Ainna Amalia F.N

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/ainna-2445202315.png" alt="Ainna Amalia F.N." width="100%">
<figcaption>Ainna Amalia F.N.</figcaption>
</figure> DAMPAK sosial Pemilu 2024 masih terus terasa hingga sekarang, lebih dari dua pekan setelah coblosan 14 Februari. Berdasar penelitian Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, 16 persen masyarakat Indonesia mengalami kecemasan. Dan 17,1 persen mengalami depresi. Ada kenaikan prevalensi stres dan depresi pascapemilu dibanding data Riskesdas 2018 dan Direktorat Keswa Kemenkes 2022 (Jawa Pos, 29/2/2024). Kecemasan, stres, dan depresi yang dialami masyarakat Indonesia bermula dari tekanan psikologis selama masa pemilu. Situasi ini menimpa kontestan pemilu, jurkam, dan masyarakat pendukung peserta pemilu. Mereka terjebak pada obsesi kemenangan. Psikolog Steven Stosny dari Amerika Serikat menyebutnya election stress disorder atau gangguan stres karena pemilu. Gangguan ini menyebabkan kondisi mental seseorang mengalami perubahan. Berdasar survei American Psychological Association (APA) tahun 2016, sebanyak 57 persen orang Amerika yang disurvei menganggap bahwa iklim politik selama pemilu merupakan sumber stres yang sangat signifikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/014425707/counterculture-praktik-perundungan">Counterculture Praktik Perundungan</a> Penelitian Timothy Fraser yang dirilis Cambridge University Press juga menyebutkan bahwa pilpres Amerika Serikat tahun 2020 telah berdampak terhadap gangguan mental masyarakatnya. Sekitar 12,5 persen orang Amerika mengalami gejala PTSD atau post-traumatic stress disorder, yaitu gangguan mental karena mengalami peristiwa traumatis. Bagi 68 persen orang dewasa Amerika, Pemilihan Presiden 2020 merupakan sumber stres yang cukup memengaruhi akal sehat mereka. Selain itu, pada 1995 penelitian di Rajasthan, India, membuktikan bahwa ada hubungan antara stres dengan hiruk pikuk pemilu. Sebanyak 47,4 persen dari 114 masyarakat menganggap pemilu merupakan momen penuh tekanan. Menurut psikiater Mayo Clinic Dr Robert Bright, individu yang mengalami gangguan stres karena pemilu memiliki gejala umum serta keluhan seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, pusing, sulit tidur, memiliki kualitas tidur yang buruk serta merasa gelisah, cemas, takut yang datang tiba-tiba, serta memiliki kewaspadaan yang lebih tinggi dari biasanya.&nbsp; Selain itu, penderita election stress disorder biasanya mudah tersinggung, tidak mau menerima pendapat orang lain, hingga merasa paling benar sendiri. Bahkan, sering kali menyerang orang yang tidak sependapat dengan dirinya, baik secara verbal maupun nonverbal. Sehingga orang-orang seperti ini acapkali mengalami masalah dalam hubungan sosial dengan orang lain. Election stress disorder yang tidak segera tertangani dengan baik akan menimbulkan perasaan putus asa, tidak berdaya, merasa tidak berguna, bahkan depresi. Berdasar hasil riset para ahli, individu yang mengalami depresi berkepanjangan bisa memunculkan perilaku bunuh diri atau membunuh orang lain. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014425679/twice-gi-dle-dan-le-sserafim-di-posisi-teratas-peringkat-brand-reputasi-girlgroup-k-pop-maret-2024">TWICE, (G)I-DLE, dan LE SSERAFIM di Posisi Teratas Peringkat Brand Reputasi Girlgroup K-Pop Maret 2024</a> Secara psikologis, para pemilih fanatik lebih berisiko terkena election stress disorder dibanding pemilih rasional. Para pendukung garis keras kerap kali terobsesi pada kemenangan jagoannya. Menaruh harapan, perhatian, dan energinya hanya pada sosok yang menjadi pilihannya. Sehingga sering kali membabi buta melakukan pembelaan tanpa menggunakan nalar sehatnya. Meredakan Ketegangan Komunal Ketegangan psikologis masyarakat dipicu oleh panasnya kontestasi pemilu di Indonesia. Rivalitas ini melibatkan berbagai level di masyarakat. Sehingga, selain berdampak pada gangguan kejiwaan masyarakat, juga berdampak munculnya polarisasi yang mengancam stabilitas sosial dan politik bangsa. Potensi konflik rawan berlanjut hingga pemilu usai. Karena itu, perlu segera dilakukan mitigasi situasi stres komunal dalam masyarakat. Pemerintah harus hadir dalam situasi seperti ini. Salah satunya adalah, pertama, pemerintah segera tanggap menyediakan layanan dukungan psikososial kepada masyarakat yang membutuhkan. Mencakup layanan konseling, dukungan psikologis, dan program-program kesehatan mental. Agar program ini bisa efektif, pemerintah perlu berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menjangkau semua lini dalam masyarakat. Seperti lembaga psikologi yang tepercaya, ormas masyarakat yang memiliki lembaga konseling, serta LSM yang bergerak di bidang kesehatan jiwa masyarakat. Kedua, dalam rangka mengurangi ketegangan, perlu gerakan kampanye pemulihan pascapemilu. Kampanye ini melibatkan para pemimpin politik, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Untuk memberikan edukasi ke masyarakat pentingnya rekonsiliasi, persatuan, dan kerja sama pascapemilu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014425639/resep-buko-pandan-dan-avocado-milk-cheese-creamy-nan-legit-buat-takjil-puasa-ramadhan">Resep Buko Pandan dan Avocado Milk Cheese Creamy nan Legit buat Takjil Puasa Ramadhan</a> Peran para tokoh ini sangat penting di saat proses penghitungan manual KPU masih berlangsung. Di mana akan banyak orang tidak puas dan tidak terima dengan hasil penghitungan KPU. Para tokoh ini harus menjadi teladan dalam membawa pesan perdamaian, toleransi, dan rekonsiliasi bagi masyarakat Indonesia. Karena kepentingan bangsa di atas segalanya. Ketiga, perkuat penegakan hukum yang adil dan akuntabel ketika ada sengketa karena pemilu. Selain itu, perlu juga meningkatkan keamanan untuk menjaga ketertiban umum pascapemilu. Segera meredam dan mencegah potensi konflik atau kerusuhan yang mungkin terjadi karena ketegangan selama masa pemilu. Keempat, untuk mengurangi stres dan kecemasan masyarakat, perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan surat suara pemilu.&nbsp; KPU harus bekerja ekstrakeras menjaga transparansi dan akuntabilitas hingga akhir. Untuk mengurangi kecurigaan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu. Akhirnya, semua upaya ini akan efektif menjadi solusi apabila didukung komitmen yang kuat dari pemerintah, pelaksana pemilu, masyarakat sipil, dan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum. Semua bergerak penuh kesadaran menciptakan lingkungan yang damai, stabil, dan sehat lahir batin pascapemilu. Wallahu a&rsquo;lam. (*) <hr /> *)&nbsp;Ainna Amalia F.N.,&nbsp;Dosen psikologi, sekretaris jenderal&nbsp;Forum Komunikasi Dosen Peneliti (FKDP) Indonesia

Berdasar penelitian Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, 16 persen masyarakat Indonesia mengalami kecemasan. Dan 17,1 persen depresi.

Stres Komunal Pasca Pencoblosan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/ainna-amalia-3466151021.png" alt="AINNA AMALIA F.N." width="100%">
<figcaption>AINNA AMALIA F.N.</figcaption>
</figure> SETIAP&nbsp;hajatan demokrasi lima tahunan, perempuan diyakini menjadi ceruk pendulang suara bagi kontestan pemilu. Jumlahnya yang besar membuat perempuan menjadi target yang sangat potensial. Berdasar daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, pemilih perempuan berjumlah 102,58 juta jiwa. Lebih banyak dibanding pemilih laki-laki yang berjumlah 102,21 juta pemilih. Sebagai pemilih potensial, keputusan politik perempuan cenderung masih dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Salah satunya adalah dinamika yang terjadi dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan. Ke mana arah politik ormas perempuan memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi pilihan politik anggotanya. Tidak hanya itu, ormas perempuan juga bisa menjadi jembatan penghubung antara partai politik dan masyarakat perempuan. Baik sebagai pendulang suara dalam pemilu maupun sebagai candradimuka perekrutan kandidat peserta pemilu. Ormas perempuan menjadi tempat pendadaran kapasitas kepemimpinan para perempuan. Dari 437 ormas perempuan yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa ormas perempuan yang sangat potensial memengaruhi keputusan politik perempuan di Indonesia. Di antaranya Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah. Ormas-ormas perempuan itu menjadi sayap perempuan dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini tentu tidak berlebihan, apalagi ormas perempuan ini memiliki anggota dengan jumlah jutaan orang yang menyebar hingga ke akar rumput. Ormas perempuan ini sudah berusia matang dan mempunyai program serta struktur kaderisasi berjenjang yang sistematis. Serta telah mampu melahirkan perempuan-perempuan hebat yang sangat potensial. Peran Ormas Perempuan Oleh sebab itu, selama proses pemilihan umum, ormas perempuan mempunyai peran besar dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis, transparan, dan mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Di antara peran itu adalah, pertama, peran memberikan pendidikan politik bagi para pemilih perempuan, terutama yang menjadi kadernya. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan umum. Membuka wawasan akan hak-hak politik perempuan yang berorientasi kesetaraan gender. Serta memastikan bahwa perempuan memahami peran dan hak-hak mereka dalam proses demokrasi. Peran ini sangat urgen karena berdasar data KPU pada Pemilu 2019 yang lalu, jumlah pemilih perempuan sekitar 70,5 juta jiwa atau sekitar 49,73 persen dari total pemilih di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan mempunyai peran besar dalam menentukan hasil pemilihan umum. Di sisi lain, jumlah pemilih perempuan yang hampir mencapai separo pemilih ini ternyata masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adanya kesenjangan gender dalam akses informasi dan partisipasi politik. Selain itu, sistem patriarki yang terjadi dalam lingkup keluarga serta tekanan sosial sangat memengaruhi pengambilan keputusan para pemilih perempuan. Peran kedua, ormas perempuan dapat memainkan peran pengawasan atas berlangsungnya tahapan pemilihan umum yang penuh integritas. Dengan memastikan proses pemilu berjalan sesuai undang-undang. Mencakup pengawasan terhadap potensi kecurangan pemilu, pelanggaran hak-hak politik perempuan, serta potensi adanya intimidasi terhadap perempuan dalam pemilu. Persoalan intimidasi ini sangat mungkin terjadi pada perempuan, baik sebagai pemilih, sebagai kandidat perempuan, maupun sebagai penyelenggara pemilu. Sebagaimana yang pernah terjadi pada ketua Panwascam Genteng, Banyuwangi, pada 2020 lalu. Perempuan penyelenggara pemilu yang mengalami intimidasi verbal ketika menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu pada pilkada yang lalu. Peran ketiga, ormas perempuan dapat memainkan peran perlindungan dan advokasi terhadap kekerasan politik berbasis gender. Dengan melakukan pemantauan serta pelaporan atas insiden kekerasan terhadap pemilih, kandidat maupun penyelenggara pemilu perempuan, serta mendorong perlindungan hukum bagi perempuan selama proses pemilihan umum berlangsung. Hal itu penting dilakukan. Sebab, sering kali muncul kekerasan berbasis gender dalam pemilu, baik fisik maupun nonfisik. Seperti yang saat ini marak adalah pelecehan dan kekerasan online yang ditujukan untuk melemahkan keterlibatan perempuan dalam pemilu. Ada juga kasus pemecatan caleg perempuan dan intimidasi terhadap caleg perempuan. Peran keempat, memberikan pendampingan dan dukungan terhadap perempuan yang terlibat dalam politik, terutama yang menjadi kader ormas perempuan. Peran tersebut dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pelatihan, untuk menguatkan keterampilan leadership dan komunikasi publik yang efektif. Sehingga perempuan dapat berkontribusi maksimal dalam politik praktis. Semua peran ormas perempuan di atas menemukan relevansinya selama proses pemilu. Karena pemilih perempuan berjumlah lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Ormas perempuan harus menjadi garda terdepan dalam memastikan suara perempuan diakui dan dihormati. Melalui pengawasan yang cermat, advokasi yang gigih, dan upaya pemberdayaan yang masif dan berkelanjutan. Di titik ini, ormas perempuan harus menjadi agen perubahan dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif. Bisa lebih mengukuhkan lagi kesetaraan gender di berbagai bidang. Mendorong perempuan bisa lebih berdaya dan mampu memberdayakan orang lain. Membuat perempuan sanggup memanusiakan dirinya dan memanusiakan orang lain. Oleh sebab itu, keberhasilan sesungguhnya Pemilu 2024 dapat tercapai jika setiap warga negara, tanpa memandang gender, merasakan dampak positif dari proses pemilu. Tidak sekadar dampak yang sifatnya simbolis semata. Akan tetapi terciptanya ruang demokrasi yang egaliter, inklusif, dan partisipatif bagi seluruh warga bangsa.&nbsp;(*) <hr /> *) Ainna Amalia F.N, Akademisi, Peneliti, dan Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Timur

Setiap hajatan demokrasi lima tahunan, perempuan diyakini menjadi ceruk pendulang suara bagi kontestan pemilu. Jumlahnya besar.

Ormas Perempuan dalam Pusaran Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/ainna-amalia-3466151021.png" alt="AINNA AMALIA F.N." width="100%">
<figcaption>AINNA AMALIA F.N.</figcaption>
</figure> TAHUN 2024&nbsp;merupakan tahun politik. Pemilu tahun 2019 diramaikan dengan maraknya tulisan hoaks yang terbukti memecah belah masyarakat. Pada Pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan tahun ini, kita akan menghadapi badai yang lebih dahsyat lagi. Peringatan ini berhubungan dengan pernyataan CEO OpenAI Sam Altman. Dia mengatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang digunakan untuk membangun ChatGPT itu punya potensi merusak integritas pemilu. Warning tersebut cukup beralasan. Sebab, kecerdasan buatan mampu menciptakan berita bohong dengan membuat tiruan video, foto, hingga rekaman suara yang nyaris sama dengan aslinya. Rekayasa AI mampu mengolah foto, ilustrasi, suara, sampai video dengan hanya memasukkan sampel sederhana. Dampaknya, hoaks tidak lagi hanya tampil dalam bentuk tulisan atau pernyataan di media. Tetapi langsung seolah-olah orangnya sendiri yang bicara. Seperti beredarnya suara mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyanyikan lagu Asmalibrasi milik band Soegi Bornean. Viralnya &rdquo;Jokowi menyanyi&rdquo; ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan berpotensi bisa mengacak-acak integritas pemilu, bahkan mengarah pada disintegrasi bangsa. Deepfake semacam ini akan menjadi sumber hoaks di tahapan demi tahapan menuju Pemilu 2024. Deepfake gabungan dari deep learning (pembelajaran mesin yang meniru cara otak manusia belajar, yakni mencontoh) dan fake (palsu). Ia merupakan salah satu tipe AI yang digunakan untuk membuat konten foto, audio, atau video tipuan yang cukup meyakinkan lantaran mirip aslinya. Sehingga ada kemungkinan dalam Pemilu 2024 akan bertebaran tokoh politik dibuat berbicara atau melakukan tindakan menyimpang aturan dengan menggunakan AI. Tujuannya untuk saling menjatuhkan. Sedangkan cara untuk mengidentifikasi dan meng-counter deepfake, peneliti Facebook mengembangkan kecerdasan buatan yang dapat melacak asal konten dengan menggunakan teknik reverse engineering atau rekayasa balik. AI Facebook ini mencari &rdquo;sidik jari&rdquo; yang tertinggal dalam proses pembuatan gambar digital. Terlepas dari banyaknya studi pelacakan deepfake, Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anto Satriyo Nugroho mengatakan, potensi deepfake agak sukar dideteksi benar tidaknya. Selain itu, prosesnya membutuhkan waktu sehingga tidak ada garansi 100 persen benar salahnya. Perlu penyikapan serius terkait potensi yang disebabkan konten palsu hasil kecerdasan buatan. Ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, pengetatan regulasi yang dibuat pemerintah beserta pengawasan terhadap implementasinya. Kedua, pembentukan satuan tugas atau satgas dalam mengantisipasi penyalahgunaan AI untuk tujuan propaganda politik. Ketiga, edukasi yang masif kepada masyarakat. Faktor pertama regulasi, yaitu melakukan penguatan terhadap undang-undang (UU) yang mengatur praktik penggunaan kecerdasan buatan serta pengetatan pengawasan yang berbasis kecerdasan buatan pula. Saat ini kita sudah punya UU ITE, tetapi belum spesifik membahas tentang penyalahgunaan akibat penggunaan AI. Pada 21 April 2021 Komisi Eropa mengusulkan UU kecerdasan buatan yang bertujuan mengklasifikasi dan mengatur berdasar risiko yang ditimbulkan olehnya. Klasifikasi ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu praktik yang dilarang, sistem berisiko tinggi, dan sistem AI lainnya. Praktik yang dilarang adalah praktik yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi kerentanan orang yang dapat mengakibatkan bahaya fisik atau psikologis, menggunakan identifikasi biometrik jarak jauh di ruang publik, atau menggunakan skor sosial turunan AI oleh otoritas untuk merugikan individu atau kelompok lain. Penyikapan yang kedua adalah pembentukan satgas dalam mengantisipasi penyalahgunaan AI. Satgas ini akan lebih efektif jika gabungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugasnya memantau konten. Apabila ada yang menyesatkan dan berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa, harus segera di-takedown, diidentifikasi, lalu ditindak pelakunya. Penyikapan yang ketiga, memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk akademisi. Terlebih, di Pemilu 2024 nanti &ndash;sebagaimana disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari&ndash; boleh berkampanye politik di dalam kampus. Saatnya Akademisi Turun Gunung Terkait proses edukasi masyarakat, akademisi memiliki kewajiban akademik yang selaras dengan proses ini, yaitu tugas pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban ini merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menghadapi tahun politik yang diprediksi akan terjadi perang siber, seorang dosen wajib mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat. Turut andil mencerdaskan masyarakat agar bijak menghadapi penyalahgunaan AI. Sehingga penyebaran berita bohong yang berdampak pada konflik sosial dan menguatnya sentimen antidemokrasi dapat dicegah. Wallahu a&rsquo;lam.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;AINNA AMALIA F.N.,&nbsp;Sekjen FKDP (Forum Komunikasi Dosen dan Peneliti) Indonesia dan Pengurus ADRI (Asosiasi Dosen Republik Indonesia) Jawa Timur

kecerdasan buatan mampu menciptakan berita bohong dengan membuat tiruan video, foto, hingga rekaman suara yang nyaris sama dengan aslinya.

Akademisi, Kecerdasan Buatan, dan Tahun Politik

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Ainna Amalia F.N

Berita Terkini

Stres Komunal Pasca Pencoblosan

Ormas Perempuan dalam Pusaran Pemilu

Akademisi, Kecerdasan Buatan, dan Tahun Politik

Download Aplikasi JawaPos.com