Agung Widiyantoro

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/agung-2188909951.jpg" alt="AGUNG WIDIYANTORO" width="100%">
<figcaption>AGUNG WIDIYANTORO</figcaption>
</figure> SEORANG&nbsp;pemimpin yang berada di ujung masa kepemimpinannya kerap diistilahkan sebagai lame duck atau bebek lumpuh. Masa ini ditandai dengan semakin menurunnya pengaruh politik pemimpin tersebut. Namun, tampaknya lame duck tidak berlaku bagi Presiden Jokowi. Sebagai seorang yang belum pernah kalah dalam kontestasi pemilu, Jokowi hari ini adalah pemimpin yang berada di puncak kekuasaan meski jabatannya sebagai presiden tinggal lima bulan. Tepat pada 20 Oktober 2024, Jokowi akan lengser keprabon bersamaan dengan pelantikan presiden baru. Berbagai hal yang nyata-nyata nyulek mripat seperti putusan MK, politisasi bantuan sosial, dan film Dirty Vote tetap tidak mampu menggoyang pengaruh Jokowi. Hasil survei data riset Analitika menunjukkan, 81,7 persen publik merasa puas dengan kinerja Jokowi dan 9,3 persen di antaranya sangat puas. Hanya 14,5 persen yang tidak puas, termasuk 2,3 persen yang merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya 3,8 persen tidak tahu/tidak jawab. Masih kuatnya pengaruh Jokowi terlihat dari keberhasilannya memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran di pilpres. Fenomena di atas tentu menarik dianalisis. Jika dibandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat presiden dua periode, tetapi pengaruhnya di ujung jabatannya melemah sehingga terjebak menjadi bebek lumpuh. Berbeda jauh dengan SBY, Jokowi mampu melewati periode akhirnya ini dengan berupaya mentransmisikan kekuatannya demi mempertahankan pengaruhnya menjadi insentif politik. Membaca Kemungkinan Manuver Jokowi Salah satu basis Jokowi adalah dukungan masyarakat yang tersebar di berbagai kelompok relawan di Pilpres 2014 dan 2019. Dukungan PDIP dan popularitasnya di tengah masyarakat adalah kunci keberhasilan Jokowi sejak memulai karier politiknya sebagai wali kota Solo. Setelah berhasil melakukan endorsement pada Pemilu 2024, Jokowi memerlukan instrumen politik untuk menjangkau konstituen dan menjaga pengaruhnya. Ada tiga pilar utama yang bisa digunakan Jokowi, yaitu partai politik, birokrasi, dan aparat TNI-Polri. Jokowi adalah presiden yang tidak memiliki partai politik sebagaimana SBY dan Megawati Soekarnoputri. Meski Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, menjabat Ketum PSI, hal itu dianggap tidak signifikan. Apalagi, PSI tidak masuk parlemen karena tak memenuhi parliamentary threshold. Langkah yang masuk akal bagi Jokowi adalah berlabuh ke Partai Golkar. Meski tidak menduduki sebagai pucuk pimpinan, Jokowi sangat mungkin akan mendukung kandidat yang kooperatif terhadap kepentingannya. Manuver kooptasi tidak berhasil dilakukan Jokowi di PDIP karena masih kuatnya Megawati. Pilihan melirik Golkar akan semakin meyakinkan jika melihat perolehan suara Partai Golkar sebesar 15,29 %, satu tingkat di bawah PDIP sebesar 16,72 %. Jika demikian, PDIP bukan lagi satu-satunya fraksi yang bisa mendominasi parlemen pada pemerintahan mendatang. Partai Golkar juga menggelar munas sebentar lagi. Artinya, intervensi Jokowi mungkin akan lebih leluasa ketika munas diselenggarakan dalam kurun waktu sisa pemerintahan Jokowi. Manuver untuk memperoleh kendaraan politik ini merupakan langkah paling penting yang akan diperbuat Jokowi. Karena sekuat apa pun pengaruh Jokowi di basis relawan, tanpa kendaraan (partai) politik semua itu tidak berarti apa-apa. Jokowi tetap perlu merawat basisnya untuk mengawal Gibran, putra sulungnya, sebagai wakil presiden. Kemenangan Prabowo dapat dibaca sebagai kemenangan unsur TNI. Meski, selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi dianggap lebih banyak mengakomodasi unsur Polri. Pemberian tanda kehormatan bintang 4 kepada Prabowo merupakan strategi politik untuk tetap memangku Prabowo dan meraih simpati kalangan TNI. Kemungkinan berikutnya, Jokowi akan menitipkan orangorangnya, baik dari kalangan TNI-Polri seperti Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak maupun sipil seperti Pratikno dan Bahlil, untuk tetap berada di kabinet Prabowo. Tetapi, kembali lagi bahwa kewenangan menata kabinet adalah hak prerogatif presiden. Pengisian jabatan menteri kelak menjadi sangat menarik karena bakal sangat kontestatif antara Prabowo dan Jokowi. Pendekatan terhadap Prabowo sangat penting dilakukan untuk memastikan Prabowo tidak akan memosisikan Gibran hanya sebagai pemain cadangan pada pemerintahan berikutnya. Dinasti Jokowi Jika Jokowi sudah selesai menata berbagai kemungkinan di atas, langkah selanjutnya adalah mengondisikan keluarganya di tingkat daerah setelah Surakarta ditinggalkan Gibran. Menantunya, Bobby Nasution, yang rencananya bertarung sebagai calon gubernur Sumatera Utara telah didukung Golkar dan PAN. Sementara, Erina Gudono, istri Kaesang, diisukan diusung Gerindra menjadi calon bupati Sleman. Kaesang diisukan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Meski belum dapat dipastikan, isu ini tidak dapat dianggap angin lalu. Epilog Budayawan Emha Ainun Nadjib dalam buku kumpulan esainya, Kerajaan Indonesia, mendedahkan praktik politik di Indonesia. Secara konstitusi, Indonesia adalah negara republik, tapi nyatanya budaya dan praktik politik yang dijalankan adalah budaya feodal. Emha menggelitik nalar kita bahwa sebetulnya Indonesia adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada sebelum Indonesia berdiri. Terlepas dari dinasti politik tersebut, Jokowi adalah model baru bagaimana presiden yang berangkat dari latar belakang sipil dan tidak memiliki partai. Namun, Jokowi mempunyai pengaruh yang sedemikian besar di pentas politik nasional. Dukungan masyarakat yang masih tinggi menjadi modal sosial yang seharusnya bisa dikonversi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk publik daripada diri pribadi Jokowi. Dengan demikian, kita perlu memikirkan desain kelembagaan yang mengatur agar presiden tidak menjadi overpower dalam menggunakan instrumen negara. Diperlukan regulasi untuk keperluan ini. Sebab, jika mekanisme pembatasan kekuasaan ini hanya diserahkan pada moralitas etik presiden, nyatanya kita tidak bisa berharap banyak. Sebab, power tends to corrupt.&nbsp;(*) <hr /> *) AGUNG WIDIYANTORO, Alumnus Departemen Politik &amp; Pemerintahan Fisipol UGM serta peneliti tamu di IRE Yogyakarta

Sebagai seorang yang belum pernah kalah dalam kontestasi pemilu, Jokowi hari ini adalah pemimpin yang berada di puncak kekuasaan.

Menakar Kekuatan Jokowi Pascapemilu 2024

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Agung Widiyantoro

Berita Terkini

Menakar Kekuatan Jokowi Pascapemilu 2024

Download Aplikasi JawaPos.com