Biyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/Biyanto-2871666725.jpg" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> Film dokumenter Pengkhianatan G 30S PKI rutin diputar setiap malam pada 30 September. Rutinitas itu seakan menjadi ritual pemerintah era Orde Baru. Agenda nonton bareng (nobar) film tersebut baru berhenti sejak era reformasi. Namun, pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, nobar film tersebut kembali digalakkan. Hingga kini, daya tarik film garapan Arifin C. Noer itu ternyata masih besar. Masyarakat tampak menikmati film dokumenter berdurasi lebih dari 4 jam tersebut. Pemutaran film Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut bertujuan mengingatkan masyarakat akan bahaya komunisme. Namun, harus diakui, tayangan itu sempat memicu perdebatan. Sebagian pihak memaknai acara nobar tersebut dengan perspektif politik. Pihak lain, yakni penyelenggara nobar, menyatakan bahwa acara itu murni ditujukan untuk mengingatkan generasi bangsa pada kekejaman PKI. Terlepas dari perdebatan itu, sebagai bangsa yang besar, seharusnya kita tidak mudah melupakan sejarah. Mengutip pernyataan Sukarno, &rsquo;&rsquo;Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmerah).&rsquo;&rsquo; Semboyan itu diucapkan Sukarno dalam pidato terakhirnya saat perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 1966. Melalui sejarah, suatu bangsa bisa belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Pentingnya belajar dari masa lalu juga ditegaskan filsuf Yunani sekaligus bapak sejarah dunia, Thucydides (456&ndash;396 SM). Dia menyatakan, sejarah merupakan filsafat yang mengajar melalui contoh-contoh (history is philosophy teaching by examples). Melalui sejarah, kita belajar menata masa depan yang lebih baik. Pada konteks itulah seharusnya kita membaca peristiwa G 30S PKI. Pembacaan secara jujur sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi komoditas politik. Sejarah PKI Sejarah PKI bermula dari perkumpulan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Perkumpulan itu berubah menjadi PKI pada 23 Mei 1920. Para ideolog komunisme dan ISDV kemudian beralih menjadi aktivis politik. Dalam Pemilu Pertama 1955, perolehan suara PKI mencapai 16,36 persen. Mereka menempati posisi empat besar di bawah PNI (22,32 persen); Masyumi (20,92 persen); dan NU (18,41 persen). Dengan besarnya dukungan politik, PKI mulai menanamkan pengaruh di berbagai segi. Mereka juga menjanjikan kesejahteraan serta keadilan sosial. Faktanya, PKI justru menghadirkan keadaan yang mengerikan. Salah satu buktinya adalah pemberontakan mereka pada 1948 yang disertai pembunuhan terhadap banyak ulama dan santri. PKI juga melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G 30S PKI. Pemberontakan 30 September itu memakan banyak korban. Sejumlah jenderal TNI-AD dibunuh secara keji. Pengalaman sejarah memilukan tersebut tidak boleh terlupakan. Pada konteks inilah pemerintah Orde Baru selalu memperingati G 30S PKI. Pemerintah era reformasi juga berkomitmen menjadikan G 30S PKI sebagai pelajaran berharga. Ideologi Komunisme Sebagai organisasi atau partai politik, PKI memang telah dibubarkan pemerintah. Namun, sebagai ideologi, komunisme akan terus tumbuh dan berkembang. Kesadaran itu sangat penting karena memberangus ideologi bukanlah pekerjaan mudah. Karena berkaitan dengan nilai-nilai yang dipedomani, ideologi pasti bersifat laten. Jika kondisi memungkinkan, ideologi yang bersifat laten tersebut bermanifestasi dalam bentuk gerakan. Bahaya laten ideologi komunis itulah yang harus diwaspadai. Memang, ada sebagian komponen bangsa yang meragukan kebangkitan neokomunisme. Menurut kelompok itu, di negara kelahirannya, komunisme telah runtuh. Karena itu, tidak mungkin komunisme bangkit kembali. Namun, fakta menunjukkan adanya semangat anak-anak keturunan PKI untuk bangkit. Mereka menuntut hak dan perlakuan yang sama. Apalagi, realitas kesenjangan sosial ekonomi makin nyata terjadi di negeri tercinta. Kondisi itu berpotensi menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya ideologi komunisme. Pada era reformasi, kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin undang-undang juga memberikan semangat tersendiri. Karena itu, tidak mengherankan jika ada tuntutan pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menjadi dasar pelarangan kegiatan komunisme. Sekelompok eks tahanan politik juga pernah menggugat presiden melalui Pengadilan Negeri Jakarta pada Agustus 2005 silam. Mereka mengklaim ada 20 juta anggota PKI yang menjadi korban tragedi G 30S PKI. Dengan berani mereka menuntut ganti rugi. Cara Menyikapi Pertanyaannya, bagaimana menyikapi kebangkitan komunisme era baru (neokomunisme)? Juga, bagaimana bangsa ini harus memperlakukan anak-anak keturunan PKI? Sebagai bangsa yang besar, sangat penting bagi kita untuk membedakan antara anak-anak keturunan PKI dan orang tua mereka. Terasa tidak adil jika menimpakan kesalahan orang tua pada anak-anak. Jika hal itu dilakukan, pasti akan memicu dendam sejarah yang tak berkesudahan. Anak-anak keturunan PKI harus diperlakukan sebagai sesama anak bangsa sepanjang menunjukkan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Rasanya, semua elemen bangsa menyadari bahaya komunisme. Apalagi jika komunisme bermanifestasi menjadi kekuatan politik. Jika itu terjadi, sejarah kekejaman PKI akan terulang. Karena itu, semua elemen bangsa harus meminimalkan faktor-faktor yang memicu bangkitnya komunisme. Yang terpenting, kewaspadaan terhadap komunisme tidak boleh disertai dendam supaya nilai-nilai kemanusiaan pada sesama anak bangsa tidak tercerabut.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;BIYANTO, Guru besar UIN Sunan Ampel; sekretaris PW Muhammadiyah Jatim

Film dokumenter Pengkhianatan G 30S PKI rutin diputar setiap malam pada 30 September. Rutinitas itu seakan jadi ritual pemerintah era Orba.

Mewaspadai Ideologi Komunisme

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/Biyanto-2871666725.jpg" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> SEMUA&nbsp;elemen bangsa tentu menyadari betapa besar peran kaum muda dalam sejarah perjalanan negeri. Kesadaran itu menemukan momentumnya berkat keberhasilan kaum muda bersama berbagai elemen pilar civil society dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti diketahui, ribuan massa dari berbagai elemen kaum muda menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal&nbsp;putusan MK di depan kompleks gedung DPR RI pada Kamis (22/8/2024). Aksi serupa juga dilakukan di berbagai daerah. Pemicu aksi tersebut adalah revisi kilat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rapat dilakukan sehari setelah MK mengubah syarat pencalonan pilkada. DPR berusaha untuk mengakali keputusan yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dan menyiasati putusan MK soal usia calon kepala daerah. Alhasil, berkat aksi berbagai elemen kaum muda dan civil society akhirnya sikap DPR berbalik haluan. DPR memutuskan mengikuti putusan MK. Padahal, sebelumnya DPR berkeras untuk lebih memilih putusan kontroversial Mahkamah Agung (MA) daripada putusan MK. Putusan MA yang memantik kontroversi adalah titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan, bukan tatkala pendaftaran. Siklus 20 Tahunan Jika membaca sejarah pergerakan bangsa, kita akan menemukan fakta bahwa kiprah kaum muda sungguh luar biasa. Kiprah membanggakan kaum muda dimulai dari pendirian Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Seorang pemuda yang juga dokter dari kalangan aristokrat bernama Wahidin Sudirohusodo menjadi tokoh sentral pendirian Budi Utomo. Pendirian Budi Utomo secara umum diakui sebagai tonggak gerakan kebangkitan nasional. Melalui teori siklus 20 tahunan, sebagaimana dikemukakan Dawam Rahardjo dalam Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa (1996), kita menyaksikan kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa. Setelah fase kebangkitan nasional (1908), siklus 20 tahunan yang menunjukkan peran penting kaum muda berlanjut hingga era Sumpah Pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945), gerakan mahasiswa yang melahirkan Orde Baru (1966), dan munculnya era reformasi (1998). Era reformasi memang baru menunjukkan hasil pada 1998 yang ditandai dengan tumbangnya kepemimpinan otoritarianisme Orde Baru. Tetapi, harus diakui, kiprah kaum muda sebagai faktor utama keberhasilan menumbangkan rezim Orde Baru telah dimulai pada pertengahan 1980-an. Pertanyaannya, setelah 20 tahun era reformasi, apakah kaum muda akan kembali melahirkan gerakan yang menentukan sejarah perjalanan bangsa? Pertanyaan ini penting dijawab pelajar dan mahasiswa yang senantiasa tampil menjadi pelopor gerakan moral. Dalam perjalanan sejarah siklus 20 tahunan itu tampak sekali bahwa kaum muda bukan saja bermodal semangat, melainkan juga memiliki kultur keilmuan yang mapan. Mereka juga memiliki keterampilan berorganisasi dan membangun jaringan (networking). Tetapi sangat disayangkan, kultur tersebut nyaris tenggelam dalam hiruk pikuk politik sepanjang era reformasi. Sepanjang era reformasi, kaum muda tampak lebih menunjukkan minat berpolitik dengan menjadi aktivis partai, anggota legislatif, tim pemenangan calon presiden, dan tim sukses calon dalam pilkada. Karena itulah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejak era reformasi hingga kini telah terjadi peningkatan syahwat politik di kalangan kaum muda. Ironisnya, peningkatan syahwat politik itu tidak hanya terjadi di panggung politik nasional, melainkan juga di daerah. Di antara indikatornya adalah bergabungnya sebagian intelektual muda dalam sejumlah partai politik serta tim sukses pemenangan pasangan calon dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Padahal, mereka sebelumnya dikenal sebagai intelektual independen yang bebas menyuarakan kritik konstruktif kepada pemerintah, partai, dan kelompok elite. Elite partai juga seakan berlomba untuk mengajak kaum muda masuk dunia politik. Targetnya, kaum muda diharapkan menjadi sumber energi sekaligus magnet untuk menarik pemilih pemula dan generasi milenial pada umumnya. Tergoda Politik Kekuasaan Seiring dengan peningkatan syahwat politik di kalangan kaum muda, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi roh perjuangan mereka semakin tergerus. Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal kepada penguasa dan elite partai politik. Peningkatan syahwat politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah akibat perbedaan pilihan politik. Perjuangan kaum muda tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, melainkan untuk tujuan pragmatis-jangka pendek. Pilihan sebagian kaum muda berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan di ranah kultural tidak menonjol. Padahal, kalau direnungkan, wilayah perjuangan di bidang politik pasti sangat terbatas dengan peminat yang banyak. Dampaknya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, perjalanan kaum muda akan selalu diwarnai intrik dan tarik-menarik kepentingan politik. Sebagian kaum muda juga berpikiran bahwa perjuangan melalui jalur politik memberikan harapan yang instan untuk meraih kekuasaan, kemapanan, status sosial, popularitas, dan materi. Sementara perjuangan melalui jalur kultural dianggap investasi jangka panjang yang melelahkan dan berpeluh keringat. Akibatnya, perjuangan melalui jalur kultural sepi peminat. Padahal, bidang garap perjuangan kultural sangat luas. Kaum muda bisa menjadi akademisi, peneliti, entrepreneur, pekerja sosial, pendakwah, penulis, pekerja seni, pegiat budaya, atletik, dan profesional lainnya. Seiring dengan dinamika politik jelang Pilkada Serentak 2024, gelombang aksi kaum muda dan elemen civil society seakan menemukan momentum yang tepat. Berbagai aksi itu penting dipahami sebagai ikhtiar untuk meluruskan arah kiblat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Simbol kekuatan moral ini penting sebagai kontrol terhadap kelompok elite yang menunjukkan gejala buta aksara moral, serakah, dan haus kekuasaan. Pada konteks inilah keyakinan bahwa sejarah pasti berulang (history repeats itself) benar-benar menjadi kenyataan melalui gerakan aksi kaum muda.&nbsp;(*) <hr /> *) Biyanto, Guru Besar UIN Sunan Ampel, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

DPR memutuskan mengikuti putusan MK. Padahal, sebelumnya DPR berkeras untuk lebih memilih putusan kontroversial Mahkamah Agung

Kebangkitan Kembali Kaum Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/biyanto-1573123210.png" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> SEORANG&nbsp;jurnalis senior, Saur Hutabarat, pernah mengatakan bahwa setelah era Bung Hatta, tiada lagi yang layak menyandang gelar negarawan. Negeri ini juga telah kehilangan Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Ahmad Syafi&rsquo;i Ma&rsquo;arif (Buya Syafi&rsquo;i). Semasa hidupnya, Buya Syafi&rsquo;i juga menyampaikan kerisauan senada. Buya Syafi&rsquo;i mengatakan bahwa bangsa ini terlalu banyak melahirkan politisi, tapi miskin negarawan. Membedakan politisi dan negarawan dapat dipahami dari pernyataan James Freeman Clarke (1810&ndash;1888). Teolog Amerika Serikat itu berkata, &rsquo;&rsquo;The difference between a politician and a statesman is that a politician thinks about the next election while the statesman thinks about the next generation&rsquo;&rsquo; (Perbedaan politikus dan negarawan adalah bahwa politikus berpikir tentang pemilu berikutnya ketika negarawan memikirkan generasi masa depan). Politisi dengan syahwat politik tinggi selalu berpikir cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Bahkan saat dirinya baru dilantik sekalipun, yang dipikirkan adalah strategi untuk mempertahankan kekuasaan pada pemilu berikutnya. Bagi politisi yang haus kekuasaan, soal etika berpolitik sementara waktu diabaikan. Yang penting adalah memenangi perebutan kekuasaan. Itulah sebabnya politik selalu dimaknai, &rsquo;&rsquo;Who gets what, when, and how&rdquo; (Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana). Doktrin politik juga mengajarkan bahwa tidak ada teman dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Bahkan, ada politisi yang berseloroh, &rsquo;&rsquo;Perbedaan pendapat itu biasa terjadi. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan.&rdquo; Karakter itu menjadikan politik dan partai akrab dengan budaya berpecah. Tengoklah tokoh-tokoh yang berkontestasi dalam pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2024. Mereka yang dulu berteman kini menjadi lawan. Sebaliknya, mereka yang dulu menjadi lawan kini berteman. Perpecahan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia politik dan kepartaian. Apalagi jika politisinya telah kehilangan nilai-nilai ideologi yang menjadi dasar perjuangan. Narasi ideologi yang biasanya ideal akan ditransaksikan dengan kepentingan pragmatis untuk meraih kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena tabiat kekuasaan, sekecil apa pun kekuasaan itu, selalu menghadirkan godaan. Peringatan Ibnu Khaldun Terkait dengan kerinduan negeri ini untuk melahirkan negarawan, kita penting merenungkan peringatan Bapak Sejarah Modern Ibnu Khaldun (1332&ndash;1406). Dalam karya monumentalnya, The Muqaddimah an Introduction to History (1989), Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kekuasaan itu, jika tidak dijalankan dengan amanah, pasti akan membawa kerusakan. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa tabiat kekuasaan selalu menghendaki berada di satu tangan (the royal authority, by its very nature, must claim all glory for itself). Karena itulah, penguasa selalu tidak rela jika kekuasaan yang diraih dengan penuh perjuangan harus berpindah tangan. Jika terpaksa harus berpindah tangan, diusahakan agar pemegang kekuasaan berikutnya adalah orang-orang yang masih berhubungan darah atau memiliki kekerabatan dengan dirinya. Pada konteks itulah, lahir budaya politik dinasti yang berakar kuat di negeri tercinta. Dalam budaya politik dinasti, mekanisme checks and balances pasti sangat sulit terwujud. Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa tabiat kekuasaan juga selalu menghendaki kemewahan (the royal authority, by its very nature, requires luxury). Padahal, kemewahan pada saatnya akan merusak akhlak para pemegang kekuasaan. Kemewahan dan hilangnya akhlak merupakan tanda kehancuran negara. Peringatan senada juga dikemukakan Lord Acton (1834&ndash;1902) tatkala menulis surat pada Bishop Mandell Creighton (1843&ndash;1901). Dalam surat itu, Acton menulis ungkapan yang melegenda, &rsquo;&rsquo;Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely&rdquo; (Orang yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya dan orang yang memiliki kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya). Godaan Kekuasaan Pertanyaannya, mengapa syahwat untuk mempertahankan kekuasaan begitu tinggi? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita renungkan kisah pengusiran Adam dan Hawa dari surga. Mengapa keduanya terusir dari surga? Jawabnya, karena mereka tergoda bujuk rayu setan. Sejak lama setan memendam kedengkian kepada Adam. Setan berusaha mencari jalan untuk menggelincirkan Adam. Setan menemukan dua kelemahan Adam, yakni keinginan untuk hidup abadi dan terus berkuasa. Dengan dua kelemahan itu, setan lantas merayu agar Adam dan Hawa makan buah dari pohon keabadian (syajarah al-khuldi). Menurut bisikan jahat setan, jika Adam dan Hawa mau makan buah khuldi, keduanya akan merasakan kenikmatan surga yang abadi. Keduanya juga memperoleh kekuasaan yang tidak pernah binasa. Singkat kisah, Adam dan Hawa akhirnya tergoda bujuk rayu setan. Memang tidak ada larangan bagi seseorang memperebutkan kekuasaan. Bahkan, jujur harus diakui bahwa demokrasi di negeri ini diselamatkan mereka yang mencalonkan diri dalam proses-proses politik pada Pemilu 2024. Tetapi, penting diingatkan agar mereka yang sedang berkontestasi dalam tahapan pemilu senantiasa berhati-hati. Mereka yang sedang antre di bawah pohon khuldi untuk meraih kekuasaan penting menunjukkan cara-cara terhormat dan bermartabat. Kontestasi yang dilakukan secara terhormat dan bermartabat pasti akan melahirkan pemimpin berkualitas dan berintegritas. Semoga proses-proses politik pada Pemilu 2024 tidak hanya melahirkan politisi yang haus kekuasaan, tapi juga negarawan yang memikirkan masa depan bangsanya.&nbsp;(*) <hr /> *) Biyanto,&nbsp;Guru Besar UIN Sunan Ampel, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Politisi dengan syahwat politik tinggi selalu berpikir cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Bahkan baru dilantik.

Mengerem Syahwat Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/biyanto-1573123210.png" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> Pemilu 2024 masih menyisakan empat bulan lagi. Seiring perjalanan waktu hingga hari pemungutan suara, suhu politik pasti terus meningkat. Dinamika politik bukan saja disebabkan tarik-menarik dukungan kelompok elite pada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ironisnya, dinamika politik jelang pemilihan presiden (pilpres) juga membelah pandangan dan sikap politik ulama. Kini, ulama terpolarisasi dalam berbagai kelompok kepentingan dukung-mendukung capres-cawapres. Sebagai pemimpin informal di tengah-tengah masyarakat, mereka yang berstatus tokoh agama seperti kiai dan gus, ternyata banyak yang tergoda untuk turun gelanggang. Secara vulgar mereka memberikan dukungan pada pasangan capres dan cawapres tertentu. Sebagian tokoh agama yang berhimpun dalam berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) juga tidak bisa menahan diri. Mereka terlibat jauh dalam kontestasi pilpres. Kalangan intelektual kampus pun setali tiga uang. Seperti diketahui, saat ini pasangan capres dan cawapres yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum adalah Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka. Jika tidak ada perubahan, tiga pasangan ini akan berlaga dalam pemilu pada 14 Februari 2024. Mereka ini didampingi sekelompok tim sukses, yang sebagian berlatar belakang ulama. Sebagian lagi akademisi kampus yang rajin melakukan survei. Mereka layaknya konsultan politik capres-cawapres. Terbelahnya Ulama Dalam proses politik jelang pilpres itulah publik melihat sebagian ulama-kiai terlibat langsung politik praktis. Dampaknya, para ulama-kiai terbelah karena perbedaan sikap politik dan dukungan pada kandidat. Pada konteks ini, publik tidak perlu heran karena dunia politik memang selalu akrab dengan perbedaan, bahkan perpecahan. Sebagian aktivis partai bahkan mengatakan perbedaan politik itu biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapatan. Juga dikatakan bahwa di dunia politik itu tidak ada teman atau lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Semua pihak semestinya melihat politik sebagai bagian dari persoalan duniawi semata. Karena itulah, tidak boleh saling memutlakkan pendapat dengan menganggap pilihan politiknya yang paling benar. Sementara pilihan politik orang lain dianggap salah. Apalagi jika dalam menyampaikan pandangan dan sikap politik itu seseorang membawa simbol-simbol keagamaan. Penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam politik dapat menodai kesakralan ajaran agama, juga memicu fenomena politik identitas. Peringatan ini penting direnungkan karena dinamika politik jelang pilpres telah menjadikan ulama-kiai terbelah. Apalagi sebagian ulama-kiai memiliki posisi sentral dalam ormas. Sebagian mereka juga kiai sekaligus pimpinan pondok pesantren. Dalam posisi ini, mereka sangat berpotensi untuk memengaruhi pilihan politik umat. Para kandidat capres dan cawapres pun tahu persis cara memanfaatkan mereka sebagai pendulang suara (vote getter). Terbelahnya sikap ulama-kiai karena faktor politik, apalagi disertai tindakan memobilisasi umat, tentu sangat disayangkan. Sebab, sifat ini jauh dari karakter ulama. Dalam pengertian yang baku, ulama merupakan kelompok orang yang ahli agama. Pengertian ini merujuk pada kalam Ilahi dalam Alquran (QS. 26: 197 dan QS. 35: 28). Dalam hadis Nabi Muhammad juga ditegaskan posisi istimewa ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam makna yang lebih luas, ulama juga mencakup cendekiawan (ulul albab). Dengan demikian, ulama sejatinya bukan hanya kelompok ahli agama, melainkan juga ahli ilmu pengetahuan pada umumnya. Berarti kelompok cendekiawan yang mengawal lembaga-lembaga survei adalah ulama. Jika tidak cermat, publik juga dapat mengalami sesat pikir dan dibuat bingung. Sebab, sebagian lembaga survei masuk dalam kelompok berkepentingan. Bahkan, ada lembaga survei dadakan yang dibentuk para kandidat jelang pilpres. Dampaknya, nilai-nilai kejujuran yang menjadi spirit dalam dunia keilmuan akan tergerus. Demikian halnya dengan sebagian ulama-kiai yang terlalu jauh bermain dalam politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat. Apalagi jika dukungan itu tidak gratis-tis. Artinya, mereka mendukung bukan karena rekam jejak kandidat, melainkan karena &rsquo;&rsquo;sedekah politik&rdquo;. Jika dugaan ini benar, berarti kelompok ulama dan lembaga survei telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral keilmuan. Ingat Pesan Benda Karena itulah, Julien Benda dalam The Betrayal of the Intellectuals (1980), berpesan agar kaum cendekiawan berhati-hati jika bersinggungan dengan politik kekuasaan. Julien Benda juga mengingatkan agar kaum cendekiawan tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan tatkala bersinggungan dengan politik kekuasaan. Yang tidak boleh hilang dari kaum cendekiawan adalah akhlak. Pesan ini penting agar kaum cendekiawan selalu menjadikan akhlak sebagai panglima dalam bertindak. Sebagai pemimpin informal, posisi ulama-kiai dan cendekiawan sejatinya diharapkan untuk mengawal proses politik jelang pilpres agar terlaksana secara terhormat. Ulama-kiai dan cendekiawan semestinya memosisikan diri sebagai penjaga akhlak umat dalam berpolitik. Mereka harus menjadi referensi moral bagi semua elite politik. Hal itu berarti mereka harus memainkan tugas utamanya, yakni amar makruf nahi mungkar (memerintah yang baik dan mencegah yang mungkar). Pembaru muslim Jalaluddin Al-Suyuthi menegaskan pentingnya tugas tersebut bagi ulama. Menurut Al-Suyuthi, tugas amar makruf nahi mungkar tidak boleh dijalankan sembarang orang. Ditegaskannya, hanya ulama dan umara (pemerintah) yang boleh menjalankan tugas tersebut. Ulama memiliki otoritas karena dinilai berilmu dan berkebijaksanaan. Sementara pemerintah memiliki kekuasaan dan aparat. Dengan posisi sentral itulah, ulama dan cendekiawan dapat memainkan peran penting jelang pemilu.&nbsp;(*) <hr /> *) BIYANTO,&nbsp;Guru besar UIN Sunan Ampel, sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Pemilu 2024 masih menyisakan empat bulan lagi. Seiring perjalanan waktu hingga hari pemungutan suara, suhu politik pasti terus meningkat.

Politik Telah Membelah Ulama-Cendekiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/biyanto-1573123210.png" alt="Biyanto" width="100%">
<figcaption>Biyanto</figcaption>
</figure> JUMLAH&nbsp;calon jemaah haji (CJH) asal Indonesia tahun ini tergolong yang terbesar sepanjang sejarah. Menurut data resmi Kemenag, total CJH 229.000 orang, termasuk tambahan kuota 8.000 orang. Pada awal keberangkatan musim haji 2023, kuota CJH masih 221.000 orang. Perinciannya, 203.320 kuota haji reguler dan 17.620 kuota haji khusus. Kuota CJH tahun ini berarti naik sangat signifikan dibanding musim haji 2022 yang masih pandemi, yakni 100.051 orang. Perinciannya, 92.925 jemaah haji regular dan 7.226 jemaah haji khusus. Kenaikan kuota CJH pada tahun ini tentu harus disyukuri. Kenaikan kuota ini diharapkan dapat memangkas daftar antrean CJH. Sebab, daftar antrean CJH di sejumlah provinsi mencapai 30 hingga 45 tahun. Khusus di Jawa Timur, rerata antrean CJH sudah mencapai 35 tahun di setiap kabupaten/kota. Menyikapi semakin mengularnya antrean CJH itu, umat perlu diajak untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Berdasar fakta sejarah, kita memperoleh penjelasan bahwa Nabi SAW hanya sekali menunaikan ibadah haji. Ibadah haji Nabi itu dilakukan pada tahun ketujuh Hijriah, persis setelah masa penaklukan Kota Makkah. Haji Nabi itu pun dikenal dengan haji perpisahan (wada&rsquo;). Itulah haji pertama dan terakhir Nabi sepanjang masa kenabiannya. Teladan Nabi ini penting terus digelorakan agar tumbuh kesadaran di kalangan umat, terutama mereka yang telah berangkat haji berkali-kali. Memang tidak mudah memahamkan umat bahwa kewajiban ibadah haji itu cukup sekali. Sebab, ibadah haji selalu memberikan pengalaman keagamaan yang mendalam. Apalagi, Allah SWT memanggil jemaah haji dengan sebutan yang sangat menyentuh hati nurani, yakni tamu Allah (wafdullah). Dengan panggilan itu berarti Allah yang akan menjadi tuan rumah. Karena itu, dikatakan, jemaah haji berkunjung ke rumah Allah (Baitullah, Kakbah). Sebagai tuan rumah, Allah pasti akan menyambut, menjamu, dan memberikan rasa aman bagi jemaah haji. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad juga menjelaskan keutamaan ibadah haji. Misalnya, Nabi bersabda bahwa haji yang mabrur itu pahalanya tiada lain kecuali surga. Disebutkan pula, pahala orang berhaji sama dengan berjihad di jalan Allah. Juga dikemukakan bahwa doa yang dipanjatkan jemaah haji pasti akan dikabulkan Allah. Karena janji yang diberikan Allah dan Rasulullah begitu rupa, motivasi umat untuk menjalankan ibadah haji terus bergelora. Pengalaman rohani yang diperoleh setiap jemaah haji juga selalu menghadirkan semangat untuk kembali menjadi tamu Allah. Setiap orang yang pernah menjadi tamu Allah pasti teringat saat melaksanakan prosesi ibadah haji. Senantiasa terbayang tatkala mengelilingi Kakbah (tawaf), berjalan mondar-mandir antara Bukit Shafa dan Marwa (sai), berkumpul di Padang Arafah (wukuf), bermalam (mabit) di Muzdalifah dan Mina, melontar dengan batu-batu kecil (jumrah), menggunting atau mencukur rambut (tahalul), serta mencium batu hitam (Hajar Aswad). Jemaah laki-laki diharuskan berpakaian yang tidak berjahit, alas kaki tidak boleh menutup mata kaki, dan apabila pakaian ihram telah dikenakan tidak boleh berhias. Bersisir, menggunting kuku, dan mencabut bulu, apabila dilakukan saat berpakaian ihram, akan dikenai denda. Terlebih jika bercumbu, membunuh binatang, dan mencabut tanaman. Berkata atau berpikiran kotor (rafats), berbuat tercela (fasiq), dan bertengkar (jidal) benar-benar ditekankan kepada tamu-tamu Allah untuk dijauhi selama pelaksanaan ibadah haji. Jika diamati secara saksama, prosesi ibadah haji laksana sebuah pertunjukan. Pandangan ini dikemukakan tokoh revolusioner Iran Ali Shariati (1933&ndash;1977) dalam karya berjudul Hajj (2007). Pernyataan Shariati jelas tidak berlebihan jika kita memperhatikan protokoler ibadah haji. Pelaksanaan rukun Islam kelima itu memang laksana sebuah pertunjukan. Tetapi bukan pertunjukan biasa, melainkan pertunjukan akbar karena melibatkan jutaan orang. Jutaan jemaah terlibat dalam pertunjukan akbar tersebut. Dikatakan Ali Shariati, dalam pertunjukan akbar itu, Allah langsung bertindak sebagai sutradara. Tokoh-tokoh yang harus diperankan adalah Adam, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan setan. Lokasi utamanya di sekitar Masjidilharam, Masjid Nabawi, Tanah Haram, Kakbah, Shafa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan tempat-tempat bersejarah yang selalu diziarahi jemaah haji. Terakhir, kata Ali Shariati, pemain utamanya adalah setiap jemaah haji itu sendiri. Para tamu Allah inilah yang akan memerankan karakter dari figur utama Adam, Ibrahim, Hajar, Ismail, dan setan. Modal ketakwaan itulah yang akan menjamin setiap jemaah dapat meneladani karakter tokoh yang diperankannya. Di samping itu, modal ketakwaan juga sangat penting untuk menata niat agar ibadah hajinya diterima Allah. Rangkaian ibadah haji itu jelas memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi orang yang sudah berhaji. Bahkan, tatkala melakukan rangkaian ibadah haji, banyak jemaah yang menitikkan air mata sebagai bentuk rasa syukur karena diundang sebagai tamu Allah. Karena itulah, kerinduan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci terus menggelora di kalangan umat Islam. Tetapi, penting diingat, kini ada jutaan orang yang sedang mengantre untuk diundang sebagai tamu Allah. Pesan pentingnya, bagi yang sudah berhaji, harus menahan ego spiritualnya untuk memberikan kesempatan kepada saudaranya. Bukankah Nabi telah memberikan teladan bahwa berhaji itu cukup sekali?&nbsp;(*) <hr /> *) BIYANTO, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Jumlah calon jemaah haji (CJH) asal Indonesia tahun ini tergolong yang terbesar sepanjang sejarah. Menurut data Kemenag, total CJH 229 ribu.

Antrean Haji Mengular, Teladani Nabi Muhammad SAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Biyanto-2529903889.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SELURUH&nbsp;elemen negeri telah merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Para pendidik, pegiat, dan penyelenggara pendidikan penting menjadikan Hardiknas sebagai momentum merenungkan kontribusi lembaga pendidikan dalam gerakan pemberantasan korupsi. Seluruh ekosistem pendidikan penting menjawab tantangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang pernah menyatakan bahwa idealnya lembaga pendidikan menghasilkan para pejuang antikorupsi. Tetapi, ironisnya, lembaga pendidikan, menurut Mahfud MD, justru banyak &rdquo;menernak&rdquo; koruptor. Pernyataan Mahfud senada dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Dalam suatu acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan (PBAK) untuk mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2022, Ghufron mewanti-wanti sivitas akademika kampus agar tidak terseret dalam pusaran kasus korupsi. Peringatan itu disampaikan Ghufron karena perguruan tinggi ternyata turut menyumbang sekitar 86 persen koruptor. Peringatan Mahfud dan Ghufron seakan memperoleh afirmasi seiring dengan perkembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum jajaran petinggi Universitas Negeri Lampung (Unila). Kasus korupsi di Unila layaknya fenomena &rdquo;gunung es&rdquo;. Tampak di permukaan hanya satu&ndash;dua insiden, tetapi sejatinya masih banyak kasus dengan modus serupa yang belum terendus aparat penegak hukum dan media. Dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah oknum di Unila makin menunjukkan bahwa latar belakang sosial pelaku korupsi sangat beragam. Mereka berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, partai politik, pengusaha, sivitas akademika kampus, bahkan elite organisasi keagamaan. Pertanyaannya, mengapa kalangan terpelajar bisa terseret dalam pusaran kasus korupsi? Bukankah mereka termasuk kelompok terpelajar dan berilmu? Jawabnya, mereka yang terjerat kasus korupsi sangat mungkin karena terlalu jauh bersinggungan dengan politik dan kekuasaan. Mereka juga tampak gagap tatkala berurusan dengan budaya birokrasi yang koruptif. Untuk itulah, kaum terpelajar tidak boleh hanya mengandalkan ilmu pengetahuan tatkala bersinggungan dengan politik dan kekuasaan. Bermodal Akhlak Modal yang sangat penting dimiliki kaum cerdik cendekia adalah moral atau akhlak. Modal akhlak bersifat universal karena berlaku bagi siapa pun dan apa pun agamanya. Persoalan akhlak penting karena berkaitan dengan integritas seseorang. Pada konteks itulah, Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) pernah menyatakan bahwa perspektif moral ini dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang yang terpelajar telah berkhianat, terpeleset, tertipu, khilaf, naif, atau tidak paham dengan medan pergaulan sehingga salah mengambil langkah. Nilai-nilai integritas penting dirawat, termasuk tatkala kalangan terpelajar memperoleh amanah sebagai pejabat publik. Tetapi, sayang sekali, realitas terkadang justru berkata sebaliknya. Mereka yang sering menyatakan tidak pada korupsi justru rajin korupsi. Seakan menyadari bahwa ada begitu banyak kalangan terdidik yang terlibat kasus korupsi, maka dikembangkan materi pendidikan antikorupsi. Di beberapa perguruan tinggi, kurikulum pendidikan antikorupsi didesain dengan cara beragam. Ada yang menjadikan mata kuliah mandiri. Ada juga yang menyisipkan (inserting) materi antikorupsi ke beberapa mata kuliah. Pengembangan materi pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menjadikan kalangan terdidik sebagai pribadi berintegritas. Bangsa ini jelas banyak berharap pada dunia pendidikan. Sebab, mereka yang sedang belajar di bangku sekolah dan kuliah di perguruan tinggi merupakan calon pemimpin negeri. Jika kini kalangan cerdik cendekia sudah banyak yang &rdquo;berlepotan&rdquo; dengan noda korupsi, kepada siapa lagi bangsa ini berharap? Memerlukan Ideologi Pertanyaan tersebut layak direnungkan jika kita tidak ingin melihat kalangan cerdik cendekia berkali-kali terpeleset dalam pusaran kasus korupsi. Menjamurnya praktik korupsi yang melibatkan kalangan terpelajar sangat mungkin disebabkan budaya di pemerintahan memang cenderung toleran terhadap korupsi. Bahkan, ada sebagian birokrat yang menoleransi praktik korupsi asal dilakukan &rdquo;sesuai prosedur&rdquo;. Mochtar Lubis dan James C. Scott dalam Bunga Rampai Korupsi (1988) mengingatkan bahwa ekspresi korupsi sering kali mewujud dalam banyak wajah (multifaces). Di kalangan pegawai negeri dan birokrat, korupsi dilakukan dengan melanggar sumpah jabatan. Ekspresi korupsi bisa berbentuk menerima uang sogokan, uang kopi, uang rokok, uang tahu sama tahu, uang transportasi, uang semir, dan salam tempel. Untuk mengelabui hukum, imbalan atau gratifikasi biasanya tidak langsung diberikan kepada pejabat resmi, tapi melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya. Di antara penyebab belum berhasilnya pemberantasan korupsi adalah karena gerakan antikorupsi belum memiliki ideologi. Ideologi dalam kaitan ini dapat dimaknai seperangkat nilai yang digunakan sebagai arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan untuk mencapai tujuan. Saat ini gerakan pemberantasan korupsi benar-benar sedang mengalami kevakuman ideologi. Di antara indikatornya, banyak orang berteriak antikorupsi ketika belum berada dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi, tatkala menjadi bagian dari kekuasaan, mereka justru yang paling rajin korupsi. Karena masalah korupsi sama dengan problem ekonomi, politik, dan sosial lainnya, usaha untuk memberantasnya harus terus digelorakan. Seluruh elemen bangsa penting memberikan dukungan kepada para pejuang dan pegiat antikorupsi. Pada konteks inilah lembaga pendidikan perlu hadir untuk melibatkan diri dalam gerakan pemberantasan korupsi. Bukan malah sebaliknya, menernak koruptor.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;BIYANTO,&nbsp;Guru Besar UIN Sunan Ampel, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Seluruh elemen negeri telah merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Seluruh ekosistem pendidikan penting menjawab tantangan.

Pendidikan dan Gerakan Pemberantasan Korupsi

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network