Abdul Majid Hariadi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/ABDUL-MAJID-HARIADI-3983214014.jpg" alt="ABDUL MAJID HARIADI" width="100%">
<figcaption>ABDUL MAJID HARIADI</figcaption>
</figure> DUNIA&nbsp;pendidikan masih mengalami darurat tiga dosa besar: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Menurut data survei asesmen nasional tahun 2022, ada 34,51 persen peserta didik yang berpotensi mengalami kekerasan seksual, 36,31 persen peserta didik yang berpotensi mengalami perundungan, dan 26,9 persen peserta didik yang berpotensi mengalami hukuman fisik. Juga, sebanyak 68 persen sekolah membutuhkan bantuan untuk meningkatkan iklim kebinekaan. Data tersebut diperkuat dengan kejadian menyangkut siswa akhir-akhir ini. Gangster, tawuran, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan maupun di luar sekolah. Masih maraknya tiga dosa besar pendidikan itu menodai praktik merdeka belajar. Peserta didik harus mendapatkan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan, yang paling penting, peserta didik mendapatkan kesejahteraan psikologis (well being) di lingkungan belajar. Akar Kekerasan Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial memiliki pengaruh besar atas munculnya perilaku kekerasan. Para pelaku adalah individu yang &rdquo;sakit&rdquo;. Mereka tidak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin dari lingkungan terdekat. Dalam Dignity: The Essential Role It Plays in Resolving Conflict, Donna Hicks menjelaskan betapa pentingnya harga diri dalam memicu konflik. Menurut dia, konflik dengan segala pemicu masalah akan tiba pada titik bahwa mereka memperjuangkan satu-satunya harga pada dirinya, yaitu harga diri (Amalee, 2017). Itulah yang mendasari individu melakukan tindakan kekerasan. Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mereka mencari yang mereka tidak dapatkan di rumah dan sekolah, yaitu penghargaan, pengakuan, dan martabat (dignity). Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah mengambil peran untuk mencegah kekerasan di sekolah. Melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, telah dipandu upaya-upaya pencegahan secara kolaboratif. Kekerasan yang dimaksud meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, serta kekerasan lainnya. Bentuknya bisa kekerasan fisik, verbal, nonverbal, dan kekerasan yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Permendikbudristek tersebut sebenarnya cukup progresif. Sebab, pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi area di dalam dan di luar sekolah. Baik yang dilakukan oleh dan terhadap peserta didik, guru, tenaga kependidikan, komite, dan warga sekolah lainnya serta kekerasan yang melibatkan sekolah lain. Namun, masih ada kekhawatiran mengenai efektivitas dari implementasinya. Karena itu, regulasi yang sudah dilahirkan masih memerlukan intervensi dan akselerasi dari semua pihak. Pencegahan sejak Dini Pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, penguatan tata kelola. Pencegahan dan penanganan kekerasan harus melibatkan secara aktif pihak dari sekolah, pemerintah daerah, kementerian melalui program dan kebijakan, termasuk pendanaan serta pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di sekolah. Pendekatan tersebut seperti yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pada hari pertama masuk sekolah, 15 Juli 2024, akan diadakan apel serentak pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) secara daring dan luring yang diikuti seluruh SMA, SMK, serta SLB negeri dan swasta seluruh Jatim. Menariknya, dalam apel tersebut akan digaungkan kampanye anti perundungan oleh peserta didik baru, warga sekolah, dan orang tua. Kedua, pendekatan edukasi. Pelaksanaan MPLS menjadi momentum bagi sekolah untuk melakukan sosialisasi tata tertib dan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Target dari pendekatan ini bukan hanya warga sekolah, tetapi juga orang tua melalui kegiatan parenting. Sebagai bagian dari penguatan karakter, nilai-nilai dari konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya menjadi bagian materi yang disampaikan selama MPLS. Nilai-nilai tersebut meliputi religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, keadilan, demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum, kesatuan wilayah, persatuan bangsa, kemandirian, toleransi, keharmonisan, dan gotong royong. Implementasi nilai konsensus dasar dapat dilakukan dengan beragam strategi kreatif. Di antaranya melalui dialog, bermain peran, deklarasi anti kekerasan, dan kampanye anti kekerasan di media sosial. Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana. Pendekatan ini memungkinkan kolaborasi sekolah dengan berbagai pihak untuk menyediakan sarana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan juga bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, sekolah secara konsisten harus mempromosikan budaya sekolah yang inklusif. Budaya saling menghargai dan menghormati sehingga setiap individu yang ada di sekolah merasa diterima oleh satu sama lain. Peningkatan peran tim TPPK, kolaborasi dengan lembaga, organisasi, dan berbagai komunitas sangat perlu untuk ditingkatkan. Proses ini sesuai dengan yang ditulis oleh pakar ilmu perilaku Jason Hreha. Menurut dia, kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar kita (Clear, 2022). Artinya, pembekalan dan kebiasaan baik yang dibangun sejak MPLS dan dilakukan secara berkelanjutan dapat membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Tahun ajaran baru menjadi titik penting untuk mencegah kekerasan di sekolah. Sudah saatnya semua pihak ambil bagian dan berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa kekerasan di sekolah.&nbsp;(*) <hr /> *) ABDUL MAJID HARIADI,&nbsp;Guru SMK Negeri 1 Sidoarjo dan fasilitator guru penggerak, sedang mengikuti Training of Trainers Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

Dunia pendidikan masih mengalami darurat tiga dosa besar: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Cegah Kekerasan Murid sejak MPLS

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Abdul Majid Hariadi

Berita Terkini

Cegah Kekerasan Murid sejak MPLS

Download Aplikasi JawaPos.com