Augustinus Simanjuntak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK-2043521643.png" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure> Permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diajukan Partai Buruh dan pemohon lainnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebenarnya, ketika masih disahkan lewat UU Nomor 11 Tahun 2020, MK pernah menguji substansi UUCK dan memerintahkan agar pemerintah memperbaiki sebagian substansinya (25/11/2021). Namun, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 untuk memberlakukan UUCK walau tak ada situasi darurat ketenagakerjaan waktu itu. Lalu, pada 2023 DPR mengesahkannya menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Kini substansi UUCK kembali dikoreksi MK. Ada 21 poin penting yang dikoreksi sebagai bukti kecacatan dalam UUCK. Isu besar dalam putusan MK terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak lagi berdasar izin, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), serta penggunaan alih daya (outsourcing). MK juga mengoreksi hak cuti, upah, ketentuan pesangon, serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut MK, sebagian norma dalam UUCK disharmonis dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaker) sehingga berpotensi merugikan buruh. Pelanggaran Asas Norma UUCK bisa melanggar pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, MK meminta legislatif (pemerintah dan DPR) segera membentuk norma ketenagakerjaan baru dan mengeluarkannya dari UUCK. Banyaknya cacat norma dalam UUCK itu membuktikan bahwa badan legislatif pada masa lalu telah melanggar asas-asas dalam pembuatan undang-undang. Pertama, asas kejelasan tujuan. Legislatif masa lalu lebih menekankan tujuan norma untuk meningkatkan investasi dan faktor situasi ekonomi global ketimbang faktor perlindungan bagi buruh. Negara seolah lupa bahwa ekonomi kita menganut mix economy yang salah satu cirinya ialah perlindungan pekerja lewat norma. Kedua, asas kejelasan rumusan. Setiap undang-undang seharusnya memenuhi persyaratan teknis penyusunan substansi, sistematika, dan bahasa hukum yang jelas serta mudah dimengerti. Sayang, metode penggabungan norma dalam UUCK sebagai omnibus law tidak jelas, apakah merupakan peraturan baru atau sekadar revisi peraturan lama. Demikian pula posisi UU Tenaker yang jadi tidak jelas, apakah semuanya dikesampingkan atau kedudukannya dikalahkan oleh asas lex specialis derogat legi generalis (hukum khusus mengalahkan hukum umum). Legislatif juga lupa membahas filosofi norma yang lama dan langsung ditelikung oleh UUCK. Akibatnya, spirit norma tenaker berubah-ubah. Ketiga, asas keterbukaan. Dalam uji materi sebelumnya, MK menilai UUCK dibentuk tanpa cacat formil karena pembahasannya tidak melibatkan publik. Lalu, muncullah peperpu yang akhirnya menutupi ragam kelemahan substansi dan komunikasi hukum UUCK sejak awal proses perumusannya. Apalagi, undang-undang itu notabene dibahas hanya sekitar tujuh bulan. Prinsip Komunikasi Hukum Lemahnya komunikasi UUCK telah mengancam keadilan bagi buruh. Buruh akan kesulitan melindungi kepentingan mereka sekaligus tidak berdaya dalam menegakkan hak-hak mereka lewat sarana UUCK. Parahnya, komunikasi yang lemah dan parsial itu dikunci dengan adagium bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu hukum yang telah disahkan (presumptio iures de iure). Karena itu, legislatif era pemerintahan Prabowo-Gibran penting menerapkan prinsip-prinsip komunikasi hukum yang baik dalam membuat norma tenaker yang baru sesuai dengan perintah MK. Pertama, completeness. Artinya, legislatif memberikan informasi selengkap mungkin mengenai norma ketenagakerjaan yang diubah atau ditambah serta alasan-alasannya. Informasi rumusan norma yang lengkap dan jelas akan membangun kepercayaan masyarakat kepada legislatif sekaligus memberikan kepastian hukum kepada buruh serta pengusaha. Informasi norma yang tidak lengkap otomatis mengakibatkan komunikasi hukum tidak efektif. Kedua, conciseness. Yaitu, norma tenaker dikomunikasikan dengan konten bahasa yang ringan, ilustratif, dan padat. Informasi norma bukan untuk menunjukkan taraf pendidikan masyarakat, melainkan sebuah komunikasi hukum yang bisa dipahami dengan mudah oleh semua level pendidikan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu curiga dengan substansi norma tenaker. Ketiga, concretness. Artinya, komunikasi norma tenaker disusun dengan kalimat yang spesifik dan konkret, bukan melulu bahasa hukum. Keempat, consideration. Yaitu, komunikasi tentang perubahan norma perlu menimbang situasi penerima pesan. Misalnya, komunikasi norma tenaker dilakukan dalam situasi tenang dan santai di ruang digital atau di tempat hiburan/wisata. Kelima, courtesy. Artinya, komunikasi hukum merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat sebagai penentu efektifnya norma tenaker. Hal itu diwujudkan dengan komunikasi simpatik yang mengajak buruh dan pengusaha berperan dalam mewujudkan cita hukum dalam norma tenaker. Terakhir, correctness. Yaitu, komunikasi norma tenaker harus cermat atau jauh dari kekeliruan pesan.&nbsp;(*) <hr /> *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK,&nbsp;Dosen program business management&nbsp;Universitas Kristen Petra Surabaya

Permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Cacat Asas Norma Ketenagakerjaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK-2043521643.png" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure> PEMBERIAN&nbsp;tunjangan hari raya (THR) menjadi perhatian khusus pemerintah jelang Lebaran. Mengacu PP Nomor 14 Tahun 2024, pemerintah telah resmi mengumumkan bahwa THR&nbsp;dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) bakal cair 100 persen tahun ini. Selama empat tahun sebelumnya pemberian ini memang tidak penuh mengingat adanya dampak pandemi Covid-19. THR bagi ASN (tanpa minimal masa kerja) akan diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Bagaimana dengan pekerja swasta? Pemerintah telah menetapkan realisasi THR bagi buruh paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Yaitu, buruh yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus, termasuk buruh kontrak. Bedanya, realisasi THR bagi ASN bergantung kondisi keuangan negara sehingga pemerintah tak bisa dikenai sanksi bila tak memenuhi THR. Sebaliknya, pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Persamaannya, baik THR bagi ASN maupun buruh sama-sama berperan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Sebenarnya pengusaha berpeluang memberikan THR yang lebih besar kepada pekerjanya ketimbang THR yang diterima ASN. Sebab, profit yang dihasilkan pengusaha itu tanpa batas. Sayang, berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2023, masih terdapat 1.540 aduan terkait THR. Itu berarti masih ada oknum pengusaha yang berspirit no work no pay soal THR yang merupakan pendapatan non-upah. Akibatnya, THR dianggap pengusaha ini sebagai beban perusahaan yang perlu dihindari. Paradigma ini jauh dari spirit pemotivasi plus pemberdaya pekerja untuk bekerja lebih keras. Spirit pemberdaya dan pemotivasi umumnya terdapat dalam kepemimpinan yang berkarakter melayani (servant leadership). Bagi servant leader, penghargaan seperti THR merupakan layanan untuk memperkuat relationship antara pengusaha dan pekerja, selain penyemangat kerja. THR memberikan kebahagiaan bagi buruh sekeluarga karena terbantu dalam merayakan hari besar keagamaan. Michelle Obama pernah berkata, success is not about how much money you make, but about the difference you make in the lives of others. Jadi, ketidakrelaan oknum pengusaha dalam memberikan THR merupakan sebuah kegagalan dalam mengubah pekerja menjadi pemberi kegembiraan baginya (pemberi kinerja tinggi). Padahal, kegembiraan akibat kinerja tinggi seharusnya membuat THR menjadi kegembiraan lebih lanjut bagi pengusaha. Sebab, memberi itu suatu kebahagiaan. Dilayani untuk Melayani Lagi pula, norma THR hanyalah standar minimum bagi pengusaha. Pengusaha bisa saja menjalankan ketentuan THR secara progresif atau melampaui rumus pemerintah. Misalnya, jika hukum mengatur nilai THR sebesar satu bulan upah, maka secara progresif pengusaha bisa saja memberi lebih dari ketentuan hukum tersebut karena layanan kinerja pekerja juga progresif (melebihi perjanjian kerja). Langkah progresif bukan berarti meniadakan hukum positif, melainkan menghidupi hukum positif dengan passion dan komitmen tinggi dari kedua pihak (pengusaha dan pekerja) dalam memajukan perusahaan. Kedua pihak diikat oleh relasi yang kuat berdasar tujuan dan perjuangan bersama. Karena itu, dalam pola servant leadership, pengusaha lebih menekankan persuasi plus pemberian motivasi dalam menaikkan kinerja pekerja ketimbang perintah memaksa atau normatif. THR merupakan salah satu bentuk persuasi tersebut. THR bukanlah pemberian biasa, melainkan momen istimewa karena diberikan di saat hari raya keagamaan. THR juga memiliki aksiologi kemanusiaan bahwa pengusaha mengasihi semua pekerjanya yang sudah bekerja keras selama ini. Jadi, THR bukan lagi kewajiban normatif, melainkan kesadaran etis pengusaha kepada seluruh pekerjanya. Dengan begitu, pengusaha berkata: Kami memperoleh keuntungan yang besar karena kami telah terlebih dulu melayani pekerja dengan membayar upah dan THR yang terbaik. Seluruh potensi pekerja telah dimaksimalkan pengusaha lewat layanan pelatihan, keteladanan, pembinaan, dan dorongan untuk senantiasa memberikan produktivitas terbaik. Pengusaha berpola servant leadership tidak bakal menempatkan pekerjanya sekadar menjalankan tugas-tugas normatif dan monoton. Sedangkan dari sudut pandang buruh, buruh berkewajiban etis untuk memberikan prestasi kerja yang bisa saja melampaui harapan perusahaan demi kemajuan perusahaan. Dengan demikian, pekerja berkata: Kami mendapat upah dan THR yang terbaik dari perusahaan karena kami telah bekerja loyal dan progresif serta sukses menghasilkan kualitas kerja yang terbaik. Perkataan ini merupakan hasil dari praktik servant leadership di perusahaan. Sebab, salah satu ciri servant leadership ialah komitmen dan kemampuan untuk memberdayakan pekerja. Ia mampu mendorong pertumbuhan pribadi dan profesionalitas pada orang-orang yang dipimpinnya. Dari segi karakter, pengusaha berpola servant leadership umumnya banyak menghasilkan pekerja yang berjiwa pelayan berkualitas di masyarakat/ konsumen. Lahirnya pelayanan berkualitas tinggi di masyarakat merupakan bukti bahwa pengusaha merupakan sosok yang mudah memberi layanan transformasional kepada pekerjanya, termasuk layanan THR. Dilayani untuk melayani! Martin Luther King Jr pernah berkata: Everybody can be great because anybody can serve. Perusahaan bisa bertumbuh pesat karena semua pekerjanya hidup berkualitas dan sejahtera (dilayani pengusaha), dan pekerja semangat memberikan prestasi terbaiknya (melayani konsumen). Dengan demikian, di setiap hari Lebaran, kedua pihak sama-sama merasakan kegembiraan.&nbsp;(*) <hr /> *) AUGUSTINUS SIMANJUNTAK, Dosen Program Business Management Universitas Kristen Petra Surabaya

Pemberian tunjangan hari raya (THR) menjadi perhatian khusus pemerintah jelang Lebaran. Mengacu PP Nomor 14 Tahun 2024

THR, dari Normatif ke Kesadaran Etis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK-2043521643.png" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure> PERATURAN&nbsp;Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (pengganti PP 36/2021) mengatur formula baru upah minimum dengan menimbang tiga variabel, yaitu faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Para gubernur dan dewan pengupahan daerah telah diminta untuk segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat hari ini, 21 November 2023. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terakhir 30 November 2023. Berdasar PP tersebut, kenaikan upah minimum tidak sampai 10 persen. Sedangkan serikat pekerja menghendaki naik sekitar 15 persen. Semoga saja ada titik temu antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah soal isu tahunan ini. Hanya, paradigma yang perlu dibangun dalam hubungan industrial ialah langkah progresif dari pengusaha dan pekerja dalam menyikapi norma pengupahan. Artinya, kedua pihak tak hanya selalu fokus pada norma, tapi langkah yang melampaui norma. Hubungan industrial yang hanya fokus pada norma dan kontrak kerja umumnya berparadigma transaksional terkait hak dan kewajiban. Akibatnya, pengusaha dan pekerja diperhadapkan pada potensi pengurangan hak dan kewajiban. Bahkan bisa berujung pemutusan hubungan kerja (PHK). Hubungan kerja transaksional cenderung represif atau mengancamkan sanksi terhadap pekerja. Dalam pola transaksional, hak-hak pekerja acap dianggap sebagai beban bagi pengusaha sehingga nominalnya berusaha ditekan sekecil-kecilnya. Paradigma ini tidak lepas dari spirit make money, bukan make great and nice product. Pekerja hanya diarahkan untuk memperoleh profit sebesar-besarnya tanpa diberi kesempatan untuk bertumbuh secara karakter/integritas dalam memaknai pekerjaannya. Pengusaha berparadigma transaksional umumnya hanya menjadikan upah sebagai dasar untuk menuntut kinerja dan kepatuhan karyawan. Paradigma transaksional umumnya tidak mengenal adanya kebutuhan motivasi, edukasi, inspirasi, dan penghargaan bagi pekerja. Dalam hubungan transaksional, kreativitas dan inovasi buruh bakal sulit muncul atau terbangun. Pengusaha dalam pola ini bukan tipe pembangun kekuatan moral kolektif dalam diri para pekerjanya. Pola transaksional umumnya lupa mengejar keunggulan dan pengalaman unik dari pekerjanya. Bahkan, upah dianggap sekadar pengeluaran kas yang tanpa makna dan diwajibkan negara. Beyond The Law Pemenuhan upah minimum sebenarnya bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan hidup pekerja, melainkan wujud penghargaan dan kepedulian sosial pengusaha. Bagi pengusaha yang berjiwa transformasional, hak-hak buruh merupakan sarana transformasi yang efektif dalam membangun semangat pekerja yang sudah merasa bagian dari perusahaan. Sebab, sukses bisnis berkelanjutan terletak pada kekuatan pekerja serta produk yang dihasilkannya. Ukuran kesuksesan bisnis bukan semata pada besarnya laba yang diraih pengusaha, tetapi juga komitmen pengusaha untuk menyejahterakan pekerjanya. Ini tentu butuh proses transformasi moral dan inspirasi dari pengusaha kepada pekerjanya guna mencapai upah minimum yang beyond the law (melampaui norma hukum secara positif). Pengusaha berjiwa transformasional selalu menjadikan perubahan mindset dan budaya pekerja ke standar tertinggi sebagai faktor utama. Dengan demikian, kinerja dan upah minimum bukan saja beyond the law, tetapi juga beyond contract (melampaui kontrak kerja secara positif). Misalnya, pekerja rela memberi waktu kerja lebih, memeras tenaga dan pikiran yang lebih. Juga rela memberi kreativitas/inovasi yang cemerlang dalam memberi nilai tambah bagi perusahaan. Spirit ini tentu disemangati dengan upah di atas standar minimum pemerintah dan peluang karier yang lebih tinggi. Pekerja juga berkesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan lanjutan serta mendapatkan penghargaan yang memotivasi pekerja terus menaikkan produktivitasnya. Dalam paradigma kinerja beyond the law, pekerja bekerja bukan lagi berspirit driven by money. Tetapi didorong oleh sebuah kebanggaan atas pekerjaannya dan pencapaian kinerja yang tinggi sekaligus mendapat upah yang progresif. Pengusaha bakal rugi jika pekerja yang bekerja melampaui kontrak kerja ternyata diberi upah yang rendah. Pekerja progresif ini berpotensi resign (pindah ke perusahaan lain) jika tidak dihargai. Lalu, perusahaan lain yang menerima dia pun bakal diuntungkan. Bagi pengusaha transformasional, pemenuhan upah minimum bukan lagi suatu beban, melainkan sebuah kegembiraan atas karya-karya terbaik dari seluruh pekerjanya. Kegembiraan ini tentu tidak bisa dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan. Paradigma kerja beyond the law yang berdampak pada tingginya upah hanya bisa terbentuk jika pekerja bebas berkreasi dan bertumbuh bersama dalam mengintegrasikan talentanya dengan kebutuhan konsumen.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;AUGUSTINUS SIMANJUNTA,&nbsp;Dosen Program Business Management School of Business and Management Universitas Kristen Petra Surabaya

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) terakhir 30 November 2023. Berdasar PP tersebut, kenaikan upah minimum tidak sampai 10 persen

Langkah Progresif Menyikapi Norma Upah

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Augustinus Simanjuntak

Berita Terkini

Cacat Asas Norma Ketenagakerjaan

THR, dari Normatif ke Kesadaran Etis

Langkah Progresif Menyikapi Norma Upah

Download Aplikasi JawaPos.com