendapat izin dari negara (Tiongkok), penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak privasi (Prancis, Italia, Jepang, Spanyol, dan Polandia), pemanfaatan AI bagi kepentingan militer dan nonmiliter untuk perdamaian dan keamanan global (PBB), serta soal tidak diakuinya karya seni yang dihasilkan oleh AI (Amerika Serikat). Indonesia bukan tak ada upaya untuk mengelola keberadaan AI. Sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020&ndash;2045 yang dirilis Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 2020, juga memberi perhatian soal pentingnya pengaturan yang memuat tentang etika dan tata kelola kecerdasan buatan dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan. Sebenarnya terdapat ruang yang dapat ditempuh oleh DPR dan presiden yang saat ini sedang pembahasan perubahan (legislative review) kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Semestinya DPR dan presiden mempertegas norma &rdquo;agen elektronik&rdquo; sebagai AI sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 1 ayat (3) PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penegasan nomenklatur tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan aturan turunan yang spesifik mengatur tentang AI. Istilah &rdquo;agen elektronik&rdquo; dalam ketentuan tersebut dimaknai sebagai nama lain dari artificial intelligence (AI) (Ilhami Ginang Pratidina, 2017). Konsekuensi atas pemaknaan itu, agen elektronik yang merupakan penyedia perangkat AI memiliki kewajiban dan pertanggungjawaban hukum yang melekat (Zahrashafa PM &amp; Angga Priancha, 2023). Norma lain yang relatif tegas menyebut nomenklatur AI dapat dijumpai dalam Permenkominfo 3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hanya, ketentuan dalam permenkominfo itu lebih fokus pada teknis pemrograman AI. Opsi lainnya dalam pengaturan AI dapat melalui pengaturan hukum yang mandiri, yakni memuat aturan khusus tentang AI. Meski, tantangannya, aturan tersebut harus bisa menjangkau perkembangan kecepatan teknologi, seperti dalam konteks AI munculnya artificial super intelligence (ASI). Jika opsi ini ditempuh, dari sisi prosedur membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi, masa jabatan DPR periode 2019&ndash;2024 setahun lagi akan berakhir. Tetapi, apa pun pilihan model pengaturan yang ditempuh negara, pengaturan AI semestinya mendesak segera dilakukan. Menjaga Peradaban Tantangan di depan mata dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Titik kerawanan pemilu bisa saja dipicu oleh konten yang dihasilkan AI. Seperti konten berupa audio atau video yang seolah menyerupai orang atau figur publik tertentu yang menarasikan suatu hal yang memicu polemik. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu semestinya dapat menangkap potensi kerawanan pemilu yang dipantik AI ini. Pengaturan AI ini dimaksudkan untuk merawat peradaban kemanusiaan dalam rangka supremasi hak-hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai kemanusiaan. Penggunaan AI yang bertanggung jawab, menurut Cary Coglianese (2021), justru akan mengukuhkan prinsip demokrasi dan nilai tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.&nbsp;(*) <hr /> *) FERDIAN ANDI,&nbsp;Pengajar HTN/HAN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, direktur eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berbasis komputasi kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita.

Mengatur Kecerdasan Buatan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Ferdian Andi

Berita Terkini

Urgensi Kedaulatan Teritori Digital

Idul Fitri dan Moralitas Bernegara

Pemilu dan Keteladanan Elite

Mengatur Kecerdasan Buatan

Download Aplikasi JawaPos.com