Akh. Muzakki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/Ahmad-Muzzaki-175113780.png" alt="Akhmad Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akhmad Muzakki</figcaption>
</figure> ROBOHNYA&nbsp;baliho caleg di Jakarta pada akhir Januari 2024 lalu menyadarkan kita semua bahwa alat peraga kampanye (APK) telah menimbulkan korban fisik. Sepasang kakeknenek dan empat pemotor tersungkur menjadi korban robohnya APK di sejumlah kawasan di Jakarta. Lebih dari itu, beragam APK telah membuktikan bahwa panggung politik tanah air dipenuhi praktik penyajian kesemuan atas realitas yang nyata. Sejak akhir November 2023 lalu, tak ada sudut kota yang tak banjir APK. Momennya memang kampanye politik. Setiap caleg berlomba-lomba untuk memasang beragam APK, mulai spanduk hingga baliho. Apa isi APK itu? Tak ada lain kecuali foto dan nomor urut calon serta jargon. Program? Hanya bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali dari ribuan caleg yang mengusung rencana program politik yang akan dijalankan kelak bila terpilih. Hampir setiap warga pasti tahu dan merasakan bahwa tak ada tampilan foto yang lebih buruk daripada aslinya. Atau minimal sama seperti aslinya. Juga tidak senatural mungkin. Apalagi, teknologi desain grafis semakin memungkinkan perubahan tampilan wajah dan diri secara lebih baik daripada aslinya. Terlihat lebih muda, juga lebih glowing. Bahkan, sebagian warga mungkin merasa pangling, untuk tidak mengatakan asing, dengan tampilan wajah pada foto yang beredar melalui berbagai bentuk APK itu. Pemilu telah memperkuat fenomena politik hiperrealitas. Kesemuan dan bahkan keburaman atas fakta senyatanya semakin mengalami penguatan. Dan sebaliknya, hiperrealitas politik juga menyajikan gambaran diri caleg yang cenderung mengalami penyemuan dan pemburaman atas gambar senyatanya. Politik hiperrealitas hadir bersama dan seiring dengan semakin otonomnya setiap masyarakat di hadapan pemegang kuasa sosial politik. Pasar politik penuh dengan peserta di dalamnya. Berupa para politikus yang tampil dengan inovasi dan kreativitas tampilan diri. Soal program? Hampir tak ada yang distingtif. Hanya sayangnya, fenomena hiperrealitas politik telah membuat para politikus kehilangan roh marketing politik. Yang ditampilkan dalam APK hanya pemujaan fisik diri yang disuguhkan dengan penuh kesemuan. Citra diri tidak ditampilkan melalui rencana program kecuali gambar diri yang cenderung merupakan hasil editan. Itu semua untuk kepentingan pencitraan gambar diri semata. Lihatlah hampir semua APK absen dari pemasaran rencana program kerja politik. Minimal melalui diksi yang menunjuk pada distingsi program yang dipasarkan. Pengalaman memperparah pemandangan politik di atas. Para caleg menyadari dari dini bahwa kekuatan partai politik atas anggota legislatif terpilih sangat hegemonik. Ruang gerak kemandirian anggota legislatif hampir tidak ada. Posisi mereka sebagai kepanjangan tangan partai di parlemen membuat mereka sangat lemah di hadapan partai politik pengusung. Sebaliknya, posisi tawar partai politik tak bisa dilawan anggota legislatif yang mewakilinya di parlemen. Maka, pantas para caleg lebih memilih membangun citra diri semata daripada susah payah membangun rencana program kerja politiknya. Hanya ironisnya, kepentingan untuk membangun citra diri yang baik melalui tampilan fisik yang ramah di mata tak diikuti dengan kesadaran lingkungan yang baik. APK justru dipasang di titik-titik lokasi yang kontraproduktif dengan pembangunan citra diri yang baik. Tidak sedikit APK dipasang di pohon, jembatan, dan titik umum lainnya yang bisa membahayakan pejalan kaki dan pengendara motor. Jatuhnya APK di sejumlah daerah di Jakarta serta di daerah lain seperti menjadi contoh konkret penguat fakta yang dimaksud. Memang harus diakui, dalam hiperrealitas, citra baru adalah segalanya. Rekam jejak bisa disemukan dengan cara pembangunan citra baru itu sebagai sebuah realitas baru. Orang pun lalu kehilangan penglihatan dan kesadaran atas rekam jejak pembuatnya, termasuk rencana program kerja yang ditawarkan. Karena itu, tidak heran jika dalam hiperrealitas politik pileg kali ini, gambar cantik atau ganteng lebih diutamakan daripada tawaran program yang prorakyat. Semua itu karena citra baru sebagai realitas baru dianggap lebih penting, dan karena itu lebih diutamakan untuk secara sengaja dikampanyekan ke publik. Tampak sekali, para caleg sangat paham betul apa yang disinyalir Marshall McLuhan (The Gutenberg Galaxy, 1962:16) dengan konsep pictorial space. Konsep ini memberi pemahaman pentingnya kesan dalam hubungan antara pandangan dan gambar. Kepentingannya untuk pembangunan citra baru diri. Untuk itulah, kita bisa memahami mengapa para caleg lebih menggeber gambar baru diri dalam APK daripada tawaran program politik yang akan dijalankan. Publik pun, untuk sementara, iya-iya saja atas fenomena itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014130989/rintangi-penyidikan-lukas-enembe-pengacara-stafanus-roy-rening-divonis-rp-45-tahun-penjara">Rintangi Penyidikan Lukas Enembe, Pengacara Stafanus Roy Rening Divonis Rp 4,5 Tahun Penjara</a> Tentu, semua itu akan dibuktikan pada 14 Februari mendatang. Apakah citra baru yang ditampilkan dalam APK bisa melampaui program politik yang ditawarkan. Situasinya akan lebih parah jika program politik dianggap tak terlalu penting lagi untuk dipertimbangkan para pemilik suara dalam menjatuhkan pilihan. Itu semua karena tak ada program politik yang distingtif yang ditawarkan hampir semua peserta pileg. Di tengah patah semangat publik atas program politik yang distingtif, mereka pun lalu bisa tergerus oleh kampanye citra baru yang ditawarkan APK. Apalagi, kekuatan uang masih bisa dirasakan menguat dalam setiap kontestasi politik. Hiperrealitas politik memang kini menjadi isu penting di tengah minimnya program kerja politik. Apalagi, lacurnya, kekuatan modal finansial bisa memegang peran besar untuk memenangi pertarungan. Hiperrealitas politik kini betul-betul menjadi fakta baru politik melalui pembangunan citra baru diri daripada tawaran rencana program yang akan dijalankan.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;AKH. MUZAKKI,&nbsp;Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Timur

Robohnya baliho caleg di Jakarta pada akhir Januari 2024 lalu menyadarkan kita semua bahwa alat peraga kampanye telah menimbulkan korban.

Hiperrealitas Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/akh-muzakki-3208259293.png" alt="Akh. Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akh. Muzakki</figcaption>
</figure> MENGUATNYA&nbsp;sertifikasi halal, yang awalnya menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 untuk menjamin layanan produk halal, kini menimbulkan aksi dan reaksi yang gaduh di sejumlah kelompok masyarakat. Bahkan, jika tidak diantisipasi, aksi dan reaksi itu sudah mengarah pada eksklusivisme dan intoleransi antarkelompok sosial. Beberapa waktu terakhir, di sejumlah platform media sosial, mulai Instagram hingga WhatsApp, kegaduhan muncul terhadap fenomena sertifikasi halal. Kegaduhan tersebut muncul akibat tumbuhnya pemahaman dan praktik yang kontradiktif atas fenomena kehalalan produk pada satu sisi dan gejala menguatnya politik identitas di bidang ekonomi sosial di balik fenomena sertifikasi halal. Bahkan, etnisitas sudah dibawa masuk untuk mengaduk-aduk dua kecenderungan berbeda dimaksud. Teologi Plus Kesehatan Menunjuk pada fenomena di atas, sudah saatnya dikembangkan konsep halal inklusif yang menjadi bagian pengembangan gerakan inklusi sertifikasi halal di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya menjadikan sertifikasi sebagai urusan pengarusutamaan cara hidup penganut agama tertentu. Tapi juga menjadi gerakan penguatan higienitas dan gaya hidup sehat yang menjangkau seluruh masyarakat lintas agama dan kepercayaan. Ada premis dasar yang dibutuhkan untuk lahirnya konsep besar halal inklusif di atas. Yakni bahwa halal itu lebih dari sekadar urusan teologi, tapi sudah berkaitan dengan jaminan kesehatan. Bentuknya adalah jaminan higienitas. Alasannya sederhana sekali. Sebuah produk, mulai makanan hingga kosmetik, baru bisa mendapatkan status halal setelah melalui uji laboratorium yang ketat. Bukan saja soal kandungan materialnya, tapi hingga pengolahannya. Bahkan, proses awal penanaman dan pemerolehan bahan material juga sudah menjadi perhatian penting dari proses sertifikasi halal. Jangkauannya bukan sekadar soal hilir, melainkan hulu sebuah produk. Memang, setelah lolos uji pemeriksaan laboratorium, sebuah produk baru mendapatkan sertifikasi halal jika lolos sidang halal di komisi fatwa. Memang ada proses teologisasi atas produk yang lolos uji laboratorium. Tapi, rangkaian uji kehalalan produk itu justru sangat erat kaitannya dengan jaminan higienitas hingga perlakuan terhadap material produk yang diujihalalkan. Di sejumlah negara seperti Rusia, Jepang, dan Korea Selatan, orang mulai melirik produk alal bukan karena mereka meyakini secara teologis tentang status kehalalan produk itu. Alih-alih, mereka mengonsumsi produk halal tersebut karena meyakini jaminan higienitasnya. Jadi, di negara-negara maju itu, sudah muncul fenomena gaya hidup baru: halal itu higienis dan sertifikasi halal itu jaminan higienitas. Fenomena kesadaran baru atas higienitas cenderung akan membesar. Semakin besar pendapatan ekonomi seqseorang, semakin tinggi pula kebutuhan mereka terhadap jaminan higienitas, ada atau tidak ada sertifikasi halal. Konsumsi atas produk halal di dunia juga semakin hari semakin meningkat. Penyumbang penting di antaranya justru berasal dari warga bangsa yang tidak identik dengan dunia Islam. PR Halal Inklusif Memang, untuk menggerakkan gagasan halal inklusif, tidak boleh hanya berhenti pada penguatan sertifikasi halal dan kampanye atas kehalalan produk. Harus dilakukan gerakan inklusi sertifikasi halal. Prasyaratnya ada dua. Pertama, menjamin bahwa sertifikasi halal diikuti dengan jaminan layanan yang &rdquo;halal&rdquo; pula terhadap konsumen. Consuming behavior yang cenderung positif terhadap produk halal harus segera diikuti dengan jaminan kepuasan (satisfaction guarantee) yang tidak bersifat eksklusif dan cenderung menegasikan kelompok konsumen yang berbeda. Justru harus lebih cenderung inklusif dan menjangkau (reaching out) berbagai konsumen lintas batas teologi dan kepercayaan serta identitas keagamaan. Kedua, gerakan inklusi sertifikasi halal harus dilengkapi dengan perilaku yang apresiatif dan inklusif terhadap yang berbeda. Praktik ini ditandai oleh semakin tingginya penghormatan kepada mereka yang cara konsumsinya berbeda seiring dengan gaya hidup internal diri yang semakin menjadikan status kehalalan produk sebagai acuan konsumsi. Sungguh lacur jika cara konsumsi dan gaya hidup yang mengacu ke status kehalalan produk justru diikuti dengan perilaku dan praktik hidup yang menistakan cara konsumsi dan daya hidup yang berbeda darinya. Halal inklusif tidak saja mendorong siapa pun untuk selalu berada dalam penguatan kemuliaan diri pada cara konsumsi dan gaya hidup yang berbasis pada status kehalalan produk hasil uji laboratorium dan proses legalisasi fatwa. Namun pada saat yang sama menggerakkan pemahaman, sikap, dan praktik hidup yang menjadikan penghormatan kepada yang berbeda sebagai prinsip kemuliaan hidup bersama. Dengan begitu, halal inklusif justru menjauhkan seseorang dari cara dan gaya hidup yang eksklusif dari dan intoleran terhadap lainnya. Lebih dari itu, tak perlu ada kecurigaan dan prasangka yang tak perlu terhadap menguatnya sertifikasi halal.&nbsp;(*) <hr /> *) AKH. MUZAKKI, Rektor dan guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Sudah saatnya dikembangkan konsep halal inklusif yang menjadi bagian pengembangan gerakan inklusi sertifikasi halal di Indonesia.

Halal Inklusif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/akh-muzakki-3208259293.png" alt="Akh. Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akh. Muzakki</figcaption>
</figure> SOROTAN&nbsp;publik terbukti efektif dalam kapasitasnya sebagai pengembang kritik sosial. Akibat gencarnya reaksi kritis terhadap sejumlah praktik hedon-pamer diri di media sosial oleh pejabat negara dan keluarganya, kini muncul fenomena baru di ruang publik: ramai-ramai &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri. Para pejabat beserta keluarganya kini sibuk dan memaksakan diri untuk menyatakan bahwa yang ada pada diri mereka adalah palsu. Termasuk fashion, tas, dan bahkan praktik yang awalnya mereka pamerkan dalam unggahan di akun medsos. Itu semua mereka lakukan untuk proteksi diri dari sorotan publik. Di Jakarta, sebagai contoh, ramai dibicarakan kasus istri dan anak pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dinilai publik gemar memamerkan tas mewah mereka. Seperti tas yang tampak sangat menyerupai Hermes Birkin Crocodile yang harganya mencapai USD 105 ribu alias Rp 1,5 miliar. Juga Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, dan Dior yang masing-masing bernilai puluhan juta rupiah. Lantas, mereka menyatakan ke publik bahwa tas-tas yang mereka kenakan itu bermerek palsu. Intinya, akibat sorotan publik, &rsquo;&rsquo;pemalsuan&rsquo;&rsquo; pun diakrabi oleh diri manusia dewasa yang sedang dalam posisi mengemban jabatan publik belakangan ini. Sebelumnya, ramai pula di panggung Indonesia seorang pejabat Pemprov Riau yang merayakan ulang tahun anaknya di hotel bintang lima The Ritz-Carlton Jakarta. Akibat viralnya kegiatan itu beserta kritik kuat oleh publik, sang ayah harus memaksakan diri dengan sembunyi di balik tabir kepalsuan. Dia menyebut acara ulang tahun sang putri diadakan di sebuah toko. Publik pun makin menyorot dan menyingkap tabir kepalsuan itu karena menganggap tidak ada toko di hotel bintang lima di Jakarta tersebut. Selama ini, hedonisme yang mengumbar keserbaberlimpahan kekayaan dan pemujaan diri pada kemewahan material akrab dengan tampilan diri para pesohor di negeri ini. Kesuksesan diukur dari tampilan diri dengan produk barang dan jasa berbalut merek nan mahal. Pengenaan produk lokal bahkan dianggap sebagai praktik yang akan memicu degradasi marwah diri. Tapi, kini semuanya berubah. Hedonisme elite hanya melahirkan jengah emotif di kalangan publik secara luas. Pemujaan diri dengan produk barang dengan brand internasional dan merek terkenal nan mahal akhirnya hanya menyulut kemarahan publik akibat insensitivitas mereka terhadap nasib rakyat kebanyakan. Harus diakui, kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi siapa pun untuk mengekspresikan kehendak dan aspirasinya di ruang publik maya telah ikut menstimulasi praktik pamer diri. Muncullah konsep yang menunjuk pada kecenderungan, atau mudahnya disebut dengan budaya flexing (pamer diri). Secara konkret, konsep itu merujuk pada tabiat dan kecenderungan personal yang memanjakan diri dengan praktik suka pamer kekayaan dan umbar kemewahan. Pakar cultural studies, Juha Park dan Jaehoon Chun (The Characteristics of Fashion Flex on Social Media, 2021:31&ndash;43), mengidentifikasi kecenderungan flexing dalam tata busana di media sosial ke dalam tiga karakteristik. Pertama, konsumsi yang mencolok dianggap sebagai ekspresi aktif dari selera individu yang berorientasi pada konsumsi dan menekankan individualitas melalui konsumsi itu. Kedua, khalayak menggunakan gaya atau produk fesyen serupa untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial yang menyenangkan diri dan orang lain dengan menggunakan berbagai fungsi platform media sosial. Ketiga, tindakan mengejar kemapanan psikologis di media sosial ditunjukkan secara aktif untuk mengeksplorasi material dan pengalaman tertentu yang terkait dengan fesyen untuk kepentingan kebahagiaan diri. Menunjuk kepada kerangka konseptual di atas, praktik pamer diri selama ini, termasuk di dunia maya, adalah bagian dari kecenderungan hidup sejumlah elite untuk menunjukkan dua kepentingan. Yakni, eksistensi diri dan ekspresi kebahagiaan. Saat ekspresi material yang mereka anggap simbol kebahagiaan itu diungkapkan secara eksplosif ke publik, termasuk melalui akun media sosial, praktik itu berbenturan dengan ukuran kemapanan diri dan kebahagiaan yang dialami dan dirasakan langsung oleh publik secara kebanyakan. Di sinilah, reaksi dan sorotan publik itu pun muncul dalam derajat yang kuat. Lalu, fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri (self-defense mechanism) para elite terhadap kuatnya sorotan dan kritik publik yang menyasar praktik flexing mereka. Padahal, publik pun memiliki literasi informasi dan komunikasi yang cenderung semakin maju dengan didukung tingkat kepekaan sosial yang tinggi yang memampukan mereka untuk mengukur tindakan sosial dengan logika dan nilai kepantasan sosial. Karena itu, menyatakan secara terbuka bahwa barang yang sedang dikenakan adalah palsu tidak akan menyurutkan sorotan dan kritik publik. Menyeruaknya fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri di kalangan sejumlah pesohor publik tidak bisa dipisahkan dari praktik perengkuhan kebahagiaan semu. Kecenderungan flexing hanya bagian kecil saja dari ketergelinciran langkah ke dalam kubangan kebahagiaan semu itu. Maka wajar, tabir kepalsuan akan selalu digunakan untuk memproteksi diri dari sorotan publik. Hanya saja, kebohongan satu pasti akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Nah, seberapa kuatkah seseorang akan memegangi dan berlindung di balik tabir kepalsuan yang digelarnya? Tentu, fenomena &rsquo;&rsquo;memalsukan&rsquo;&rsquo; diri akan selalu tumbuh saat diri salah mengambil langkah dan terjebak dalam kebahagiaan semu.&nbsp;(*) <hr /> *) AKH. MUZAKKI, Rektor dan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Muncul fenomena baru di ruang publik: ramai-ramai ’’memalsukan’’ diri. Itu reaksi kritis terhadap sejumlah praktik hedon-pamer diri.

Fenomena ’’Memalsukan’’ Diri

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Akh. Muzakki

Berita Terkini

Hiperrealitas Politik

Halal Inklusif

Fenomena ’’Memalsukan’’ Diri

Download Aplikasi JawaPos.com