A. Halim Iskandar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/Halim-Iskandar-4088265959.png" alt="A. Halim Iskandar" width="100%">
<figcaption>A. Halim Iskandar</figcaption>
</figure> PULUHAN&nbsp;tahun desa dianggap unit pemerintahan terkecil sehingga mendapat prioritas perhatian yang lebih kecil pula dari negara. Secara administratif, status desa memang demikian. Tetapi, pembangunan desa harus menjadi prioritas mengingat posisi dan status hukum desa dalam konstitusi kita. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya menyebut desa/kampung sebagai daerah kecil yang memiliki susunan asli dan karenanya dianggap istimewa. Kemudian desa memperoleh perhatian semakin serius dan semakin besar sejak adanya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Memperoleh amanah dari Presiden Joko Widodo untuk menjabat menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi membuat saya pun mempunyai kesempatan untuk mewacanakan desa sebagai beranda depan pembangunan negara kita di berbagai pertemuan formal. Seperti forum para akademisi ataupun forum desa dan juga melalui tulisan-tulisan di media massa yang dapat dibaca umum. Agar wacana desa sebagai beranda depan pembangunan lebih akseleratif, saya merumuskan kebijakan berupa Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mengatur dan mengarahkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai 18 tujuan SDGs Desa. Yaitu (1) desa tanpa kemiskinan, (2) desa tanpa kelaparan, (3) desa sehat dan sejahtera, (4) pendidikan desa berkualitas, (5) keterlibatan perempuan desa, (6) desa layak air bersih dan sanitasi, (7) desa berenergi bersih dan terbarukan, (8) pertumbuhan ekonomi desa merata, (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, (10) desa tanpa kesenjangan, (11) kawasan permukiman desa aman dan nyaman, (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, (13) desa tanggap perubahan iklim, (14) desa peduli lingkungan laut, (15) desa peduli lingkungan darat, (16) desa damai berkeadilan, (17) kemitraan untuk pembangunan desa, dan (18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs Desa adalah upaya mengarusutamakan narasi pembangunan desa yang puluhan tahun sebelumnya berada di pinggiran, dengan membawanya ke tengah wacana. Sebagai wacana baru pembangunan desa, SDGs Desa disusun agar juga dapat menjadi &rdquo;bahasa kebijakan&ldquo; yang mudah dipahami oleh pemangku-pemangku kepentingan pembangunan desa. Dengan demikian, SDGs Desa disusun bukan semata-mata karena mandatory dari konsekuensi ratifikasi Indonesia terhadap dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Ketika seseorang mengucap &rdquo;SDGs Desa&rdquo;, yang terbayang di benaknya adalah 18 tujuan yang hendak diperjuangkan dan diwujudkan untuk desa. SDGs Desa akhirnya menjadi bahasa kebangkitan desa, dengan melokalkan tujuan pembangunan global dan nasional, yang mencakup aspek kewargaan, kewilayahan, dan kelembagaan desa untuk diletakkan pada konteks budaya desa sekaligus mengarifi kekhasan pembangunan desa-desa seluruh Indonesia. Rahmah Ida, guru besar pertama studi media di Indonesia, menyimpulkan bahwa medium bahasa (verbal maupun nonverbal) digunakan pembuat wacana (yang merupakan hasil olah pikir dan tindakannya) untuk merepresentasikan realitas. Pada praktiknya, bahasa pun menjadi medium pendorong perubahan terhadap realitas atau penciptaan realitas baru. Tak heran di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, wacana antikolonialisme dicetuskan melalui bahasa dalam slogan-slogan pembangkit perlawanan rakyat, seperti &rdquo;merdeka 100 persen&rdquo; (Tan Malaka), &rdquo;merdeka atau mati&rdquo; (Jenderal Sudirman), &rdquo;revolusi belum selesai&rdquo; (Bung Karno), dan &rdquo;resolusi jihad&rdquo; (KH Hasyim Asy&rsquo;ari). Kini bahasa kebangkitan desa itu mulai menunjukkan hasilnya. Capaian tertinggi SDGs Desa adalah tujuan ke-7; desa berenergi bersih dan terbarukan, tujuan ke-16; desa damai berkeadilan, dan tujuan ke-1; desa tanpa kemiskinan. Lompatan kemandirian desa yang dicapai selama penyaluran dana desa langsung ke desa adalah nyata. Dana desa sepanjang 2015 hingga 2022 sebesar Rp 468 triliun lebih melesatkan desa mandiri meningkat dari 174 desa menjadi 6.238 desa. Desa maju bertambah dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa. Desa berkembang meningkat dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal terus berkurang, dari 33.592 desa tertinggal berkurang menjadi 9.584 desa, dan desa sangat tertinggal turun dari 13.453 menjadi 4.982 desa. Kini, berdasar kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan Kemendes PDTT, data desa menuntun desa memanfaatkan dana desa untuk mencapai 18 tujuan desa. Tahun 2022, sebesar Rp 25.451.178.789.227 atau 37,43 persen dana desa telah dimanfaatkan desa untuk mencapai tujuan SDGs Desa ke-1 desa tanpa kemiskinan, sebesar Rp 11.062.158.009.384 atau 16,27 persen dana desa untuk mencapai tujuan ke-3 desa sehat dan sejahtera, sebesar Rp 8.708.299.604. 454 atau 12,81 persen dana desa dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan ke-2 desa tanpa kelaparan, sisanya terdistribusi untuk mendukung pencapaian 15 tujuan SDGs Desa lainnya. Lantaran wilayah 75.265 pemerintahan desa itu mencakup 91 persen wilayah pemerintahan Indonesia, dan 214 juta warga desa hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa PDTT mencakup 71 persen penduduk Indonesia, SDGs Desa akan menentukan 84 persen pencapaiannya pada 2030. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang semakin progresif memandirikan desa akan memajukan negara Indonesia. Dan SDGs Desa telah menjadi bahasa kebangkitan desa sekaligus praktik mengistimewakan desa dan warga desa.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;A. HALIM ISKANDAR,&nbsp;Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Puluhan tahun desa dianggap unit pemerintahan terkecil sehingga mendapat prioritas perhatian yang lebih kecil pula dari negara.

Bahasa Kebangkitan Desa

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

A. Halim Iskandar

Berita Terkini

Bahasa Kebangkitan Desa

Download Aplikasi JawaPos.com