Ahmad Komara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/pajak-2161971672.jpg" alt="Ahmad Komara" width="100%">
<figcaption>Ahmad Komara</figcaption>
</figure> Pembahasan mengenai posisi kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan legal-formal. Banyak kalangan, terutama yang berlatar belakang hukum, berpendapat bahwa Pengadilan Pajak seharusnya ditempatkan secara penuh di bawah Mahkamah Agung untuk menjamin independensi dan keseragaman prosedur peradilan.&nbsp; Pandangan tersebut semakin diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa mulai tahun 2027, Pengadilan Pajak harus berada dalam satu atap dengan Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Meski secara normatif langkah ini menguatkan prinsip trias politika dan independensi lembaga peradilan, pendekatan ini juga berisiko mempersempit pemahaman tentang fungsi dan peran Pengadilan Pajak. Hal ini karena pajak bukan hanya masalah hukum, melainkan juga instrumen kebijakan publik yang sangat strategis. Sengketa pajak menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan administratif yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika yuridis. Oleh karena itu, tulisan ini menawarkan perspektif alternatif mengenai kedudukan Pengadilan Pajak dalam kerangka kebijakan publik. Sebagaimana dimaklumi, melalui putusan nomor 26/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keberadaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan selama ini tidak sejalan dengan prinsip independensi peradilan. Meskipun langkah ini penting dari sudut pandang formil, pendekatan legal-formal tersebut memiliki keterbatasan. Fokus pada struktur kelembagaan sering kali mengaburkan diskursus tentang substansi sengketa pajak yang sebenarnya kompleks dan multidimensional. Sengketa pajak tidak hanya berkisar pada benar atau tidaknya penetapan pajak, tetapi juga mencakup interpretasi kebijakan fiskal, prinsip keadilan distributif, dan dampak ekonomi yang lebih luas.&nbsp; Oleh karena itu, meskipun integrasi ke Mahkamah Agung dipandang dapat menyelesaikan masalah formil, pendekatan tersebut tetap perlu dilengkapi dengan pemahaman bahwa peradilan pajak tidak semata-mata forum hukum, melainkan juga merupakan ruang artikulasi dan kontrol terhadap implementasi kebijakan fiskal negara. <h3>Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Publik</h3> Pajak merupakan instrumen fundamental dalam menjalankan fungsi-fungsi negara modern. Selain berfungsi untuk menghimpun penerimaan negara, pajak juga digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan membiayai pelayanan publik.&nbsp; Artinya, setiap kebijakan pajak&mdash;baik dalam bentuk tarif, insentif, pengenaan objek, maupun sanksi&mdash;merupakan keputusan politik dan ekonomi yang mencerminkan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika muncul sengketa pajak, yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas formal, tetapi juga efektivitas dan keadilan dari kebijakan fiskal yang bersangkutan. Dalam kerangka ini, penyelesaian sengketa pajak tidak dapat dipandang hanya sebagai soal hitam-putih hukum administratif. Sengketa pajak merupakan bentuk pertarungan interpretasi atas maksud kebijakan, kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas, dan keberimbangan antara hak dan kewajiban fiskal. Misalnya, dalam sengketa terkait penghindaran pajak yang agresif, pendekatan hukum yang terlalu sempit bisa mengabaikan tujuan kebijakan, seperti mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, atau melindungi sektor strategis.&nbsp; Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perpajakan menuntut sensitivitas terhadap dimensi kebijakan publik yang melatarbelakangi ketentuan perpajakan itu sendiri. Di sinilah letak nilai strategis Pengadilan Pajak sebagai institusi yang berperan menjembatani antara hukum normatif dan realitas fiskal. Peran ini tidak dapat digantikan oleh peradilan biasa yang cenderung fokus pada aspek prosedural dan pembuktian legal formal. Struktur Pengadilan Pajak saat ini sebenarnya sudah mengakomodasi sebagian dari harapan tersebut. Para hakim Pengadilan Pajak saat ini dipersyaratkan memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang perpajakan, baik sebagai praktisi, akademisi, maupun pejabat administrasi pajak.&nbsp; Dengan demikian, para hakim tidak hanya memiliki pemahaman yuridis, tetapi juga memiliki kedalaman pengalaman teknis dan kebijakan yang sangat relevan. Ini menjadi salah satu keunggulan tersendiri dari sistem yang ada, karena memungkinkan proses pemeriksaan sengketa dilakukan dengan mempertimbangkan konteks ekonomi dan kebijakan fiskal secara lebih utuh. Ke depan, kekuatan ini harus dijaga sebagai bagian integral dari sistem yang baru di dalam bingkai Mahkamah Agung. <h3>Menuju Model Kelembagaan yang Multidisipliner</h3> Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan integrasi Pengadilan Pajak ke dalam Mahkamah Agung mulai tahun 2027 adalah langkah penting dalam menyelaraskan sistem peradilan perpajakan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun demikian, penting untuk dicermati bahwa penempatan struktural semata tidak akan menjawab seluruh tantangan substantif yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Yang lebih esensial adalah bagaimana struktur baru tersebut mampu mengakomodasi kekhususan sengketa pajak yang sarat muatan teknis dan kebijakan publik. Dengan karakteristiknya yang sangat teknis dan spesifik, sengketa pajak tidak dapat diperlakukan sama seperti sengketa administrasi negara secara umum. Oleh karena itu, salah satu pilihan rasional adalah menjadikan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Ini akan memungkinkan keberadaan sistem tersendiri yang tetap berada di bawah Mahkamah Agung namun memiliki kewenangan, prosedur, dan struktur yang disesuaikan dengan kompleksitas perkara perpajakan.&nbsp; Alternatif lainnya adalah dengan membentuk kamar khusus pajak di Mahkamah Agung, sebagaimana sudah berlaku untuk perkara pidana, perdata, agama, militer, dan TUN. Model ini akan memberi fleksibilitas struktural sekaligus mempertahankan pengakuan terhadap keunikan bidang pajak, yang secara substansi berbeda dengan perkara administrasi negara lainnya. Langkah ini akan memberikan ruang yang lebih baik untuk mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan institusional yang telah dimiliki oleh Pengadilan Pajak saat ini, terutama dalam hal sumber daya manusia. Seperti diketahui, para hakim Pengadilan Pajak umumnya memiliki pengalaman profesional lebih dari 15 tahun di bidang perpajakan, baik sebagai praktisi, akademisi, maupun aparatur perpajakan. Kompetensi ini tidak mudah ditemukan dalam sistem peradilan umum dan merupakan aset penting yang perlu dipertahankan dalam struktur yang baru. Dengan membentuk pengadilan khusus atau kamar tersendiri, integrasi ke Mahkamah Agung tidak akan mengorbankan dimensi teknis dan substantif yang menjadi kekhasan peradilan perpajakan. <h3>Kesimpulan</h3> Reformasi kelembagaan Pengadilan Pajak yang mengarah pada integrasi ke dalam Mahkamah Agung merupakan titik penting dalam penguatan sistem hukum perpajakan Indonesia. Namun demikian, jika reformasi ini hanya dipahami sebagai pemindahan struktur organisasi semata, maka peluang untuk memperbaiki sistem peradilan pajak secara substansial akan terlewatkan. Sengketa perpajakan bukan hanya soal hukum administratif, tetapi juga merupakan pertarungan antara kepentingan fiskal negara dan keadilan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian sengketa harus mencerminkan sensitivitas terhadap konteks kebijakan publik, termasuk melalui penguatan aspek teknis dan multidisipliner dalam proses pemeriksaan. Dalam konteks ini, pembentukan pengadilan khusus pajak dalam rumpun TUN atau kamar tersendiri di Mahkamah Agung adalah langkah strategis yang harus dipertimbangkan secara serius. Bukan hanya agar sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi juga agar peradilan pajak mampu berfungsi sebagai pilar keadilan fiskal yang adil, efektif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan publik yang demokratis. <hr /> *) Ahmad Komara, Hakim Pengadilan Pajak

Pembahasan mengenai posisi kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan legal-formal.

Penyatuatapan Pengadilan Pajak: antara Independensi Yuridis dan Sensitivitas Fiskal Negara

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Ahmad Komara

Berita Terkini

Penyatuatapan Pengadilan Pajak: antara Independensi Yuridis dan Sensitivitas Fiskal Negara

Download Aplikasi JawaPos.com