Ardi Winangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/ARDI-WINANGUN-650856680.png" alt="ARDI WINANGUN" width="100%">
<figcaption>ARDI WINANGUN</figcaption>
</figure> AKSI penjarahan ke rumah beberapa anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, apa pun alasannya tidak bisa dibenarkan. Aksi tersebut selain menyebabkan kerugian harta juga menimbulkan trauma dan ketakutan pada pemilik rumah dan keluarganya. Rumah dan keluarga yang tidak tahu apa-apa kena getah bila sang pemilik menjadi sasaran amuk massa. Aksi massa yang mendatangi rumah sasaran dan kemudian menjarah apa saja yang berada di dalamnya terutama barang-barang berharga dan pribadi, merupakan pola baru dari rembesan aksi massa yang tidak bertanggungjawab. Pada Peristiwa Tahun 1998, massa yang tidak terkendali menyasar mall, toko, dan salah etnis tertentu sekarang polanya berubah dengan sasaran pada orang-orang tertentu. Apapun sasarannya, semua akan merugikan bagi para korban juga mengimbas kehidupan masyarakat. Bila aksi massa yang menyasar pada mall, toko, dan etnis tertentu menyebabkan trauma pada kalangan tertentu sehingga ketika membuka usahanya kembali mereka memasang pagar tinggi atau pemiliknya mencari tempat yang aman, seperti keluar negeri. sekarang aksi massa yang menjarah ke rumah seseorang akan membuat korban takut, trauma, untuk kembali ke rumah dan merasa terkucil. Meski Eko Patriyo, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Sahroni dinonaktifkan dari keanggotaan DPR, peristiwa yang dialami akan membuat mereka ketakutan untuk berbicara selanjutnya. Apa yang dirasakan ini bisa menghampiri anggota DPR lainnya. Aksi penjarahan yang memporakporandakan rumah anggota DPR yang tiga di antaranya dari kalangan artis itu, juga mengancam anggota DPR lainnya. Wakil rakyat yang dituntut untuk banyak berbicara, karena memang wakil rakyat tugasnya menyampaikan berbagai pendapat secara kritis, akan memilih mengurangi volume bicaranya bahkan diam. Takut apa yang disampaikan membawa dampak keselamatan diri meski benar dan menggunakan data. Mengurangi volume bicara bahkan diam suatu pilihan yang masuk akal sebab daripada rumahnya didatangi dan dijarah yang membuat diri dan keluarganya trauma mending bicara yang normatif atau diam. Ketika para wakil rakyat lebih banyak mengambil jalan aman dalam mengutarakan pendapat, hal yang demikian akan berakibat pada menurunnya kualitas fungsi DPR, pengawasan, anggaran, dan legislasi. Biasanya para wakil rakyat melakukan ketiga fungsinya dengan semangat tinggi, berapi-api, berubah menjadi kendor karena di bawah ancaman didatangi dan dijarah orang bila apa yang disampaikan dirasa tidak sesuai keinginan massa. Pun demikian apa yang dirasakan oleh Sri Mulyani juga dibayangkan oleh menteri-menteri lainnya sebab selama ini banyak menteri yang kebijakannya juga bisa dikatakan kontroversial. Di bawah tekanan amuk massa, kebijakan yang akan diambil oleh menteri bahkan presiden, orientasi keputusannya bisa hanya berjangka pendek, normatif, dan tak berkualitas. Untuk itu pentingnya penyadaran bagi demontrans, pelaku aksi massa, untuk membedakan mana ranah kerja dan pribadi dari pengambil keputusan. Mereka sebagai wakil rakyat (legislatif) dan eksekutif, mengambil kebijakan berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman antarlembaga negara bukan pada kesepakatan pribadi. Keputusannya adalah keputusan negara. Dengan demikian bila kesepakatan tersebut tidak memuaskan, mengingkari hati nurani rakyat, atau melanggar aturan hukum di atasnya maka unjuk rasa yang dilakukan harus di tempat yang tepat, di gedung DPR, kantor kementerian, atau Istana. Kanal-kanal demokrasi pun juga tersedia seperti ketika wakil rakyat turun ke dapil (daerah pemilihan), sosialisasi kebijakan legislatif dan eksekutif di berbagai tempat, juga sarana yang formal seperti lewat judicivial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu di sini pentingnya dan perlu keterbukaan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Presiden Prabowo Subianto pada&nbsp;Minggu (31/8/2025) mengatakan, aspirasi masyarakat akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ungkapan ini harus didengar oleh para pembantunya dan dilaksanakan. Sehari sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga mengatakan demikian, akan mengevaluasi (DPR) dan terus berbenah diri serta mendengar aspirasi rakyat. Ketidaktransparan, lebih mementingkan kesejahteraan diri, serta tidak aspiratif dari legislatif dan eksekutif menjadi pintu protes dari rakyat. Meski demikian dengan alasan apapun tidak dibenarkan pelaku aksi massa terprovokasi dan menerima ajakan melakukan tuntutannya dengan cara-cara melanggar hukum dan meninggalkan trauma pada sasaran aksi.&nbsp; *)&nbsp;Ardi Winangun,&nbsp;Direktur Indonesia Political Review (IPR) &nbsp;

Teror aksi massa merusak kualitas demokrasi. Massa sudah menjarah  ke  rumah tokoh yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan publik.

Teror Aksi Massa Rusak Kualitas Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/ARDI-WINANGUN-650856680.png" alt="ARDI WINANGUN" width="100%">
<figcaption>ARDI WINANGUN</figcaption>
</figure> SELEPAS&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) langsung merespons dengan hendak mengundang bakal calon presiden (capres) untuk datang ke kampus UI guna memaparkan visi dan misinya. Dengan diizinkannya menggunakan fasilitas pemerintah dan pendidikan untuk berkampanye, meski dengan syarat tidak memakai atribut kampanye, membuat ruang dan wahana berkampanye bagi peserta pemilu semakin luas. Selama ini, kampanye di tempat pendidikan dianggap tabu. Sebab, lingkungan pendidikan dianggap sebagai ruang netral dari hiruk pikuk politik. Anggapan itu memang masih menyisakan pro-kontra. Namun, tempat pendidikan yang disterilkan dari nuansa politik itu sebenarnya produk dari kebijakan Orde Baru. Ketika MK menambah ruang baru bagi peserta pemilu, lalu sejauh mana kesiapan peserta pemilu mau dan mampu menggunakan tempat-tempat itu untuk berkampanye. Sebagaimana disyaratkan bahwa kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan tidak boleh menggunakan atribut kampanye, maka tempat kampanye yang digelar di tempat itu berbeda jauh dengan kampanye di tempat terbuka, misalnya lapangan. Biasa kita lihat kampanye di lapangan. Di sana berkibar ratusan atribut partai. Ada arak-arakan. Juga pentas dangdut. Kampanye di tempat seperti itu, biasanya yang lebih menonjol sebatas memperkenalkan capres, cawapres, caleg, dan calon anggota DPD. Setelah itu dominan hiburan, hura-hura, pembagian door prize, makanan, dan uang transport. Soal visi-misi peserta pemilu tidak terlalu disampaikan di sana. Hal itulah yang membuat pemilu disebut sebagai pesta demokrasi. Sebab, setiap hari rakyat berpesta. Selama masa kampanye, rakyat setiap hari mendatangi, diajak, dan dimobilisasi ke tempat kampanye meski berbeda-beda partai. Bagi rakyat, hal demikian tak jadi soal karena dengan datang ke area kampanye, mereka senang mendapat hiburan dan berbagai bonus. Saat MK mempersilakan datang ke tempat pendidikan (kampus), mau dan mampukah peserta pemilu berkampanye di sana? Ketika BEM UI menyatakan secara lisan kepada tiga calon cawapres, yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, untuk datang ke kampus, respons ketiganya berbeda-beda. Ada yang langsung menyahut &rsquo;&rsquo;ayo, kapan?&rsquo;&rsquo;. Ada pula yang menyanggupi lewat juru bicaranya, dan ada yang menjawabnya setengah-setengah. Respons yang berbeda-beda dari ketiga capres muncul lantaran yang mengundang mereka bukan orang biasa. Mereka adalah generasi muda yang dalam babak sejarah bangsa selalu mampu menempatkan diri dalam posisi yang amat menentukan. Banyak gerakan yang dilakukan telah mengubah wajah bangsa ini. Bukan hanya itu, tempat kampanyenya adalah kampus. Kampus selama ini adalah tempat yang &rsquo;&rsquo;angker&rsquo;&rsquo; atau tempat yang menyeramkan dan menakutkan bagi politisi. Kampus menjadi angker bagi politisi, sebab suasana yang demikian diciptakan oleh Orde Baru, di mana tempat pendidikan disterilkan dari berbagai aktivitas politik. Kebijakan itu diwujudkan dalam aturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Kebijakan itu muncul pada 19 April 1978 semasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena pada masa itu mahasiswa aktif mengkritik rezim Orde Baru. Ancaman dari pelanggaran NKK/BKK adalah di-DO (drop out) dari kampus. Lama-kelamaan, kebijakan itu menjadi seperti pepatah menepuk air di dulang tepercik muka sendiri. Larangan politik yang dilakukan di kampus membuat aktivis mahasiswa ganti menolak presiden, wakil presiden, menteri, hingga gubernur yang datang ke kampus. Para mahasiswa menuduh pejabat negara yang datang ke kampus hendak melakukan kampanye politik. Banyaknya peristiwa penolakan masuk ke kampus itulah yang membuat para pejabat berpikir dua kali untuk datang ke kampus. Seperti penghadangan Menteri Dalam Negeri Rudini di ITB pada 1989. Bukan hanya peristiwa penolakan pejabat negara yang membuat kampus jadi angker. Kritisnya mahasiswa saat berdialog juga kerap membuat banyak orang tersinggung, bahkan marah saat berdialog dengan mereka. Sehingga banyak pejabat merasa kapok bila bertemu dengan mahasiswa. Lihat saja ungkapan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang mengatakan, &rsquo;&rsquo;Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap menguliti semua isi pikiran kalian&rsquo;&rsquo;. Ruang-ruang dialog bagi mahasiswa merupakan &rsquo;&rsquo;mimbar bebas&rsquo;&rsquo; untuk mengekspresikan diri. Di dalam ruang tersebut, mereka memuntahkan segala hal yang selama ini mengganjal dan jadi persoalan. Hal demikian tidak dialami satu mahasiswa, namun oleh banyak mahasiswa. Jadi, ketika ruang debat dibuka, mereka langsung berebut untuk bisa mengungkapkan perasaan hatinya. Nah, ketika kampus angker dan mahasiswa siap menguliti semua isi pikiran, apakah capres, cawapres, dan caleg berani datang ke kawah candradimuka para mahasiswa itu? Tentu merugi bila peserta pemilu tidak berani datang ke sana. Sebab, menurut data, jumlah mahasiswa Indonesia pada 2022 mencapai 9,32 juta orang. Jumlah itu sangat potensial untuk mendulang suara. Sia-sia kalau jumlah suara sebanyak itu tidak direspons, didengar, dan diserap aspirasinya. Untuk menghadapi mahasiswa yang memiliki daya nalar kritis dan objektif, diperlukan kapasitas diri dari capres, cawapres, dan caleg. Di kampus, peserta pemilu akan teruji berkualitas atau tidak. Berkualitas atau tidaknya seseorang akan menjadi catatan bagi mahasiswa saat pencoblosan nanti.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;Ardi Winangun,&nbsp;Direktur Indonesia Political Review (IPR), mantan aktivis HMI

Selepas MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, Badan Eksekutif Mahasiswa UI merespons ajak debat.

Beranikah Capres-Cawapres Berkampanye di Kampus?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/ARDI-WINANGUN-650856680.png" alt="ARDI WINANGUN" width="100%">
<figcaption>ARDI WINANGUN</figcaption>
</figure> RAPAT&nbsp;Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2023 kali ini berbeda dengan rakernas-rakernas sebelumnya. Bila rakernas sebelumnya peserta bisa jadi hanya membahas masalah pemerintah kota dan hubungannya dengan pemerintah pusat dan kabupaten, di rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan, kali ini mereka mendengar visi dan misi dari bakal calon presiden (bacapres). Meski mereka belum secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden (capres) oleh KPU, Apeksi percaya diri mengundang mereka seolah-olah sudah capres. Tiga calon tersebut adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Saat mempresentasikan visi dan misi, seolah-olah mereka juga sudah menjadi capres. Terbukti, ada salah satu dari mereka yang mengatakan siap melanjutkan pembangunan. Padahal, dinamika dan lobi-lobi politik belum berhenti dan apa pun masih bisa terjadi pada tiga orang tersebut. Terlepas dari masalah di atas, yang dilakukan Apeksi merupakan langkah yang cerdas. Bima Arya Sugiarto sebagai ketua Apeksi bukan hanya sebagai ketua dan wali kota Bogor, namun juga sebagai sosok yang mempunyai banyak pengalaman. Sebelum menjadi wali kota, dia adalah seorang akademisi dan pengamat politik serta memiliki lembaga penelitian di bidang politik dan kemasyarakatan. Latar belakang itulah yang membuat dinamika pemilu presiden (pilpres) harus dibawa ke mana dirinya aktif, termasuk ke dalam Apeksi. Meski masih tercatat sebagai politikus PAN, Bima Arya mampu menempatkan diri bagi semua kelompok dan golongan yang ada di organisasi tersebut. Sehingga sikap yang adil dan fair itu membuat tiga orang tersebut diundang dan mau hadir. Rakernas XVI Apeksi itu membawa tiga hal dalam dinamika politik di tahun ini. Pertama, mengerucutkan dalam Pilpres 2024 ada tiga capres. Dengan menghadirkan Anies, Prabowo, dan Ganjar, seluruh wali kota dan masyarakat yang mengikuti acara itu tahu ada tiga sosok capres. Padahal, lobi-lobi dan dinamika politik belum berhenti. Status bakal calon pun bisa berubah. Masih ada beberapa partai yang belum menyatakan dukungannya kepada salah satu pihak. Di tataran bacawapres juga belum ada kepastian. Masing-masing masih menawarkan dan menjajakan diri. Dampak dari semua itu, semua bisa berubah bila ada peristiwa pertemuan besar. Dengan hadirnya tiga orang tadi dalam acara Apeksi, partai politik digiring agar dalam Pilpres 2024 ada tiga calon. Bima Arya mengatakan, tiga calon tersebut memiliki survei elektabilitas tiga besar sehingga hanya tiga orang yang mereka undang. Kalau berdasar survei, mengapa yang diundang tidak dua bacapres saja? Juga kalau berdasar survei, mengapa yang diundang tidak empat atau bahkan lima orang? Kan di luar tiga orang itu masih ada sosok yang juga punya potensi menjadi bacapres. Nah, di sinilah bisa ada perhitungan bahwa bila dalam pilpres hanya dua calon, hal demikian sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa. Berdasar pengalaman pada pilpres sebelumnya yang hanya diikuti dua pasangan calon, di masyarakat terjadi pembelahan politik yang sangat tajam, bahkan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Bila mengundang banyak bacapres, pilpres akan menghadirkan banyak pasangan, lebih dari tiga. Hal demikian dirasa tidak efektif dan boros. Untuk itu, tiga pasangan dianggap ideal dalam pilpres. Kedua, pemanasan debat capres. Dalam acara tersebut setiap bacapres mempresentasikan visi dan misi. Pastinya masing-masing menyampaikan arah, pandangan, dan gagasan membawa Indonesia ke depan. Ada gagasan baru, ada pula gagasan yang siap melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Dari apa yang dihadirkan di hadapan para wali kota tadi, pastinya akan timbul sanggahan dan dukungan yang bertemu menjadi perdebatan. Perdebatan yang terjadi tidak hanya berputar di ruang rakernas, tapi sampai ke seluruh penjuru negeri sehingga ramailah dan gaduhlah kita. Misalnya soal ketimpangan pembangunan yang disampaikan Anies, membawa gemuruh di antara partai politik di tingkat pusat. Ketiga, hadirnya ketiga bacapres di acara Apeksi dan mereka diberi kesempatan yang luas untuk menyampaikan visi dan misi, hal demikian bisa mengubah survei elektabilitas. Gagasan yang cerdas dan mengena serta disampaikan secara terstruktur dan sistematis ditambah tutur kata yang pas bisa menggoyahkan pilihan orang. Masyarakat yang belum punya pilihan juga bisa langsung menentukan pilihan setelah melihat paparan visi dan misi. Dari sinilah survei bisa naik dan turun setelah acara-acara seperti itu. Acara debat capres sangat penting bagi calon-calon yang ada. Tak heran bila sebelum acara debat, masing-masing tim sukses mempersiapkan calonnya dengan serius. Tidak hanya mempersiapkan data, tapi juga mengemas penampilan, bahkan punya strategi pertanyaan jebakan. Semua itu dilakukan untuk menjaga atau bahkan untuk menaikkan elektabilitas. Dari semua paparan di atas, Apeksi telah memulai rangkaian panjang pilpres. Langkah seperti itu sepertinya akan diikuti organisasi-organisasi yang masih menjaga independensinya.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ARDI WINANGUN,&nbsp;Direktur Indonesia Political Review (IPR)

Bima Arya Sugiarto sebagai ketua Apeksi bukan hanya sebagai ketua dan wali kota Bogor, namun juga sebagai sosok yang punya banyak pengalaman

Rangkaian Pilpres 2024, Apeksi Telah Memulai

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Ardi Winangun

Berita Terkini

Teror Aksi Massa Rusak Kualitas Demokrasi

Beranikah Capres-Cawapres Berkampanye di Kampus?

Rangkaian Pilpres 2024, Apeksi Telah Memulai

Download Aplikasi JawaPos.com