Chandra Bagus Sulistyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/BNI-678399500.png" alt="CHANDRA BAGUS SULISTYO" width="100%">
<figcaption>CHANDRA BAGUS SULISTYO</figcaption>
</figure> SEBELUM&nbsp;menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di pengujung tahun, saat ini Indonesia punya hajatan berupa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, pada 5&ndash;7 September 2023. Adapun temanya adalah ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang memberikan arti penting peran negara ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia. Diharapkan pertemuan tersebut juga dapat menghasilkan beberapa kesepakatan lainnya, yaitu penguatan infrastruktur ASEAN, food security, blue economy dan green economy, serta digital economy dan payment ecosystem. Pokok bahasan blue economy dan green economy menjadi sesuatu yang menarik karena tema tersebut sangat kontekstual dengan kondisi saat ini. Terjadinya global warming, perubahan iklim ekstrem, termasuk adanya polusi udara di Jakarta, perlu mendapat perhatian bersama bagi negara-negara ASEAN dan peserta lainnya. Kejadian tersebut memaksa negara di dunia, termasuk ASEAN, agar dapat mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Di Indonesia, ekonomi hijau ditetapkan menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Peran ASEAN dalam Ekonomi Hijau Mengapa tema ekonomi kawasan ASEAN perlu dibahas dalam KTT kali ini? Karena di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, bahasan stabilitas ekonomi kawasan ASEAN menjadi sesuatu yang urgen untuk menjadi awareness bersama. Namun, harus disadari bahwa kawasan ASEAN yang paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim. ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama terkait transisi menuju ekonomi hijau. Di antaranya; melalui penyusunan ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance, Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk, serta ASEAN Strategy for Carbon Neutrality. Data di forum ekonomi hijau ASEAN di Pulau Bangka Belitung (7/2023) menunjukkan bahwa lebih dari 66 persen Asia Tenggara adalah laut dan samudra. Laut ASEAN menyumbang 15 persen perikanan global dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 625 juta pekerja di instansi terkait. Dapat dikatakan bahwa mendorong ekonomi hijau di bidang-bidang seperti ekowisata, pengelolaan limbah laut, dan perikanan berkelanjutan akan menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan di setiap negara anggota ASEAN. Mengapa (Harus) BUMN Fokus Ekonomi Hijau Implementasi ekonomi hijau di Indonesia sudah menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024. Tiga program yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Keberhasilan program prioritas tersebut membutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Selain tertuang dalam blueprint BUMN 2024&ndash;2034 terkait peran BUMN sebagai pelopor perwujudan ekonomi hijau di Indonesia. BUMN juga mempunyai peran strategis dalam implementasi ekonomi hijau karena area kewenangan dan segmennya cukup luas dalam mengakselerasi misi ekonomi hijau Indonesia berupa net zero emission maksimal pada tahun 2060. Apa saja sih manfaat yang akan dirasakan BUMN ketika mengimplementasikan ekonomi hijau? Pertama, untuk membangun rantai pasok yang lebih berkelanjutan karena perusahaan yang menerapkan konsep ini dalam bisnisnya biasanya lebih sedikit mengalami gangguan pasokan bahan baku. Kedua, menciptakan basis pelanggan yang lebih setia karena semakin banyak konsumen kini mencari perusahaan untuk produk yang memenuhi dampak sosial dan lingkungan. Ketiga, menciptakan peluang usaha baru. Transisi dari kegiatan ekonomi konvensional ke ekonomi hijau sangat menantang, namun penerapan ekonomi hijau akan berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang besar. Keempat, mendapat fasilitas green financing. Kemudahan dalam akses layanan perbankan, baik berupa lending (green loan) maupun layanan transaksi melalui digital channel yang mendukung operasional ekonomi hijau. Oleh karena itu, ada beberapa langkah strategis serta tanggung jawab yang harus dilakukan para BUMN agar ekonomi hijau lebih masif implementasinya untuk Indonesia. Yakni; pertama, meningkatkan pembiayaan bank BUMN di sektor environmental, social &amp; governance (ESG). Peran bank BUMN dalam membiayai transisi ke ekonomi hijau adalah untuk membuka investasi swasta, menjembatani penawaran dan permintaan dengan mempertimbangkan seluruh spektrum risiko, dan untuk mengevaluasi proyek dari perspektif ekonomi dan lingkungan. Kedua, BUMN harus mulai menghijaukan kegiatan operasionalnya sendiri. Lingkungan BUMN harus segera mengintegrasikan risiko lingkungan dan perubahan iklim ke dalam strategi dan sistem manajemen risikonya. Ke depan, semakin hari semakin banyak entitas BUMN yang berkeinginan menjadi lebih hijau dan bahkan mulai meluncurkan produk/proses berwawasan ekonomi hijau. Ini tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonominya, tetapi juga untuk menjadikan good corporate citizens. Ketiga, kolaborasi entitas BUMN dalam mewujudkan green industry cluster melalui penyediaan energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangan green hydrogen dan green ammonia. Keempat, dibentuknya program management office (PMO) oleh Kementerian BUMN. Bertugas mengoordinasikan proyek strategis dan aksi korporasi dalam mendukung program implementasi dekarbonisasi. Peran BUMN sebagai agent of development dalam implementasi blue economy dan green economy di Indonesia merupakan bentuk komitmen Indonesia atas hasil kesepakatan KTT ASEAN nantinya. Walhasil, Indonesia akan dapat berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kawasan ASEAN khususnya dan negara dunia pada umumnya. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;CHANDRA BAGUS SULISTYO,&nbsp;Business incubation &amp; stakeholder management department head divisi business program BNI

Temanya adalah ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang memberikan arti penting peran negara ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia.

KTT & Peran BUMN Wujudkan Ekonomi Hijau

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Chandra Bagus Sulistyo

Berita Terkini

KTT & Peran BUMN Wujudkan Ekonomi Hijau

Download Aplikasi JawaPos.com