Ahmad Riyadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/42_jil-779669014.jpg" alt="Cover Buku. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cover Buku. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Industri literasi dan kebudayaan di Indonesia, kata Kalis Mardiasih, penuh produk bergenre religi dengan plot cerita serupa: protagonis laki-laki saleh bertemu dengan karakter perempuan yang perlu dibuat baik dalam beragama. JILBAB, pada dasarnya, bukan padanan yang mapan untuk mengartikulasi keislaman perempuan. Keinginan perempuan menutup aurat dengan menggunakan jilbab, misalnya, bukan semata karena kedahagaan atas nilai-nilai keagamaan yang belum paripurna. Bisa jadi dia sebatas kelindan konsumerisme yang berkedok agama semata. Karena bagian dari cara muslimah berpakaian, jilbab tak melulu tentang kesalehan, kadang juga berbau uang dan keuntungan. Di sinilah pasar masuk pelan-pelan dengan beragam tawaran. Tentu saja melalui kemudahan-kemudahan yang bisa lebih cepat diamplifikasi ke dalam dorongan perempuan. Kalis Mardiasih memperjelas hal ini dalam bukunya yang berjudul Esok Jilbab Kita Dirayakan: Muslimah yang Merdeka Tanpa Menindas yang Berbeda. Menurutnya, gaya berpakaian seseorang ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya tentang selera pribadi pemakainya, tetapi juga pasar fashion dan taraf ekonomi. Hingga pada akhirnya juga dapat dipahami kalau penilaian, identifikasi, bahkan justifikasi terhadap perbedaan penutup aurat itu adalah dampak dari perang pasar. Kita bisa membayangkan bagaimana di desa-desa perempuan menggunakan jilbab seadanya. Tapi, berbeda dengan mereka yang berada di perkotaan di mana simbolisasi jilbab begitu marak ditonjolkan. Muncullah citra bahwa yang menggunakan jilbab dengan gaya masyarakat kota itu lebih cantik dan elegan. Padahal, ini hanya untuk melengkapi atribusi keagamaan yang harusnya sebagai &rdquo;penutup aurat&rdquo;. Sementara yang berada di desa, karena penggunaannya diperuntukkan untuk aktivitas sehari-hari &ndash;paling jauh membantu tetangga yang merayakan nikahan putranya atau karena penyedia jilbab hanyalah pasar tradisional bukan mal, dianggap old-fashioned, bahkan cenderung distigma negatif atau menyimpang dari nilai-nilai agama. Apalagi, di desa, kadang para ibu menggunakan jilbab dengan daster berlengan pendek. <h3>Berkolerasi dengan Konsumerisme</h3> Simbol-simbol agama itu, menurut Hasanuddin Ali (In Bed With Data, 2024), berkolerasi dengan konsumerime di kalangan muslim kota. Kesadaran terhadap produk halal meningkat, meskipun juga sering kebablasan. Gerai dan toko pakaian muslim serta hijab merebak bak cendawan di musim hujan. Medan konsumerisme ini diperkuat melalui produk kultural. Film memainkan, setidaknya bagi masyarakat Indonesia, peran penting dalam mendorong perempuan dalam menggunakan jilbab. Dengan beragam karakter yang diperankan oleh perempuan, sedikitnya jilbab menjadi citra yang membuat ketidakberdayaan untuk menerima, bahwa kebaikan atau perempuan baik itu ada pada mereka yang menggunakan perempuan. Kita bisa kembali ke belakang, puluhan tahun silam saat Fahri melalui Ayat-Ayat Cinta lebih memilih Aisha ketimbang perempuan lain yang tidak berkerudung untuk menjadi istrinya. Ada pesan yang disematkan bahwa perempuan yang berkerudung adalah perempuan yang akan menjadi idaman laki-laki yang pintar, cerdas, serta mempunyai kehambaan yang kuat terhadap agama. Industri literasi dan kebudayaan di Indonesia, kata Kalis, penuh produk bergenre religi dengan plot cerita serupa: protagonis laki-laki saleh bertemu dengan karakter perempuan yang perlu dibuat baik dalam beragama. Dan cadar Aisha, yang sepaket dengan citra kesalehan, pelan-pelan bergeser menjadi jilbab urban. Begitu pula sebaliknya jika kita juga berbicara tentang Ipar Adalah Maut. Pergeseran citra perempuan yang berjilbab tidak selalu mulus seperti karakter Aisha. Ia bergeser menjadi pelaku perselingkuhan dengan iparnya, kendati penontonnya malah tembus jutaan. Pergeseran tersebut bukan menghadirkan fenomena paradoks. Dia hanya gelombang citra tentang jilbab, yang objeknya melulu ditujukan kepada seorang perempuan. Kendati didominasi oleh tema-tema jilbab dan perempuan, buku ini juga menghadirkan celah-celah yang lebih luas tentang perempuan untuk didiskusikan. Penarasian yang santai dilengkapi dengan beragam pengalaman menjadikan buku setebal 180 halaman ini mudah untuk dinikmati dan dipahami. Sangat ringan, tapi kontemplatif. (*) --- &rdquo; Penilaian, identifikasi, bahkan justifikasi terhadap perbedaan penutup aurat itu adalah dampak dari perang pasar. Kita bisa membayangkan bagaimana di desa-desa perempuan menggunakan jilbab seadanya. Tapi, berbeda dengan mereka yang berada di perkotaan di mana simbolisasi jilbab begitu marak ditonjolkan.&rdquo; --- <ul> <li>Judul: Esok Jilbab Kita Dirayakan: Muslimah yang Merdeka Tanpa Menindas yang Berbeda</li> <li>Penulis: Kalis Mardiasih</li> <li>Penerbit: Buku Mojok</li> <li>Cetakan: Pertama, Februari 2025</li> <li>Tebal: vi + 180 halaman</li> <li>ISBN: 978-623-8463-15-2</li> </ul> --- *) AHMAD RIYADI, Pegiat Akademi Literasi Ansor, bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Industri literasi dan kebudayaan di Indonesia, kata Kalis Mardiasih, penuh produk bergenre religi dengan plot cerita serupa.

Jilbab Tak Melulu soal Kesalehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/55_yang_1-476016859.jpg" alt="Cover buku" width="100%">
<figcaption>Cover buku</figcaption>
</figure> Oleh AHMAD RIYADI Oleh sebab sensitivitas stasiun televisi terhadap keanekaragaman geografis absen, bukan tidak mungkin terjadi keterabaian di luar daerah Jakarta dan Pulau Jawa lainnya. KRISHNA Sen pernah menyebut media sebagai penanda setiap transisi monumental dalam memori kehidupan. Setelah masa panjang Orde Lama dan Orde Baru yang menjadikan televisi dan radio sebagai corong absolut kekuasaan, reformasi menjadi imajinasi lahirnya keberagaman. Imajinasi itu kemudian dikristalisasi melalui penciptaan struktur informasi yang relatif inklusif. Regulasi dibuat lebih demokratis, perizinan memperhatikan keadilan, lalu dibentuk badan independen untuk mengawasi lalu lintas informasi, termasuk partisipasi publik yang lebih aktif. Televisi dan radio, setelah purnatugas Orde Baru yang tumbuhnya seperti jamur di musim hujan, diharapkan benar-benar mampu menjadi ruang publik, di mana setiap perbedaan dihadirkan untuk menginformasikan keunikan budaya, cara pandang, hingga gagasan. Kendati dalam perjalanannya, imajinasi itu seperti mimpi basah. Sebab, dalam praktiknya, televisi dan radio sebagai media arus utama hanya dikuasai oleh segelintir pemodal. Merlyna Lim mengatakan tiga belas kelompok media mengontrol semua saham televisi komersial nasional. Disusul Yanuar Nugroho dkk, menyebut dua belas kelompok media besar mengontrol hampir semua kanal media Indonesia, termasuk media cetak, penyiaran, dan media daring (Ross Tapsell, 2019). Dan, seperti biasanya, perubahan teknologi seperti digitalisasi dan konvergen tidak mengubah banyak struktur penyiaran di Indonesia. Digitalisasi, bagi Tapsell, memungkinkan banyak perusahaan media besar di Indonesia membangun, tumbuh, dan menjadi lebih kaya. Sementara perusahaan kecil berjuang untuk bertahan secara finansial atau dicaplok oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Menilik cengkeraman bisnis media &ndash;termasuk televisi&ndash; yang terkonsentrasi begitu kuat, adalah wajar homogenitas menjadi karakter dalam setiap program siaran di layar kaca. Buku Kamuflase Tayangan Televisi: Membongkar Kedok Keberagaman dalam Kelindan Kepentingan Ekonomi-Politik Pemilik Media (2024) mengupas kelindan kepentingan politik dan ekonomi ikut campur tangan menentukan &ndash;lebih tepatnya memanipulasi&ndash; keberagaman di layar televisi. Hellena Souisa, penulis buku ini, secara jujur mengatakannya dengan bukti-bukti empiris. Dalam menulis buku ini, sosok yang sudah malang melintang di berbagai media nasional seperti ANTV, TPI (sekarang MNC TV), SUN TV, dan Kompas TV itu mengumpulkan data-data yang sulit dibantah bahwa imajinasi keberagaman di layar kaca hanya kamuflase, sebatas kedok yang menyembunyikan kelindan kepentingan ekonomi-politik. Kamuflase Keberagaman Hellena melihat isi program siaran televisi &ndash;utamanya berita&ndash; dari tiga jenis keberagaman, yaitu keberagaman geografis, keberagaman demografis, dan keberagaman sudut pandang. Keberagaman geografis mengacu pada pendapat Van Cuilenburg dan Iosifidis yang mengatakan keberagaman geografis mencakup unsur-unsur geografis seperti lokal, pedalaman, nasional, atau internasional. Temuannya menjelaskan bahwa stasiun televisi memiliki lebih banyak berita dari ibu kota daripada luar ibu kota. Berita dari Jakarta dan Pulau Jawa disebut paling dominan ketimbang daerah lain. Dari total 17.282 berita yang dianalisis, didominasi oleh Jakarta (6.461), luar Indonesia (2.235), Jawa Barat (2.009), Jawa Timur (1.672), dan Jawa Tengah (1.081). Data ini seperti relevan dengan beberapa data survei yang menyebut publik mempunyai keterjarakan informasi dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Ramainya pemberitaan Pilkada 2024 hanya terpusat di Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur, sementara cakupan geografis yang lain sangat minimalis. Pemberitaan tentang Pilkada 2024 bukannya tidak ada, tapi cakupan geografisnya diabaikan. Oleh sebab sensitivitas stasiun televisi terhadap keanekaragaman geografis absen, bukan tidak mungkin terjadi keterabaian di luar daerah Jakarta dan Pulau Jawa lainnya. Sementara keberagaman demografis mencakup kelompok minoritas dan kelompok terpinggirkan. Hellena fokus pada representasi gender di dalam penelitiannya. Analisis dari temuannya menjelaskan bahwa laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan saat menjadi narasumber. Ia mendapati dari total 17.771 tayangan, narasumber laki-laki mencapai 13.758 tayangan atau sekitar 76 persen dan perempuan 4.193 tayangan atau sekitar 24 persen. Persentase representasi ini tentu saja mempunyai keterkaitan dengan wacana dominan yang berkembang melalui layar kaca. Frekuensi berita yang ada di layar kaca sebagai titik mengukur keberagaman sudut pandang menjelaskan pernyataan yang konsisten dengan pemerintah sebanyak 942 (6 persen), berita yang tidak konsisten dengan pendirian pemerintah mencapai 930 (6 persen), dan jumlah berita yang mempunyai campuran sudut pandang sebesar 560 (3 persen). Selain hal itu, terdapat berita bergenre hukum dan kriminalitas mencapai 14.850 (85,9 persen). Mengejar Keuntungan Perspektif keberagaman dari aspek geografis, demografis, dan sudut pandang menjelaskan bagaimana keberagaman yang dimimpikan oleh cita-cita reformasi tidak berjalan maksimal. Jawasentris dalam aspek geografis menunjukkan kesenjangan geografis. Dalam hal ini, daerah-daerah tidak mendapatkan informasi yang layak, bahkan daerah hanya sebagai waduk penerima luberan siaran daerah-daerah lain. Lebih jauh tentang kesenjangan demografis dalam konteks keberagaman, terjadi pembiaran &rdquo;hak warga&rdquo; untuk mengemukakan pendapat secara diskursif. Kelompok minoritas dan terpinggirkan seperti perempuan kehilangan ruang dalam pertarungan wacana. Begitu juga dalam hal sudut pandang yang notabene tidak menyentuh kepentingan publik. Stasiun televisi selalu menjelaskan peristiwa, tetapi tidak lebih kritis membahasnya secara struktural. Dalam artian yang lebih jauh, mimpi-mimpi keberagaman bisa hadir di layar kaca terpasung. Penguasaan media, baik silang maupun konvergen, mengakibatkan erosi keberagaman. Sementara digitalisasi yang diharapkan bisa mendistribusikan keadilan penyelenggaraan penyiaran nyatanya hanya berkutat pada orkestrasi teknologi, tidak mengarah pada substansi keberagaman. (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/015215806/lepas-dari-mulut-harimau-masuk-ke-mulut-buaya">Lepas dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya</a> --- <ul> <li>Judul: Kamuflase Tayangan Televisi: Membongkar Kedok Keberagaman dalam Kelindan Kepentingan Ekonomi-Politik Pemilik Media</li> <li>Penulis: Hellena Yoranita Souisa</li> <li>Cetakan: I, Agustus 2024</li> <li>Penerbit: Cantrik Pustaka</li> <li>Tebal: 246 halaman</li> <li>ISBN: 978-623-139-062-2</li> </ul> --- *) AHMAD RIYADI, Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia

KRISHNA Sen pernah menyebut media sebagai penanda setiap transisi monumental dalam memori kehidupan. Setelah masa panjang Orde Lama.

Yang Dominan dalam Sajian di Layar Televisi

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Ahmad Riyadi

Berita Terkini

Jilbab Tak Melulu soal Kesalehan

Yang Dominan dalam Sajian di Layar Televisi

Download Aplikasi JawaPos.com