Abdul Rokhim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ABDUL-ROKHIM.jpg" alt="ABDUL ROKHIM" width="100%">
<figcaption>ABDUL ROKHIM</figcaption>
</figure> SALAH satu kegiatan yang semakin sering muncul menjelang hajatan akbar Pemilu Serentak 2024 adalah publikasi hasil survei politik. Kehadirannya muncul di tiap tahap pemilu. Mulai pra pemilihan dengan survei popularitas dan elektabilitas kandidat/parpol hingga pasca pemilihan dengan exit poll serta hitung cepat (quick count). Pemberitaan hasil survei politik berselang-seling dengan adegan salam-salaman, peluk-pelukan, angkat tangan bersama, joging, senyum, dan sungkem para bakal calon. Ada sesekali pidato paparan ide dan program, tapi munculnya tidak lebih sering dari hujan di musim kemarau El Nino. Sebulan belum tentu ada. Sebagai salah satu alat komunikasi politik, bagi objek yang disurvei (bakal calon, timses, dan bohir/penyokong dana), hasil survei harus dikelola sedemikian rupa agar mendapat manfaat kenaikan peluang menang sebanyak-banyaknya. Sejak diterapkannya pemilu langsung, politisi dan partai politik Indonesia sadar betul jika kemenangan di parlemen maupun siapa yang menghuni Istana Presiden tidak lagi diandalkan dengan lobi dan negosiasi politik. Popularitas tokoh dan partai menentukan kemenangan pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sistem pemilu langsung membuat partai politik makin menyadari perlunya membangun citra partai dan tokoh politik. Karena itu, dibutuhkan dukungan data untuk mengetahui popularitas mereka di mata masyarakat Indonesia. Hal ini membuat jumlah lembaga untuk mendongkrak citra partai terus bertambah. Data KPU mencatat, sebanyak 18 lembaga survei terdaftar pada Pemilu 2009. Kemudian, angka melonjak sampai 56 lembaga yang terdaftar di KPU pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019 lalu terdapat 40 lembaga survei yang telah terdaftar. Besarnya permintaan mendorong lahirnya lembaga-lembaga survei bekerja asal-asalan. Tak heran, naiknya publikasi hasil survei seiring sejalan dengan ungkapan-ungkapan yang meragukannya. Semua lembaga survei pasti mengklaim telah bekerja sesuai kaidah ilmiah, memakai ilmu statistik, dan independen. Tapi, mengapa hasil survei berbeda-beda? Tanya seorang politikus yang partainya di urutan bawah. Penulis dan budayawan pun tak kalah kecewa. Buat apa buang-buang waktu ngurusin hasil survei. Milih partai itu kayak milih taksi, para politikus juga pindah-pindah partai, suka-suka sendiri. Keluhnya. Di YouTube beredar rekaman video akademisi Rocky Gerung mengkritik lembaga survei. Dia menganggap survei yang ada sekarang hanya upaya tipu-menipu. Saat jagonya kesalip, ketua umum parpol besar meminta semua kader tak percaya hasil survei. Namun, saat jagonya kembali unggul, dia klaim semua hasil kerja dia saja. Semua lapisan membenci sekaligus menarik keuntungan hasil survei. Love and hate terhadap survei di Indonesia bukan cerita baru. Pada awal masa Orde Baru, survei sosial dilakukan PT Survei Business Research Indonesia (Suburi). Pada awal berdirinya 1967, Suburi menuai banyak pujian dan kebanjiran kontrak survei untuk berbagai proyek pemerintah seperti keluarga berencana, perbaikan kampung Jakarta, hingga program TVRI. Masa bulan madu Suburi berakhir saat melakukan riset politik pada 1972 tentang persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Ada 53 pertanyaan yang diajukan, termasuk satu pertanyaan tentang &rdquo;orang yang terhormat sebagai berikut tentang sifat-sifatnya dalam menjalankan kepemimpinan mereka, dengan memberi skor 1 sampai 10&rdquo;. Hasilnya, Presiden Soeharto berada di urutan ketiga setelah Sultan Hamengkubuwono IX dan Gubernur Jawa Barat Solihin G.P. Hasil ini membuat berang penguasa. Akhirnya, survei itu dihentikan dan dituding sebagai tindakan spionase, bahkan dianggap sebagai tindakan subversif. Suburi pun tamat karena izin usahanya dicabut. Keributan yang dipicu survei juga terjadi pada 1987. Saat itu, majalah gaya hidup Matra melakukan survei yang menyimpulkan bahwa satu di antara tiga pria memiliki &rdquo;selingkuhan&rdquo;. Survei ini bikin heboh. Khususnya kaum ibu-ibu. Survei Matra ditentang dan diragukan metodologinya. Kontrol terhadap survei sejak lama bukan hanya dari rezim yang berkuasa. Masyarakat sipil pun dapat bertindak terhadap hasil riset yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Kontroversi soal survei terlalu menyederhanakan masalah jika ditimpakan hanya kepada lembaganya. Manajemen komunikasi pascarilis survei tak kalah bermasalah. Dalam komunikasi politik, fenomena hasil survei yang membuat publik memilih tokoh yang diunggulkan dari survei dikenal dengan bandwagon effect. Sedangkan lawan efek tersebut, yaitu simpati yang timbul akibat hasil survei terhadap tokoh yang cenderung kalah dalam survei, disebut underdog effect. Saat mendapat bandwagon effect, manfaat harus diperas sebanyak-banyaknya. Publikasi survei digenjot masif saat calon unggul sehingga akan memberikan trigger di alam bawah sadar publik bahwa hasil itu yang harus dipercaya, dan ada kecenderungan orang berpihak ke pihak yang akan dianggap menang. Sebaliknya, jika jagoan di urutan buncit, underdog effect juga harus dieksploitasi maksimal. Victim playing adalah salah satu caranya. Lembaga survei memang bukan dukun yang bisa menebak sesuatu di masa depan. Tapi, lembaga yang kredibel, dengan rekam jejak tepercaya dalam penerapan keilmuan statistiknya, pasti bisa paling tidak mendekati kenyataan. Survei adalah refleksi sikap responden yang dipilih dengan metodologi ilmu yang terbukti berkali-kali dan semakin presisi mewakili populasi. Jika responden sudah mewakili persepsi mayoritas, tentu ungkapannya mewakili fakta. Kalau ada lembaga survei yang berkali-kali gagal membaca fenomena, tentu bisa diurut ke belakang, besar kemungkinan karena mengambil sampling responden yang salah sehingga hasil surveinya jauh dari kenyataan. Karena itu, layak diabaikan dan ditinggalkan. (*) *) Pemred Jawa Pos (2018&ndash;2020) Direktur JTV (2020&ndash;sekarang)

SALAH satu kegiatan yang semakin sering muncul menjelang hajatan akbar Pemilu Serentak 2024 adalah publikasi hasil survei politik.

Terbuai Survei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ABDUL-ROKHIM.jpg" alt="ABDUL ROKHIM" width="100%">
<figcaption>ABDUL ROKHIM</figcaption>
</figure> CATATAN ABDUL ROKHIM* --- Minal aidin wal faizin... Maafkan lahir dan batin... Selamat para pemimpin... Rakyatnya makmur terjamin... LAGU ciptaan Ismail Marzuki yang direkam di studio RRI Jakarta pada 1954 itu menjadi lagu latar paling tepat pada Lebaran tahun ini. Perayaan berakhirnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang sudah terasa spesial, karena perbedaan waktu penentuan 1 Syawal, itu makin istimewa lantaran diwarnai dengan kenaikan drastis suhu politik terkait pemilihan calon pemimpin negara. Ini tidak pernah terjadi pada momen Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Pemicunya adalah pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) oleh PDIP pada Jumat siang, 21 April 2023. Sehari sebelum malam takbiran hari raya versi pemerintah. Momentum yang di luar dugaan, karena PDIP punya tradisi selalu mengumumkan capres mendekati tenggat pendaftaran. Sontak, dinamika politik berputar cepat. Semua media sejak saat itu selalu memberi tempat pada berita tentang capres. Berselang-seling dengan update kondisi jalur mudik dan aktivitas Lebaran warga. Debat tentang beda hari raya pun akhirnya hanya tersorot sekelebat. Unsur kejut pengumuman bakal capres memang enak dinikmati. Namun, efeknya seperti keripik gadung Lebaran jika terus dikunyah tanpa henti. Bisa memicu asam urat dengan tanda kemeng dan linu di persendian. Terkait kepemimpinan, bangsa ini terasa makin terbiasa mengikuti konsep &rsquo;&rsquo;ketiban pulung&rsquo;&rsquo;. Figur calon pemimpin muncul, atau dibuat muncul, secara tiba-tiba. Warga yang akan memilih tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dan kenapa kok dipilih. Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, tetapi ditransaksikan secara personal. Ketika aktivitas politik sedang dirumuskan, rakyat tidak hadir dalam ingatan. Rakyat hanya ditempatkan sebagai kerumunan yang akan menonton sebuah kontes ketika calon pemimpin yang dikirim partai politik menjadi kontestannya. Rakyat adalah pembeli barang jadi yang instan. Pemilih yang dipilihkan. Rakyat dianggap tak perlu tahu-menahu soal proses. Yang penting dilakukan adalah bagaimana memoles para kontestan supaya tampak seksi di atas panggung. Perkara dia bekas napi koruptor, pelanggar HAM, atau bandar narkoba, ah pasti rakyat tidak tahu, tidak teliti. Atau kalau tahu karena teliti, rakyat dinilai tidak akan peduli. Pemimpin dirumuskan oleh oligarki kekuasaan. Prosesnya hanya melibatkan 2&ndash;3 tokoh kunci yang saling bergantung, saling menyogok, dan saling mengintai. Bahwa seolah-olah ada kesibukan mengurus rakyat, itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi politik individual. Bukan karena kesadaran untuk memberi pendidikan politik pada rakyat. Ketergantungan politik pada uanglah yang menerangkan persekongkolan itu. Berbagai prosedur dan aturan yang dibuat DPR-KPU membuat ongkos kapital dalam politik semakin mahal. Pemilu (pilpres/pileg/pilkada) menjadi ajang yang mewah. Karena itu dinamakan pesta demokrasi. Akibatnya, hanya para &rsquo;&rsquo;pemenang ekonomi&rsquo;&rsquo; yang dapat mengikutinya. Apakah salah pemilik modal/pengusaha/juragan ikut pemilu? Tidak. Namun, praktik yang jika ikut pemilu harus siap uang segudang ini telah menghancurkan kriteria kepemimpinan yang sederhananya dapat ditemukan dalam pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah: berakhlak, berilmu pengetahuan, tidak mementingkan kepentingan golongan, keterbukaan berpikir, patriotisme, berbudaya, memiliki jiwa kepemimpinan, dan sebagainya. Perbedaan antara naskah pembelajaran dan praktik akan mencetak generasi penerus yang hilang kepercayaan terhadap sistem perpolitikan. Pada akhirnya, sistem itu mencetak keseragaman dalam logika berpolitik, di mana pemenang ekonomi adalah pemegang kunci pintu gerbang kekuasaan. Jangan heran jika hasil pemilu sebagian besar mengecewakan. Parlemen dalam konsep ideal demokrasi seharusnya adalah kebun bunga, tetapi rakyat lebih melihatnya sebagai sarang ular. Tanpa gagasan, minim pengetahuan. Parlemen terus menjadi sasaran olok-olok publik di media sosial. Menonton proses pemilu seperti melihat film Alien vs Predator, whoever wins we lose (siapa pun yang menang, kita [rakyat] selalu kalah). Semua pihak harus mengakui. Politik, tokoh politik, partai politik, hingga frasa tahun politik semakin jauh dari imajinasi kerakyatan. Drama negosiasi politik yang kering dari wacana platform dan hanya berisi tawar-menawar posisi capres/cawapres harus segera diakhiri. Harus ada kesadaran bersama untuk membangun sistem seleksi capres dan calon legislatif yang lebih institusional dan pasti. Jika wacana publik hanya diisi tebak-tebakan siapa presiden dan wakil presiden, tentu akan membuat prioritas kebangsaan lainnya terbengkalai. Mungkinkah itu diwujudkan dalam sistem politik Indonesia? Bagaimana caranya? Prasyarat apa yang harus disiapkan? Apakah harus meniru negara lain dengan sistem konvensi dan early vote? Saya menunggu jawaban. Dan sambil menunggu itu, saya nyemil keripik gadung lagi. (*) *) Direktur JTV, Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2018&ndash;2020

LAGU ciptaan Ismail Marzuki yang direkam di studio RRI Jakarta pada 1954 itu menjadi lagu latar paling tepat pada Lebaran tahun ini.

Pres... Presss... Keripik Gadung Lebaran

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Abdul Rokhim

Berita Terkini

Terbuai Survei

Pres... Presss... Keripik Gadung Lebaran

Download Aplikasi JawaPos.com