Badrul Munir

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/badrul-munir-676870448.png" alt="Badrul Munir" width="100%">
<figcaption>Badrul Munir</figcaption>
</figure> PENYEDIAAN&nbsp;alat kontrasepsi untuk remaja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai kontroversi di masyarakat. Aturan yang dimaksudkan untuk tindakan preventif dan promotif kesehatan reproduksi remaja itu dinilai banyak kalangan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Beberapa pihak menilai aturan tersebut lebih berpotensi menjerumuskan remaja ke dalam kondisi darurat pornografi dan pornoaksi. Hal itu bisa dimaklumi bila kita melihat data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di region ASEAN. Otak Remaja Menurut para ahli neurosains, karakter anak dan remaja sangat dipengaruhi tumbuh kembang otaknya karena di dalam otak terjadi proses neurogenesis dan sinaptogenesis. Neurogenesis adalah proses bertambah jumlah dan struktur sel otak (neuron) sehingga fungsinya semakin sempurna. Sementara itu, sinaptogenesis adalah proses pembentukan sinaps (jonjot saraf) yang menghubungkan antarsel otak. Semakin banyak dan bagus kualitas sinapsnya, semakin bagus tumbuh kembang otak anak. Dua proses tersebut sangat dipengaruhi semua stimulus yang masuk ke otak anak dan remaja melalui pancaindranya. Apa saja yang dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan si anak sejak dalam kandungan sampai remaja akan menjadi stimulus untuk tumbuh kembang otak dan pembentukan karakternya, termasuk perilaku seksual mereka. Di sisi lain, warga negara Indonesia dan dunia tidak bisa terlepas dari internet dan gadgetnya. Menurut data Global Overview Report 2023, Indonesia menempati peringkat keenam kecanduan gadget dan menghabiskan 29 persen waktu bangunnya untuk melihat gadget. Hal yang sama terjadi pada anak dan remaja. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2020) menyebutkan,&nbsp;71,3 persen&nbsp;anak usia sekolah memiliki gadget dan atau memainkan gadget dalam waktu yang cukup lama dalam sehari, dan sebanyak 55 persen di antaranya menghabiskan waktu bermain ponsel, baik online maupun offline. Yang menyedihkan, banyak sekali anak dan remaja terbiasa mengakses konten pornografi dari media online. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didapat&nbsp;66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan&nbsp;di Indonesia yang menyaksikan kegiatan seksual dari media online. Kondisi itu sangat memprihatinkan karena akan menjadi stimulus utama neurogenesis dan sinaptogenesis mereka. Konten pornografi yang dilihat anak dan remaja akan menjadi stimulus utama proses neurogenesis dan sinaptogenesis otak bagian perilaku (lobus frontal dan sistem limbik) yang akhirnya terbentuk memori pornografi dan dilanjutkan dengan perilaku seksual yang tidak aman dan berbahaya. Tidak aman karena dorongan seksual yang sangat besar akibat memori permanen pornografi di usia produktif menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan bebas dengan segala akibatnya. Kondisi itu terbukti dengan banyaknya anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Sebuah penelitian menyebutkan, 5,5 juta anak Indonesia menjadi korban pornografi. Senada dengan hal itu, didapatkan banyaknya remaja yang melakukan aborsi. Menurut survei Indopos pada 2023, Indonesia merupakan negara terbanyak melakukan aborsi ilegal dan setidaknya terdapat 1,5 juta remaja Indonesia melakukan aborsi. Penanganan Kolaboratif Kondisi seperti itu membutuhkan penanganan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya memberi payung hukum yang komprehensif dan tidak kontraproduktif. Pasal tentang penjualan kontrasepsi untuk remaja, yang dimaksudkan untuk upaya preventif dan promotif kesehatan reproduksi remaja, justru kontraproduktif karena paparan pornografi di otak dari media online selama ini. Darurat pornografi remaja harus ditangani secara menyeluruh dan bersifat ke hulu dengan memberi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang otak dan perilaku seksual mereka. Termasuk mengatur akses internet anak dan remaja sehingga tidak terpapar konten negatif dari gadget seperti konten pornografi, kekerasan, dan judi online. Bahkan, paparan radikal dapat dibatasi dan itu hanya bisa dilakukan pemerintah dengan peraturan yang ketat. Orang tua juga harus memikirkan dan memberikan aturan dalam penggunaan gadget untuk anak mereka. Para ahli menyarankan, waktu anak mengakses internet lewat gadget tidak lebih dari 2 jam per hari dan dipastikan untuk mengakses hal yang positif serta perlu pengawasan orang tuanya. Pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja harus mendapat payung hukum. Pendidikan kesehatan reproduksi bisa diterapkan secara baik dan terukur dalam kurikulum, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah. Tujuannya, memberikan pemahaman yang utuh tentang organ reproduksi dan fungsinya serta upaya kesehatan reproduksinya. Pemahaman yang utuh akan melindungi anak dan remaja dalam bersikap dan berperilaku mereka di masa depan. Pendidikan reproduksi berbeda dengan pendidikan seksual. Pendidikan seksual lebih condong ke aktivitas seksual yang erotis dan mengasyikkan. Sedangkan dalam pendidikan reproduksi, lebih banyak pemahaman organ reproduksi manusia sebagai pemberian Tuhan untuk keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang, yang baik, berkualitas, dan berakhlak. Sebagai penutup, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang pasal tentang aturan penjualan alat kontrasepsi di kalangan remaja dan mengganti dengan pasal yang lebih baik serta komprehensif. Salah satu caranya dengan mengajak banyak kalangan di masyarakat untuk pembangunan moral anak bangsa menuju generasi emas Indonesia 2045.&nbsp;(*) <hr /> *) BADRUL MUNIR,&nbsp;Dosen-Dokter Neurologi FK Universitas Brawijaya/ RSUD Saiful Anwar Malang

Penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan turunan dari UU 17/2023.

Otak Remaja dan Aturan Alat Kontrasepsi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/badrul-munir-676870448.png" alt="Badrul Munir" width="100%">
<figcaption>Badrul Munir</figcaption>
</figure> SURAT&nbsp;edaran (SE) Kementerian Agama tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di tempat ibadah, baik di masjid maupun musala, menjadi perhatian publik pada awal Ramadan ini. Pro dan kontra SE tersebut selalu ada di masyarakat. Dan, itu menjadi bukti hidupnya demokrasi di negeri kita. Namun, penting pula di bulan penuh berkah ini, menciptakan keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama. Sebab, kesalehan tidak hanya bersifat ritual. Tapi, juga kesalehan sosial dengan menjaga ketenteraman dan kenyamanan. Bagaimana tinjauan kesehatan terkait dampak suara pengeras masjid terhadap emosi seseorang? Serta, bagaimana kerja otak saat ada suara keras yang masuk ke tubuh dan bagai mana respons tubuh terhadap suara tersebut? Pusat&nbsp;Pendengaran Pendengaran manusia diatur dan dikendalikan otak, terutama lobus temporal (area Brodmann 41 dan 42). Sumber suara yang masuk melalui gendang telinga (membran timpani) akan disalurkan melalui tulang pendengaran di telinga tengah dan dilanjutkan ke organ pendengaran (cochlea) untuk menggetarkan bulu getar pendengaran. Dari sini timbul eskalasi listrik dan kimia yang diteruskan jalur saraf pendengaran dan berakhir di pusat pendengaran (lobus temporal). Di lobus temporal, akan terjadi mekanisme yang luar biasa, jutaan sel otak (neuron) akan bekerja secara luar biasa dan simultan. Hingga pada akhirnya, manusia tidak saja bisa mendengar suara tersebut. Tapi, juga mampu menganalisis suara tersebut untuk dilanjutkan ke area lain di otak sesuai dengan fungsinya. Beberapa area otak menjadi kelanjutan kerja pusat pendengaran, antara lain: area bahasa, area memori, dan area emosi. Yang menarik adalah area emosi menjadi salah satu area yang sangat terdampak suara yang masuk. Selain karena lokasinya sangat dekat dengan pusat suara, juga ada jalur khusus ke sistem emosi (limbic system). Inilah yang menerangkan bahwa suara yang keras dan tidak nyaman akan mengganggu emosi dan mood orang lain. Sesungguhnya tubuh mempunyai mekanisme penyesuaian diri. Bilamana ada suara keras yang masuk ke tubuhnya, gendang telinga akan relaksasi dan tulang pendengaran beradaptasi untuk meredam suara yang masuk. Selain itu, ada mekanisme inhibisi (peredaman) dengan diskresinya zat kimia otak yang bersifat menahan seperti GABA (asam gamma-aminobutyric) dan lainnya. Walaupun demikian, tetap saja ada batas maksimal. Para ahli mengatakan, suara dengan batas atas 100 dB berpotensi mengganggu kesehatan sehingga Kementerian Agama memberikan batas maksimal 100 dB di pengeras musala dan masjid. Namun, bukan hanya intensitas suara yang memengaruhi kesehatan. Melainkan juga isi yang memengaruhi kesehatan dan emosi manusia. Walaupun suara itu tidak keras, bila isi suara tidak selaras dengan memori dalam otak, juga akan menimbulkan emosi negatif. Meski, tidak semua suara keras membuat tidak nyaman dan mengganggu. Hal itu berkenaan dengan memori dan persepsi yang telah tertanam di otak manusia. Contohnya, penikmat musik cadas atau musik aliran metal lebih menikmati musik dengan suara keras dibandingkan suara lembut. Sebab, suara keras akan lebih menstimulus semangat dan lebih cocok dengan persepsi dan memori di otak mereka. Etika Bermasyarakat Pengaturan pengeras suara di masjid sangat bagus dan ideal. Sebab, kita hidup di negara dengan berlatar belakang majemuk. Dan, mereka mempunyai hak untuk hidup tenang di sekitar masjid dan musala. Ke depan, sangat perlu bagi pemerintah (Kemenag) memetakan kondisi di masyarakat dengan kajian ilmiah komprehensif tentang dampak penggunaan pengeras masjid bagi penduduk di sekitarnya. Pengaturan pengeras suara sangat ideal bila dilakukan untuk masjid di tengah masyarakat yang majemuk demi keharmonisan bermasyarakat. Dan, sesungguhnya para takmir masjid tersebut sudah melakukannya jauh sebelumnya. Namun, pengaturan pengeras suara ala Kemenag akan sulit dilakukan di masjid kampung atau desa. Sebab, masyarakat relatif homogen dan masjid berdiri sejak ratusan tahun lalu. Serta, sudah menjadi budaya secara turun-temurun membunyikan pengeras suara dengan keras. Dalam kenyataannya, mengatur secara detail kegiatan beragama (termasuk pengeras suara) tidak hanya menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Tetapi, juga seolah menganggap ketiadaan etika bermasyarakat. Padahal, pola beragama seperti itu telah lama ada dan diterima serta menjadi budaya lokal masyarakat. Adanya protes segelintir orang yang tidak nyaman dengan pengeras suara itu tidak serta-merta mewakili mayoritas masyarakat yang justru merasa sudah nyaman dengan pengeras suara tersebut. Sebab, telah terjadi keselarasan memori dan persepsi di otak dengan suara yang bersumber dari pengeras suara itu. Alunan suara azan, murotal Alquran, lantunan zikir, pengajian, salawatan, dan suara indah lainnya menjadi penenteram jiwa mayoritas masyarakat sekitarnya. Sebagai penutup, di bulan Ramadan ini, perlu menghormati antarumat beragama sambil tetap mensyiarkan kegiatan agama. Dan, ini dibutuhkan kearifan lokal. Justru para pejabat dan elite politik harus banyak belajar ke masyarakat bawah tentang tata cara beretika bermasyarakat. Itu sangat penting karena saat ini banyak pejabat tinggi dan elite politik yang tidak beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi memuaskan syahwat kekuasaannya.&nbsp;(*) <hr /> *) BADRUL MUNIR,&nbsp;Neurolog dan pengurus takmir masjid di Malang

SE Kementerian Agama tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di tempat ibadah, baik di masjid maupun musala, menjadi perhatian publik .

Etika Pengeras Suara dan Kerja Otak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/badrul-munir-676870448.png" alt="Badrul Munir" width="100%">
<figcaption>Badrul Munir</figcaption>
</figure> Saat ini tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye, termasuk ajang debat calon presiden dan calon wakil presiden. Di sisi lain, penyelenggara pemilu mulai menjaring jutaan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas di 823.220 TPS. Kita berharap KPPS bisa menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Dan, yang lebih penting mereka tetap sehat dan tidak sakit. Apalagi sampai ada yang meninggal dunia seperti Pemilu 2019. Sejarah mencatat Pemilu 2019 sebagai pemilu paling memilukan dengan korban jiwa terbanyak. Yakni, 894 petugas KPPS meninggal dan 5.175 anggota KPPS menderita sakit serius saat bertugas. Mereka seolah menjadi &rsquo;&rsquo;tumbal&rdquo; pemilu tersebut. Kita berharap hal itu tidak terulang pada Pemilu 2024. Penyebab Kematian Menurut ilmu kedokteran, penyebab kematian (cause of death) itu adalah hilangnya fungsi kesadaran dan diikuti berhentinya fungsi organ penting manusia. Terutama organ jantung (untuk memompa darah) dan organ paru (untuk pernapasan). Atas dasar itulah, menurut ilmu kedokteran untuk memastikan kematian, dokter harus memeriksa fungsi organ tersebut secara teliti dan adekuat. Fungsi kesadaran manusia dikendalikan otak manusia. Terutama di bagian otak yang bernama batang otak dan korteks serebri. Batang otak berfungsi mencetuskan listrik dan neurotransmiter otak (zat kimia otak) untuk disebarkan ke bagian otak lain sehingga disebut penggalak kesadaran. Sedangkan korteks serebri berfungsi menangkap aktivitas listrik dan neurotransmiter yang dipancarkan batang otak untuk dikelola agar seseorang bisa mengenali dan waspada terhadap lingkungan sekelilingnya sehingga dalam kondisi sadar. Dengan begitu, korteks serebri itu disebut pengembang kesadaran. Berkurangnya atau hilangnya salah satu dan atau dua bagian otak tersebut akan menyebabkan pasien tidak sadar (koma dan bisa berlanjut dengan kematian bila tidak ditangani secara cepat dan adekuat). Sementara itu, jantung berfungsi memompa dan mengalirkan darah dan komponen isinya ke seluruh organ tubuh, termasuk otak. Bila jantung berhenti bekerja secara mendadak, otak bagian kesadaran tidak mendapatkan asupan oksigen dan glukosa sehingga fungsi bekerjanya juga hilang dan akhirnya jatuh ke koma dan kematian. Penyakit yang sering mengakibatkan kematian mendadak sering berhubungan dengan kelainan pembuluh dan peredaran darah. Baik pembuluh darah di jantung (kardiovaskular) maupun pembuluh darah otak (serebrovaskular). Menurut WHO, kematian akibat penyakit jantung dan stroke menempati peringkat tertinggi pertama dan kedua di seluruh dunia. Sedangkan berdasar data Kementerian Kesehatan pada 2023, penyebab kematian penyakit tertinggi di Indonesia adalah stroke (19,4 persen) dan penyakit jantung (14,3 persen). Mengacu data Kementerian Kesehatan tersebut, bila didapati banyak petugas KPPS 2019 yang meninggal mendadak saat mereka bertugas di hari pencoblosan dan penghitungan suara, sangat mungkin penyebabnya adalah dua penyakit tersebut. Walaupun, seharusnya dilakukan audit forensik untuk memastikan penyebab kematian (cause of death) petugas KPPS tersebut. Sayang, otopsi forensik tidak pernah dilakukan sehingga penyebab pasti kematian petugas KPPS 2019 tidak diketahui secara pasti. Antisipatif Belajar dari pengalaman yang memilukan di Pemilu 2019, penyelenggara Pemilu 2024 harus berusaha mengantisipasi terjadinya kematian mendadak petugas KPPS 2024 dengan beberapa langkah antisipatif. Antara lain, skrining kesehatan, pembatasan usia anggota KKPS, dan pengaturan jam kerja. Skrining kesehatan calon petugas KPPS dilakukan untuk memastikan mereka tidak mempunyai faktor risiko atau riwayat kedua penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan kematian saat bertugas. Yakni, risiko penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular. Faktor risiko tersebut, antara lain, penyakit darah tinggi, kencing manis, merokok, kolesterol, dan obesitas/metabolic syndrome. Tidak mudah mencari petugas penyelenggara pemilu di lapangan yang mempunyai kesehatan prima. Dan, relatif mahalnya skrining tersebut. Tetapi, KPU harus memberikan perhatian dan anggaran khusus untuk pemeriksaan itu agar kejadian memilukan tidak terulang. Langkah lain, menentukan batas atas usia petugas KPPS. Sebab, semakin tua usia, semakin tinggi risiko terjadi kematian mendadak. Apalagi pada umumnya usia tua akan banyak faktor risiko penyakit berbahaya. Beberapa data epidemiologi menunjukkan, kematian mendadak akibat penyakit jantung lebih berlipat ganda di usia 65 tahun ke atas. Data lain menunjukkan hal yang sama, kematian akibat stroke sangat tinggi di atas usia 67 tahun. Mengatur beban kerja agar para petugas KPPS tidak bekerja berlebihan. Sebab, menurut beberapa penelitian, beban kerja petugas pemilu, baik KPPS maupun KPU, tergolong overload berdasar pengukuran full time equivalent (Ricky Febriansyah, 2020). Kondisi itu menjadi ancaman serius terutama bagi mereka yang mempunyai faktor risiko penyakit vaskular sehingga berpotensi terjadi kematian mendadak. Salah satu caranya dengan membagi tugas dan jam kerja berdasar faktor risiko kesehatan yang dimiliki KPPS. Maka, sangat penting bagi penyelenggara Pemilu 2024 melakukan segala upaya untuk mencegah terulangnya kematian petugas KPPS seperti pada 2019. Sebab, semahal apa pun pesta demokrasi, masih mahal harga nyawa anak bangsa. Maka, upaya penyelamatan anak bangsa harus segera dipikirkan senyampang pemilu masih beberapa bulan lagi dan perekrutan petugas KPPS baru dimulai. Dengan demikian, kita berharap pesta demokrasi pada 2024 bisa dinikmati rakyat Indonesia tanpa ada pilu akibat kematian ratusan petugas KPPS. Harapan kita juga, Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif, yang amanah dan selalu memperjuangkan aspirasi rakyat dan bukan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan serta oligarki sebagai penyandang dananya. Bila itu terjadi lagi, dalam pemilu akan terjadi kepiluan lagi.&nbsp;(*) <hr /> *) BADRUL MUNIR,&nbsp;Dosen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya/Dokter RSUD Saiful Anwar Malang

Saat ini tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye, termasuk ajang debat calon presiden dan calon wakil presiden.

Mewujudkan Pemilu tanpa Pilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/badrul-munir-676870448.png" alt="Badrul Munir" width="100%">
<figcaption>Badrul Munir</figcaption>
</figure> ETIKA&nbsp;dan organisasi profesi bagi tenaga kesehatan (nakes) sangat penting saat menjalankan profesinya. Hal itu disebabkan, selain sebagai marwah profesi, terdapat hubungan spesifik dan unik antara pasien dan nakes. Pasien begitu tinggi memberikan kepercayaan dan wewenang kepada nakes dalam proses pengobatannya, dan setiap pasien memiliki keunikan khusus dalam setiap penyakitnya meski diagnosis penyakit sama gejala bisa berbeda sehingga pengobatannya pun tidak sama persis antarpasien. Sehingga perkembangan kedokteran seluruh dunia saat ini mengarah ke pendekatan proses diagnosis dan terapi berbasis individu. Pola pengobatan berbasis individu seperti ini, bila tidak dibentengi dengan etika profesi kesehatan yang tinggi dan ketat, akan mudah disalahgunakan oleh oknum tenaga kesehatan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengorbankan pasien dan hukum positif di Indonesia tidak akan mampu menyentuh seluruhnya karena seribu satu alasan bisa dijadikan alibi bagi oknum dokter/nakes untuk membenarkan prosedur diagnosis dan terapi individunya. Hanya dengan etika para nakes itu bisa dikontrol dan masyarakat Indonesia terlindungi masalah kesehatannya dari hal-hal yang dilakukan oknum tenaga kesehatan. Dan, yang paling bisa menjaga etika profesi adalah organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan lainnya, yang terbukti relatif mampu memberi perlindungan kepada rakyat. Sebagai bukti paling akhir, selama pandemi Covid-19, organisasi dan anggota profesi kesehatanlah yang berdiri paling depan berjuang melawan pandemi ini, tenaga kesehatan di bawah organisasi profesi masing-masing mengobarkan semangat berjuang demi kemanusiaan. Karena belum ada anggaran dari pemerintah yang tersedia, semua organisasi profesi kesehatan mendorong anggotanya untuk membantu pengadaan alat pelindung diri (APD) di saat pemerintah belum mampu memberikan APD. Bahkan, banyak nakes berani memberikan pertolongan tanpa APD yang memadai sehingga banyak terinfeksi bahkan gugur saat perang melawan pandemi. Terdapat 2.087 tenaga kesehatan gugur sebagai pahlawan Covid-19 dan dari jumlah tersebut, yang terbanyak adalah dokter, yakni 751 jiwa (35,9 persen). Bahkan, di puncak pandemi, jumlah dokter Indonesia yang meninggal karena Covid-19 tertinggi se-Asia dan peringkat ketiga sedunia. Dan, selama program vaksin, tenaga kesehatan bersama elemen bangsa lain menjadi kunci utama keberhasilan tingginya cakupan vaksinasi Indonesia di seluruh dunia. Sampai 2022, Indonesia mampu memvaksinasi 166,65 juta sasaran dan cakupan terbanyak ke-4 seluruh dunia. Selama pandemi, organisasi profesi kesehatan terus berkomunikasi dengan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan nasional untuk meredam pandemi sesuai dengan perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis. Maka, dikeluarkanlah kebijakan nasional seperti protokol kesehatan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPMK). Protokol diagnosis dan terapi Covid-19 untuk nakes dan lainnya. semuanya tidak bisa lepas dari peran organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Polemik Namun, fakta menunjukkan, setelah badai pandemi Covid-19 mereda, pemerintah saat ini berusaha akan mereduksi peran mulia organisasi profesi kesehatan dalam RUU Kesehatan. Di dalam RUU ini, organisasi profesi kesehatan tidak disebut namanya secara eksplisit dan nama organisasi IDI, PDGI, PPNI, dan lainnya hanya akan ditaruh di perundangan di bawahnya (peraturan pemerintah atau keputusan presiden). Dan, yang menyakitkan di dalam draf RUU Kesehatan, pemerintah berkeinginan memecah. Pemerintah juga berusaha mendegradasi pengawasan anggota organisasi profesi, termasuk pengawasan etika profesi lewat pengambilalihan pengurusan surat tanda registrasi (STR) dan menghilangkan peran organisasi profesi dalam pengurusan surat izin praktik (SIP) dalam RUU Kesehatan. Upaya seperti itu sangat berbahaya karena: menjadikan organisasi profesi di bawah kendali kekuasaan (eksekutif) akan menghancurkan independensi dan sangat mudah intervensi politik. Akibatnya, penjaga etika akan longgar bahkan hilang. Maka, rakyat Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa pengawasan profesi dan sangat membahayakan bagi keselamatan pasien (baca rakyat). Bisa diibaratkan, memberikan tenaga kesehatan ke masyarakat tanpa garansi tentang kompetensinya sangat berbahaya bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Aspiratif dan Kolaboratif Maka, pembuat RUU (pemerintah dan DPR) harus lebih aspiratif dan kolaboratif sebelum meneruskan pembahasan RUU Kesehatan ini. Proses penjaringan aspirasi dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang sudah dilaksanakan hendaknya ditindaklanjuti secara serius dan konkret dengan uji akademik agar pasal-pasal dalam RUU Kesehatan benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional. Belajar dari polemik UU sebelumnya seperti UU Cipta kerja, UU KPK, dan UU IKN yang akhirnya banyak bermasalah, alangkah bijaknya bila pemerintah dan DPR menjalankan proses legislatif nasional dengan transparan, hati-hati, aspiratif, jujur, dan berdasar kajian akademik yang mendalam serta berorientasi kepada kepentingan nasional. Petuah bijak &rsquo;&rsquo;Jangan sekali-kali kamu merobohkan sebuah pagar, sampai kamu paham secara pasti alasan mengapa pagar itu harus dibangun&rdquo; memberikan pesan bahwa proses pergantian apa pun, apalagi RUU Kesehatan, harus didasari pada kajian akademik, filosofi, bahkan budaya yang sangat matang. Ada baiknya pemerintah dan DPR menelaah lagi daftar isian masalah (DIM) RUU Kesehatan yang banyak bermasalah, dan lebih banyak lagi menampung aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia agar RUU Kesehatan ini menjadi UU Kesehatan yang baik, lengkap, demi kepentingan nasional. <hr /> *)&nbsp;BADRUL MUNIR,&nbsp;Dosen Neurologi FK Universitas Brawijaya- wakil ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) Cabang Malang Raya

Etika dan organisasi profesi bagi tenaga kesehatan sangat penting saat menjalankan profesinya. Hal itu disebabkan sebagai marwah profesi.

Organisasi Profesi dan RUU Kesehatan

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Badrul Munir

Berita Terkini

Otak Remaja dan Aturan Alat Kontrasepsi

Etika Pengeras Suara dan Kerja Otak

Mewujudkan Pemilu tanpa Pilu

Organisasi Profesi dan RUU Kesehatan

Download Aplikasi JawaPos.com