Bagong Suyanto

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> Di tengah gelombang PHK yang makin masif dan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan menjadi angin yang memicu harapan baru. Indonesia kini kembali optimistis terhadap kondisi perekonomian ke depan. Walaupun penurunan suku bunga acuan hanya 25 basis poin dari 6,25 persen menjadi 6 persen, banyak harapan yang disampirkan pasca keputusan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diumumkan pada Rabu (18 September 2024) tersebut. Di atas kertas, setiap suku bunga acuan turun, yang diharapkan adalah tumbuhnya ruang bagi perkembangan ekonomi domestik yang selama 2&ndash;3 tahun terakhir seolah kehilangan gairah. Keputusan BI menurunkan suku bunga acuan itu sebetulnya agak mengejutkan. Dianggap langkah berani. Selain menurunkan suku bunga acuan, BI pada saat yang sama menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan lending facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen. Agak berbeda dengan kebiasaan, di mana keputusan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan bergantung pada keputusan The Fed, kali ini BI selangkah lebih maju. Keputusan BI itu tentu bukan tanpa pertimbangan. Ketika inflasi dinilai relatif terkendali, nilai tukar rupiah mulai membaik. Kondisi perekonomian global juga ditimbang bergerak membaik. Karena itu, BI lantas memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya. Keputusan tersebut, ujung-ujungnya, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari prediksi BI, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berkisar 4,7 persen sampai 5,5 persen dengan titik tengah moderat 5,1 persen. Tanpa didukung langkah berani BI, bukan tidak mungkin kondisi perekonomian nasional akan makin babak belur. Penurunan BI Rate Kalau berbicara apakah keputusan BI menurunkan suku bunga acuan perlu dilakukan pada September ini atau perlu ditunda hingga menanti keputusan The Fed, sebetulnya hal itu masih bisa diperdebatkan. Tingkat inflasi sebenarnya masih berada dalam koridor target BI sebesar 1,5&ndash;3,5 persen. Juga, masih ada potensi berbaliknya arus modal asing keluar dari Indonesia. Namun, kebutuhan untuk mendorong penguatan rupiah dan meningkatkan permintaan agregat serta mendorong pertumbuhan sektor riil memaksa BI segera mengambil keputusan yang krusial. Lebih dari sekadar memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, kebutuhan untuk membangkitkan kondisi sektor padat karya, terutama industri manufaktur dan pertumbuhan sektor riil, tampaknya mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah berharap, dengan menurunkan suku bunga acuan, suku bunga kredit akan ikut turun sehingga bisa berdampak pada kembali bergairahnya perkembangan dunia usaha. Dengan suku bunga kredit yang rendah, di atas kertas peluang pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal menjadi lebih besar sehingga aktivitas perekonomian kembali bangkit. Benarkah demikian? Belajar dari pengalaman, kebijakan penurunan suku bunga acuan sebetulnya tidak otomatis mampu merangsang dunia usaha untuk mengambil pinjaman perbankan dan mengembangkan usaha lama maupun usaha baru. Saat ini banyak pelaku ekonomi yang umumnya masih dalam posisi wait and see. Mereka cenderung tidak tergesa-gesa untuk mengambil pinjaman kredit. Mereka merasa daya beli masyarakat masih bermasalah. Selain itu, tidak ada jaminan usaha yang dikembangkan bakal direspons positif oleh pasar. Tidak sedikit pelaku usaha yang masih menanti masa transisi pemerintahan. Kalau mau jujur, tidak ada jaminan bahwa pemangkasan suku bunga acuan oleh BI akan serta-merta direspons positif oleh pasar dan otomatis mampu menggerakkan aktivitas perekonomian domestik. Daya beli yang sedang turun dan nasib kelas menengah yang terjun bebas ke level masyarakat miskin, diakui atau tidak, menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk membangkitkan daya beli kelas menengah, yang dibutuhkan tak pelak adalah stimulan lain di luar moneter. Misalnya, insentif fiskal atau berbagai program lain yang efektif untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat. Survei Konsumen BI pada Agustus 2024 menunjukkan, proporsi konsumsi terhadap pendapatan (average propensity to consume ratio) masyarakat juga turun 0,3 persen dibandingkan dengan bulan lalu, yakni menjadi 73,5 persen. Bahkan, proporsi konsumsi terhadap pendapatan itu turun lebih dalam 2,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Survei Penjualan Eceran pada Juli 2024 mencatat, kinerja penjualan eceran terkontraksi 7,2 persen secara bulanan. Turunnya penjualan eceran tersebut terutama disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta suku cadang. Kunci Di Indonesia, sektor yang menjadi tumpuan penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah sektor padat karya. Padahal, fakta di lapangan, di berbagai daerah, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor yang banyak menyerap banyak tenaga kerja masih terus terjadi hingga kini. Pada saat PHK belum juga tertangani dan barisan penganggur makin banyak, upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan membangkitkan kembali industri padat karya niscaya akan terhambat. Harus diakui secara objektif, kebijakan penurunan suku bunga bukanlah solusi yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan perekonomian, terutama yang berkaitan dengan penurunan daya beli kelas menengah. Tren penurunan daya beli masyarakat terjadi karena kondisi struktural perekonomian. Mulai kondisi industri padat karya yang makin merana, peningkatan jumlah tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal, hingga stagnansi pendapatan masyarakat. Kelas menengah yang selama ini diandalkan sebagai penopang utama sektor manufaktur justru banyak yang tumbang dan turun status menjadi orang miskin baru. Ke depan, kombinasi antara pelonggaran kebijakan moneter dan stance kebijakan makroprudensial yang relatif longgar diharapkan mampu mendorong permintaan kredit perbankan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan pada sektor riil. Namun, kunci untuk memastikan agar daya beli kembali meningkat dan aktivitas sektor riil kembali bangkit, tak pelak, adalah konsistensi dan transisi pemerintahan yang aman. (*) <hr /> *)&nbsp;BAGONG SUYANTO, Dekan dan guru besar sosiologi ekonomi FISIP Universitas Airlangga

Di tengah gelombang PHK dan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, langkah BI menurunkan suku bunga acuan jadi angin segar.

Di Balik Penurunan BI Rate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> Anak dalam keluarga mana pun merupakan salah satu anggota keluarga yang paling rentan menjadi korban penganiayaan dan penelantaran (Suyanto, 2019; Enriquez &amp; Goldstein, 2020; Fisher, et al, 2020). Contohnya pemukulan atau penyerangan fisik yang menimbulkan luka atau cakaran. Namun, perlu dipahami, tindak kekerasan terhadap anak juga bisa berbentuk pemberian makan yang tidak tepat untuk anak atau kurang gizi. Termasuk pula penelantaran pendidikan dan medis serta kekerasan medis. Secara umum, kekerasan pada anak dibedakan menjadi empat jenis, yaitu kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual (Lawson, AlamedaLawson &amp; Byrnes, 2012). Diperkirakan, 70 persen kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan fisik. Sepertiganya mengalami cedera yang serius dan kemungkinan besar akan meninggal jika mereka kembali ke situasi kekerasan tanpa intervensi. Temuan Studi Studi yang dilakukan Suyanto dkk (2023) di Jawa Timur dengan mewawancarai 500 anak menemukan sebagian besar tindak kekerasan yang pernah dialami anak-anak adalah verbal abuse. Sebanyak 60 persen (%) responden mengaku sering dimarahi dan bahkan dimaki orang tuanya. Dari 500 responden, hanya 9,8% yang mengaku tidak pernah dimarahi orang tuanya. Sementara 30,2% mengaku pernah dimarahi orang tuanya, namun intensitasnya jarang. Studi tersebut menemukan cukup banyak responden yang mengalami abuse secara fisik. Mereka tidak hanya dicubit (15%) atau dikurangi uang jajannya (18,8%). Tetapi, yang tak kalah memprihatinkan, cukup banyak anak yang ternyata mengalami tindak kekerasan. Dari 500 anak yang diwawancarai, sebanyak 3,8% responden mengaku sering ditendang dan 11,4% mengaku terkadang ditendang orang tuanya. Lalu, 14,6% responden mengaku sering dipukul orang tuanya memakai tangan dan 4% mengaku pernah disetrap. Dan 6,6% responden mengaku pernah dipukul pakai alat. Seperti kemoceng, sapu lidi, dan lain-lain untuk membuat anaknya tidak lagi nakal atau berani melawan orang tuanya. Juga ada 18,8% responden yang mengaku dikurangi uang jajannya ketika dinilai nakal oleh orang tuanya. Di berbagai komunitas, kasus kekerasan pada anak masih dianggap sebagai bagian dari hak orang tua untuk mendidik anak-anak dengan cara mereka sendiri. Dianggap sebagai persoalan privat masing-masing keluarga. Sehingga orang luar cenderung tidak berani ikut campur. Akibatnya, tindak kekerasan terhadap anak terus terjadi dari waktu ke waktu. Tapi tersembunyikan di balik tembok-tembok rumah yang membatasi amatan dan keterlibatan publik. Di kalangan keluarga, di mana orang tua terlalu berpegang pada disiplin dan cara-cara yang represif dalam upaya penegakannya, mereka cenderung beranggapan bahwa memukul dan menghajar adalah sesuatu yang wajar untuk mendisiplinkan anak. Mereka menganggap itu cara yang wajar dan sangat efektif untuk mendidik anak. Orang tua beralasan, mereka merasa sangat bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anaknya sesuai dengan keinginannya. Alasan lain, orang tua merasa harus selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Di sisi yang lain, ada orang tua yang secara sosial ekonomi tengah mengalami berbagai masalah dan tekanan ekonomi. Di antaranya karena kemiskinan, kehilangan pekerjaan atau menjadi korban PHK, orang tua yang marginal, kurang berpendidikan, dan orang tua yang tidak memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan keluarga serta lingkungan sosial di sekitarnya. Di tengah situasi yang makin menjejas dan tekanan kebutuhan hidup yang mendesak, orang tua umumnya rawan terjerumus dalam kondisi stres alias tertekan mentalnya. Pada satu titik, ketika tekanan kebutuhan hidup tidak bisa ditunda, sementara anak-anak dalam keluarga kemudian dianggap membebani, kemungkinan terjadinya tindakan child abuse sangatlah besar. Diakui atau tidak, di masyarakat ada pandangan budaya yang masih meyakini bahwa tindak kekerasan adalah instrumen atau bagian dari cara mendidik atau mendomestifikasi anak. Studi itu menemukan tidak sedikit orang tua yang masih menggunakan ancaman sanksi, pukulan, cubitan, tamparan, dan bahkan tendangan untuk mendisiplinkan perilaku anaknya yang dinilai nakal. Di berbagai komunitas, sudah lazim terjadi anak dipukul agar dengan cepat menjadi patuh pada keinginan orang tuanya. Sementara orang tua pun tidak merasa bersalah melakukan tindak kekerasan karena hal itu diyakini memberi manfaat bagi anak-anaknya. Dukungan Komunitas Di berbagai daerah, kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua korban terus bermunculan, bahkan dalam skala yang makin mencemaskan. Ancaman hukuman hingga 20 tahun bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak, alih-alih menimbulkan efek jera, justru dalam kenyataan sama sekali tidak berpengaruh. Tambahan ancaman hukuman sepertiga dari ancaman hukuman yang standar tampaknya tidak membuat pelaku jera. Untuk mencapai target tahun 2030 benar-benar Indonesia bebas dari kasus tindak kekerasan terhadap anak, sekaligus memastikan agar tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga tidak terus bermunculan, pokok persoalannya memang bukan pada regulasi dan pendekatan legalistik yang sifatnya kuratif. Untuk mencegah agar anak-anak tidak lagi menjadi korban tindak kekerasan orang tuanya, perlu penyuluhan dan pengembangan pendidikan&nbsp;parenting&nbsp;bagi calon orang tua. Selain itu, yang tak kalah penting adalah melibatkan peran serta kerabat dan masyarakat lokal menjadi bagian dari community support system. Mereka menjadi peduli dan mengawasi tindak-tanduk orang tua yang berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak.&nbsp;(*) <hr /> *) BAGONG SUYANTO,&nbsp;Guru Besar dan Dosen Sosiologi Anak FISIP Universitas Airlangga

Diperkirakan, 70 persen kasus kekerasan pada anak adalah kekerasan fisik. Sepertiganya mengalami cedera yang serius.

Mengakhiri Kekerasan pada Anak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> BELUM selesai penanganan kasus bullying atau perundungan yang terjadi dan dialami seorang siswa di sekolah elite, Bina Nusantara (Binus) School Serpong, masyarakat dikejutkan dengan kasus serupa di pondok pesantren di Kediri. Bintang Balqis Maulana, 14, dilaporkan tewas setelah dianiaya seniornya. Kasus di Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan sekolah elite di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, itu bisa dipastikan bukan kasus yang terakhir. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah praktik bullying, dari waktu ke waktu kasus serupa terus saja terjadi dan memakan korban. Baik dari kalangan siswa SMA, SMP, maupun SD. Kuratif Menurut Kemendikbudristek, bullying sebetulnya adalah satu di antara tiga dosa besar yang dilarang terjadi di dunia pendidikan. Dua lainnya adalah kekerasan seksual dan intoleransi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/014425658/peluang-dan-tantangan-hak-angket-pemilu">Peluang dan Tantangan Hak Angket Pemilu</a> Perundungan pada dasarnya adalah tindakan penghinaan, pengucilan, bahkan tindak kekerasan yang dilakukan untuk mengintimidasi dan melukai seseorang, baik secara emosional maupun fisik (Smith, Pepler, &amp; Rigby, 2004). Tindak perundungan ini sering ditujukan kepada orang tertentu karena perbedaan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang (Smith &amp; Sharp, 2002). Tindak perundungan sering kali dilakukan seseorang atau kelompok yang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga korban merasa takut, terancam, atau setidak-tidaknya tidak bahagia. Tidak jarang, tindak perundungan mengakibatkan korban tersakiti, terluka, dan bahkan mengalami depresi. Dalam kajian psikologis, tindak perundungan dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau misconduct behavior dengan menyalahgunakan kekuatannya kepada orang lain yang lemah, baik secara individual maupun berkelompok, dan biasanya dilakukan berkali-kali. Di kalangan siswa, tindak perundungan sering dikatakan sebagai salah satu bentuk delinkuensi (kenakalan anak) karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat dan dapat dikenai hukuman oleh lembaga hukum yang berwenang. Selama ini pendekatan yang dikembangkan untuk menangani tindak perundungan acapkali bersifat kuratif. Artinya, upaya penanganan yang dilakukan sering kali terlambat karena korban sudah keburu jatuh. Kegagalan dalam mencegah siswa tidak menjadi korban perundungan tak jarang tidak hanya menimbulkan trauma dan ketakutan. Bahkan, tidak jarang korban memilih mengakhiri hidupnya atau meninggal dunia karena kasus perundungan yang dialaminya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014425679/twice-gi-dle-dan-le-sserafim-di-posisi-teratas-peringkat-brand-reputasi-girlgroup-k-pop-maret-2024">TWICE, (G)I-DLE, dan LE SSERAFIM di Posisi Teratas Peringkat Brand Reputasi Girlgroup K-Pop Maret 2024</a> Dalam banyak kasus, anak korban perundungan bukan tidak mungkin tumbuh dengan jiwa yang terluka. Anak yang tegar mungkin bisa melewati penderitaan yang dialami dan keluar dengan selamat dari tekanan psikologis. Meski demikian, tidak jarang anak-anak yang menjadi korban perundungan memendam luka psikologis yang dialaminya dan kemudian melampiaskannya dalam bentuk perilaku balas dendam yang kelewat batas. Di Jawa Tengah, misalnya, pernah terjadi pembakaran sekolah yang dilakukan seorang siswa SMPN 2 Pringsurat, Temanggung. Pembakaran itu dipicu sakit hati siswa pelaku karena kerap di-bully teman dan gurunya. Counterculture Dalam upaya penanganan praktik perundungan, sudah barang tentu bukan hanya pendekatan hukum yang sifatnya legal-punitif. Benar bahwa sekolah harus bersikap tegas, membubarkan geng siswa dan menghukum pelaku dengan tegas. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan praktik bullying di sekolah dibawa ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, tidak boleh ada toleransi terhadap kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Untuk memastikan korban perundungan tidak terjerumus dan masuk dalam penderitaan psikologis yang lebih mendalam, upaya penanganan praktik perundungan di kalangan siswa seyogianya menaruh perhatian khusus kepada siswa yang menjadi korban. Di sini negara dan sekolah perlu hadir untuk memastikan anak-anak terlindungi dari berbagai persoalan. Terutama pemerintah harus menciptakan ekosistem perlindungan bagi anak dan lingkungan yang ramah anak. Mencegah siswa agar tidak menjadi korban bullying tidaklah cukup hanya dengan mengeluarkan pelaku dari sekolah, membubarkan geng-geng di sekolah, dan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pelaku. Praktik perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan siswa angkatan satu ke angkatan berikutnya harus didekonstruksi melalui pendidikan karakter dan pengembangan budi pekerti yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014425613/mengenal-anak-dengan-easy-temperament-ceria-dan-mudah-bergaul-ortu-tetap-ajarkan-batasan">Mengenal Anak dengan Easy Temperament: Ceria dan Mudah Bergaul, Ortu Tetap Ajarkan Batasan</a> Seperti yang digambarkan dalam film-film remaja, sering terjadi siswa yang dikategorikan bad boy justru menjadi idola siswa putri dan menjadi patron bagi siswa laki-laki sesamanya. Siswa yang bersikap sok jagoan, suka berkelahi, dalam benak siswa bukannya dinilai negatif, tetapi justru dinilai sebagai idola. Cara pandang seperti inilah yang membuat praktik bullying marak hingga saat ini. Wacana yang salah tentang sosok siswa bad boy yang selama ini dipandang ideal perlu didekonstruksi dan kemudian direkonstruksi dengan wacana baru yang tepat. Dengan melakukan counterculture (budaya tandingan) dan membangun wacana baru tentang sosok ideal siswa yang baik, diharapkan sikap sebagian siswa yang sok jagoan dan suka mem-bully temannya akan dapat dikurangi, bahkan mungkin dieliminasi. Cara pandang siswa yang kagum melihat kelakuan temannya yang arogan dan suka mem-bully perlu direkonstruksi agar tidak membangun habitus yang salah. Hanya dengan cara ini, praktik perundungan yang merupakan penyakit sosial yang turun-temurun di kalangan siswa dapat didekonstruksi dan dikikis habis. (*) <hr /> *) Bagong Suyanto, Dosen Sosiologi Anak FISIP Universitas Airlangga

belum selesai penanganan kasus bullying atau perundungan yang terjadi dan dialami seorang siswa di sekolah elite, Bina Nusantara (Binus).

Counterculture Praktik Perundungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> KETIKA&nbsp;aspirasi tak kunjung diakomodasi dan perlakuan negara dirasa tidak adil, bukan tidak mungkin perlawanan massa akan timbul. Di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, kantor bupati, kantor DPRD, dan bangunan di perusahaan tambang tempat massa menggelar aksi dilaporkan dibakar dan dirusak massa. Meski 650 personel gabungan Polda Gonrontalo dan Polres Pohuwato telah dikerahkan untuk mengatasi aksi unjuk rasa, tampaknya tidak mampu mencegah ribuan demonstran yang marah. Aksi amuk massa yang terjadi di Pohuwato adalah peristiwa kesekian kalinya yang terjadi di tanah air. Ketika industrialisasi dan proyek-proyek komersial yang masuk ke sebuah wilayah dirasa menindas dan merugikan penduduk lokal, ketidakpuasan massa sering kali ditunjukkan hingga ke cara-cara yang anarkistis. Sebelum kasus Pohuwato, kasus Rempang juga pola yang sama. Di Batam, aksi unjuk rasa masyarakat Melayu yang menentang proyek Rempang Eco City akhirnya berujung ricuh. Pinggiran Dalam pembangunan di sebuah wilayah, perubahan pasti terjadi. Persoalannya bukan pada perubahan itu harus ditolak atau tidak, tetapi lebih pada bagaimana memastikan penduduk setempat tidak menjadi korban dari proses pembangunan yang berlangsung di wilayahnya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan penduduk lokal jika atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi, eksistensi mereka digusur begitu saja. Pengalaman telah banyak membuktikan, ketika kegiatan industrialisasi yang dikembangkan di sebuah wilayah melibatkan peran serta dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan penduduk setempat, niscaya invasi kegiatan industri yang terjadi tidak akan memicu munculnya perlawanan. Tetapi, lain soal bila industrialisasi yang dikembangkan menafikan kepentingan penduduk setempat, dan bahkan mengalienasikan, maka jangan heran jika kemudian menstimulasi munculnya aksi unjuk rasa. Penduduk setempat yang sudah turun-temurun mendiami sebuah wilayah tentu tidak mudah begitu mereka diminta pindah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sentimen dan keterikatan kultural dengan tanah kelahirannya. Cuma masalahnya adalah: dalam konteks pembangunan dan industrialisasi, keberadaan penduduk setempat sering kali bukan dianggap potensi dan orang-orang yang memiliki hak atas tanahnya. Tidak sekali dua kali, keberadaan penduduk lokal dianggap sebagai gangguan atau penghambat pembangunan. Alih-alih menimbang perasaan dan hak penduduk lokal, dalam banyak kasus yang terjadi adalah proses marginalisasi dan keterpinggiran. Dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah, sebuah wilayah yang ditempatkan sebagai kawasan pinggiran biasanya akan diposisikan asimetris. Keduanya bukan ditempatkan sebagai dua bagian yang setara dari satu keseluruhan, melainkan dinilai bahwa daerah yang termasuk pinggiran sudah sepantasnya diubah menurut kacamata pusat. Pembangunan daerah pinggiran menurut pusat, oleh karena itu akan dipahami sebagai suatu proyek hegemoni yang tidak bisa ditolak wilayah pinggiran. Keterpinggiran sebuah wilayah dengan demikian merupakan konsep hubungan yang menyangkut suatu konstruksi sosial, bukan sekadar konstruksi alam dan wilayah yang berbeda (Shields, 1991). Di Indonesia, kita tahu dalam 50 tahun terakhir, keterlibatan negara di daerah umumnya selalu dikembangkan dalam kerangka dan wacana keterpinggiran dan kebutuhannya akan kelancaran pembangunan ekonomi. Ketidaktertiban dalam hubungan antara penduduk dan basis sumber daya dianggap berasal, setidak-tidaknya sebagian, dari rendahnya kebudayaan dan kepribadian penduduk pedalaman itu sendiri. Sehingga dalam praktiknya kemudian pusat merasa sah-sah saja melakukan berbagai penetrasi menurut kaidah dan asumsi-asumsi yang serba menguntungkan negara dan kekuatan komersial. Potensi Pergesekan Harapan masyarakat di daerah pinggiran sesungguhnya adalah peran negara yang bersikap adil, yang mampu menjembatani kepentingan kekuatan komersial dengan kepentingan masyarakat lokal. Ketika negara dirasa lebih mementingkan kekuatan komersial dan mengabaikan kepentingan massa, yang terjadi potensi-potensi pergesekan menjadi lebih mungkin berubah menjadi konflik terbuka. Pergesekan, mulai yang elementer hingga yang bersifat ideologis, biasanya akan terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, bila peluang penduduk lokal untuk dapat terserap dalam kegiatan industri dan pembangunan yang sedang dilakukan kecil atau bahkan tidak ada. Sebuah perusahaan yang hadir di sebuah wilayah terpencil, dan terpaksa hidup menurut tata aturan yang serba kontraktual, impersonal, dan profesional, niscaya akan menyebabkan ia tumbuh eksklusif dan mengalienasikan penduduk setempat yang sudah puluhan tahun terbiasa hidup di bawah pola hubungan yang serbainformal, menonjolkan kedekatan antarorang per orang yang sifatnya personal dan semata hanya mengandalkan loyalitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013016939/persebaya-buka-opsi-tukar-status-kandang-jamu-persib-kabarnya-tetap-digelar-di-gbt">Persebaya Buka Opsi Tukar Status Kandang, Jamu Persib Kabarnya Tetap Digelar di GBT</a> Kedua, bila kegiatan pembangunan dan proses industrialisasi yang berlangsung tidak berusaha mengembangkan mekanisme redistribusi aset atau pembagian kembali sebagian keuntungan untuk kepentingan pengembangan kualitas sumber daya penduduk setempat. Selama ini, banyak bukti menunjukkan bahwa kegiatan industrialisasi yang semata hanya mementingkan kepentingan produksi dan tujuan komersial tidak saja menyebabkan berkembangnya kecemburuan sosial masyarakat lokal, tetapi juga melahirkan tekanan-tekanan yang sifatnya struktural. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika sebuah dunia usaha dibangun sedemikian gigantik, ternyata di sekitar mereka penduduk lokal masih hidup dengan cara mengais-ngais kemiskinan dan menjadi pesakitan di tanah kelahirannya sendiri. Aksi unjuk rasa anarkistis yang terjadi di Pohuwato dan Rempang niscaya bukan kasus yang terakhir jika posisi daerah pinggiran masih ditempatkan sebagai wilayah marginal yang tidak tepat bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan industrialisasi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;Bagong Suyanto,&nbsp;Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Ketika aspirasi tak kunjung diakomodasi dan perlakuan negara dirasa tidak adil, bukan tidak mungkin perlawanan massa akan timbul.

Resistansi Massa Daerah Pinggiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> ULAH&nbsp;nakal perguruan tinggi swasta (PTS) sebetulnya bukan hal baru. Hampir setiap tahun Kemendikbudristek selalu menertibkan PTS-PTS yang bermasalah. Pada tahun 2023 ini, dilaporkan ada 52 PTS yang disemprit Kemendikbudristek. Sebanyak 23 lembaga, termasuk universitas dan sekolah tinggi, itu bahkan dijatuhi sanksi terberat, yakni pencabutan izin operasional. Mereka tidak lagi diperbolehkan menyelenggarakan proses pembelajaran dan tidak boleh mewisuda lulusan. Pelanggaran itu di antaranya PTS yang memiliki program studi (prodi) yang tidak terakreditasi, tapi nekat mengeluarkan ijazah. Bahkan terlibat dalam praktik jual beli ijazah, tentu tidak bisa ditoleransi. Tindakan PTS yang terlibat dalam praktik curang seperti itu, jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak mencoreng marwah institusi pendidikan tinggi yang mulia. Dosa PTS Bagi Kemendikbudristek, menutup atau mencabut izin operasional sejumlah PTS yang bermasalah sebetulnya adalah pilihan terakhir yang tidak mudah dilakukan. Keputusan mencabut izin operasional PTS bisa dipastikan akan merugikan mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan berbagai pihak yang tidak terlibat dalam praktik culas itu. Kalau berbicara idealnya, keberadaan PTS tidaklah berbeda dengan institusi pendidikan tinggi lain. PTS adalah lembaga pendidikan tinggi yang menjadi pilihan alternatif orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah demi meraih gelar sarjana. Seperti perguruan tinggi negeri (PTN), PTS juga memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kampus-kampus yang terbaik, PTS-PTS yang bermasalah sering kali menunjukkan kelakuan yang memalukan. Di berbagai PTS yang bermasalah, sering kali dosa yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, di berbagai daerah, sudah bukan rahasia jika ada PTS yang didirikan memang didesain untuk melakukan praktik culas. Alih-alih berusaha memenuhi standar nasional pelaksanaan pendidikan tinggi, seperti penerapan kurikulum, proses belajar-mengajar, dan penilaian yang berkualitas, justru dalam pelaksanaannya kerap terjadi PTS-PTS itu menyimplifikasi kegiatan belajar sesuai keinginan mahasiswa tertentu. Kegiatan kuliah jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan, tapi setiap akhir semester nilai ujian yang diumumkan senantiasa bagus-bagus. Kedua, praktik culas yang dilakukan sejumlah PTS di Indonesia yang paling memalukan ketika ada pihak-pihak tertentu di kampus yang terlibat dalam praktik bisnis jual beli ijazah, penyimpangan KIP kuliah, dan tidak melaksanakan praktik belajar-mengajar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Praktik jual beli ijazah hingga kini belum berhasil dihapuskan karena yang berlaku adalah hukum pasar: ada permintaan, ada penawaran yang saling menguntungkan kedua pihak. Ketiga, ketika PTS-PTS tertentu yang bermasalah terlibat dalam praktik penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan dana lembaga yang tidak transparan. Tidak ada catatan yang tegas membedakan aset pribadi dan aset lembaga. Tidak ada pula transparansi dalam pengelolaan keuangan. Seperti penyimpangan dalam program pemberian beasiswa KIP kuliah dan layanan yang tidak sesuai standar pendidikan tinggi. Juga tidak jarang terjadi konflik internal yayasan dengan keluarga pendiri PTS yang ujung-ujungnya menyebabkan kegiatan perkuliahan berjalan tidak kondusif. Nasib Mahasiswa dan Dosen Meski ada sebagian mahasiswa yang menikmati praktik jual beli ijazah di PTS abal-abal, bagaimanapun harus diakui masih ada banyak mahasiswa lain yang memiliki semangat kuliah dengan benar. Di 23 PTS yang ditutup, patut dipertimbangkan bagaimana menangani nasib 10 ribu lebih mahasiswa dan sekitar seribu dosen serta karyawan pendidikan yang kini nasibnya terkatung-katung karena kampus tempat mereka kuliah tiba-tiba ditutup. Meski sudah ada komitmen dari Kemendikbudristek untuk memfasilitasi proses pemindahan mahasiswa ke PTS-PTS lain sesuai prasyarat yang berlaku, tentu ada banyak aspek teknis yang tidak mudah dilakukan. Demikian pula bagaimana kita menangani nasib dosen dan karyawan yang kini kehilangan tempat untuk bersandar. Menyalurkan kembali seribu dosen dan karyawan agar dapat melanjutkan menafkahi diri serta keluarganya tentu membutuhkan perhatian tersendiri. Menutup PTS nakal yang sudah berkali-kali diingatkan tetapi tetap tidak memperbaiki diri tentu sudah seharusnya dilakukan Kemendikbudristek. Masalahnya adalah bagaimana mencegah agar kasus serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Belajar dari kasus penutupan 23 PTS yang dilakukan Kemendikbudristek pada 2023 ini, peran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) perlu dilihat sebagai mitra untuk melakukan pembinaan PTS di tanah air. Seperti diungkap Ketua Umum Aptisi Pusat Budi Jatmiko, dalam kasus penutupan 23 PTS, Aptisi ternyata tidak pernah diajak duduk bersama untuk mendiskusikan pemecahan masalahnya. Bahkan, PTS-PTS yang izinnya dicabut sebagian mengaku tak ada pemberitahuan, bahkan pembinaan sebelumnya. Terlepas sejauh mana hal itu benar, kebijakan apa pun yang diputuskan Kemendikbudristek, yang perlu dipertimbangkan bukan sekadar kesalahan administrasi dari pengelola PTS. Yang tak kalah penting adalah nasib dan kepentingan terbaik para mahasiswa. Jangan sampai terjadi, di balik upaya memberantas praktik culas PTS abal-abal, justru mahasiswa kemudian yang menjadi korban paling menderita akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;BAGONG SUYANTO,&nbsp;Dekan FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Ulah nakal perguruan tinggi swasta (PTS) sebetulnya bukan hal baru. Hampir setiap tahun Kemendikbudristek selalu menertibkan PTS bermasalah.

Di Balik Penutupan PTS Abal-Abal

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network